Pengacara pencemaran nama baik surabaya dicari oleh dua pihak yang posisinya berlawanan. Ada orang yang\nmerasa nama baiknya dirusak unggahan atau percakapan di media sosial dan ingin menempuh jalur hukum. Ada pula\nyang justru dilaporkan atau digugat karena tulisannya, lalu butuh pendamping supaya haknya terjaga.\nDua-duanya berhadapan dengan Pasal 27A UU ITE, dan cara menghadapinya tidak sama.
\nHalaman ini mengumpulkan enam tempat dan peran yang benar-benar ada di Surabaya untuk urusan pencemaran nama\nbaik, menjelaskan batas yang diatur hukum, lalu menutup dengan lima pertanyaan yang sering masuk lewat\nWhatsApp.
\n\nPasal 27A UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 1 Tahun 2024,\nmelarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain lewat informasi elektronik.\nSanksi pidananya ada di Pasal 45. Dua pasal itu yang paling sering dipakai dalam laporan ke polisi.
\nAda dua hal yang sering salah dipahami. Pertama, ini delik aduan: penyidikan baru berjalan kalau korban atau\npihak yang berhak melapor. Kedua, jalur pidana bukan satu-satunya pilihan. Korban bisa menuntut ganti rugi\nlewat gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata. Batas antara kritik yang sah dan\npenghinaan baru jelas setelah konteks pernyataannya diuji, bukan dari potongan kalimat yang dibaca di layar.
\nUntuk perkara yang sama sekali tidak memakai media elektronik, ketentuan penghinaan diatur dalam KUHP baru,\nUU Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku awal 2026. Kalau Anda belum yakin peristiwanya masuk pasal yang mana,\nbahas unsur-unsurnya bersama advokat sebelum membuat laporan. Laporan yang salah dirumuskan lebih mudah\ndipatahkan di tahap penyidikan.
\n\nSebagian entri di bawah ini kantor advokat, sebagian lembaga bantuan hukum, dan sebagian lagi lembaga yang\nmenerima aduan. Semuanya benar-benar ada di Surabaya dan di tingkat nasional.
\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi klien dari dua sisi perkara: korban yang namanya dirusak di media sosial, dan pihak yang dilaporkan karena tulisannya. Langkah kerjanya dimulai dari membedakan kritik yang sah dari penghinaan, lalu menyusun bukti sebelum bicara pasal. Pendampingan mencakup pemeriksaan di kepolisian sampai persidangan. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nLembaga bantuan hukum yang menangani perkara warga tidak mampu tanpa biaya, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang memakai media sosial. Layanan yang diberikan berupa konsultasi, penyusunan surat, sampai pendampingan di persidangan. Jumlah advokatnya terbatas, jadi datanglah dengan kronologi tertulis, tangkapan layar yang lengkap, dan tautan unggahan yang dipersoalkan.
\nPos layanan bantuan hukum di pengadilan memberi bantuan awal gratis: menjelaskan alur perkara, membantu menyusun gugatan sederhana atas kerugian nama baik, dan mendampingi di persidangan. Untuk pihak yang tidak mampu, biaya perkara bisa dimintakan pembebasan lewat jalur ini.
\nSayap layanan masyarakat organisasi advokat yang menyalurkan advokat untuk perkara pro bono. Cocok kalau perkara Anda tidak terlalu rumit tetapi tetap butuh advokat berizin, misalnya untuk menyusun somasi atau mendampingi pemeriksaan sebagai saksi. Biaya jasa ditanggung program, sementara biaya perkara di pengadilan kadang tetap dibebankan ke pihak yang berperkara.
\nLaporan atas ancaman, penghinaan, atau penyebaran data pribadi lewat pesan elektronik masuk ke penyidik. Unit siber menangani perkara yang memakai akun media sosial dan pesan aplikasi, sementara Polrestabes menerima laporan di wilayah kota Surabaya. Bawa tangkapan layar lengkap dengan tautan, nama akun, tanggal unggahan, dan saksi kalau ada.
\nLembaga pemerintah yang menerima aduan konten elektronik yang melanggar aturan, termasuk dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi. Aduan dikirim lewat kanal resmi aduankonten.id dengan lampiran tautan dan tangkapan layar. Hasilnya berupa tindakan atas konten, bukan putusan hukum, jadi jalur ini berjalan berdampingan dengan laporan pidana.
\n\nPerkara pencemaran nama baik berdiri di atas bukti, bukan cerita. Sebelum konsultasi pertama, rapikan\nenam hal ini supaya waktu Anda tidak habis untuk urusan administrasi.
\nDari perkara yang masuk ke kantor kami, yang paling sering melemahkan posisi klien bukan isi serangan\nnamanya, melainkan tangkapan layar yang terhapus dan kronologi yang disusun dari ingatan. Kalau Anda mencari\npengacara pencemaran nama baik Surabaya, urutan langkahnya ada di\ntujuh langkah\nhukum melaporkan pencemaran nama baik di media sosial.
\n\nTidak semua sengketa nama baik langsung berakhir di pengadilan. Untuk banyak kasus, somasi tertulis lebih\ndulu dikirim ke pihak yang menulis atau memublikasikan. Somasi biasanya memuat permintaan penjelasan,\npenarikan pernyataan, dan tenggat yang jelas, sekaligus menutup peluang pihak lain mengaku tidak pernah\nditegur. Untuk pemberitaan media, jalur pertama yang tersedia adalah hak jawab dan hak koreksi sesuai UU\nPers, yang difasilitasi Dewan Pers.
\nKalau perkaranya perdata, pengadilan mewajibkan mediasi lebih dulu lewat prosedur yang diatur dalam Perma\nNomor 1 Tahun 2016. Banyak perkara selesai di tahap ini dengan permintaan maaf dan pemulihan nama baik, tanpa\nputusan yang dibaca publik. Somasi dan mediasi bukan basa-basi, melainkan peluang menyelesaikan masalah\ndengan kerusakan sekecil mungkin.
\nUntuk kasus yang berbenturan dengan kepentingan lain, misalnya pelaporan palsu atau persaingan dagang yang\ntidak sehat, pemetaan awal jadi penting supaya arah gugatan tidak keliru. Gambaran umum tentang\nperbedaan gugatan\nperdata dan pidana membantu menempatkan peristiwa Anda pada jalur yang tepat, sementara\nbeberapa\njenis perkara pidana yang sering terjadi di Indonesia memberi contoh perkara sejenis. Kalau anggaran Anda\nterbatas, langkah pertama yang masuk akal adalah\nenam cara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya.
\n\nUrutan surat sebelum berperkara ada di\nhal\npenting tentang somasi sebelum menggugat. Rambu konten dan data pribadi ada di\nrambu legal untuk konten\nkreator dan\npanduan\nperlindungan data pribadi, sementara hak Anda sebagai pengguna jasa ada di\nhak konsumen di Indonesia.\nGambaran kantor kami ada di halaman layanan dan\nhalaman kontak.
\n\nTidak. Pasal 27A UU ITE adalah delik aduan, jadi penyidikan baru berjalan kalau korban atau pihak yang secara hukum mewakilinya mengadu. Laporan dari orang lain yang tidak punya hubungan dengan korban biasanya tidak diterima.
\nLaporan pidana mengejar hukuman bagi pelaku, sedangkan gugatan perdata menuntut pemulihan kerugian yang nyata Anda alami. Keduanya bisa berjalan sendiri atau bersamaan. Gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum memakai dasar Pasal 1365 KUHPerdata, dan nilai kerugiannya harus bisa Anda buktikan.
\nAmankan bukti bahwa apa yang Anda sampaikan punya dasar, lalu jangan menambah pernyataan baru di media sosial. Panggilan pemeriksaan pertama biasanya membahas kronologi, jadi susun urutan peristiwa secara tertulis. Permintaan maaf yang dirumuskan sembarangan bisa dipakai pihak lain, jadi diskusikan pilihannya dengan pendamping lebih dulu.
\nBisa diajukan. Aduan konten di platform dikirim lewat Kementerian Komunikasi dan Digital serta fitur pelaporan layanan masing-masing, sementara untuk pemberitaan pers jalurnya adalah hak jawab dan hak koreksi yang difasilitasi Dewan Pers. Penghapusan konten tidak menghapus tanggung jawab pidana pelakunya.
\nKritik atas kebijakan, layanan, atau produk tetap boleh selama disampaikan lewat fakta dan bukan serangan pribadi. Yang dijerat Pasal 27A adalah serangan terhadap kehormatan atau nama baik orang, bukan penilaian atas kualitas pekerjaan. Batas itu yang biasanya jadi titik sengketa, sehingga pembuktian soal konteks pernyataan menjadi kunci perkaranya.
\n\n\nKonsultasi Pencemaran Nama Baik via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal bukti dan kronologi perkara Anda gratis.
\n", "3722": "Pengacara pinjaman online surabaya dicari oleh dua kelompok yang masalahnya berbeda. Kelompok pertama\nadalah orang yang utangnya sudah lunas tetapi masih diteror penagih, atau kontaknya disebar ke keluarga dan\nteman kerja. Kelompok kedua adalah pelaku usaha yang memakai pinjaman sah dan ingin merapikan cara pembayaran\nsebelum berubah menjadi sengketa. Dua-duanya butuh pendamping, tetapi langkah hukumnya tidak sama.
\nHalaman ini mengumpulkan tujuh tempat dan peran yang benar-benar ada di Surabaya untuk urusan penagihan\npinjaman online, menjelaskan batas penagihan yang boleh Anda tolak, lalu menutup dengan lima pertanyaan yang\nsering masuk lewat WhatsApp.
\n\nPinjol legal berizin dan terdaftar di OJK, sehingga ada badan hukum yang bisa dituntut kalau penagihannya\nmelanggar aturan. Pinjol ilegal biasanya hanya berupa aplikasi tanpa identitas perusahaan yang jelas, tanpa\nnomor izin, dan menawarkan pencairan sangat cepat sebagai umpan. Sebelum menghubungi pendamping, periksa dulu\nstatus penyelenggaranya karena seluruh strategi hukum Anda bergantung pada temuan itu.
\nAda tiga tanda yang paling sering muncul. Pertama, biaya yang tidak pernah dibicarakan di awal, misalnya\npotongan pencairan yang membuat uang yang Anda terima jauh di bawah nilai pinjaman. Kedua, permintaan izin\nakses ke seluruh kontak dan galeri ponsel, yang menjadi bahan tekanan saat penagihan. Ketiga, penagih yang\nmenolak menyebut identitas dan kantornya. Ketiganya bukan gaya perusahaan yang berizin.
\n\nSebagian entri di bawah ini kantor advokat, sebagian lembaga bantuan hukum, dan sebagian lagi lembaga yang\nmenerima aduan. Semuanya lembaga dan profesi yang benar-benar ada di Surabaya dan di tingkat nasional.
\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi klien saat penagihan pinjaman online menekan rumah dan pekerjaan. Langkah kerjanya dimulai dari menghitung ulang nilai utang, memilah biaya yang tidak pernah disepakati, lalu menyusun somasi tertulis ke penyelenggara atau penagihnya. Kalau terror berlanjut, perkara bisa naik ke laporan pidana dan gugatan ganti rugi. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nPinjol yang sah berizin OJK, dengan dasar POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Aduan atas pinjol ilegal dan penagihan yang melanggar aturan dilayani lewat kontak konsumen OJK 157 dan kanal pengaduan resmi OJK, lalu diteruskan ke Satgas PASTI, satuan tugas yang memberantas aktivitas keuangan ilegal. Sertakan tangkapan percakapan dan mutasi rekening supaya laporan bisa ditindaklanjuti.
\nAsosiasi tempat berhimpun penyelenggara pinjaman online berizin. Anggotanya terikat kode etik, termasuk aturan soal cara dan waktu penagihan serta larangan menyebarkan data pribadi debitur. Kalau penagih bekerja untuk perusahaan anggota AFPI, pengaduan ke asosiasi lewat kanal resminya biasanya ditindaklanjuti lebih cepat.
\nLembaga bantuan hukum yang menangani perkara warga tidak mampu tanpa biaya, termasuk perkara perdata yang lahir dari utang piutang dan laporan pidana atas ancaman penagih. Layanan yang diberikan berupa konsultasi, penyusunan surat, sampai pendampingan di persidangan. Jumlah advokatnya terbatas, jadi berkas dan kronologi yang rapi memperbesar peluang Anda diterima.
\nPos layanan bantuan hukum di pengadilan memberi bantuan awal gratis: menjelaskan alur perkara, membantu menyusun surat gugatan sederhana, dan mendampingi di persidangan. Untuk pihak yang tidak mampu, biaya perkara bisa dimintakan pembebasan lewat jalur ini. Kalau Anda berencana menggugat, mulai dari sini untuk urusan administrasinya.
\nAncaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi oleh penagih adalah tindak pidana, jadi laporannya masuk ke penyidik, bukan sekadar aduan konsumen. Unit siber menangani perkara yang memakai pesan elektronik dan akses tanpa hak ke kontak ponsel, sementara Polrestabes menerima laporan di wilayah kota Surabaya. Bawa salinan percakapan, nomor penagih, dan bukti transfer saat membuat laporan.
\nPusat Bantuan Hukum adalah sayap layanan masyarakat organisasi advokat, yang menyalurkan advokat untuk perkara pro bono. Cocok kalau perkara Anda tidak terlalu rumit tetapi tetap butuh advokat berizin, misalnya menyusun somasi dan mendampingi pemeriksaan di kepolisian. Biaya jasa ditanggung program, sementara biaya perkara di pengadilan kadang tetap dibebankan ke pihak yang berperkara.
\n\nMenagih utang itu hal biasa, tetapi caranya diatur. Penyebaran kontak darurat dan data pribadi tanpa\npersetujuan Anda melanggar UU 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sementara ancaman lewat pesan\nelektronik masuk ke Pasal 29 UU ITE. Kalau penagihan sampai membuat Anda kehilangan pekerjaan atau nama baik\ndi lingkungan, itu kerugian yang bisa dituntut lewat gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1365\nKUHPerdata.
\nYang perlu Anda pahami: kewajiban membayar pokok tidak hilang hanya karena penagihnya melanggar. Karena itu\njangan menghilang begitu saja. Minta rincian utang secara tertulis, cocokkan dengan mutasi rekening, lalu\njawab hanya lewat saluran resmi supaya seluruh percakapan tercatat. Hak Anda sebagai konsumen juga dilindungi\nUU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
\n\nDari perkara yang masuk ke kantor kami, yang paling sering membuat posisi klien lemah bukan besar\nutangnya, melainkan tidak ada bukti transfer dan percakapan yang sudah terhapus. Kalau Anda sedang mencari\npengacara pinjaman online Surabaya, dua hal itu lebih baik diamankan sebelum konsultasi pertama.
\n\nKalau masalahnya utang yang sah dan sudah jatuh tempo, urutannya ada di\nlangkah\nmengurus somasi hutang dan\nhal\npenting tentang somasi sebelum menggugat, sementara cara menagih tanpa main hakim sendiri dibahas di\nmenagih\nutang piutang secara profesional. Untuk perkara yang berbau penipuan, lihat\ncara melaporkan penipuan online ke polisi\ndan bank dan\njenis\nperkara pidana yang sering terjadi. Hak Anda sebagai pembeli jasa dijelaskan di\nhak konsumen di Indonesia.\nKalau anggaran terbatas, ada\nenam\ncara mendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Gambaran kantor kami ada di\nhalaman layanan dan\nhalaman kontak.
\n\nCek dulu apakah penyelenggaranya terdaftar di OJK. Pinjol legal berizin dan wajib mencantumkan identitas perusahaan serta nomor izinnya, sementara penawaran pinjol ilegal biasanya hanya berupa aplikasi tanpa nama badan hukum yang jelas. Kalau Anda tidak menemukan nomor izin pada aplikasi atau laman resminya, hentikan pengajuan sebelum mentransfer apa pun.
\nTidak boleh. Penyebaran kontak dan data pribadi tanpa persetujuan Anda melanggar UU 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan praktik itu dilarang dalam aturan penagihan penyelenggara pinjaman berizin. Kalau kontak keluarga, atasan, atau tetangga Anda diteror, simpan bukti percakapan dan catat nomor yang menghubungi. Bukti itu yang membuat pengaduan Anda bergerak.
\nLapor ke polisi, karena ancaman lewat pesan elektronik masuk ranah Pasal 29 UU ITE dan pemerasan adalah tindak pidana. Untuk pinjol ilegal, aduan juga bisa dikirim ke OJK agar diteruskan ke Satgas PASTI, dan ke AFPI bila penyelenggaranya berizin.
\nKewajiban membayar pokok pinjaman tidak hilang hanya karena penagihnya melanggar aturan, tetapi Anda berhak menolak biaya yang tidak pernah disepakati dan tidak wajib menuruti cara penagihan yang melanggar hukum. Hitung ulang berapa yang benar-benar Anda terima dan berapa yang sudah dibayar.
\nBisa. Perbuatan penagih yang merusak nama baik, menyebar data pribadi, atau menimbulkan kerugian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata, dan korban berhak menuntut ganti rugi.
\n\n\nKonsultasi Penagihan Pinjol via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal berkas dan tangkapan percakapan penagih Anda tidak dipungut biaya.
\n", "3717": "Mencari pengacara terbaik Surabaya di mesin pencari memunculkan puluhan nama, tetapi tidak ada satu kantor\nyang cocok untuk semua perkara. Sengketa tanah, perceraian, pidana, dan sengketa pajak ditangani orang yang\nberbeda, dengan jalur pengadilan yang berbeda pula. Karena itu langkah pertama selalu menentukan dulu perkara\nAnda masuk ke pengadilan mana, baru memilih pendampingnya.
\nHalaman ini mengumpulkan sepuluh tempat dan peran yang biasa dipakai warga Surabaya untuk mencari pendamping\nhukum, ditambah hal yang perlu dicek sebelum menandatangani surat kuasa dan lima pertanyaan yang paling sering\nmasuk lewat WhatsApp kami.
\n\nPerkara perdata umum, pidana, dan sengketa bisnis berjalan di Pengadilan Negeri, sedangkan perkara keluarga\nbagi keluarga Muslim diputus di Pengadilan Agama. Sengketa merek dan kepailitan masuk ke Pengadilan Niaga, dan\nsengketa pajak punya jalur sendiri di Pengadilan Pajak. Pengacara yang kuat di satu jalur belum tentu paham\nseluk-beluk jalur lain.
\nAda tiga hal yang bisa Anda periksa sendiri tanpa perlu pengetahuan hukum. Pertama, izin: advokat sah\nbersumpah di pengadilan tinggi dan terdaftar di organisasi advokat. Kedua, pengalaman sejenis: tanyakan dua atau\ntiga perkara yang mirip dengan perkara Anda dan bagaimana akhirnya. Ketiga, kejelasan biaya: rincian honorarium,\nbiaya perkara, dan biaya tak terduga sebaiknya tertulis sejak awal.
\n\nSebagian entri di bawah ini kantor advokat, sebagian lembaga bantuan hukum, dan sebagian lagi peran\npendukung yang tetap Anda perlukan dalam perkara tertentu. Semuanya lembaga dan profesi yang benar-benar ada di\nSurabaya.
\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi perkara bisnis dan pribadi, dari pemeriksaan kontrak sampai gugatan di pengadilan. Cara kerjanya dimulai dari membaca dokumen yang Anda bawa, memetakan risiko, lalu menyusun langkah tertulis yang bisa Anda bawa pulang. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nLembaga bantuan hukum yang menangani perkara pidana dan perdata untuk warga yang tidak mampu, tanpa biaya. Layanannya meliputi konsultasi, penyusunan surat gugatan, sampai pendampingan di ruang sidang. Jumlah advokatnya terbatas, jadi berkas yang lengkap memperbesar peluang Anda diterima.
\nLembaga bantuan hukum yang fokus pada perkara perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, hak asuh, dan penelantaran. Selain pendampingan hukum, klien biasanya mendapat konseling dan pendampingan psikologis. Perkara yang masuk lewat lembaga ini tidak dipungut biaya bagi pelapor yang memenuhi syarat.
\nPos layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri memberi bantuan awal gratis: penjelasan alur perkara, penyusunan surat gugatan sederhana, sampai pendampingan di persidangan. Untuk pihak yang tidak mampu, biaya perkara bisa dimintakan pembebasan lewat jalur ini.
\nKeluarga Muslim yang mengurus perceraian, hak asuh, nafkah, atau waris bisa mulai dari Posbakum Pengadilan Agama. Petugas di sana membantu menyusun gugatan dan menjelaskan tahapan mediasi yang wajib dilewati lebih dulu. Konsultasi awalnya gratis.
\nPusat Bantuan Hukum adalah sayap layanan masyarakat dari organisasi advokat, yang menyalurkan advokat untuk perkara pro bono. Biaya jasa ditanggung program, sementara biaya perkara kadang tetap dibebankan ke pihak yang berperkara. Cocok untuk perkara yang tidak terlalu rumit tetapi tetap butuh advokat berizin.
\nUntuk urusan akta, perjanjian, jual beli tanah, dan pembebanan hak tanggungan, yang berwenang adalah notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Keduanya berbeda dari advokat, jadi wajar kalau perkara Anda butuh keduanya sekaligus: akta dari notaris, pendampingan sengketa dari advokat.
\nMediator terdaftar pengadilan membantu kedua pihak menyusun kesepakatan soal utang, harta, atau jadwal pengasuhan anak tanpa putusan yang memaksa. Kesepakatan yang dikuatkan hakim dalam akta perdamaian punya kekuatan seperti putusan, dan jalur ini biasanya lebih murah serta lebih cepat.
\nSengketa pajak diselesaikan di jalur berbeda dan jarang ditangani advokat umum. Untuk keberatan, banding di Pengadilan Pajak, atau pemeriksaan bukti permulaan, Anda sebaiknya memakai konsultan pajak bersertifikat atau advokat yang biasa mendampingi perkara pajak, bukan pendamping umum.
\nKalau Anda ingin tahu latar belakang seorang pengacara, organisasi advokat adalah tempat memeriksanya. Di sana ada catatan advokat yang bersumpah, status berhenti sementara, dan penanganan pengaduan klien. Menanyakan keanggotaan itu wajar.
\n\nSurat kuasa memberi kewenangan luas, jadi bacalah sebelum tanda tangan. Pastikan di dalamnya tertulis jenis\nperkara, pengadilan tujuan, dan batas kewenangan yang diberikan. Untuk perkara yang bisa diselesaikan damai,\nbanyak klien membatasi kuasa hanya sampai mediasi dan memutuskan lagi setelah melihat perkembangan.
\nMinta juga kejelasan soal komunikasi: siapa yang menghubungi Anda, seberapa sering, dan lewat apa. Perkara\nyang berlarut sering pecah bukan karena hukumnya kalah, melainkan karena klien tidak tahu apa yang sedang\nterjadi. Pengacara yang rapi memberi catatan singkat setiap kali ada agenda sidang.
\n\nDari perkara yang kami tangani, yang paling sering memperlambat bukan sidangnya, melainkan berkas yang tidak\nlengkap dan komunikasi yang putus di tengah jalan. Kalau Anda sedang mencari pengacara terbaik Surabaya untuk\nperkara tertentu, dua hal itu sudah bisa Anda rapikan sebelum konsultasi pertama.
\n\nPenjelasan tentang cara menilai kantor advokat ada di\npanduan memilih law firm Surabaya dan\ntujuh\nhal yang perlu dinilai sebelum menunjuk pengacara, sementara\nbiaya jasa law firm Surabaya membantu menyusun\nanggaran. Untuk perusahaan, ada\ncara memilih law firm untuk\nkebutuhan perusahaan dan\ntujuh tips memilih\npengacara profesional. Bila anggaran terbatas, lihat\nenam cara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Contoh daftar pendamping per perkara ada di\npengacara gugat cerai,\npengacara surat wasiat, dan\njenis\nperkara pidana yang sering terjadi. Gambaran kantor kami ada di\nhalaman layanan dan\nhalaman kontak.
\n\nTidak ada angka tunggal. Besarnya bergantung pada jenis perkara, jalur pengadilan yang dipakai, dan apakah sengketa selesai lewat mediasi atau berlanjut sampai eksekusi. Rincian yang wajar memuat honorarium pendampingan, biaya perkara di pengadilan, biaya pengurusan dokumen, dan biaya transportasi persidangan. Mintalah perkiraan tertulis sebelum menandatangani surat kuasa supaya tidak ada tagihan yang muncul di tengah jalan.
\nBelum tentu. Yang menentukan hasil adalah kesesuaian antara pengalaman pengacara dan jenis perkara Anda. Advokat yang sehari-hari menangani sengketa tanah biasanya lebih cepat membaca masalah sertifikat daripada advokat pidana, begitu juga sebaliknya. Jadi tanyakan dulu perkara sejenis apa yang pernah ia tangani, bukan berapa besar tarifnya.
\nMinta nomor kartu anggota dan berita acara sumpah advokatnya, lalu cocokkan dengan daftar organisasi advokat tempat ia berhimpun. Advokat yang sah bersumpah di pengadilan tinggi dan terdaftar di organisasi advokat seperti PERADI. Kalau permintaan itu dihindari atau dijawab samar, sebaiknya Anda mencari pendamping lain.
\nAda. Posbakum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surabaya memberi layanan awal tanpa biaya, dan lembaga bantuan hukum seperti LBH Surabaya menangani perkara untuk pelapor yang memenuhi syarat ekonomi. Pusat Bantuan Hukum PERADI juga menyalurkan advokat untuk perkara pro bono. Antreannya bisa panjang, jadi berkas yang rapi mempercepat Anda masuk daftar.
\nBoleh, asal ada satu koordinasi. Beberapa klien memakai advokat berbeda untuk perundingan bisnis dan untuk sidang, lalu kesulitan karena keterangan di dua tempat tidak sama. Kalau Anda memakai lebih dari satu pendamping, tentukan siapa yang memegang berkas induk dan siapa yang bicara di persidangan.
\n\n\nKonsultasi Pengacara via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal berkas perkara Anda tidak dipungut biaya.
\n", "3707": "Perceraian tidak selesai begitu putusan hakim dibacakan. Pertanyaan yang paling sering menyusul justru soal\nanak: siapa yang mengasuh, berapa nafkahnya setiap bulan, dan bagaimana kalau keputusan itu dilanggar. Di Surabaya,\nsengketa seperti ini berjalan di dua jalur pengadilan yang berbeda, jadi langkah pertama selalu memastikan perkara\nAnda masuk ke pengadilan yang tepat.
\nHalaman ini memuat enam tempat dan pendamping yang menangani hak asuh anak serta nafkah di Surabaya, mulai dari\nkantor advokat sampai lembaga bantuan hukum dan lembaga pemerintah. Di bawahnya ada dasar hukum yang dipakai hakim,\nurutan langkah, dan lima pertanyaan yang paling sering masuk lewat WhatsApp kami.
\n\nHak asuh anak, atau hadhanah, adalah kewenangan mengasuh, mendidik, dan memelihara anak. Ini bukan sekadar soal\nanak tinggal bersama siapa. Undang-undang menempatkan anak tetap berhak diasuh orang tuanya sendiri, dan pemisahan\nbaru dibenarkan kalau ada alasan sah yang menjadikan pemisahan itu pertimbangan terakhir demi kepentingan terbaik\nanak (Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak).
\nNafkah melekat pada dua orang berbeda. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebut ayah bertanggung jawab atas\nbiaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan bila ayah tidak dapat memenuhinya, pengadilan dapat menentukan ibu ikut\nmemikul. Pada pasal yang sama, pengadilan juga boleh mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan kepada bekas\nistri. Untuk keluarga Muslim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menambah satu patokan: anak yang belum berumur 12\ntahun diasuh ibunya, sementara biaya pemeliharaannya tetap ditanggung ayah.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi perkara hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama dari mediasi sampai eksekusi. Pekerjaan biasanya dimulai dari membaca ulang kronologi rumah tangga, menghitung kebutuhan anak secara tertulis, lalu menyusun tuntutan nafkah yang bisa dibuktikan di persidangan. Hasil konsultasi disampaikan sebagai langkah tertulis, bukan saran lisan yang mudah hilang. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nBagi keluarga Muslim, perkara cerai gugat, hak asuh, dan nafkah diputus di Pengadilan Agama. Posbakum di pengadilan ini memberi layanan bantuan hukum gratis bagi pencari keadilan yang tidak mampu, termasuk penyusunan surat gugatan sederhana dan pendampingan di ruang sidang. Karena perkara perceraian wajib melalui mediasi lebih dulu, sidang awal biasanya dipakai mencari kesepakatan soal anak.
\nUntuk pasangan non-Muslim, perceraian beserta tuntutan hak asuh dan nafkah berjalan di Pengadilan Negeri. Pengadilan yang sama juga memutus permohonan pencabutan kekuasaan orang tua ketika orang tua terbukti menelantarkan anak. Pihak yang tidak mampu bisa mengajukan pembebasan biaya perkara lewat Posbakum di lingkungan peradilan umum.
\nLembaga bantuan hukum seperti LBH APIK Surabaya dan LBH Surabaya menangani perkara perempuan dan anak tanpa biaya bagi pelapor yang memenuhi syarat, termasuk pendampingan hak asuh dan penagihan nafkah. Antrean perkaranya bisa panjang karena jumlah advokat dan paralegalnya terbatas, jadi berkas yang rapi mempercepat Anda masuk daftar pendampingan.
\nUnit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya menerima laporan penelantaran, kekerasan, dan perebutan anak. Lembaganya menyediakan konseling, rumah aman, serta pendampingan ketika perkara dibawa ke pengadilan. Untuk nafkah yang macet, laporan ke lembaga ini sering dipakai sebagai bahan pendukung sebelum permohonan eksekusi diajukan.
\nMediasi wajib ditempuh lebih dulu di hampir semua perkara perdata, termasuk perceraian, kecuali perkara yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung. Mediator yang terdaftar di pengadilan membantu menyusun kesepakatan soal jadwal kunjungan, besar nafkah, dan pengasuhan bersama. Kesepakatan yang disetujui kedua pihak dan dikuatkan hakim dalam akta perdamaian punya kekuatan seperti putusan.
\n\nPutusan hak asuh jarang ditentukan oleh siapa yang lebih kaya. Yang ditimbang lebih dulu adalah siapa selama ini\nbenar-benar mengurus anak, kedekatan anak dengan masing-masing orang tua, kesediaan memberi akses bertemu bagi pihak\nlain, dan lingkungan tempat anak akan tumbuh. Riwayat kekerasan atau penelantaran menjadi pertimbangan yang berat.\nBesaran nafkah dihitung dari penghasilan dan kebutuhan anak yang bisa dibuktikan, misalnya biaya sekolah dan\npengobatan. Karena itu slip gaji, mutasi rekening, dan catatan pengeluaran anak sebaiknya dikumpulkan sejak awal,\njauh sebelum perkara bergulir.
\n\nDari perkara keluarga yang kami dampingi, yang paling sering memakan waktu bukan persidangannya, melainkan\nkerapian catatan pengeluaran anak dan bukti komunikasi antara kedua orang tua. Kalau Anda sedang mencari pengacara hak asuh anak Surabaya yang biasa menangani perkara keluarga, dua berkas tadi sebaiknya sudah disiapkan sebelum\nkonsultasi pertama.
\n\nPenjelasan awal soal pengasuhan ada di\ntujuh\nhal penting tentang hak asuh anak setelah perceraian, sementara alur perkaranya dibahas di\npanduan cerai gugat. Untuk perkara yang serumpun, lihat\ndaftar pengacara gugat cerai di Surabaya dan\nenam cara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Soal harta peninggalan ada di\nenam langkah mengurus warisan\ntanpa sengketa keluarga, perkiraan biaya pendampingan di\nbiaya jasa law firm Surabaya, dan gambaran kantor\nkami di law firm Surabaya,\nlayanan kami, serta\nhalaman kontak.
\n\nTidak ada angka tunggal. Nilainya bergantung pada jalur pengadilan yang dipakai, luas tuntutan, dan apakah perkara selesai di mediasi atau berlanjut sampai eksekusi. Yang biasanya masuk rincian adalah honorarium pendampingan, biaya perkara, biaya pengukuhan kesepakatan, dan biaya penelusuran dokumen. Mintalah rincian tertulis sebelum menandatangani surat kuasa supaya tidak ada tambahan yang muncul di tengah jalan.
\nTidak otomatis. Untuk anak yang belum berumur 12 tahun, Kompilasi Hukum Islam mengarahkan pemeliharaan kepada ibu, sedangkan anak yang dinilai sudah mampu memilih diberi kesempatan menentukan sendiri. Yang tetap menjadi patokan utama adalah kepentingan terbaik anak, dan ibu bisa kehilangan hak asuh bila terbukti menelantarkan anaknya.
\nYa. Kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tidak berhenti karena perceraian. Kalau ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul sebagian. Penghasilan yang kecil tidak menghapus kewajiban itu, hanya mempengaruhi besaran yang dibayarkan setiap bulan.
\nBisa, lewat gugatan baru dengan alasan keadaan sudah berubah. Contoh yang sering muncul adalah pemegang asuh pindah jauh atau menghalangi pihak lain bertemu anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 110 membuka pencabutan hak pemeliharaan kalau pemegangnya tidak lagi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
\nBisa. Selama gugatan berjalan, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami dan menetapkan hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak, sebagaimana diatur Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Permintaan itu diajukan dalam gugatan atau sebagai gugatan balik, jadi sebaiknya dibicarakan sejak konsultasi pertama.
\n\n\nKonsultasi Hak Asuh Anak via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal dokumen perkara keluarga Anda tidak dipungut biaya.
\n", "3689": "Perusahaan yang sehat secara operasional belum tentu bersih secara hukum. Ada kalanya izin sudah\nkedaluwarsa, akta perubahan belum dilaporkan, atau kontrak kerja sama masih memuat klausul yang memberatkan\nsatu pihak. Semua itu tidak muncul di laporan penjualan, tetapi bisa menggagalkan transaksi atau berujung\npada sengketa setelah uang berpindah tangan.
\nHalaman ini memuat delapan pilihan konsultan hukum perusahaan Surabaya dan pendamping legal due diligence,\nmulai dari kantor advokat sampai lembaga yang datanya dipakai saat pemeriksaan. Di bawahnya ada daftar hal\nyang biasa diperiksa, urutan langkahnya, dan lima pertanyaan yang paling sering masuk.
\n\nLegal due diligence bukan sekadar membaca akta. Pemeriksaan menyeluruh mencakup legalitas badan hukum,\nizin usaha sektoral, perjanjian material dengan mitra dan bank, perkara yang sedang berjalan, hak atas tanah\ndan bangunan, perlindungan kekayaan intelektual, hubungan kerja dengan karyawan, serta kewajiban pajak.\nTujuannya bukan mencari-cari kesalahan, melainkan memetakan risiko supaya pihak yang bertransaksi tahu\nkewajiban mana yang harus dibereskan lebih dulu dan bagian mana yang layak dinegosiasikan.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi perusahaan sejak pemeriksaan dokumen sampai penutupan transaksi. Pekerjaan due diligence di sini dimulai dari memetakan struktur badan hukum, membaca ulang perjanjian material, dan menyusun daftar risiko yang bisa dipakai pemilik usaha untuk mengambil keputusan. Hasilnya diserahkan sebagai laporan tertulis, bukan kesan lisan, supaya ada dasar kalau kemudian muncul perselisihan. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nNotaris memegang akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta korporasi lain, sehingga pemeriksaan keabsahan dokumen hampir selalu melewatinya. PPAT menangani akta peralihan hak atas tanah dan bangunan yang sering menjadi aset terbesar dalam sebuah transaksi. Sebelum bertransaksi, pastikan akta terakhir dan akta perubahannya masih sesuai dengan susunan pengurus yang berwenang menandatangani.
\nSisi pajak biasanya muncul sebagai temuan paling mahal dalam due diligence. Konsultan pajak berizin memeriksa kecocokan pelaporan, tunggakan, dan kewajiban yang belum disetor, lalu menaksir potensi kurang bayar. Pekerjaan ini beririsan dengan bagian hukum, karena perjanjian jual beli saham umumnya memuat pernyataan penjual soal kebersihan kewajiban pajak. Untuk memahami kewajiban bisnis yang lebih luas, lihat tujuh aspek hukum bisnis.
\nAuditor memeriksa kewajaran laporan keuangan, sementara due diligence menilai kedudukan hukum perusahaan. Keduanya berguna bersamaan karena penilaian harga sering bersandar pada angka laba yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau laporan keuangan belum diaudit, itu sendiri sudah menjadi catatan risiko yang perlu disampaikan kepada calon pembeli atau investor.
\nDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum mencatat dan memverifikasi data badan hukum, termasuk PT, CV, yayasan, dan perkumpulan. Pemeriksaan di sini memastikan entitas yang diperiksa benar terdaftar, masih aktif, dan susunan pengurusnya selaras dengan akta terakhir. Selisih antara data instansi dan dokumen yang dipegang perusahaan adalah temuan yang paling sering ditemukan.
\nKalau transaksinya berupa penggabungan atau pengambilalihan, KPPU berperan pada penilaian persaingan usaha. Perusahaan dengan aset atau nilai transaksi di atas ambang tertentu wajib menyampaikan notifikasi setelah penggabungan berlaku. Bagian ini biasanya masuk ke daftar risiko karena keterlambatan notifikasi membawa konsekuensi tersendiri bagi perusahaan hasil penggabungan.
\nUntuk perusahaan di sektor jasa keuangan, OJK memegang perizinan dan pengawasan tata kelola. Due diligence sektor ini memeriksa pemenuhan ketentuan permodalan, manajemen risiko, dan syarat pengurus. Perubahan pemegang saham di perusahaan berizin biasanya tidak cukup dengan akta notaris, karena persetujuannya berada di ranah otoritas.
\nPengadilan Niaga menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam due diligence, keberadaan perkara di pengadilan ini menjadi sinyal penting tentang kondisi keuangan target. Pemeriksaan perkara yang sedang berjalan biasanya dilakukan lewat penelusuran berkas dan informasi kepaniteraan sebelum transaksi dilanjutkan.
\n\nDari pengalaman mendampingi usaha kecil dan menengah, masalah terbesar jarang datang dari hal yang rumit.\nYang paling sering memakan waktu adalah dokumen yang tidak pernah dirapikan sejak awal perusahaan berdiri.
\n\nLangkah merapikan badan usaha ada di\ndelapan langkah legalitas perusahaan\ndi Surabaya dan\nlima\ndokumen hukum yang wajib dimiliki pelaku usaha. Untuk pendirian usaha, baca\npanduan mendirikan PT untuk UMKM serta\ncara mendaftar CV dan PT secara online. Soal\nperjanjian ada di\npentingnya kontrak bisnis dan\nsepuluh\nkesalahan kontrak usaha yang merugikan. Gambaran pendampingan perusahaan ada di\ntujuh\nalasan pendampingan hukum perusahaan, perkiraan tarif di\nbiaya jasa law firm Surabaya, dan gambaran\nkantor kami di law firm Surabaya,\nlayanan kami, serta\nhalaman kontak.
\n\nNilainya bergantung pada luas pemeriksaan. Due diligence sederhana atas satu PT biasanya cukup dengan pemeriksaan akta, izin, dan kontrak utama, sedangkan akuisisi dengan banyak entitas anak menuntut pemeriksaan jauh lebih panjang. Yang sering tidak dihitung adalah biaya di luar honorarium, seperti legalisasi dokumen, pencarian data ke instansi, dan biaya notaris. Mintalah rincian tertulis sejak awal supaya anggarannya tidak melebar di tengah jalan.
\nUntuk perusahaan kecil dengan dokumen rapi, pemeriksaan biasanya berjalan beberapa pekan. Kalau dokumennya tersebar di banyak tempat, akta lama tidak ditemukan, atau ada sengketa berjalan, waktunya bisa dua sampai tiga kali lebih lama. Kecepatan lebih ditentukan oleh kelengkapan berkas yang diserahkan daripada jumlah konsultan yang bekerja.
\nAudit keuangan menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan legal due diligence menilai keabsahan kedudukan hukum perusahaan, kontrak, izin, dan risiko sengketa. Dua pekerjaan ini sering berjalan bersamaan dan saling menguatkan, karena temuan pajak di audit keuangan biasanya berujung pada pertanyaan hukum soal kewajiban perusahaan.
\nTidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya, tetapi tanpa due diligence pembeli mengambil risiko sepenuhnya atas utang, sengketa, dan kewajiban pajak yang tidak terlihat. Dalam praktik, hasil due diligence dipakai untuk menawar harga, menyusun pernyataan jaminan penjual, dan menentukan bagian kewajiban mana yang harus dibereskan sebelum akta ditandatangani.
\nSiapkan akta pendirian beserta perubahannya, surat keputusan pengesahan badan hukum, nomor induk berusaha, izin sektoral, laporan keuangan beberapa tahun terakhir, daftar utang dan piutang, perjanjian dengan pihak ketiga, data karyawan, serta daftar aset termasuk tanah dan bangunan. Dokumen yang tipikal paling lama dicari adalah perubahan anggaran dasar dan perjanjian kredit lama.
\n\n\nKonsultasi Legal Due Diligence via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal dokumen perusahaan Anda tidak dipungut biaya.
\n", "3685": "Penipuan online hampir selalu terasa sama saat baru terjadi. Ada transfer yang sudah keluar, ada chat\nyang tiba-tiba tidak dibalas, dan ada nomor telepon yang tidak lagi aktif. Yang membedakan satu kasus dengan\nkasus lain bukan besar kecilnya kerugian, melainkan seberapa cepat korban mengumpulkan bukti dan membawanya\nke jalur yang tepat.
\nHalaman ini memuat enam pilihan pengacara penipuan online Surabaya dan lembaga yang menangani laporan\nkorban, dari polisi yang menerima laporan sampai bantuan hukum tanpa biaya. Di bawahnya ada urutan langkah\nyang biasa saya sarankan saat uang baru saja hilang, dan lima pertanyaan yang paling sering masuk lewat\ntelepon.
\n\nAda pola yang berulang. Korban baru menyadari dirinya ditipu setelah beberapa hari, dan pada saat itu\nsebagian jejaknya sudah hilang. Kebiasaan berikut yang paling sering membuat perkara sulit berjalan:
\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi korban penipuan online, mulai dari merapikan bukti transfer dan percakapan sampai menyusun laporan pidana. Pekerjaan pertamanya biasanya menimbang apakah perkara lebih kuat dibawa ke ranah pidana, perdata, atau dua-duanya, karena uang yang sudah keluar sering hanya bisa dikejar lewat gugatan perdata. Timnya juga membantu menghitung kerugian yang bisa dimintakan penggantian supaya angkanya tidak dikarang. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nPintu pertama laporan pidana adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polrestabes Surabaya. Bawa kronologi tertulis, bukti transfer, dan tangkapan layar percakapan. Setelah laporan diterima, Anda berhak meminta tanda terima laporan dan menanyakan perkembangannya lewat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Kalau berkasnya lengkap, penyidikan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya untuk penuntutan dan sidangnya berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Siapkan juga surat kuasa bila memakai pendamping, karena tanpa itu pendamping tidak bisa mengakses berkas perkara.
\nKalau nilainya besar atau pelakunya bergerak lintas daerah, laporan di tingkat polres bisa naik ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, unit yang menangani kejahatan siber termasuk penipuan daring. Unit ini bekerja berdasarkan pola, jadi laporan yang mencantumkan nomor rekening, nomor telepon, dan tautan situs yang sama dengan korban lain lebih mudah dihubungkan menjadi satu penanganan. Untuk perkara yang pelakunya berada di luar negeri, penanganannya bisa dilanjutkan ke Bareskrim Polri karena membutuhkan jalur kerja sama internasional.
\nSelain polisi, ada kanal aduan daring milik pemerintah. patrolisiber.id menerima laporan akun dan konten yang dipakai untuk menipu, sementara aduannomor.id dan cekrekening.id dipakai untuk melaporkan nomor telepon serta rekening yang terindikasi penipuan. Laporan di kanal ini tidak menggantikan laporan polisi, tetapi berguna karena rekening yang dilaporkan berulang kali bisa ditandai dan nomor pelaku bisa diblokir. Simpan nomor tiket setiap laporan, karena itu bukti Anda sudah menempuh jalur resmi.
\nKalau penipuannya bermotif investasi atau pinjaman, jalurnya lewat Otoritas Jasa Keuangan. Kontak konsumennya ada di 157, dan ada satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang menindak entitas tanpa izin. Yang perlu dibawa adalah tangkapan layar penawaran, riwayat setoran, dan identitas yang mengaku sebagai penyelenggara. Untuk menelusuri aliran dana, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan lewat analisis transaksi, sehingga laporan polisi yang menyebut rekening penampung secara rinci sangat membantu proses ini.
\nUntuk korban yang tidak mampu menyewa pendamping, ada lembaga bantuan hukum yang mendampingi perkara tanpa biaya jasa bagi pemohon yang memenuhi syarat, umumnya dengan surat keterangan tidak mampu. Ada juga pos bantuan hukum di gedung pengadilan yang memberi nasihat dan membantu pembuatan dokumen. Kapasitas keduanya terbatas, jadi datanglah dengan kronologi tertulis dan salinan bukti. Cara mengaksesnya saya ulas di enam cara mendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya.
\n\nDari pengalaman, perkara penipuan yang paling cepat bergerak bukan yang kronologinya paling panjang,\nmelainkan yang jejak uang dan identitas pelakunya paling rapi.
\n\nPanduan membuat laporannya ada di\ncara melaporkan penipuan online ke polisi\ndan bank. Gambaran jenis perkara yang sering masuk ada di\nempat jenis\nperkara pidana di masyarakat dan\nperbedaan gugatan\nperdata dan pidana. Untuk kasus pencemaran nama baik di dunia maya, baca\nlangkah\nmelaporkan pencemaran nama baik dan\npanduan\nperlindungan data pribadi. Perkiraan tarif ada di\nbiaya jasa law firm Surabaya, dan gambaran\nkantor kami di law firm Surabaya,\nlayanan kami, serta\nhalaman kontak.
\n\nAngka awalnya bergantung pada pekerjaan yang dibutuhkan. Kalau perkara baru sebatas menyusun laporan dan surat kuasa, biayanya lebih kecil daripada perkara yang naik ke penyidikan atau persidangan. Yang sering terlewat adalah biaya di luar honorarium, misalnya penggandaan berkas, transportasi ke kantor polisi, dan biaya perkara kalau ada gugatan perdata paralel. Mintalah rincian tertulis sejak awal, lalu pisahkan mana biaya yang dibayarkan ke pihak ketiga dan mana imbalan pendamping.
\nPerkara pidana penipuan adalah delik yang menyangkut kepentingan umum, jadi laporan tidak otomatis gugur hanya karena uangnya kembali. Dalam praktik, pengembalian kerugian sering menjadi pertimbangan di persidangan dan bisa memengaruhi tuntutan, tetapi keputusannya ada di penyidik dan penuntut umum. Karena itu, kembalinya uang sebaiknya dituangkan tertulis dengan berita acara, bukan lewat kesepakatan di chat, supaya posisi Anda tetap jelas kalau perkara berlanjut.
\nJalurnya panjang dan tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua perkara. Setelah laporan diterima, penyidik memeriksa saksi dan alat bukti, kadang memanggil saksi ahli di bidang teknologi informasi. Berkas yang sudah lengkap dilimpahkan ke penuntut umum, lalu disidangkan. Perkara dengan pelaku yang tidak diketahui keberadaannya bisa berhenti di penyidikan, dan di situlah cepat atau lambatnya penanganan paling terasa.
\nLaporan bisa dibuat sendiri tanpa pendamping, dan polisi wajib menerimanya. Yang berubah ketika ada pendamping adalah kualitas berkas yang diserahkan. Kronologi yang disusun rapi, bukti yang tersusun menurut tanggal, dan pasal yang disangkakan dengan tepat membuat laporan lebih sulit dikesampingkan. Kalau kerugiannya kecil dan pelakunya jelas, membuat laporan sendiri sering sudah cukup.
\nYang paling menentukan adalah jejak uang dan identitas pelaku. Bukti transfer beserta nomor rekening tujuan menunjukkan ke mana dana bergerak. Tangkapan layar percakapan yang utuh, bukan potongan, menunjukkan bagaimana janji atau penawaran disampaikan. Nomor telepon, nama akun, dan tautan situs yang dipakai melengkapi identitasnya. Simpan semuanya dalam bentuk asli, dan jangan mengedit atau memotong file karena itu melemahkan nilainya sebagai alat bukti.
\n\n\nKonsultasi Penipuan Online via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal bukti dan kronologi Anda tidak dipungut biaya.
\n", "3679": "Piutang macet jarang dimulai dari debitur yang kabur. Yang lebih sering terjadi adalah tagihan yang\ntadinya lancar, lalu mundur sebulan, dua bulan, sampai percakapan berpindah ke chat yang isinya hanya janji\ndan permintaan tambahan waktu. Pemilik usaha berhenti menagih karena tidak mau dianggap memutus hubungan\nbaik, padahal setiap bulan yang lewat melemahkan posisi hukumnya.
\nHalaman ini memuat tujuh pilihan pengacara utang piutang Surabaya dan lembaga yang menangani perkara\ntagihan, dari pengadilan yang memutus sampai bantuan hukum untuk yang tidak mampu. Di\nbawahnya ada urutan langkah yang biasa saya pakai, dan lima pertanyaan yang paling sering masuk lewat\ntelepon.
\n\nAda pola yang berulang. Debitur mengakui utangnya, tetapi tidak membayar. Pengakuan seperti itu tidak\nberguna di persidangan tanpa dokumen pendukung, dan kebiasaan berikut yang membuat perkara jadi rumit:
\nKantor advokat di Surabaya yang menangani perkara tagihan, dari surat somasi pertama sampai eksekusi putusan. Pekerjaan pertamanya memeriksa bukti: perjanjian, invoice, tanda terima barang, dan mutasi rekening, karena dari situ kelihatan apakah tagihan bisa dibuktikan atau hanya kuat di percakapan. Kalau perlu, timnya mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan atau memilih jalur pailit ketika debiturnya masih beroperasi tetapi menolak membayar. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nDi sinilah gugatan wanprestasi diajukan kalau jalur damai gagal. Untuk tuntutan uang bernilai kecil, ada jalur gugatan sederhana dengan tata cara sidang yang lebih singkat, tetapi syarat nilai dan jenis perkaranya dibatasi peraturan Mahkamah Agung, jadi pastikan tagihan Anda masuk. Yang membuat perkara dimenangkan bukan panjang uraian, melainkan urutan bukti: perjanjian, dokumen penyerahan, dan perhitungan sisa utang. Sebelum mendaftar, siapkan juga surat kuasa kalau Anda memakai pendamping, karena tanpa itu pendaftaran tidak bisa dilakukan.
\nKalau debiturnya masih beroperasi dan punya aset tetapi tidak mau membayar, jalur lain adalah permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Keduanya punya syarat yang harus dipenuhi lebih dulu: ada dua kreditur atau lebih, dan ada utang yang sudah jatuh tempo serta bisa ditagih. Perkara semacam ini ditangani peradilan niaga, dan tekanannya lebih besar dibanding gugatan biasa karena putusan pailit langsung menentukan siapa yang mengurus aset debitur.
\nUntuk pedagang kecil atau pekerja yang tidak mampu menyewa pendamping, ada dua pintu bantuan hukum. Yang pertama lembaga bantuan hukum, yang mendampingi perkara perdata tanpa biaya jasa bagi pemohon yang memenuhi syarat, umumnya dengan surat keterangan tidak mampu. Yang kedua pos bantuan hukum di gedung pengadilan, yang memberi nasihat dan bantuan pembuatan dokumen. Kapasitas keduanya terbatas, jadi datanglah dengan kronologi tertulis dan salinan buktinya.
\nAda dua hal yang sebaiknya diselesaikan di hadapan notaris sebelum utang membesar. Pertama akta pengakuan utang, yang membuat jumlah dan jatuh tempo tidak bisa dibantah lagi. Kedua jaminan kebendaan, misalnya jaminan fidusia atau hak tanggungan atas tanah, karena akta jaminan yang didaftarkan memberi pemegangnya hak mengeksekusi agunan tanpa harus menggugat lebih dulu. PPAT diperlukan bila objek jaminannya tanah atau bangunan.
\nKalau sudah ada jaminan yang didaftarkan atau putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, penjualan barang sitaan dilakukan lewat lelang. Di Surabaya pelaksanaannya melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Lelang memakan waktu dan biaya, dan hasilnya sering di bawah harga pasar itu. Karena itu, tagihan yang punya jaminan hampir selalu lebih cepat lunas daripada tagihan tanpa jaminan.
\nKalau utang Anda membengkak karena pinjaman online atau penagihan perusahaan pembiayaan, jangan hanya berhadapan dengan penagihnya. Ada kanal pengaduan di kantor OJK wilayah Jawa Timur, dan ada satuan tugas yang menangani aktivitas keuangan ilegal. Bawa bukti peminjaman, riwayat penagihan, serta catatan bunganya. Jalur ini tidak menghapus utang, tetapi menghentikan tekanan penagihan yang melanggar aturan.
\n\nDari pengalaman, tagihan yang paling cepat selesai bukan yang ancamannya paling keras, melainkan yang\nbukti dan hitungannya paling rapi.
\n\nSoal urutan menagih dan contoh dokumennya ada di\ntujuh\nlangkah menagih utang piutang dan\nmengurus\nsomasi hutang. Bahan pertimbangan saat debitur mengabaikan surat ada di\nhal\npenting tentang somasi dan\nperbedaan gugatan\nperdata dan pidana. Untuk perusahaan yang ingin membenahi kontraknya, baca\ntujuh situasi perusahaan butuh law\nfirm. Perkiraan tarif ada di\nbiaya jasa law firm Surabaya, cara memilih\npendamping di\ncara memilih law firm untuk\nperusahaan, dan gambaran kantor kami di\nlaw firm Surabaya,\nlayanan kami, serta\nhalaman kontak.
\n\nStruktur biayanya biasanya dipisahkan menjadi biaya yang dibayar ke pihak ketiga dan honorarium pendamping. Yang pertama meliputi biaya perkara di pengadilan, materai, dan biaya lelang kalau nanti sampai tahap eksekusi. Honorarium pendamping dihitung dari pekerjaan nyata: menyusun somasi, merapikan bukti, menghitung tuntutan, mendaftarkan gugatan, dan mendampingi di persidangan. Ada kantor yang memakai tarif per perkara, ada yang per jam, jadi mintalah rincian tertulis sejak awal.
\nJalurnya bertingkat, dan yang paling cepat biasanya bukan persidangan. Somasi bertenggat dua minggu sering sudah membuat debitur berunding. Kalau harus ke pengadilan, ada pendaftaran, mediasi wajib yang diikuti para pihak, lalu persidangan dengan pembuktian dan putusan. Setelah putusan berkekuatan tetap, penggugat masih mengajukan eksekusi, dan penjualan barang sitaan lewat lelang menambah waktu lagi. Untuk tagihan tanpa jaminan, hitungan bulanan lebih realistis.
\nSecara hukum tidak ada kewajiban mutlak, tetapi dalam praktik somasi hampir selalu dikirim lebih dulu. Alasannya dua. Pertama, somasi menciptakan bukti bahwa debitur sudah diperingatkan dan tidak mengindahkannya, dan itu membantu menunjukkan wanprestasi benar-benar terjadi. Kedua, banyak perkara selesai di tahap ini karena debitur tidak mau menanggung biaya perkara. Somasi sebaiknya tertulis, menyebut jumlah dan jatuh tempo yang benar, dan diberi tenggat. Somasi yang isinya kabur justru melemahkan posisi Anda di persidangan.
\nPutusan pengadilan tidak menciptakan uang, jadi hal ini yang paling menentukan sebelum perkara didaftarkan. Yang diperiksa lebih dulu adalah ada atau tidaknya harta yang bisa disita, misalnya rekening, kendaraan, tanah, atau piutang debitur kepada pihak lain. Kalau tidak ada aset yang jelas, gugatan hanya menghasilkan putusan yang tidak bisa dijalankan. Dua pilihan yang lebih masuk akal: jalur pailit kalau debiturnya masih beroperasi, atau perdamaian dengan jadwal pembayaran tertulis.
\nUtang piutang murni yang berhenti dibayar bukan perkara pidana, melainkan wanprestasi, dan itu urusan perdata. Pidana baru masuk kalau ada unsur lain yang bisa dibuktikan, misalnya sejak awal memang tidak ada niat memenuhi perjanjian sehingga unsur penipuan terpenuhi, atau uang yang dititipkan dipakai untuk keperluan lain dan itu tergolong penggelapan. Karena batasnya bisa tipis, rapikan dulu bukti perdatanya sebelum berpikir ke jalur pidana.
\n\n\nKonsultasi Penagihan via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal bukti tagihan Anda tidak dipungut biaya.
\n", "3675": "Pemutusan hubungan kerja jarang datang dengan pengumuman resmi di ruang rapat. Di Surabaya, yang lebih\nsering terjadi adalah akses ke kantor dicabut lebih dulu, lalu beberapa hari kemudian muncul pesan singkat\nyang meminta Anda tidak masuk lagi. Baru setelah itu, atau bahkan tidak sama sekali, ada surat pemutusan\nhubungan kerja. Dari situ dua hal berjalan bersamaan: mencari pekerjaan baru dan pusing menghitung apa saja\nyang sebenarnya masih menjadi hak Anda.
\nHalaman ini memuat enam pilihan pengacara ketenagakerjaan Surabaya dan lembaga yang biasa menangani\nperkara PHK, dari dinas tenaga kerja yang memimpin mediasi, pengadilan yang memutus, sampai lembaga\njaminan sosial yang menyimpan sisa uang Anda. Di bawahnya ada urutan langkah yang saya pakai saat\nmendampingi klien, cara menghitung komponen pesangon, dan jawaban atas lima pertanyaan yang paling sering\nmuncul lewat telepon.
\n\nPerusahaan biasanya menganggap surat PHK adalah akhir pembicaraan. Bagi pekerja, justru di situ\npembicaraan dimulai, karena isi surat itu menentukan apakah pemberhentiannya sah dan berapa yang harus\ndibayar. Ada beberapa situasi yang membuat urusan berlarut:
\nSaya jarang menemui perkara yang memperdebatkan soal prosedur saja tanpa angka di dalamnya. Hampir\nselalu ada satu dari empat hal ini yang jadi pokok: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sisa upah\ndan cuti, atau keabsahan pemberhentiannya sendiri. Ketiga yang pertama adalah soal hitungan, yang keempat\nsoal status. Keduanya bisa berdiri sendiri, tetapi kepada klien saya biasanya saya sarankan menyiapkan\nkeduanya sekaligus, supaya kalau hitungan sudah disepakati tetapi perusahaan tetap tidak mau membayar,\njalur memaksanya sudah siap.
\nDokumen yang paling menentukan di tahap ini bukan surat kuasa, melainkan slip upah dua belas bulan\nterakhir, kontrak kerja, dan catatan kehadiran. Dari slip upah kita tahu komponen mana yang masuk dasar\nperhitungan dan berapa besar tunjangan tetapnya. Dari kontrak kerja kita tahu jenis dan masa kerja. Dari\ncatatan kehadiran kita bisa membantah tuduhan pelanggaran yang sering dipakai perusahaan untuk menekan\nangka. Semua ini sebaiknya Anda kumpulkan sejak hari pertama, bukan setelah perselisihan didaftarkan.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang menangani perselisihan kerja, mulai dari yang masih bisa diselesaikan lewat meja perundingan sampai yang harus diputus hakim. Pekerjaan pertamanya biasanya membaca dua dokumen: surat pemutusan hubungan kerja dan slip upah satu tahun terakhir. Dari situ baru dihitung apa yang sebenarnya menjadi hak Anda, karena angka yang disebut perusahaan sering hanya mencakup sebagian komponen. Timnya mendampingi klien di perundingan bipartit, menyiapkan berkas saat perselisihan didaftarkan ke dinas tenaga kerja, dan mendampingi di Pengadilan Hubungan Industrial kalau mediasi gagal. Mereka juga biasa menerima pekerjaan dari sisi perusahaan, misalnya membenahi kontrak kerja dan prosedur pemberhentian supaya tidak berulang. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
\nUntuk perusahaan yang berdomisili di wilayah Surabaya, di sinilah perselisihan hubungan industrial didaftarkan setelah perundingan bipartit gagal. Berkas yang dibawa bukan surat panjang, melainkan bukti bahwa Anda sudah berunding: undangan, risalah atau catatan pertemuan, surat jawaban perusahaan, dan dokumen hubungan kerja. Setelah pendaftaran diterima, mediator memeriksa perkara dan menerbitkan anjuran tertulis, dan batas waktunya tiga puluh hari kerja. Anjuran itu bisa diterima kedua pihak, dan kalau diterima maka dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan ke pengadilan. Kalau salah satu pihak menolaknya, di sinilah jalan menuju Pengadilan Hubungan Industrial dibuka. Dinas yang sama juga menjadi tujuan pelaporan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, jadi tanyakan apakah surat PHK Anda benar-benar sudah dilaporkan.
\nTidak semua perkara masuk ke dinas kota, dan kesalahan memilih pintu biasanya berakhir dengan berkas yang dikembalikan. Perkara yang tidak menjadi kewenangan kabupaten atau kota, termasuk perusahaan yang beroperasi lintas wilayah dan sebagian urusan pengawasan ketenagakerjaan, ditangani di tingkat provinsi. Pengawas ketenagakerjaan di sini juga bisa memeriksa kepatuhan perusahaan pada aturan upah, waktu kerja, dan keikutsertaan jaminan sosial, dan hasil pemeriksaan itu berguna sebagai dokumen pendukung. Yang menentukan bukan alamat rumah Anda, tetapi lokasi tempat kerja yang tercatat di kontrak dan di administrasi perusahaan. Karena itu, sebelum mengantre, pastikan dulu nama dan alamat badan usaha yang tercantum di kontrak kerja, bukan hanya nama gedung tempat Anda bekerja sehari-hari.
\nInilah pengadilan yang mengadili perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja di wilayah Surabaya. Sidangnya dipimpin hakim karier bersama hakim ad hoc dari unsur pengusaha dan unsur pekerja, sehingga sudut pandang kedua pihak ikut dibawa ke ruang sidang. Yang perlu dipahami sejak awal: perkara hanya bisa masuk kalau sudah melewati mediasi di dinas, dan risalah dari tahap itu menjadi syarat pengajuan. Putusan PHI juga tidak mengenal upaya banding, jadi pihak yang tidak puas langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Soal biaya perkara, angkanya berbeda dari perkara perdata biasa dan ada ketentuan yang membebankan biaya pada negara untuk perkara tertentu, jadi tanyakan langsung di meja informasi pengadilan atau lewat pengacara pendamping supaya anggaran Anda tidak salah hitung.
\nUntuk pekerja yang tidak mampu membayar pendamping, ada dua pintu yang benar-benar terbuka. Yang pertama lembaga bantuan hukum, yang mendampingi perkara ketenagakerjaan tanpa biaya jasa untuk pemohon yang memenuhi syarat, biasanya dengan surat keterangan tidak mampu dan bukti hubungan kerja. Yang kedua pos bantuan hukum di gedung pengadilan, yang memberi bantuan pembuatan dokumen dan nasihat kepada pencari keadilan. Perlu diukur sejak awal, karena kapasitas kedua pintu ini terbatas dan layanan pos bantuan hukum umumnya tidak sampai mendampingi pemeriksaan saksi penuh, sedangkan perkara PHK menuntut kehadiran pendamping di setiap sidang. Cara paling praktis adalah menelepon lebih dulu, menanyakan jenis perkara yang bisa diterima, lalu datang dengan kronologi tertulis dan salinan dokumen. Jalur bantuan hukum gratis lain untuk perkara umum pernah saya rangkum di cara mendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya.
\nSetelah perusahaan berhenti membayar upah, satu-satunya uang yang masih bisa Anda kejar dari jalur administratif adalah saldo program jaminan sosial. Jaminan hari tua bisa dicairkan setelah hubungan kerja berakhir, dan khusus untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ada jaminan kehilangan pekerjaan berupa manfaat uang tunai selama beberapa bulan dengan besaran bertingkat dan batas atas upah yang diperhitungkan. Syaratnya dua: iuran sudah dibayar dalam jumlah bulan tertentu pada periode dua tahun terakhir, dan pemutusan hubungan kerja dilaporkan oleh pemberi kerja. Syarat kedua itu yang paling sering terlewat, dan efeknya baru terasa ketika pengajuan ditolak. Sebelum menutup urusan dengan perusahaan, pastikan laporan pemutusan hubungan kerja sudah dilakukan, karena tanpa laporan itu klaim Anda bisa macet berbulan-bulan tanpa kejelasan.
\n\nTahapan ini berurutan, dan pengalaman saya menunjukkan berkas yang disusun mundur hampir selalu harus\ndiulang:
\nKomponen pertama adalah uang pesangon, yang dihitung dari masa kerja dengan rentang satu bulan upah\nuntuk masa kerja di bawah satu tahun sampai sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau\nlebih. Komponen kedua adalah uang penghargaan masa kerja, yang mulai muncul pada masa kerja tertentu dan\nberjalan dengan rentang dua sampai sepuluh bulan upah, jadi pekerja yang sudah lama di satu perusahaan\nsering keliru menganggap angka besar yang disebut perusahaan sebagai pesangon, padahal sebagiannya\nberasal dari komponen kedua ini. Komponen ketiga adalah uang penggantian hak, misalnya cuti tahunan yang\nbelum diambil dan biaya pulang Anda beserta keluarga ke tempat tujuan.
\nDasar perhitungannya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan angka bersih yang biasa masuk ke\nrekening Anda. Perbedaan ini terasa besar pada pekerja yang menerima tunjangan tidak tetap, misalnya uang\nmakan harian atau insentif kehadiran, karena komponen itu umumnya tidak masuk dasar perhitungan. Ada satu\nlagi yang perlu diperhatikan: besarnya pengali bergantung pada alasan pemberhentian yang didalilkan dan\ndibuktikan. Alasan efisiensi atau keuangan perusahaan biasanya dihitung lebih kecil, sedangkan pensiun\natau sakit berkepanjangan bisa dihitung lebih besar. Karena itu, jangan pernah menerima alasan\npemberhentian secara lisan saja. Kalau alasan di surat berbeda dari alasan yang dikatakan di ruang\nrapat, dan Anda punya bukti, perbedaan itu bisa dipakai untuk memperbaiki perhitungan.
\nSatu hal yang sering membuat pekerja terkejut adalah pajak. Uang pesangon dikenakan pemotongan pajak\nfinal dengan lapisan yang bertingkat, dan pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja. Angka bruto yang\ndisebut perusahaan bukan angka yang Anda terima. Karena itu, mintalah rincian bruto dan neto secara\ntertulis sebelum sepakat, supaya selisihnya tidak menjadi perselisihan baru di kemudian hari.
\n\nPemberitahuan pemutusan hubungan kerja wajib disampaikan perusahaan kepada pekerja dan dilaporkan ke\ndinas ketenagakerjaan. Kalau Anda keberatan dan menolak, keabsahan pemberhentian itu diuji lewat lembaga\npenyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukan ditentukan sendiri oleh perusahaan. Dalam praktik,\npelanggaran yang paling sering saya temui adalah pemberhentian lewat pesan singkat tanpa surat, laporan\nke dinas yang tidak pernah dibuat, dan upah bulan terakhir yang ditahan. Ketiganya bukan pelanggaran\nyang bisa diabaikan, tetapi juga tidak cukup dijawab dengan memblokir telepon HRD. Semuanya harus\ndituangkan ke kronologi tertulis dan dibawa ke jalur resmi.
\nUntuk perusahaan, ada satu pekerjaan rumah yang biasanya lebih murah dikerjakan lebih dulu:\nmemeriksa ulang kontrak kerja, prosedur pemberhentian, dan keikutsertaan jaminan sosial karyawan. Hal\nyang membuat urusan jadi mahal biasanya bukan satu peraturan yang tidak diketahui, melainkan kebiasaan\nadministratif yang dibiarkan berjalan bertahun-tahun. Gambaran situasi yang biasanya memaksa perusahaan\nmenghubungi kantor advokat pernah saya tulis di\ntujuh situasi perusahaan butuh\nlaw firm.
\n\nUntuk tahap mediasi, biaya yang perlu Anda siapkan umumnya ongkos jalan dan fotokopi. Pendaftaran\nperselisihan di dinas tidak memungut biaya, dan mediator tidak menarik bayaran dari pihak yang\nberperkara. Yang benar-benar dibayar di tahap ini adalah jasa pendamping, kalau Anda memakai pengacara\nketenagakerjaan surabaya atau konsultan hukum untuk menyiapkan kronologi, hitungan, dan berkas. Untuk\nperkara di pengadilan, ada biaya perkara yang jumlahnya berbeda dari perkara perdata biasa, dan ada\nketentuan yang membebankan biaya itu pada negara untuk perkara tertentu, jadi pastikan angkanya di meja\ninformasi pengadilan. Rincian soal tarif jasa pernah saya bahas di\nbiaya jasa law firm Surabaya.
\nSoal waktu, bipartit diberi jatah tiga puluh hari kerja, mediasi tiga puluh hari kerja, dan sidang di\npengadilan biasanya beberapa bulan. Tambahan waktu terbesar ada di kasasi, karena putusan PHI tidak\ndikenal banding dan langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Untuk pekerja yang kehilangan penghasilan\nselama proses berjalan, perhitungan waktu ini penting: menunggu putusan satu tahun bukan pilihan yang\nbisa dibiayai semua orang, dan di beberapa kasus perdamaian dengan angka yang wajar di tahap mediasi\nlebih menguntungkan dibanding kemenangan penuh yang datang terlambat.
\n\nSoal jenis dan batas waktu kontrak kerja, termasuk perbedaan kontrak waktu tertentu dan waktu tidak\ntertentu, ada di\nPKWT dan PKWTT\npanduan lengkap. Kalau perusahaan mengabaikan surat Anda, langkah sebelum menggugat dijelaskan di\nhal\npenting tentang somasi dan\nlangkah\nmenagih utang piutang, sebab pesangon yang tidak dibayar pada dasarnya utang juga. Surat kuasa untuk\nmewakilkan perkara dibahas di\njenis surat\nkuasa hukum, dan perbedaan jalur gugatan ada di\nperbedaan\ngugatan perdata dan pidana. Untuk memilih pendamping, baca\ncara memilih law firm\nSurabaya untuk perusahaan, sedangkan gambaran umum kantor kami ada di\nhalaman law firm Surabaya dan\nlayanan kami. Kalau Anda ingin menanyakan angka dan langkah\nawal, hubungi kami lewat halaman kontak.
\n\nAda dua komponen yang harus dipisahkan sejak awal. Yang pertama biaya yang dibayarkan ke pihak lain, misalnya biaya pendaftaran dan biaya perkara di pengadilan, dan yang kedua honorarium pendamping. Untuk mediasi di dinas tenaga kerja, pendaftaran perselisihan biasanya tidak memungut biaya dan mediator tidak menarik bayaran dari para pihak, jadi tahap ini relatif murah. Honorarium pengacara baru masuk hitungan kalau ada pekerjaan nyata: menyusun kronologi, menghitung pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menyiapkan berkas, mendampingi di ruang mediasi, dan mewakili Anda kalau perkara berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Mintalah rincian tertulis, pisahkan mana yang dibayar ke pihak ketiga dan mana yang menjadi jasa pendamping, supaya tidak ada tagihan yang muncul di tengah proses.
\nJalurnya panjang dan setiap tahap punya batas waktu sendiri. Perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan diberi waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak perundingan dimulai. Kalau gagal dan perselisihan didaftarkan ke dinas tenaga kerja, mediator juga diberi waktu paling lama tiga puluh hari kerja untuk menyelesaikannya dan menerbitkan anjuran tertulis. Kalau salah satu pihak menolak anjuran itu, perkara lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan di sana sidang biasanya berjalan beberapa bulan tergantung kompleksitas dan jadwal. Perlu diingat, putusan PHI tidak mengenal banding, jadi langkah berikutnya langsung kasasi ke Mahkamah Agung, dan tahap itu bisa memakan tambahan waktu berbulan-bulan sampai lebih dari setahun.
\nYa, dan keduanya dihitung dari rumus yang berbeda. Uang pesangon dihitung dari masa kerja dengan rentang satu sampai sembilan bulan upah, sedangkan uang penghargaan masa kerja dihitung dari masa kerja dengan rentang dua sampai sepuluh bulan upah, dan yang kedua ini baru muncul pada masa kerja tertentu. Selain dua itu, masih ada uang penggantian hak, misalnya cuti tahunan yang belum diambil dan biaya pulang pekerja beserta keluarga ke tempat tujuan. Dasar perhitungannya memakai upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan seluruh yang biasa Anda terima setelah potongan. Karena itu, slip upah dua belas bulan terakhir adalah dokumen yang paling sering menentukan angka akhir.
\nMengundurkan diri dan diputuskan hubungan kerja itu dua peristiwa hukum yang berbeda, dan akibatnya pada hak juga berbeda. Dalam pengunduran diri atas kehendak sendiri, hak yang timbul umumnya jauh lebih kecil dibanding PHK, bahkan bisa tidak ada pesangon sama sekali. Yang sering terjadi adalah surat pengunduran diri sudah disiapkan perusahaan dan Anda diminta menandatanganinya di tengah tekanan, padahal kejadiannya lebih mirip diberhentikan. Untuk situasi seperti ini, jangan menandatangani apa pun sebelum membaca dan memahami isinya, dan simpan bukti urutan kejadian, termasuk pesan, email, dan catatan tanggal. Urutan bukti inilah yang nanti dipakai untuk menilai apakah hubungan kerja berakhir karena pengunduran diri atau karena pemberhentian sepihak.
\nMulai dari yang paling jelas: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari perusahaan. Lalu dari program jaminan sosial, saldo jaminan hari tua Anda bisa dicairkan, dan khusus untuk yang mengalami PHK ada jaminan kehilangan pekerjaan dengan manfaat uang tunai selama beberapa bulan, dengan syarat iuran sudah dibayar dalam jumlah bulan tertentu pada periode dua tahun terakhir dan pemutusan hubungan kerja dilaporkan oleh pemberi kerja. Syarat terakhir ini yang paling sering tidak dipenuhi perusahaan, dan pekerja baru mengetahuinya saat pengajuan ditolak. Selain itu, pastikan keikutsertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Anda selama bekerja, karena dua program itu hanya berlaku untuk kejadian yang timbul saat hubungan kerja masih berjalan.
\n\n\nKonsultasi PHK via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal surat PHK dan hitungan hak Anda tidak dipungut biaya.
\n", "3671": "Di Surabaya, urusan warisan jarang dimulai dari pembicaraan yang tenang. Biasanya dimulai dari sesuatu\nyang harus segera diurus: sertifikat tanah masih atas nama orang tua yang sudah meninggal, rekening bank tidak\nbisa dibuka, atau ada saudara yang menahan dokumen. Dari situ muncul pertanyaan yang sama, yaitu mencari\npengacara warisan Surabaya yang bisa menjelaskan bagian masing-masing tanpa membuat keluarga semakin jauh. Saya\nsering menerima telepon seperti itu, dan pertanyaan pertamanya hampir selalu soal ongkos.
\nHalaman ini memuat delapan pihak yang bisa membantu mengurus warisan dan pembagian harta di Surabaya, dari\npengadilan, notaris, kantor pertanahan, sampai lembaga bantuan hukum. Di dalamnya juga ada urutan langkah yang\nbiasanya saya pakai saat mendampingi klien, satu hal yang harus dipisahkan sebelum harta dibagi, serta\nperkiraan waktu dan biaya yang jujur. Kalau Anda ingin segera tahu langkah paling awalnya, langsung saja ke\nbagian urutan langkah.
\n\nYang paling sering menahan urusan warisan bukan perbedaan pendapat soal angka, melainkan tidak tahu harus\nmulai dari mana. Ayah atau ibu meninggal, rumah dan sawah tetap dipakai bersama seperti biasa, dan tidak ada\nyang merasa perlu mengurus dokumen sampai suatu hari ada yang ingin menjual atau menjadikan aset itu jaminan\nbank. Di titik itu masalahnya muncul: nama di sertifikat masih milik pewaris, bank menolak, dan calon pembeli\nmeminta surat yang belum pernah dibuat.
\nSelain itu, ada beberapa hal kecil yang menumpuk jadi penghambat besar:
\nPertanyaan ini muncul paling dulu, dan jawabannya bergantung pada siapa pewarisnya. Untuk keluarga yang\ntunduk pada hukum Islam, pembagian mengikuti Kompilasi Hukum Islam, dan perkara kewarisannya, baik permohonan\npenetapan maupun gugatan, diajukan ke Pengadilan Agama. Di Surabaya, kewenangan itu ada pada Pengadilan Agama\nSurabaya.
\nKalau pewaris tidak tunduk pada hukum Islam, dasar yang dipakai adalah KUHPerdata. Di sana anak laki-laki\ndan anak perempuan menerima bagian yang sama, dan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi diminta\nlewat pengadilan negeri. Perbedaan dasar hukum ini bukan urusan teori, karena menentukan pengadilan mana yang\nberwenang, cara menghitung bagian, dan dokumen apa yang harus dibawa. Saya sering menemukan keluarga yang\nsudah menyiapkan surat keterangan waris dari notaris, lalu baru tahu di bank bahwa mereka harus menempuh jalur\npengadilan lebih dulu. Urusan ini lebih murah dipastikan di awal daripada diperbaiki setelah surat terlanjur\ndibuat.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang menangani perkara warisan dari sisi yang paling tidak menyenangkan: menghitung dulu, baru menuntut. Pekerjaan awalnya biasanya memisahkan harta bersama dari harta warisan, menyusun daftar ahli waris lengkap dengan urutan golongannya, lalu menaksir porsi masing-masing sebelum satu rupiah pun dibicarakan di meja keluarga. Dari situ langkahnya bisa ke arah damai, misalnya mendampingi kesepakatan pembagian dan menyiapkannya dalam dokumen, atau ke arah memaksa lewat somasi dan gugatan kalau ada ahli waris yang menahan aset. Timnya juga biasa mendampingi permohonan penetapan ahli waris dan mengawal balik nama di kantor pertanahan, dua tahap yang sering macet bukan karena hukumnya rumit, melainkan karena berkas tidak lengkap. Profil dan layanannya ada di beranda TS Law.
\nIni pengadilan yang berwenang untuk keluarga yang tunduk pada hukum Islam, dan salah satu layanannya yang paling sering dipakai adalah permohonan penetapan ahli waris. Penetapan itu diperlukan bukan karena ada yang berselisih, tetapi karena bank, kantor pertanahan, dan perusahaan meminta dokumen resmi yang menyebutkan siapa saja ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Selain perkara permohonan, Pengadilan Agama juga mengadili gugatan waris, dan dalam perkara seperti itu pengadilan wajib menempuh mediasi lebih dulu. Untuk pengajuan, bekalnya sama seperti perkara lain: identitas pemohon, akta kematian, bukti hubungan keluarga, dan daftar harta yang diminta ditetapkan. Berkas yang rapi lebih menentukan kecepatan daripada bangunan argumen yang panjang.
\nKalau pewaris tidak tunduk pada hukum Islam, jalur permohonan penetapan ahli waris dan sengketa waris ada di Pengadilan Negeri. Dasarnya KUHPerdata. Dalam perkara gugatan, hakim biasanya memeriksa lebih dulu apakah harta yang diperkarakan benar-benar harta warisan atau masih bercampur dengan harta bersama, karena pemeriksaan itu menentukan luas sengketa. Selain memperhatikan bagian menurut undang-undang, pengadilan juga mengenal bagian mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh pemberian semasa hidup atau wasiat, sehingga klaim bisa datang dari dua arah: ahli waris yang merasa bagiannya kurang, dan ahli waris yang merasa dikeluarkan dari daftar. Untuk perkara seperti ini, bukti dokumen lebih berbobot daripada keterangan lisan yang saling bertentangan.
\nUntuk sebagian besar keluarga, notaris adalah pintu pertama yang paling praktis. Di sini dibuat surat keterangan waris, akta pembagian hak, maupun akta pernyataan sepakat soal bagian masing-masing. Kalau harta warisannya berupa tanah atau bangunan, peran PPAT masuk untuk menyiapkan akta yang menjadi dasar balik nama di kantor pertanahan. Yang perlu diingat, notaris bekerja berdasarkan dokumen, jadi hasilnya bergantung pada kelengkapan berkas yang Anda bawa: akta kematian, akta perkawinan orang tua, akta lahir para ahli waris, dan bukti kepemilikan aset. Karena itu, sebelum datang, rapikan dulu riwayat perkawinan dan kelahiran keluarga, terutama kalau ada pernikahan lebih dari satu atau anak dari perkawinan sebelumnya. Data seperti itu yang paling sering tertinggal dan membuat proses harus diulang.
\nDi kantor inilah nama di sertifikat berubah dari pewaris ke para ahli waris. Peralihan hak karena waris wajib didaftarkan, dan permohonannya tidak bisa diajukan oleh orang yang tidak berhak. Dalam praktik, berkas yang diminta biasanya mencakup sertifikat asli, akta kematian, surat keterangan waris atau penetapan ahli waris, identitas para ahli waris, dan bukti pembayaran yang diminta kantor setempat. Ada juga situasi yang membuat prosesnya lebih dulu harus diurus, misalnya batas tanah tidak pernah diukur, luas di sertifikat berbeda dari kenyataan, atau tanah berada di kawasan yang tata ruangnya sudah berubah. Karena angka dan syarat administrasi bisa berbeda antar kantor, jangan berpatokan pada daftar yang Anda baca dari pengalaman orang lain. Datang atau hubungi loket informasi dengan daftar pertanyaan yang jelas, dan minta daftar syarat terbaru secara tertulis.
\nSatu dokumen di dinas ini menentukan seluruh urusan berikutnya, yaitu akta kematian. Tanpa akta kematian, tidak ada satu pun lembaga yang mau memproses warisan, karena tidak ada bukti resmi bahwa pewaris sudah meninggal. Keluarga juga biasanya perlu memperbarui Kartu Keluarga dan menyesuaikan data kependudukan setelah kematian. Untuk mempercepat, siapkan dulu surat kematian dari rumah sakit, kelurahan, atau keterangan dari dokter, lengkap dengan Kartu Keluarga dan KTP pewaris. Kalau proses ini ditunda karena dianggap sepele, semua pencarian dokumen waris di belakangnya ikut tertunda, padahal biaya mengurusnya relatif kecil.
\nUntuk keluarga yang secara ekonomi tidak mampu, ada dua jalur bantuan hukum yang bisa dipakai. Yang pertama adalah Pos Bantuan Hukum di pengadilan, yang memberikan pendampingan pembuatan surat permohonan dan layanan lain tanpa biaya jasa bagi pengguna yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah lembaga bantuan hukum, yang bisa mendampingi perkara waris secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu, biasanya dengan syarat surat keterangan tidak mampu dan bukti hubungan keluarga. Saya pernah melihat satu keluarga besar tertahan bertahun-tahun bukan karena tidak punya dasar hukum, tetapi karena tidak ada uang untuk membuat surat permohonan, dan jalur ini yang akhirnya membuka jalan. Datanglah dengan kronologi tertulis dan salinan dokumen yang ada, karena pendamping juga bekerja dari berkas, bukan dari cerita lisan.
\nSebelum hakim memutus perkara perdata, pengadilan lebih dulu memerintahkan mediasi, dan inilah bagian yang paling sering menghasilkan perdamaian di perkara waris. Alasannya sederhana: perkara waris bersidang di ruang yang sama dengan orang-orang yang masih punya hubungan keluarga di luar perkara. Mediator bersertifikat membantu keluarga menyusun pembagian yang bisa diterima semua pihak, termasuk hal yang tidak bisa diperintahkan putusan, misalnya siapa yang tetap tinggal di rumah warisan atau bagaimana biaya perawatan makam dibagi. Kalau tercapai, kesepakatan itu dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan kekuatannya sama seperti putusan. Untuk keluarga yang masih berkomunikasi, jalur ini biasanya lebih murah dan lebih cepat, jadi layak dicoba sebelum semua komunikasi ditutup.
\n\nUrutan ini hasil dari beberapa kali membetulkan pekerjaan yang dikerjakan mundur, jadi tolong jangan\ndilompati:
\nBagian ini yang paling sering keliru, dan kesalahannya mahal. Kalau yang meninggal masih dalam ikatan\nperkawinan, tidak semua hartanya masuk ke meja warisan. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah\nharta bersama, dan separuhnya menjadi milik pasangan yang masih hidup. Yang dibagi kepada ahli waris hanya\nbagian milik pewaris, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain. Tanpa pemisahan ini, bagian semua\nanak dihitung dari angka yang terlalu besar, dan hasilnya bisa dipersoalkan lagi bertahun-tahun kemudian oleh\npihak yang merasa dirugikan.
\nDua hal lain yang juga sering muncul dan layak ditanyakan di awal. Wasiat tidak bisa dijadikan jalan untuk\nmenghabiskan seluruh harta, karena dalam keluarga yang tunduk pada hukum Islam wasiat kepada pihak selain ahli\nwaris dibatasi sepertiga, dan kalau melebihi batas itu perlu persetujuan ahli waris. Anak angkat juga punya\nkedudukannya sendiri: dalam keluarga Muslim ia tidak menjadi ahli waris, tetapi bisa menerima wasiat wajibah\nyang besarnya juga dibatasi dan biasanya perlu ditetapkan pengadilan, sedangkan dalam keluarga yang tunduk pada\nKUHPerdata kedudukannya mengikuti ketentuan pengangkatan anak. Kalau salah satu situasi ini ada di keluarga\nAnda, lebih aman membahasnya dengan notaris atau pengacara sebelum angka pembagian dibicarakan dengan saudara,\nkarena kesepakatan yang dibuat setelah salah paham biasanya lebih sulit diperbaiki.
\n\nSaya tidak akan memberi satu angka pasti, karena angka pasti hanya bisa keluar setelah melihat jumlah aset\ndan kondisi keluarga. Yang bisa saya jelaskan adalah komponennya. Ada biaya pembuatan dokumen di notaris, ada\nbiaya pendaftaran di kantor pertanahan, dan, kalau memakai jasa pengacara, ada honorarium pendamping yang\nbesarnya bergantung pada luas pekerjaan. Balik nama karena waris biasanya lebih ringan dibanding balik nama\nkarena jual beli, karena dasar peralihannya bukan transaksi jual beli, tetapi tetap ada biaya administrasi dan\njasa yang harus dibayar. Untuk perkara di pengadilan, biaya perkara disetor langsung oleh pihak yang\nmengajukan, dan itu terpisah dari honorarium pengacara. Kalau Anda memakai jasa pengacara warisan Surabaya\natau konsultan hukum, mintalah rincian tertulis seperti itu sejak awal, supaya tidak ada tagihan yang muncul\ndi tengah proses ketika keluarga sudah terlanjur berjalan.
\nSoal waktu, keluarga yang sudah sepakat dan dokumennya lengkap biasanya selesai dalam hitungan minggu sampai\nbeberapa bulan. Kalau harus lewat penetapan pengadilan, tambahannya hitungan bulan. Kalau sudah masuk gugatan,\nsatu sampai dua tahun bukan angka yang aneh, apalagi kalau naik banding. Karena itu, kalau ada pilihan antara\nmenyelesaikan perbedaan di meja mediasi atau membawanya ke hakim, saya hampir selalu mendorong klien mencoba\nmeja mediasi lebih dulu. Bukan karena pengadilan tidak berguna, tetapi karena biaya waktu di jalur itu dibayar\noleh seluruh keluarga, termasuk yang tidak berselisih.
\n\nLangkah pertamanya bukan gugatan, tetapi perhitungan dan pembicaraan ulang dengan angka yang sudah benar.\nDi tahap ini, pengacara warisan Surabaya yang mau menghitung dulu sebelum berperkara biasanya lebih menghemat\nbiaya daripada yang langsung menawarkan gugatan. Pengalaman saya, banyak pertengkaran waris sebenarnya berakar\npada satu kesalahan hitung atau satu dokumen yang disimpan tanpa diberitahukan. Kalau pembicaraan langsung sudah buntu, gunakan mediator. Untuk perkara yang\nmasuk pengadilan, mediasi adalah tahap wajib, jadi tidak ada ruginya memulai lebih awal dan dengan mediator\nyang disepakati kedua pihak.
\nKalau mediasi gagal, jalur berikutnya somasi tertulis, lalu gugatan ke pengadilan yang berwenang. Sebelum\nsampai ke sana, ada dua hal yang sebaiknya dihitung lebih dulu: nilai aset yang benar-benar diperebutkan dan\nhubungan keluarga yang akan dibayar mahal setelah perkara selesai. Saya pernah mendampingi keluarga yang\nmenang di pengadilan tetapi kehilangan komunikasi dengan saudaranya sejak sidang pertama, dan itu bukan hasil\nyang biasanya orang bayangkan saat pertama datang. Untuk urusan seperti ini, keputusan yang paling sering\nbertahan lama adalah keputusan yang bisa diterima semua pihak, bukan yang paling menang.
\n\nDasar-dasar pembagian menurut hukum Islam dan KUHPerdata ada di\npanduan\nlengkap pembagian waris, sedangkan langkah praktisnya ada di\nenam langkah mengurus warisan\ntanpa sengketa keluarga. Perbedaan warisan dan hibah, termasuk syarat dan cara mengurusnya, dibahas di\nwarisan dan hibah. Kalau\nyang Anda butuhkan lebih dulu adalah wasiat, mulailah dari\ncara membuat surat wasiat dan\npengacara surat wasiat di Surabaya. Soal aset yang\npaling sering jadi sengketa, lihat\ncara mengurus sertifikat tanah dan\nlangkah\naman jual beli tanah. Kalau warisan berjalan bersama perceraian orang tua, bacalah\npanduan cerai gugat. Untuk keluarga yang butuh bantuan\nhukum tanpa biaya, jalurnya ada di\ncara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Gambaran umum kantor kami ada di\nhalaman law firm Surabaya dan\nlayanan kami, atau kirim pertanyaan langsung lewat\nhalaman kontak.
\n\nAngkanya bergantung pada pekerjaan yang diminta, jadi jangan tertarik pada satu harga borongan tanpa rincian. Hal pertama yang menentukan adalah jalurnya: kalau keluarga sudah sepakat dan yang dibutuhkan hanya surat keterangan waris lewat notaris lalu balik nama, pekerjaannya jauh lebih ringan daripada perkara yang harus diputus pengadilan. Hal kedua adalah jumlah aset dan jumlah ahli waris, karena semakin banyak nama yang harus dilacak, semakin banyak dokumen yang harus dikumpulkan dan diperiksa. Mintalah penawaran yang memisahkan honorarium pendamping dari biaya yang dibayarkan ke pihak lain, seperti biaya notaris dan biaya pendaftaran di kantor pertanahan. Untuk perkara di pengadilan, biaya perkara disetor sendiri oleh pemohon atau penggugat, dan angkanya berbeda dari honorarium pengacara.
\nKalau semua ahli waris sepakat dan dokumennya lengkap, urusan bisa selesai dalam hitungan minggu sampai beberapa bulan. Waktu itu habis di pengumpulan akta kematian, akta lahir, buku nikah, dan sertifikat, lalu di proses balik nama di kantor pertanahan. Kalau harus lewat permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan, tambahannya biasanya hitungan bulan, tergantung jadwal sidang dan kelengkapan berkas. Yang paling panjang adalah jalur sengketa: gugatan waris bisa berjalan lebih dari setahun, dan kalau ada banding atau kasasi, waktunya bertambah lagi. Penyebab penundaan yang paling sering saya temui bukan pengadilan, melainkan satu ahli waris yang tidak bisa dihubungi atau menolak menandatangani apa pun.
\nTidak selalu, dan jawabannya bergantung pada hukum yang berlaku bagi keluarga Anda. Dalam keluarga yang tunduk pada hukum Islam, bagian ahli waris sudah ditentukan, dan bagian anak laki-laki berbeda dari anak perempuan. Dalam keluarga yang tunduk pada KUHPerdata, anak laki-laki dan anak perempuan menerima bagian yang sama. Sebelum sampai ke angka itu, ada satu hal yang harus dipisahkan lebih dulu, yaitu harta bersama selama perkawinan. Kalau yang meninggal masih berpasangan, separuh harta bersama adalah milik pasangan yang hidup, dan yang masuk ke meja warisan hanya bagian milik pewaris. Kalau langkah ini dilewati, bagian semua ahli waris dihitung dari angka yang terlalu besar.
\nSecara praktik bisa, tetapi hampir selalu bermasalah kalau dikerjakan dengan jalan pintas. Satu ahli waris tidak bisa menjual sendiri tanah yang masih tercatat atas nama pewaris dan belum dibagi, karena bank, notaris, dan calon pembeli akan meminta surat keterangan waris atau penetapan ahli waris lebih dulu. Penjualan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berisiko dibatalkan, dan uangnya sudah terlanjur dipakai. Jalur yang rapi adalah mengurus dokumen kewarisan dan balik nama lebih dulu, baru menjual dengan persetujuan semua pihak. Kalau tujuan menjual adalah untuk membagi hasilnya, kesepakatan soal porsi masing-masing sebaiknya dibuat tertulis sebelum transaksi berjalan.
\nUntuk sebagian keluarga, bisa. Surat keterangan waris lazimnya dibuat oleh notaris, dan untuk keperluan administrasi seperti balik nama di kantor pertanahan atau pencairan di bank, surat itu sering sudah cukup. Tetapi tidak semua golongan bisa menempuh jalur ini. Ada kelompok keluarga yang harus meminta penetapan dari pengadilan lebih dulu, dan pengadilan yang berwenang berbeda sesuai hukum yang berlaku bagi pewaris: Pengadilan Agama untuk keluarga yang tunduk pada hukum Islam, Pengadilan Negeri untuk yang tunduk pada KUHPerdata. Karena itu, sebelum memesan surat, pastikan dulu golongan keluarga Anda masuk yang mana, supaya dokumen yang dibuat tidak ditolak di bank atau di kantor pertanahan.
\n\n\nKonsultasi Warisan via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal soal warisan tidak dipungut biaya.
\n", "3667": "Di Surabaya, urusan merek dagang jarang dimulai dari niat rapi mendaftar. Lebih sering dimulai dari\nmasalah: ada pihak lain memakai nama yang sama, toko di marketplace diambil orang, atau distributor menemukan\nproduk tiruan di pasar. Saat itu terjadi, pemilik usaha baru sadar mereknya belum pernah didaftarkan, dan\nposisinya lemah karena Indonesia memakai prinsip pendaftar pertama.
\nHalaman ini memuat tujuh pihak yang bisa membantu mengurus merek dagang dan kekayaan intelektual di Surabaya,\ndari pendaftaran sampai penyelesaian sengketa. Di dalamnya juga ada urutan langkah yang saya pakai saat\nmendampingi klien, perkiraan biaya dan waktu, dan beberapa hal yang paling sering salah dipahami pemilik usaha.\nKalau Anda sedang mencari pengacara merek dagang Surabaya yang bisa diajak berpikir sebelum mengeluarkan biaya,\ndaftar ini bisa jadi titik mulai.
\n\nAda dua sebab yang saya lihat berulang. Pertama, merek dianggap urusan administrasi yang bisa ditunda, jadi\nanggaran dikeluarkan lebih dulu untuk produksi, kemasan, dan iklan. Kedua, banyak pemilik usaha mengira nama\nyang sudah dipakai bertahun-tahun otomatis menjadi miliknya. Dua anggapan itu bertemu di titik yang sama:\nnama dagang dibangun dengan biaya besar, lalu dipakai pihak lain, dan pemilik aslinya tidak memegang apa pun\nsecara hukum.
\nYang memperberat, sertifikat merek tidak bisa diterbitkan cepat sesuka kita. Ada tahap pengumuman yang\nmemberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan, dan ada pemeriksaan substantif. Artinya, tanggal\npendaftaran itulah yang menentukan siapa yang diakui, bukan tanggal sertifikat tercetak. Karena itu mendaftar\nlebih awal selalu lebih murah daripada berperkara belakangan.
\n\nIstilah kekayaan intelektual terdengar luas, dan sering dipakai untuk hal yang berbeda-beda. Untuk pelaku\nusaha, yang biasanya relevan adalah ini:
\nYang paling sering diurus lebih dulu tentu merek, karena merek yang tampil di mata pembeli. Tetapi kalau\nproduk Anda punya bentuk kemasan khas, desain industri layak dipertimbangkan bersamaan, karena melindungi\nnama saja tidak mencegah orang meniru tampilan produk Anda.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang menangani merek dagang dari hulu ke hilir: penelusuran kemiripan sebelum mengajukan permohonan, pemilihan kelas barang atau jasa, penyusunan jawaban atas keberatan dan penolakan, sampai pendampingan kalau sudah masuk sengketa. Timnya juga biasa menyiapkan perjanjian lisensi dan pengalihan hak, dua dokumen yang sering diabaikan sampai muncul perselisihan antara pemilik merek dan pemegang izin pakai. Yang membuat perannya berguna di tahap ini adalah kebiasaan membaca hasil penelusuran sebelum biaya negara dikeluarkan, karena permohonan yang salah kelas tetap mahal biayanya meski namanya bagus. Profil dan layanannya ada di beranda TS Law.
\nInilah lembaga yang menerbitkan hak merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis. Pendaftaran diajukan lewat sistem elektronik, dan sebelum mengajukan Anda bisa memakai pangkalan data kekayaan intelektual untuk menelusuri apakah nama yang dipilih sudah dipakai orang lain di kelas yang sama. Perhatikan dua hal yang paling sering membuat permohonan bermasalah: kelas barang atau jasa yang dipilih tidak sesuai barang yang benar-benar dijual, dan kemiripan nama dengan merek terdaftar yang tidak terbaca saat penelusuran mandiri. Tarif resmi dihitung per kelas dan berbeda untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
\nKantor wilayah menjalankan layanan kekayaan intelektual di daerah, termasuk konsultasi awal, sosialisasi pendaftaran, dan pendampingan bagi pemohon yang baru pertama kali mengurus. Kalau Anda bingung apakah produk Anda masuk kelas 25 atau kelas 30, atau ragu apakah yang perlu dilindungi mereknya atau desain kemasannya, di sini Anda bisa bertanya tanpa biaya jasa. Datanglah dengan contoh produk, label kemasan, dan daftar nama yang mau dipakai. Pertanyaan tertulis membuat jawabannya bisa Anda bawa pulang dan dipakai saat mengisi formulir.
\nKonsultan kekayaan intelektual bekerja khusus di area ini, dan banyak yang bergabung dalam asosiasi profesi seperti Asosiasi Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia. Bedanya dengan kantor hukum umum biasanya ada di kedalaman penelusuran: konsultan yang berpengalaman bisa memperkirakan apakah permohonan Anda berisiko ditolak karena mirip merek lain, dan menyarankan penyesuaian nama atau kelas sebelum biaya dikeluarkan. Untuk usaha yang punya banyak varian produk, konsultan juga membantu menyusun prioritas kelas mana yang diurus lebih dulu supaya anggaran tidak habis di depan.
\nDJKI membina sentra kekayaan intelektual di sejumlah kampus, dan di Surabaya layanan seperti ini terbuka untuk pelaku usaha kecil yang butuh pendampingan pendaftaran. Sifatnya biasanya fasilitasi, jadi biayanya jauh lebih ringan daripada jasa komersial, dengan catatan jadwalnya terbatas dan sering antre. Cocok untuk usaha mikro yang baru punya satu merek dan butuh diarahkan langkah pertamanya, bukan untuk sengketa yang sudah berjalan.
\nKalau sengketa merek tidak selesai di luar pengadilan, jalurnya ke pengadilan niaga. Di Surabaya, perkara niaga ditangani pada Pengadilan Negeri Surabaya. Yang perlu Anda tahu sebelum melangkah ke sini: gugatan merek menuntut bukti kepemilikan yang rapi, perhitungan kerugian yang masuk akal, dan kesiapan waktu karena prosesnya panjang. Banyak perkara sebenarnya bisa diselesaikan lebih murah lewat somasi dan mediasi, dan pengadilan baru ditempuh kalau pihak lain memang tidak mau berhenti.
\nUntuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, LBH Surabaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, dan sebagian perkara kekayaan intelektual masuk ke ranah ini ketika menyangkut hak ekonomi orang kecil, misalnya karya atau desain yang dipakai pihak lain tanpa izin. Syaratnya biasanya adalah surat keterangan tidak mampu dan bukti kepemilikan karya. Datanglah dengan kronologi tertulis, tanggal kejadian, dan bukti apa pun yang menunjukkan karya itu milik Anda, karena bantuan hukum juga dinilai berdasarkan kelayakan perkaranya.
\n\nUrutan ini hasil dari beberapa kali memperbaiki permohonan yang terlanjur salah, jadi tolong jangan\ndilompati:
\nLangkah pertama hampir selalu surat peringatan atau somasi tertulis, bukan gugatan. Somasi yang rapi\nmenyebutkan dasar hak, detail penggunaan yang dianggap melanggar, dan tenggat yang jelas. Banyak kasus selesai\ndi tahap ini karena pihak lain baru sadar ada merek terdaftar, dan biaya berperkara membuat mereka memilih\nberhenti.
\nKalau somasi diabaikan, jalur berikutnya ada dua. Lewat pengadilan, perkara merek masuk ke pengadilan niaga,\ndan di Surabaya ditangani pada Pengadilan Negeri Surabaya. Lewat luar pengadilan, Anda bisa menempuh arbitrase\natau mediasi, misalnya lewat Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau mediator bersertifikat, yang biasanya\nlebih cepat dan lebih tertutup. Pilihan antara keduanya bergantung pada nilai kerugian, hubungan dagang kedua\npihak kalau ada, dan apakah Anda butuh putusan yang bisa dieksekusi memaksa.
\nSatu hal yang sering terlewat: kalau yang mendaftar lebih dulu justru pihak lain, menang di pengadilan bukan\nsatu-satunya pertimbangan. Kadang menyelesaikan lewat perjanjian dan mengganti nama lebih murah daripada\nberperkara bertahun-tahun dengan hasil yang belum pasti. Saya selalu menyarankan klien menghitung dua-duanya\nsebelum memutuskan.
\n\nBiaya resmi negara dihitung per kelas barang atau jasa. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, tarifnya lebih\nrendah daripada tarif umum, dengan syarat Anda bisa menunjukkan bukti sebagai usaha mikro atau kecil. Karena\nangkanya kerap berubah mengikuti kebijakan, jangan berpatokan pada tarif yang Anda dengar tahun lalu; periksa\nlangsung di kanal resmi atau tanyakan ke pendamping Anda.
\nSoal waktu, hitungan bulan yang paling sering muncul untuk perkara mulus, dan satu sampai dua tahun kalau ada\nkeberatan, penolakan, atau banding. Konsekuensinya praktis: daftarkan merek begitu nama dagang diputuskan,\njangan menunggu produknya matang. Merek yang sudah didaftarkan bisa langsung dipakai sambil menunggu sertifikat,\ndan tanggal pendaftarannya sudah melindungi Anda sejak awal.
\nKalau Anda memakai jasa pengacara merek dagang Surabaya atau konsultan kekayaan intelektual, mintalah\npenawaran yang memisahkan biaya negara, biaya penelusuran, dan biaya pendampingan perkara kalau nanti muncul\nsengketa. Angka borongan tanpa rincian sering menutupi biaya yang sebenarnya tidak diperlukan.
\n\nLangkah teknis pendaftaran merek lengkap dengan alur sistemnya ada di\npanduan cara daftar merek dagang dan\npanduan pendaftaran merek secara online di DJKI.\nUntuk perlindungan karya dan konten, lihat cara daftar\nhak cipta, sedangkan gambaran menyeluruhnya ada di\nperlindungan hukum hak\nkekayaan intelektual untuk UMKM. Kalau yang Anda butuhkan lebih dulu adalah merapikan badan usaha,\nmulailah dari cara daftar CV dan PT online. Soal\nanggaran jasa hukum, jalurnya ada di\nlayanan jasa\nhukum Surabaya untuk UMKM dan\ncara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Untuk gambaran layanan kami, buka\nhalaman law firm Surabaya dan\nlayanan kami, atau kirim pertanyaan langsung lewat\nhalaman kontak.
\n\nAda dua komponen yang tidak bisa dipisahkan: biaya resmi negara dan biaya pendamping. Biaya resmi dihitung per kelas barang atau jasa yang dipilih, dan tarif untuk pelaku usaha mikro dan kecil berbeda dari tarif umum, jadi angkanya bergantung siapa yang mendaftar dan berapa kelas yang diambil. Kalau memakai jasa konsultan merek atau kantor hukum, biaya pendampingnya biasanya per kelas juga, ditambah biaya penelusuran kemiripan kalau Anda memintanya sebelum mengajukan. Mintalah rincian tertulis yang memisahkan biaya negara dari biaya jasa, karena dua hal itu sering dicampur dalam satu angka borongan yang sulit diperiksa.
\nTidak. Indonesia memakai prinsip pendaftar pertama, bukan pemakai pertama. Artinya perlindungan lahir dari tanggal pendaftaran, bukan dari tanggal pertama kali nama dipakai di lapangan. Usaha yang sudah berjalan bertahun-tahun bisa kalah dari pihak yang mendaftarkan nama serupa lebih dulu, dan itu bukan skenario teoretis, sudah sering terjadi. Yang bisa dipakai sebagai pembelaan adalah bukti pemakaian dan adanya itikad tidak baik dari pendaftar lain, tetapi jalur itu berat dan tidak selalu berhasil. Karena itu mendaftar sebelum nama dikenal luas selalu lebih murah daripada berperkara setelahnya.
\nRentangnya panjang karena ada beberapa tahap yang berurutan. Setelah permohonan masuk dan biaya resmi dibayar, permohonan diperiksa kelengkapan formalnya, lalu diumumkan selama jangka waktu tertentu supaya pihak lain bisa mengajukan keberatan. Kalau ada keberatan atau penolakan, prosesnya bertambah karena ada tahap jawaban dan pemeriksaan substantif. Dalam keadaan mulus, sertifikat bisa terbit dalam hitungan bulan. Kalau ada keberatan atau banding, satu sampai dua tahun lebih bukan hal aneh. Karena itu jangan menunggu sertifikat keluar untuk mulai memakai merek dan menandatangani perjanjian, cukup pastikan tanggal pendaftarannya sudah tercatat.
\nUrutannya bergantung siapa yang memegang hak. Kalau Anda yang mendaftar lebih dulu, jalur pertama biasanya surat peringatan atau somasi, lalu negosiasi supaya pihak lain berhenti memakai dan menarik produknya dari peredaran. Kalau tidak diindahkan, langkah berikutnya adalah gugatan. Kalau pihak lain yang mendaftar lebih dulu, posisinya terbalik: Anda perlu menilai apakah merek itu bisa diminta dibatalkan dengan alasan itikad tidak baik, atau lebih realistis menempuh perjanjian dan mengganti nama. Keputusan ini bergantung bukti pemakaian, nilai pasar yang dipertaruhkan, dan biaya perkara, jadi jangan diputuskan hanya dari emosi.
\nTidak otomatis. Hak merek bersifat wilayah, jadi pendaftaran di DJKI melindungi di Indonesia saja. Kalau Anda menjual ke luar negeri atau memakai jalur ekspor, merek perlu didaftarkan di negara tujuan, dan Anda punya waktu tertentu sejak tanggal pendaftaran Indonesia untuk mengejar prioritas di negara lain melalui jalur yang disediakan perjanjian internasional. Untuk usaha yang mulai menembus pasar lintas negara, urusan ini sebaiknya disiapkan bersama ekspansi, bukan setelah ada peniru di negara tujuan.
\n\n\nKonsultasi Merek Dagang via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal soal merek tidak dipungut biaya.
\n", "3657": "Urusan legalitas usaha di Surabaya jarang macet karena aturannya tidak ada. Yang lebih sering membuat pemilik\nusaha berhenti di tengah jalan adalah informasi yang terpencar: akta di notaris, perizinan di OSS, sertifikat produk\ndi dinas, dan pemeriksaan halal di lembaga lain lagi. Akibatnya, satu berkas diurus, dua berkas tertinggal, dan usaha\nsudah jalan lebih dulu daripada izinnya.
\nHalaman ini memuat delapan pihak yang bisa membantu mengurus legalitas usaha di Surabaya, dari yang berbayar\nsampai yang disediakan negara tanpa biaya. Di dalamnya juga ada urutan pengurusan yang paling masuk akal, pembagian\ntugas antara PIRT dan izin edar BPOM, dan kebiasaan keliru yang membuat izin yang sudah terbit jadi tidak berguna.\nKalau Anda sedang mencari konsultan legalitas usaha Surabaya yang bisa diajak berdiskusi sebelum mengeluarkan biaya,\ndaftar ini bisa jadi titik mulai.
\n\nIstilah legalitas sering dipakai untuk hal yang berbeda-beda, dan itu sumber kebingungan pertama. Dalam praktik,\nyang perlu diurus pelaku usaha di Surabaya biasanya mencakup:
\nSemua ini tidak harus diurus serentak, dan tidak semua usaha membutuhkan daftar lengkap tersebut. Yang penting,\nurutan pengurusannya benar, karena beberapa izin mensyaratkan dokumen yang terbit lebih dulu. Kalau daftar ini\nterasa panjang, biasanya karena semuanya dicoba diurus sendiri sekaligus. Konsultan legalitas usaha Surabaya yang\nbiasa mendampingi usaha kecil umumnya memetakan lebih dulu mana yang wajib untuk jenis kegiatan Anda, baru\nmengurus sisanya satu per satu.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang menangani sisi dokumen dan perjanjian usaha, termasuk yang menempel pada pengurusan izin. Timnya biasa menyiapkan dan memeriksa akta pendirian beserta perubahannya, perjanjian kerja sama, perjanjian sewa tempat usaha, sampai kesepakatan dengan distributor. Yang membuat perannya berguna di tahap legalitas adalah kebiasaan membaca ulang dokumen sebelum ditandatangani, karena klausul yang salah di awal sering baru terasa saat usaha berjalan atau saat izin dipakai sebagai syarat pembiayaan. Untuk yang sudah berselisih, pendampingan berlanjut ke somasi, mediasi, sampai gugatan. Profil dan layanannya ada di beranda TS Law.
\nBadan usaha seperti PT dan CV lahir dari akta notaris, begitu juga perubahan anggaran dasar, perubahan pengurus, dan peningkatan modal. Kalau lokasi usaha Anda dibeli atau dijaminkan, PPAT yang menangani akta pertanahannya. Pilih notaris yang terbiasa dengan badan usaha, karena kesalahan rumusan di akta umumnya tidak langsung terasa dan baru muncul ketika hak atau saham hendak dipindahkan. Sebelum datang, siapkan nama perusahaan beberapa pilihan, susunan pemegang saham, dan komposisi modal, supaya akta bisa selesai dalam satu kali pertemuan.
\nIni pintu pelayanan perizinan daerah. Kalau NIB diurus sendiri lewat OSS, DPMPTSP menjadi tempat bertanya saat kode KBLI tidak jelas, saat sertifikat standar dinyatakan belum lengkap, atau saat ada izin yang masih diterbitkan pemerintah daerah. Sebagian DPMPTSP juga membuka klinik perizinan yang bisa didatangi langsung. Manfaatkan layanan konsultasinya lebih dulu sebelum mengajukan, karena memperbaiki permohonan yang sudah masuk dengan kode kegiatan yang salah memakan waktu lebih lama daripada menanyakan sekali di awal.
\nUntuk pangan olahan rumah tangga, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diterbitkan di sini. Sebelum sertifikatnya keluar, pemilik usaha wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan memeriksakan sarana produksinya. Inilah sebabnya ruang produksi yang bersih, tempat penyimpanan bahan yang terpisah, dan catatan bahan yang masuk sangat menentukan. Banyak pengajuan tertahan bukan karena produknya bermasalah, tapi karena dapur produksinya tidak memenuhi syarat dasar higiene saat diperiksa.
\nBalai besar ini mengurus izin edar untuk pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional yang diproduksi dan dipasarkan dalam cakupan kewenangan pusat. Pendaftarannya lewat sistem elektronik, dan di dalamnya ada tahap pengujian mutu serta penilaian label. Perhatikan dua hal yang paling sering menghambat: klaim pada label yang tidak boleh ditulis, dan hasil uji laboratorium yang tidak sesuai standar. Untuk usaha yang produknya bervariasi, hitung dulu berapa varian yang akan didaftarkan, karena tiap varian berdiri sendiri.
\nSertifikasi halal di Indonesia diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sedangkan pemeriksaan bahan dan prosesnya dilakukan lembaga pemeriksa halal yang terakreditasi. Untuk usaha mikro dan kecil ada jalur pernyataan sendiri yang lebih ringan, dengan pendampingan proses. Yang biasanya menentukan lamanya pengurusan adalah kerapian data pemasok: jika ada satu bahan yang asalnya tidak jelas, pemeriksanya harus menelusuri lebih jauh, dan itu menambah waktu di semua tahap berikutnya.
\nPendaftaran merek diajukan ke DJKI, dan konsultan merek membantu bagian yang paling rawan, yaitu penelusuran kemiripan sebelum mengajukan serta pemilihan kelas barang dan jasa yang tepat. Kesalahan kelas membuat merek yang sudah terdaftar tetap tidak melindungi produk yang Anda jual. Kalau permohonan ditolak karena dianggap mirip merek lain, jawabannya bisa disusun dengan argumen dan bukti pemakaian. Prosesnya berjalan berbulan-bulan karena antrean, jadi mulailah sejak nama dagang diputuskan, bukan setelah ada yang meniru.
\nDinas ini menjalankan pendampingan UMKM, termasuk pelatihan, fasilitasi pengurusan izin, dan penghubung ke program pembiayaan. Bagi usaha yang baru mulai, jalur ini sering lebih murah karena beberapa kegiatan difasilitasi. Yang perlu disiapkan sama seperti mengurus sendiri: KTP, keterangan usaha dari kelurahan, dan gambaran singkat kegiatan usaha. Datanglah dengan daftar pertanyaan tertulis, karena jadwal pendampingan biasanya terbatas dan antre.
\n\nDari pengalaman mendampingi usaha kecil di Surabaya, urutan yang paling sedikit mengulang pekerjaan begini:
\nYang terakhir ini sering diabaikan, padahal izin yang tidak diperbarui setelah usaha pindah alamat atau berganti\npengurus bisa dianggap tidak sesuai data. Untuk usaha berskala menengah dan besar, ada juga kewajiban laporan\nberkala seperti laporan kegiatan penanaman modal yang jatuh tiap triwulan.
\n\nPertama, NIB dianggap izin tunggal. NIB memang memuat banyak hal sekaligus, termasuk pendaftaran\nperusahaan dan kepesertaan jaminan sosial, tetapi usaha berisiko menengah dan tinggi tetap harus memenuhi sertifikat\nstandar atau izin. Kalau syarat itu dilewati, surat izinnya terbit tanpa pemenuhan, dan masalahnya baru muncul saat\nAnda butuh izin itu untuk mengajukan kredit, ikut tender, atau mendaftar sebagai pemasok.
\nKedua, kode KBLI dianggap urusan teknis. Ini kesalahan yang paling mahal akibatnya. KBLI yang\ntidak sesuai membuat izin yang muncul tidak relevan dengan kegiatan yang dijalankan, dan membuat usaha Anda tidak\ntercatat pada sektor yang benar. Perbaikan setelah izin terbit memerlukan perubahan data, dan di beberapa kasus\nmenuntut pengajuan ulang.
\nKetiga, PIRT dianggap bisa dipakai untuk semua produk pangan. Jalur ini hanya untuk pangan olahan\nskala rumah tangga dengan pemasaran terbatas. Begitu produknya diproduksi besar-besaran atau dipasarkan ke luar\ndaerah, jalurnya berubah. Menempelkan nomor PIRT pada produk yang seharusnya berizin edar BPOM bisa membuat produk\nAnda ditarik dari peredaran.
\nKeempat, merek dianggap urusan nanti. Pendaftaran merek memakai prinsip siapa lebih dulu\nmendaftar. Saya sudah beberapa kali menemui pemilik usaha yang memakai nama dagang yang sama selama bertahun-tahun,\nlalu kalah karena ada pihak lain mendaftarkannya lebih awal. Nama perusahaan di akta juga bukan merek, keduanya\ndidaftarkan di tempat yang berbeda.
\nKelima, halal dianggap cukup dengan tidak memakai bahan yang jelas haram. Pemeriksaannya\nmenyasar bahan yang masuk ke produksi, termasuk bumbu dan bahan pembantu, serta bagaimana bahan itu disimpan dan\ndiolah. Produk yang bersih dari bahan terlarang tetap bisa tertahan kalau asal pemasoknya tidak bisa dibuktikan.
\n\nNIB tidak dipungut biaya. PIRT umumnya juga tidak dipungut biaya penerbitan, meski Anda tetap perlu mengikuti\npenyuluhan keamanan pangan. Izin edar BPOM memakai tarif layanan negara ditambah biaya pengujian laboratorium, jadi\nangkanya bergantung jenis produk dan jumlah varian yang didaftarkan. Sertifikasi halal punya jalur reguler berbayar\ndan jalur pernyataan sendiri untuk usaha mikro dan kecil yang difasilitasi. Kalau memakai jasa konsultan legalitas usaha Surabaya, biayanya dihitung per paket, dan besarnya ikut ditentukan jumlah entitas, jumlah produk, serta\ncakupan pendampingan.
\nSoal waktu, NIB bisa selesai di hari yang sama. PIRT dan izin edar BPOM berjalan dalam hitungan hari sampai\nbeberapa minggu, tergantung kelengkapan berkas dan jadwal pemeriksaan sarana. Pendaftaran merek paling panjang\nkarena masuk antrean pemeriksaan, bisa berbulan-bulan sampai lebih dari setahun. Karena itu, urutkan berdasarkan\nmana yang menjadi syarat bagi yang lain, bukan berdasarkan mana yang paling cepat.
\n\nPembahasan rinci soal produk pangan ada di\nlegalitas usaha makanan dan\nminuman: PIRT, BPOM, halal, dan NIB, sedangkan langkah menyeluruhnya kami rangkum di\ndelapan langkah legalitas perusahaan di\nSurabaya dan legalitas\nperusahaan bersama pengacara profesional Surabaya. Untuk pendirian badan usahanya, lihat\ncara daftar CV dan PT online serta\npanduan mendirikan PT untuk UMKM. Daftar\ndokumen yang wajib disimpan pelaku usaha ada di\nlima dokumen\nhukum wajib pelaku usaha, dan urusan nama dagang dibahas di\ncara daftar merek dagang. Kalau anggaran jasa hukum\nsedang ketat, jalurnya ada di\nlayanan jasa hukum\nSurabaya untuk UMKM dan\ncara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Untuk gambaran layanan kami, buka\nhalaman law firm Surabaya dan\nlayanan kami, atau kirim pertanyaan langsung lewat\nhalaman kontak.
\n\nTergantung bagian mana yang Anda urus, karena tidak semuanya berbayar. NIB di sistem OSS tidak dipungut biaya. PIRT juga umumnya tidak dipungut biaya penerbitan, meski Anda tetap perlu mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Izin edar BPOM memakai tarif layanan negara ditambah biaya pengujian laboratorium, jadi angkanya bergantung jenis produk dan jumlah varian. Sertifikasi halal punya dua jalur: reguler yang berbayar dan jalur self declare untuk usaha mikro dan kecil yang biayanya ditanggung fasilitasi. Kalau memakai jasa kantor hukum, biayanya biasanya dihitung per paket, dan besarannya ikut ditentukan jumlah entitas, jumlah produk, serta apakah pendampingan hanya sampai izin terbit atau termasuk pendampingan setelahnya. Mintalah rincian tertulis sebelum memulai.
\nBelum tentu. NIB adalah pintu masuk, dan di dalamnya sudah melekat pendaftaran seperti tanda daftar perusahaan serta kepesertaan program jaminan sosial. Setelah NIB terbit, sistem akan menunjukkan tingkat risiko kegiatan usaha Anda berdasarkan kode KBLI yang dipilih. Usaha berisiko rendah biasanya cukup dengan NIB. Usaha berisiko menengah wajib memenuhi sertifikat standar, dan usaha berisiko tinggi butuh izin. Kalau usahanya memakai tempat tertentu, ada juga persetujuan lingkungan dan izin terkait bangunan atau lokasi. Jadi NIB itu syarat pertama, bukan syarat terakhir.
\nPIRT dipakai untuk pangan olahan yang diproduksi skala rumah tangga dengan pemasaran terbatas, dan sertifikatnya mencantumkan jenis produk yang didaftarkan. Kalau produknya sudah diproduksi dalam jumlah besar, dipasarkan lintas daerah, atau masuk jenis yang memang tidak bisa memakai jalur rumah tangga seperti minuman dan beberapa produk olahan tertentu, jalurnya adalah izin edar dari BPOM. Pembagian ini kerap berubah mengikuti aturan terbaru, dan inilah bagian yang paling sering membuat orang mengurus izin yang salah. Sebelum mengajukan, pastikan dulu kategori produk Anda ke dinas kesehatan kota atau ke BPOM, karena mengganti jalur setelah terlanjur mengajukan berarti mengulang dari awal.
\nKewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman sudah berjalan sejak Oktober 2024, dan tahapannya diatur bertingkat untuk kelompok produk lain. Artinya, produk pangan yang dijual ke konsumen perlu masuk proses sertifikasi, bukan menunggu ada permintaan dari pembeli. Untuk usaha mikro dan kecil, jalur self declare dibuat lebih ringan: pelaku usaha mengajukan pernyataan sendiri dengan pendampingan, lalu diperiksa lembaga pemeriksa halal. Yang perlu disiapkan sejak awal adalah daftar bahan, pemasok, dan alur produksi, karena pemeriksaan menyasar bahan yang masuk, bukan cuma produk jadi.
\nDua-duanya jalur terpisah, dan sebaiknya tidak menunggu salah satu selesai. Khusus merek, sistem di Indonesia memakai prinsip siapa mendaftar lebih dulu, dia yang diakui. Usaha yang sudah jalan bertahun-tahun bisa kalah dari pihak lain yang mendaftarkan nama serupa lebih awal. Nama perusahaan di akta juga tidak otomatis menjadi merek Anda, karena keduanya didaftarkan di tempat yang berbeda. Jadi begitu nama dagang sudah dipilih, ajukan pendaftaran merek sambil mengurus NIB dan izin lain berjalan paralel.
\n\n\nKonsultasi Legalitas Usaha via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pembahasan awal soal izin usaha tidak dipungut biaya.
\n", "3653": "Perjanjian bisnis jarang hancur karena niat buruk. Yang lebih sering terjadi, klausulnya ditulis asal,\ntidak ada yang membaca ulang, lalu saat satu pihak lalai tidak ada pegangan apa pun untuk menagih. Di Surabaya,\nkeluhan yang paling sering muncul dari pemilik usaha bukan soal hukumnya yang rumit, melainkan karena dokumennya\nditandatangani dalam keadaan buru-buru.
\nHalaman ini memuat tujuh pihak yang bisa membantu urusan kontrak dan perjanjian bisnis di Surabaya, dari\npenyusunan sampai penyelesaian sengketa. Di dalamnya juga ada daftar klausul yang sebaiknya tidak dibiarkan\nkosong, kesalahan administratif yang membuat perjanjian lemah saat diuji, dan langkah yang bisa diambil kalau\nkontraknya sudah telanjur bermasalah. Kalau Anda sedang mencari pengacara kontrak bisnis Surabaya yang bisa\ndiajak berdiskusi sebelum tanda tangan, daftar ini bisa jadi titik mulai.
\n\nPola permintaan ke kantor advokat biasanya berulang. Yang paling sering muncul:
\nYang perlu dipahami, jenis kontraknya berbeda tetapi pekerjaan pengacara di dalamnya mirip: memastikan\nkalimatnya tidak menimbulkan dua tafsir, dan memastikan akibat hukum yang tertulis memang yang diinginkan\nklien. Kalau dokumen semacam ini sudah pernah Anda tanda tangani sendiri, memeriksanya ulang bersama\npengacara kontrak bisnis Surabaya biasanya cukup sekali. Pola hasil pemeriksaan itu bisa Anda pakai lagi untuk\ntransaksi berikutnya.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang pekerjaannya sehari-hari memang menyentuh perjanjian usaha, bukan hanya perkara di pengadilan. Timnya biasa menyusun dan memeriksa perjanjian kerja sama, akta pendirian dan perubahannya, perjanjian utang piutang dengan jaminan, sampai kontrak kerja karyawan. Yang membuatnya berguna di tahap awal adalah kebiasaan memisahkan mana yang bisa dinegosiasi dan mana yang sebaiknya tidak, karena tidak semua klausul punya berat yang sama. Untuk kasus yang sudah jalan, pendampingan mulai dari somasi, mediasi, sampai gugatan. Profil dan layanannya ada di beranda TS Law.
\nSebagian perjanjian tidak cukup ditulis di atas kertas biasa, karena undang-undang mensyaratkan akta notaris. Akta pendirian PT, akta perubahan anggaran dasar, perjanjian pengikatan jual beli tanah, akta jaminan fidusia, dan akta pemberian hak tanggungan masuk kelompok ini. PPAT menangani sisi pertanahan, termasuk pembuatan akta jual beli yang membuat peralihan hak jadi sah. Pilih notaris yang terbiasa menangani badan usaha dan transaksi properti, karena kesalahan rumusan di akta biasanya baru terasa bertahun-tahun kemudian ketika haknya hendak dipindahkan.
\nKalau perjanjian memilih pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa, PN Surabaya adalah tujuannya untuk perkara yang nilainya dalam batas kewenangannya. Sebelum sidang pokok perkara, pengadilan wajib menempuh mediasi lewat mediator, dan ini sering menyelesaikan perselisihan usaha tanpa putusan. Yang sering tidak disadari pelaku usaha: klausul domisili hukum di dalam kontrak menentukan pengadilan mana yang berwenang. Kalau klausulnya kosong, pihak lawan bisa menggugat di kotanya sendiri, dan biaya perjalanan Anda naik sejak hari pertama.
\nBanyak kontrak bisnis besar memilih arbitrase lewat BANI daripada pengadilan, karena putusannya final dan persidangannya tertutup. Kalau kontrak Anda memuat klausul arbitrase, sengketa wajib diselesaikan lewat jalur ini, dan pengadilan akan menolak gugatan yang seharusnya ke arbitrase. Sebaliknya, menulis klausul arbitrase tanpa menyebut lembaga arbitrase dan aturan prosedurnya bisa membuat klausulnya tidak dapat dilaksanakan. Ini alasan klausul arbitrase sebaiknya tidak disalin mentah dari internet, karena format bakunya berubah dan harus menyebut lembaga, tempat, serta bahasa yang dipakai.
\nPeradi dan Ikadin adalah wadah profesi advokat di Indonesia. Perannya untuk klien bukan sekadar daftar nama. Advokat yang berpraktik wajib terdaftar dan memegang kartu anggota yang berlaku, dan status itu bisa diperiksa. Kalau ada masalah dengan pendamping yang Anda pakai, organisasi profesi adalah tempat mengadu soal pelanggaran kode etik, terpisah dari jalur perdata. Untuk pengurusan kontrak sehari-hari, memakai advokat yang jelas statusnya melindungi Anda dari risiko dokumen dibahas oleh pihak yang tidak berwenang berpraktik.
\nLembaga bantuan hukum yang memberi nasihat dan pendampingan tanpa biaya bagi warga yang tidak mampu. Dalam urusan usaha kecil, LBH sering membantu saat ada perjanjian yang memberatkan satu pihak, upah karyawan yang tidak dibayar, atau penagihan utang yang dilakukan dengan cara mengancam. Pengusaha mikro yang belum punya anggaran hukum tetap punya pintu masuk di sini. Siapkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, karena itu syarat administratif pertama yang diminta.
\nPos Bantuan Hukum di dalam pengadilan memberi nasihat dan bantuan menyusun dokumen bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dibiayai anggaran negara. Gunanya berbeda dari kantor advokat: petugasnya membantu memahami alur berperkara, berkas apa yang harus disiapkan, dan bagaimana sebuah gugatan disusun agar bisa diterima. Untuk sengketa kontrak dengan nilai kecil, ini sering jadi langkah paling hemat sebelum memutuskan membawa perkara ke jalur resmi.
\n\nAda bagian di kontrak yang kalau kosong tidak akan langsung terasa, tetapi baru menyakitkan saat sengketa\nmuncul. Periksa daftar ini sebelum menandatangani apa pun.
\nBagian yang paling sering saya lihat dibiarkan kosong adalah akibat dari pemutusan perjanjian. Para pihak\nbiasanya sibuk membahas harga, lalu lupa menulis apa yang terjadi pada uang muka, stok, dan pekerjaan yang\nsedang berjalan ketika kerja sama berhenti di tengah jalan.
\n\nIsi kontrak bisa bagus, tetapi dokumennya tetap rapuh kalau urusan kecil ini diabaikan. Pertama, tanda tangan\ndiberikan oleh orang yang tidak berwenang. Direktur menandatangani tanpa persetujuan yang diperlukan menurut\nanggaran dasar adalah contoh yang sering terjadi. Kedua, dua versi berbeda beredar di antara para pihak, karena\nrevisi dilakukan lewat surel dan tidak ada versi final yang disepakati.
\nKetiga, nama perusahaan ditulis tidak utuh, tanpa kata Perseroan Terbatas atau tanpa bentuk badan usahanya,\nsehingga menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya pihak dalam perjanjian. Keempat, lampiran seperti daftar\nharga atau spesifikasi pekerjaan tidak disatukan dan tidak diparaf, padahal isinya mengubah isi perjanjian.\nKelima, perubahan yang disepakati saat rapat hanya tercatat di percakapan grup tanpa addendum tertulis. Yang\nterakhir ini paling sering muncul, karena terasa praktis sampai salah satu pihak menolak mengakuinya.
\n\nUrutan yang lazim ditempuh begini. Susun kronologi dan kumpulkan dokumen yang menempel pada perkara, dari\nkontrak, surat pesanan, bukti transfer, sampai percakapan yang menyebut angka. Setelah itu kirim somasi tertulis\nyang menyebut pasal yang dilanggar, kerugian, dan tenggat. Somasi ini bukan gertakan kosong. Ia menjadi bukti\nbahwa Anda sudah menempuh cara baik sebelum membawa perkara ke jalur resmi.
\nKalau somasi tidak dijawab dengan penyelesaian, langkah berikutnya adalah mediasi. Ini bisa dilakukan di luar\npengadilan maupun lewat mediasi wajib di pengadilan kalau perkaranya sudah terdaftar. Baru sesudah itu ditentukan\njalurnya: gugatan perdata di pengadilan, atau arbitrase kalau kontraknya mensyaratkan. Satu hal yang sering saya\ningatkan: jangan menahan barang, menyegel tempat usaha, atau memutus akses layanan milik pihak lawan sebagai\nbentuk tekanan. Cara seperti itu mudah berbalik menjadi perkara pidana, dan posisi Anda yang semula kuat jadi\nrumit. Untuk sengketa yang nilainya membuat Anda tidak tenang, mendatangkan pengacara kontrak bisnis Surabaya\nsejak tahap somasi umumnya lebih murah daripada masuk ke persidangan tanpa persiapan.
\n\nDasar menyusun perjanjian yang bisa dipegang ada di \nkontrak bisnis yang aman dan \npentingnya kontrak bisnis dalam setiap transaksi usaha. Khusus klausul sengketa, ulasannya ada di\nklausul penyelesaian sengketa dalam\nkontrak bisnis UMKM, sedangkan proses pemeriksaan dokumen dibahas di\npentingnya\ndrafting kontrak oleh pengacara. Kesalahan yang berulang kami kumpulkan di\nsepuluh\nkesalahan kontrak usaha. Untuk jenis perjanjian tertentu, lihat\npanduan sewa menyewa yang aman\ndan perbedaan PKWT dan\nPKWTT. Kalau sengketa berlanjut ke meja mediasi, langkahnya ada di\ncara\nmediasi sengketa bisnis. Untuk gambaran layanan kami, buka\nhalaman law firm Surabaya dan\nlayanan kami, atau kirim pertanyaan langsung lewat\nhalaman kontak. Kalau kendalanya biaya, jalur gratisnya ada di\ncara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya.
\n\nTidak ada tarif tunggal, karena yang dibayar adalah waktu dan tanggung jawab, bukan lembar kertasnya. Kontrak sederhana seperti perjanjian kerja sama dua pihak biasanya dihitung per dokumen. Kontrak yang mengandung jaminan, tanah, atau nilai transaksi besar dihitung berbeda karena risikonya lebih besar dan pembahasannya lebih panjang. Ada juga kantor yang memakai skema retainer bulanan untuk perusahaan yang setiap bulan menandatangani perjanjian. Mintalah rincian tertulis sebelum bekerja sama, dan tanyakan apakah biaya itu sudah termasuk pendampingan saat negosiasi dengan pihak lawan.
\nTidak. Sahnya perjanjian ditentukan oleh kesepakatan para pihak, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Meterai adalah soal pembuktian di pengadilan, bukan syarat sah. Untuk dokumen yang nilainya di atas lima juta rupiah dan akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, meterai tetap dianjurkan. Yang jauh lebih penting daripada meterai adalah tanda tangan orang yang berwenang, tanggal, dan lampiran yang disatukan rapi dengan dokumen utamanya.
\nBoleh, dan untuk transaksi kecil yang polanya berulang sering kali cukup memakai contoh yang sudah lazim. Risikonya muncul ketika nilainya besar atau hubungannya rumit. Kalimat yang terasa jelas saat dibaca sendiri bisa tafsirnya berbeda saat dipakai di pengadilan, terutama soal wanprestasi, denda, dan cara mengakhiri perjanjian. Cara hemat yang lazim dipakai: susun sendiri drafnya, lalu minta pengacara memeriksa satu kali sebelum ditandatangani. Biayanya jauh lebih kecil daripada berperkara.
\nMulai dari mengumpulkan bukti dan membuat kronologinya, bukan dari emosi. Setelah itu kirim somasi tertulis yang menyebutkan pasal yang dilanggar, kerugian yang timbul, dan tenggat yang diminta. Somasi bukan gertakan, melainkan dokumen yang nanti ikut menentukan sikap Anda di pengadilan atau arbitrase. Kalau tidak ada tanggapan baik, langkah berikutnya adalah mediasi, lalu gugatan atau permohonan arbitrase sesuai klausul penyelesaian sengketa di kontrak. Jangan menahan barang atau aset milik lawan tanpa dasar, karena itu bisa berbalik menjadi perkara pidana untuk Anda.
\nPercakapan elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi bobotnya berbeda dari perjanjian tertulis yang ditandatangani. Yang perlu dijaga kalau kesepakatan memang berjalan lewat chat: nomor yang dipakai harus benar nomor pihak lawan, isinya harus jelas menyebut angka, tanggal, dan objek, serta tidak terpotong-potong di banyak percakapan. Cara paling aman, begitu pokok sepakatannya jelas, tuangkan kembali ke addendum tertulis dan minta ditandatangani. Chat tetap berguna sebagai pelengkap, tetapi jangan dijadikan satu-satunya pegangan.
\n\n\nKonsultasi Kontrak Gratis via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pembahasan awal soal kontrak tidak dipungut biaya.
\n", "3557": "Mendirikan PT atau CV di Surabaya sekarang dimulai dari berkas, bukan dari ruang sidang. Nama perusahaan\ndicek lebih dulu, akta dibuat di depan notaris, lalu semuanya dimasukkan lewat sistem elektronik. Kedengarannya\nsederhana sampai muncul pertanyaan yang tidak ada jawaban tunggalnya: siapa saja boleh jadi pendiri, berapa modal\nyang harus dijanjikan, dan apakah CV perlu badan hukum sama sekali.
\nHalaman ini memuat sepuluh pihak yang bisa membantu proses itu di Surabaya, lengkap dengan pekerjaan masing-masing\ndan kapan Anda membutuhkannya. Di dalamnya juga ada alur pendirian dari pengecekan nama sampai NIB, dokumen yang\nharus disiapkan, dan hal-hal kecil yang sering membuat berkas dikembalikan. Kalau Anda sedang mencari konsultan pendirian PT Surabaya yang bisa diajak berdiskusi sebelum uang keluar, daftar ini bisa jadi titik mulai.
\n\nBentuk usaha menentukan sisanya, termasuk siapa yang bertanggung jawab kalau usaha bermasalah.
\nSatu hal yang sering ditanyakan soal modal: sejak aturan perubahan UU Perseroan Terbatas, besaran modal PT\ndiserahkan pada kesepakatan pendiri dan tidak lagi terpaku pada angka minimum lama. Yang penting, modal itu\ndisetor dan dibuktikan, bukan hanya ditulis di akta.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi UMKM dan perusahaan sejak sebelum akta dibuat. Pekerjaannya mencakup menelaah rencana struktur usaha, menyusun perjanjian antar pemegang saham atau antar sekutu, memeriksa klausul yang berisiko, sampai membantu menyiapkan berkas pendaftaran ke sistem badan hukum dan perizinan. Karena kliennya banyak usaha keluarga, tim ini juga biasa membahas pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan di awal. Selengkapnya ada di beranda TS Law.
\nNotaris adalah pihak yang membuat akta pendirian PT, akta CV, dan akta perubahan anggaran dasar. Di sinilah para pendiri hadir, menandatangani akta, dan menerima salinan resmi. PPAT menangani sisi pertanahan, sehingga relevan kalau perusahaan menyertakan tanah atau bangunan sebagai modal. Pilih notaris yang biasa mengurus badan usaha, karena kesalahan rumus di akta biasanya baru terasa saat perusahaan mau menambah modal atau mengganti pengurus.
\nInstansi yang mengesahkan badan hukum PT dan memeriksa pemakaian nama perusahaan. Nama yang diajukan harus belum dipakai pihak lain dan tidak bertentangan dengan merek terdaftar. Seluruh prosesnya dilakukan lewat sistem AHU Online, termasuk pengesahan pendirian, perubahan data, dan laporan tahunan perusahaan. Kalau nama yang diajukan ditolak, berkas harus diajukan ulang dengan nama pengganti, dan itu memerlukan akta baru.
\nKetika ada berkas yang perlu ditangani di tingkat wilayah, atau informasi soal syarat pengesahan yang berubah, kanwil adalah tempat bertanya yang resmi untuk Jawa Timur. Untuk pengesahan badan hukum, alurnya sekarang elektronik lewat AHU, jadi kanwil lebih berperan pada pelayanan, pembinaan, dan penyelesaian kendala teknis yang tidak selesai di sistem.
\nPendaftaran usaha sekarang dilakukan lewat sistem OSS, dan DPMPTSP adalah pendamping resmi di daerah untuk pelaku usaha yang bingung memilih kode klasifikasi baku lapangan usaha atau izin yang sesuai. Di sini Anda juga bisa menanyakan persyaratan tata ruang untuk alamat usaha, karena lokasi yang tidak sesuai zonasi menghambat penerbitan izin. Layanan pendaftaran NIB sendiri tidak dikenakan biaya.
\nKalau bentuk usaha yang dipilih koperasi, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh instansi yang membidangi perkoperasian. Dinas ini juga membina UMKM di kota, termasuk program pelatihan, pendampingan sertifikasi, dan fasilitasi akses pembiayaan. Untuk usaha kecil yang baru berdiri, informasi soal program pembinaan sering lebih berguna daripada sekadar urusan pendirian.
\nKonsultan pajak yang punya izin usaha jasa konsultan pajak dari Kementerian Keuangan tergabung dalam asosiasi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Perannya muncul setelah badan hukum sah: mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak badan, mengurus pengukuhan pengusaha kena pajak kalau diperlukan, menyusun pembukuan, dan mengecek fasilitas pajak yang berlaku untuk usaha kecil. Mengurus pajak sejak tahun pertama jauh lebih murah daripada membereskan temuan pajak beberapa tahun kemudian.
\nTempat wajib pajak badan terdaftar dan mengurus administrasi pajaknya. Pendaftaran NPWP badan dan pengukuhan pengusaha kena pajak kini dilakukan secara daring, jadi tidak selalu perlu datang ke kantor. KPP tetap relevan untuk konsultasi langsung soal kewajiban yang membingungkan, misalnya kapan sebuah perusahaan wajib memungut pajak pertambahan nilai dan bagaimana melaporkan pajak penghasilan badan.
\nLembaga bantuan hukum yang memberi nasihat dan pendampingan tanpa biaya bagi warga yang tidak mampu. Dalam konteks usaha kecil, LBH bisa membantu saat terjadi sengketa internal antara sekutu, perjanjian yang bermasalah, atau ketika ada pihak yang menagih dengan cara yang melanggar aturan. Siapkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, karena itu syarat pertama yang diminta.
\nPos Bantuan Hukum di dalam pengadilan memberi nasihat hukum dan membantu menyusun dokumen bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dibiayai anggaran negara. Kalau sengketa usaha Anda sudah masuk pengadilan dan biaya pengacara menjadi kendala, ini pintu pertama yang bisa dicoba. Petugasnya bisa menjelaskan berkas apa saja yang perlu disiapkan sebelum perkara berjalan.
\n\nBerkas yang diminta notaris kurang lebih sama di semua kantor. Siapkan kartu identitas dan nomor pokok wajib\npajak setiap pendiri, susunan pemegang saham beserta nilai modal yang disetor, rumusan maksud dan tujuan usaha,\nsusunan direksi dan komisaris, serta alamat kantor yang bisa dipakai. Untuk alamat, pastikan dulu bangunan itu\nmemang boleh dipakai untuk kegiatan usaha, karena masalah zonasi adalah penyebab paling umum izin tertahan.
\nKalau ada tanah atau bangunan yang akan dimasukkan sebagai modal, siapkan dokumen kepemilikannya. Untuk usaha\ntertentu seperti perdagangan besar atau ekspor impor, ada tambahan persyaratan yang menyangkut gudang dan perizinan\nkepabeanan. Semua ini lebih mudah diberesi sebelum akta ditandatangani daripada direvisi setelah badan hukum sah.
\n\nBiaya pendirian terbagi tiga: honorarium notaris, jasa pendamping kalau Anda memakai konsultan, dan biaya negara\nyang tarifnya diatur dalam peraturan penerimaan negara bukan pajak. Bidang usaha juga berpengaruh, karena izin sektor\ntertentu punya pungutan atau persyaratan tambahan. Pendaftaran lewat OSS sendiri tidak dipungut biaya. Kalau Anda\nmemakai jasa konsultan pendirian PT Surabaya, minta rincian yang memisahkan honorarium dan biaya negara.
\nSetelah perusahaan berdiri, muncul kewajiban rutin yang jarang diperhitungkan di awal: pembukuan, pelaporan pajak\ntahunan, laporan tahunan perusahaan, dan pemutakhiran data kalau pengurus berubah. Untuk pajak, wajib pajak UMKM\ndengan peredaran bruto sampai batas tertentu masih bisa memakai tarif final, tetapi syarat dan jangka waktunya\nberbeda antara orang pribadi dan badan, jadi pastikan dulu ke konsultan pajak sebelum menghitung sendiri.
\n\nYang pertama, memilih nama perusahaan tanpa mengecek merek. Nama bisa lolos pemeriksaan badan hukum, tetapi\ntetap bermasalah kalau ternyata sama dengan merek orang lain. Kedua, menulis modal besar di akta tanpa pernah\nmenyetornya, yang membuat pembukuan dan pajak jadi kacau sejak tahun pertama. Ketiga, memakai alamat yang belum\njelas statusnya, lalu izin macet dan rekening perusahaan sudah terlanjur dipakai menerima pembayaran.
\nYang juga sering saya temui: sekutu CV tidak pernah menuangkan pembagian keuntungan dan kewenangan secara\ntertulis, sehingga hubungan baik berakhir di sengketa. Pendiri PT tidak memisahkan rekening pribadi dan rekening\nperusahaan, yang membuat perlindungan harta terbatas itu hilang di mata pihak lawan. Dan yang terakhir, menunda\npendaftaran karena semua masih dianggap kecil, sampai datang momen butuh legalitas untuk ikut tender atau mengajukan\nkredit.
\n\nAlur pendaftaran daring kami bahas di cara daftar CV dan\nPT online. Untuk penjelasan bentuk usaha, lihat panduan\npendirian PT untuk pelaku usaha dan panduan\nmendirikan PT untuk UMKM. Urutan lengkap perizinan ada di\ndelapan langkah legalitas perusahaan di\nSurabaya, ditambah lima\ndokumen hukum yang wajib dimiliki pelaku usaha. Kalau usahanya di bidang makanan dan minuman, rinciannya ada di\nlegalitas usaha makanan dan\nminuman. Untuk kendala biaya, lihat\ncara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Layanan kami yang lain ada di\nhalaman layanan, dan untuk berbicara langsung dengan tim, buka\nhalaman kontak.
\n\nKalau berkasnya lengkap dan para pendiri sudah sepakat soal nama, modal, dan susunan pengurus, akta bisa ditandatangani dalam hitungan hari. Pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum biasanya keluar dalam beberapa hari kerja setelah akta diunggah. Yang sering memperlambat bukan sistemnya, melainkan nama perusahaan yang ditolak karena mirip merek atau perusahaan lain, dan pendiri yang belum sepakat soal porsi saham. Sesudah badan hukum sah, urusan NIB dan izin sektor berjalan sendiri dan bisa memakan waktu lebih panjang kalau bidang usahanya memerlukan persetujuan lingkungan atau zonasi.
\nPT adalah badan hukum. Harta perusahaan terpisah dari harta pribadi pemiliknya, dan tanggung jawab pemegang saham sebatas nilai saham yang disetor. CV bukan badan hukum, melainkan persekutuan. Sekutu aktif di dalam CV bertanggung jawab sampai harta pribadinya, jadi kalau usaha bangkrut dan harta CV tidak cukup, rumah atau tabungan sekutu aktif bisa ikut terseret. Untuk usaha kecil dengan perputaran sederhana, CV tetap sering dipilih karena biaya dan syarat pendiriannya lebih ringan.
\nBisa, tetapi hanya untuk PT perorangan. Akta pendirian PT perorangan berbentuk pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik, tanpa akta notaris, dan pemiliknya cukup satu orang. Syaratnya usaha itu masuk kriteria UMKM sesuai peraturan yang berlaku. PT biasa dengan dua pemegang saham atau lebih tetap memerlukan akta notaris, dan perubahan anggaran dasarnya juga harus lewat notaris.
\nTidak ada satu angka yang berlaku untuk semua. Yang menentukan adalah honorarium notaris, jasa pendamping kalau Anda memakai konsultan, dan biaya negara yang tarifnya diatur dalam peraturan penerimaan negara bukan pajak. Bidang usaha juga berpengaruh, karena izin sektor tertentu punya pungutan sendiri. Mintalah rincian tertulis yang memisahkan jasa notaris, jasa pendamping, dan biaya negara sebelum menandatangani apa pun, supaya tidak ada tagihan tambahan di tengah proses.
\nCV yang dijalankan hanya dengan kesepakatan lisan tetap bisa berjalan, tetapi tidak punya kedudukan hukum saat terjadi masalah. Sulit mengajukan kredit usaha, sulit ikut tender atau menjadi vendor perusahaan besar, dan yang paling berbahaya: ketika usaha dilanda sengketa, tidak ada akta yang bisa dipakai untuk menentukan siapa berhak atas apa. Pendaftaran lewat sistem administrasi badan usaha memberi CV surat keterangan pendaftaran yang jadi pegangan hukum para sekutunya.
\n\n\nKonsultasi Hukum Gratis via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm — kantor advokat di Surabaya, melayani konsultasi tanpa biaya di awal.
\n", "3532": "Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang paling kuat, tetapi bukan berarti tidak bisa digugat. Begitu\nada pihak lain yang memegang dokumen berbeda atas bidang yang sama, atau gambar situasi tidak cocok dengan pagar\nyang berdiri di lapangan, urusannya berhenti jadi urusan tetangga dan mulai masuk ke meja hukum.
\nHalaman ini memuat delapan pihak yang biasa menangani sengketa tanah dan sertifikat di Surabaya, dari kantor\nadvokat sampai instansi pertanahan, lengkap dengan peran masing-masing dan jenis perkara yang paling pas dibawa\nke sana.
\n\nDari perkara yang ditangani di Surabaya, pola yang berulang kurang lebih sama:
\nYang membuat semuanya rumit bukan soal siapa yang memegang kertas paling lama, melainkan siapa yang bisa\nmembuktikan rangkaian peralihan haknya berjalan sah. Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi\nselalu terbuka kemungkinan digugat pihak yang merasa dirugikan. Perkara seperti ini hampir selalu dimenangkan oleh\npihak yang dokumen dan kronologinya paling rapi.
\n\nTiga hal yang paling sering saya dengar dari pemilik tanah di kota ini. Pertama, harga tanah bergerak naik,\nsehingga bidang yang dulu dianggap tidak berharga mendadak jadi rebutan, terutama di kawasan yang bersiap dibangun\nakses baru. Kedua, warisan belum dibagi selama bertahun-tahun dan baru dibicarakan setelah generasi kedua mulai\nmenikah atau butuh uang. Ketiga, kebiasaan lama jual beli dengan kuitansi di depan saksi saja, tanpa akta dan tanpa\nbalik nama.
\nMasalah arsip memperburuk semuanya. Sebagian bidang masih memakai dokumen lama, batasnya diukur dengan patok\nkayu yang sudah bergeser, dan nama pemiliknya belum pernah diperbarui sejak puluhan tahun lalu. Begitu ada yang\nmenggugat, pemilik yang merasa aman karena menempati lama justru kalah karena tidak punya dokumen yang bisa\ndipertahankan.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang menangani perkara pertanahan bersama urusan korporasi kliennya. Pekerjaannya dimulai dari menelaah riwayat kepemilikan dan gambar situasi, lalu menyusun somasi, mendampingi mediasi di kantor pertanahan, sampai mewakili klien di pengadilan kalau jalan damai buntu. Karena tanah sering menempel pada warisan dan usaha keluarga, tim bisa membahas dua hal itu sekaligus. Selengkapnya ada di beranda TS Law.
\nLembaga bantuan hukum yang memberi nasihat dan pendampingan tanpa biaya bagi warga yang tidak mampu. Cocok kalau kendalanya biaya. Layanan biasanya mencakup konsultasi, surat menyurat, mediasi, dan pendampingan litigasi untuk perkara tertentu. Siapkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sebelum mengajukan permohonan, karena itu syarat pertama yang diminta.
\nLayanan bantuan hukum di dalam pengadilan yang dibiayai anggaran negara. Petugasnya memberi nasihat hukum dan membantu menyusun surat gugatan bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk sengketa tanah, Posbakum berguna saat Anda sudah tahu akan berperkara dan butuh arahan soal berkas apa saja yang harus disiapkan.
\nInstansi yang menyimpan arsip sertifikat dan peta bidang tanah. Di sinilah Anda meminta pengecekan sertifikat, informasi riwayat peralihan hak, dan pengukuran ulang bidang yang diperdebatkan. Kantor pertanahan juga menyediakan jalur mediasi bagi pihak yang bersengketa, dan hasil mediasi bisa dijadikan dasar memperbaiki data, misalnya memperbaiki batas atau luas di buku tanah.
\nTingkat di atas kantor kota untuk urusan yang tidak selesai di bawah. Kalau permohonan Anda ditolak atau sengketa tidak tuntas, jalur upaya administratif bisa ditempuh di sini. Banyak orang melewatkan tahap ini dan langsung menggugat ke pengadilan, padahal urusan administrasi yang belum diberesi sering membuat gugatan dikembalikan karena belum ada keputusan yang bisa digugat.
\nPejabat yang membuat akta jual beli, akta pembagian hak bersama, dan akta peralihan lainnya. Kalau sengketa berakar pada akta yang salah rumus atau tanda tangan yang diperdebatkan, penjelasan PPAT yang menerbitkannya jadi penting. PPAT juga yang menandatangani akta saat sengketa akhirnya selesai damai dan bidang tanah perlu dibalik nama.
\nSetiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib lebih dulu menempuh mediasi. Mediator bersertifikat memimpin perundingan, menawarkan skema perdamaian seperti pembagian luas atau ganti rugi, dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan yang bisa dieksekusi. Banyak sengketa tanah keluarga berhenti di tahap ini karena biaya dan waktunya jauh lebih hemat.
\nPeradi, KAI, dan AAI menaungi advokat serta menangani pengaduan atas perilaku anggotanya. Kalau Anda ragu pada kredensial penasihat yang menawarkan diri, nomor induk advokat bisa dicek ke organisasi terkait. Organisasi ini juga yang menunjuk advokat dalam penunjukan paksa, misalnya saat seseorang berperkara tanpa didampingi pembela.
\n\nUrutan yang biasanya ditempuh begini. Pertama, telaah dokumen untuk memastikan di mana letak perselisihannya,\napakah pada batas, pada keaslian akta, atau pada siapa yang berhak. Kedua, somasi tertulis kepada pihak lawan,\nkadang cukup untuk membuka perundingan. Ketiga, mediasi di kantor pertanahan atau di kelurahan, sering melibatkan\npengukuran ulang bersama.
\nKalau dua jalur itu buntu, barulah perkara masuk ke pengadilan. Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dipakai\nuntuk meminta pengadilan menyatakan siapa pemilik yang sah atau membatalkan perbuatan hukum tertentu. Untuk\nsertifikat yang terbit karena cacat administrasi, jalurnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya\nadministratif di instansi pertanahan ditempuh. Kalau ada dugaan pemalsuan surat atau tanda tangan, laporan pidana\nbisa berjalan sendiri di luar perkara perdata.
\nDua hal yang perlu diingat soal jalur ini. Setiap perkara perdata harus melewati mediasi di pengadilan lebih\ndulu, dan kesepakatan yang lahir di sana bisa langsung dimintakan pengesahan sehingga berkekuatan seperti putusan.\nKedua, gugatan yang diajukan tanpa bukti kepemilikan yang cukup biasanya hanya menghabiskan biaya dan waktu, karena\npengadilan menilai dokumen, bukan durasi menempati.
\n\nSengketa tanah mahal karena pembuktiannya dokumen. Siapkan salinan sertifikat, akta jual beli atau akta\nperalihan yang pernah dibuat, surat pajak bumi dan bangunan lima tahun terakhir, dan surat keterangan riwayat tanah\ndari kantor pertanahan. Kalau objeknya warisan, tambahkan surat kematian, kartu keluarga, dan penetapan ahli waris\nbila sudah ada.
\nFoto dan bukti lapangan juga menentukan. Ambil gambar situasi bidang, foto pagar atau patok batas dari beberapa\nsisi, dan catat nama tetangga yang berbatasan. Kalau ada kesaksian orang yang menyaksikan jual beli pertama,\ncatat identitasnya sekarang, karena saksi yang sudah meninggal atau pindah jauh membuat pembuktian berkurang.
\n\nMenunggu sampai pihak lawan mengajukan gugatan lebih dulu, sehingga posisi jadi bertahan tanpa waktu\nmenyiapkan bukti. Menyerahkan sertifikat asli ke pihak yang mengaku calon pembeli tanpa perjanjian tertulis.\nMenyelesaikan sengketa hanya dengan perjanjian di atas kertas tanpa balik nama, sehingga persoalan muncul lagi\nsaat tanah mau dijual. Dan yang juga sering saya temui: memilih penasihat hanya karena janji menang, padahal yang\nbisa dinilai di awal hanyalah kekuatan dokumen dan skema langkahnya.
\n\nBiaya pendampingan berbeda antara perkara yang selesai lewat mediasi dan perkara yang naik ke pengadilan.\nVolume pekerjaan, jumlah saksi, dan nilai objek ikut menentukan. Di luar biaya jasa, ada biaya pengukuran ulang\ndan penerimaan negara lain saat sertifikat diperbaiki atau dibalik nama. Mintalah rincian tertulis sebelum mulai,\ntermasuk siapa yang menanggung biaya transportasi saat sidang, agar tidak ada kejutan di tengah proses.
\n\nCara mengurus sertifikat yang belum balik nama kami ulas di\npanduan mengurus sertifikat tanah. Langkah\nhukum menghadapi sengketa dibahas bertahap di\ncara mengurus sengketa tanah secara\nhukum dan enam\nlangkah mengurus sengketa tanah. Untuk mencegah masalah sebelum akta ditandatangani, baca\nlangkah\naman jual beli tanah. Kalau kendalanya biaya, lihat\ncara\nmendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya. Layanan kami yang lain ada di\nhalaman layanan, dan untuk berbicara langsung dengan tim, buka\nhalaman kontak.
\n\nTidak ada angka tunggal. Sengketa yang diselesaikan lewat pengukuran ulang dan mediasi di instansi pertanahan bisa selesai dalam beberapa bulan. Kalau harus lewat gugatan di pengadilan, hitungannya jadi tahunan, dan bertambah panjang kalau ada banding atau kasasi. Karena itu jalur damai selalu dicoba lebih dulu.
\nBisa, tetapi tidak mudah. Pembatalan biasanya terjadi kalau terbukti ada cacat prosedur saat penerbitan, dokumen dasarnya palsu, atau bidang yang sama sudah bersertifikat atas nama pihak lain. Pembatalan bisa datang dari keputusan instansi pertanahan lewat upaya administratif, atau dari putusan pengadilan.
\nBelum tentu. Kasus batas biasanya diselesaikan dengan pengukuran ulang oleh kantor pertanahan, didampingi para pihak dan tetangga yang berbatasan. Kalau hasil pengukuran disepakati, sengketa selesai tanpa perkara. Pengadilan baru diperlukan kalau salah satu pihak menolak hasil pengukuran.
\nBergantung pada luas dan nilai objek, tingkat kesulitan pembuktian, dan jalur yang ditempuh. Perkara yang cukup di mediasi jauh lebih ringan daripada perkara yang naik ke pengadilan dengan banyak saksi. Mintalah rincian pekerjaan, perkiraan waktu, dan skema pembayaran sebelum menandatangani surat kuasa.
\nAda. Lembaga bantuan hukum dan layanan bantuan hukum di pengadilan memberi pendampingan tanpa biaya bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Untuk sengketa pertanahan, biaya pengukuran ulang tetap dihitung sebagai penerimaan negara.
\n\n\nKonsultasi Hukum Gratis via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm — kantor advokat di Surabaya, melayani konsultasi tanpa biaya di awal.
\n", "3574": "\nSebagian pengusaha baru menghubungi pendamping hukum setelah masalah membesar. Padahal ada sejumlah titik\nyang, bila dilewati tanpa pendampingan, biayanya jauh lebih mahal di kemudian hari. Berikut tujuh situasi\nyang paling sering muncul di lapangan.
\n\nKontrak kerja sama, sewa menyewa jangka panjang, perjanjian distribusi, atau kontrak proyek. Peninjauan\nsebelum tanda tangan memakan waktu beberapa hari, sementara sengketa kontrak bisa menyita berbulan-bulan dan\nmenghentikan operasional.
\n\nSomasi bukan sekadar surat peringatan; ia bisa menjadi langkah awal sebelum perkara masuk pengadilan.\nMenanggapinya terlalu santai berisiko memperlemah posisi Anda. Sebaliknya, membalas tanpa dasar justru bisa\nmemperluas perkara.
\n\nPerubahan susunan pemegang saham, perjanjian pemegang saham baru, atau penyertaan modal investor menuntut\ndokumen yang rapi. Perselisihan pemegang saham termasuk perkara yang paling sulit diselesaikan bila\ndokumennya tidak disiapkan sejak awal.
\n\nPerselisihan hubungan kerja, klaim pesangon, sampai tuduhan kelalaian di tempat kerja. Semua ini menuntut\npenanganan yang menjaga perusahaan tetap patuh tanpa mengabaikan hak karyawan.
\n\nKetika instansi melakukan pemeriksaan perizinan, pajak, atau kepatuhan, perusahaan perlu mendampingi\nseluruh prosesnya dengan cermat, termasuk menyiapkan dokumen yang diminta.
\n\nPenggabungan usaha, pemisahan unit bisnis, pengalihan aset, atau penutupan badan usaha. Langkah-langkah\nini menyentuh banyak aspek sekaligus: pajak, perizinan, hubungan kerja, dan perjanjian dengan mitra.
\n\nProduk baru sering membawa kewajiban baru: perizinan, standar mutu, perlindungan merek, dan ketentuan\nperlindungan data. Meninjau kewajiban ini di awal jauh lebih murah daripada menyesuaikan diri setelah\nditegur.
\n\nSemakin siap bahan yang Anda bawa, semakin cepat pendamping hukum memetakan pilihan yang tersedia.
\n\nSetiap situasi di atas punya pola konsekuensi yang mirip: pilihan menyelesaikan masalah menyempit, sementara\nbiaya dan waktu yang dibutuhkan bertambah.
\n\nBanyak pengusaha menunda karena membayangkan prosesnya rumit. Gambaran berikut biasanya berlaku umum:
\n\nBesarnya biaya bergantung tingkat kerumitan perkara, jalur penyelesaian yang dipilih, dan nilai objek yang\ndiperselisihkan. Yang bisa Anda lakukan sejak awal adalah meminta rincian tertulis, memisahkan biaya jasa dari\nbiaya operasional, dan menanyakan apa yang terjadi bila perkara berjalan lebih lama dari perkiraan.
\n\nUntuk waktu, sengketa yang bisa diselesaikan lewat perundingan umumnya tuntas dalam hitungan pekan.\nPerkara yang masuk pengadilan berjalan berbulan-bulan, dan pada tahap itu kesabaran serta kesiapan dokumen\nsama pentingnya dengan kualitas pendamping.
\n\nSetelah perkara selesai, banyak perusahaan kembali bekerja seperti biasa tanpa memperbaiki akar masalahnya.\nPadahal di situlah nilainya: memperbaiki format kontrak, menertibkan dokumen, dan menetapkan kebijakan\ninternal agar situasi yang sama tidak terulang. Kantor hukum yang baik akan membantu Anda menutup celah itu,\nbukan hanya memenangkan perkara sekali jalan.
\n\nTidak. Justru sebagian besar bisa diselesaikan lewat perundingan, mediasi, atau perbaikan dokumen. Masuk\npengadilan biasanya dipertimbangkan ketika jalur damai sudah ditempuh dan tidak membuahkan hasil.
\n\nBanyak perusahaan memakai keduanya. Staf internal menangani urusan harian dan koordinasi, sementara law firm\nmenangani perkara yang butuh keahlian khusus atau beracara di pengadilan.
\n\nSegera, karena umumnya ada tenggat jawaban. Menunda bisa membuat posisi Anda dianggap mengabaikan\npermasalahan.
\n\nBaca juga panduan memilih law firm Surabaya dan\ncara memilih law firm untuk perusahaan.
\n\n\n\n\n", "3570": "\nUntuk perusahaan, memilih law firm Surabaya bukan sekadar mencari advokat yang bisa\ndihubungi saat ada masalah. Pendamping hukum perusahaan bekerja sepanjang tahun: meninjau kontrak, menjaga\nkepatuhan, menangani sengketa, dan memberi pendapat sebelum keputusan diambil. Salah memilih, akibatnya\nterasa di dokumen yang sudah ditandatangani, bukan di hari pertama kerja sama.
\n\nDelapan hal berikut ini layak dicek sebelum menandatangani kesepakatan.
\n\nPastikan kesepakatan menyebut jenis pekerjaan yang tercakup: peninjauan kontrak, pendampingan negosiasi,\nkepatuhan, atau penanganan sengketa. Tanpa lingkup yang jelas, biaya mudah membengkak dan ekspektasi mudah\nmeleset dari kedua sisi.
\n\nPresentasi awal sering diisi pendiri kantor, sementara pekerjaan harian jatuh ke advokat lain. Tidak ada\nyang salah dengan itu, asalkan Anda tahu sejak awal siapa yang akan menjadi kontak utama dan siapa yang\nmenggantikan saat berhalangan.
\n\nTanyakan bagaimana Anda akan mendapat kabar: laporan berkala, ringkasan tertulis setiap tahap, atau\npemberitahuan hanya saat ada hal penting. Perusahaan yang bergerak cepat butuh kepastian, bukan menunggu\nkabar.
\n\nPerusahaan umumnya lebih cocok memakai retainer bulanan atau tarif tetap untuk pekerjaan tertentu. Mintalah\npemisahan antara biaya jasa, biaya operasional, dan biaya pihak ketiga. Rincian ini berguna saat anggaran\nlegal tahunan perlu dipertanggungjawabkan.
\n\nKantor yang biasa menangani sengketa properti belum tentu tepat untuk perusahaan manufaktur yang bergulat\ndengan perizinan dan kontrak pemasok. Tanyakan contoh penanganan pada industri yang sejenis.
\n\nPerusahaan menyerahkan data sensitif: kontrak, data karyawan, sampai strategi bisnis. Pastikan ada\nkesepakatan kerahasiaan dan tahu siapa saja di kantor itu yang bisa mengakses dokumen Anda.
\n\nAda situasi yang tidak bisa menunggu dua hari: somasi mendadak, inspeksi, atau sengketa yang memanas.\nUji kecepatan tanggap saat masa penjajakan, karena dari situ Anda tahu seperti apa kerja sama nantinya.
\n\nPergantian advokat di tengah perkara memaksa Anda menjelaskan ulang seluruh konteks. Tanyakan bagaimana\nkantor menjaga kesinambungan penanganan bila terjadi rotasi internal.
\n\nBeberapa situasi yang tidak layak ditunda: penerimaan somasi, rencana penandatanganan kontrak bernilai\nbesar, perselisihan dengan mitra usaha, pemeriksaan dari instansi, dan rencana restrukturisasi badan usaha.
\n\nAda cara sederhana untuk menilai kualitas kantor hukum sebelum Anda menandatangani apa pun: ajukan satu\npertanyaan nyata dari pekerjaan Anda sehari-hari, lalu perhatikan jawabannya.
\n\nTiga pola berikut paling sering dipakai, dan pilihannya bergantung pada besar kecilnya kebutuhan legal\nperusahaan Anda.
\n\nPerusahaan membayar sejumlah biaya tetap setiap bulan untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan:\npeninjauan kontrak rutin, menjawab pertanyaan legal harian, dan pendampingan rapat bila diperlukan. Cocok\nuntuk perusahaan yang setiap bulan selalu berurusan dengan kontrak.
\n\nDipakai untuk pekerjaan yang lingkupnya jelas dan berbatas waktu, misalnya pendirian badan usaha,\npendaftaran merek, atau penyusunan satu set perjanjian. Anggarannya mudah direncanakan.
\n\nRetainer untuk urusan harian, ditambah biaya terpisah bila muncul perkara yang harus berjalan di\npengadilan. Pola ini memberi keleluasaan sekaligus keadilan bagi kedua pihak.
\n\nJustru perusahaan kecil yang paling terasa dampaknya bila kontraknya bermasalah, karena tidak punya\npenyangga modal sebesar perusahaan besar. Pendampingan bisa dimulai dari lingkup kecil, misalnya peninjauan\nkontrak kerja sama dan pendampingan legalitas usaha.
\n\nBisa, tetapi kantor lokal biasanya lebih memahami praktik di pengadilan setempat dan lebih mudah dijangkau\nsaat dibutuhkan mendadak.
\n\nMinimal setiap kali ada perubahan regulasi yang relevan, saat masuk mitra baru, dan saat nilai transaksi\nmelonjak jauh dari perjanjian sebelumnya.
\n\nBaca juga panduan memilih law firm Surabaya dan\nalasan\npendampingan hukum perusahaan itu penting.
\n\nKonsultasi Perusahaan via WhatsApp
\nBaca juga: Law Firm Surabaya: Panduan Lengkap Memilih Pendamping Hukum untuk Bisn.
\n\n", "3566": "\nPertanyaan pertama yang hampir selalu muncul saat seseorang menghubungi kantor hukum adalah soal biaya.\nWajar, karena biaya jasa law firm Surabaya bisa berbeda jauh antara satu kantor dan kantor\nlain, bahkan untuk perkara yang mirip. Perbedaannya bukan karena satu kantor sengaja memasang harga tinggi,\nmelainkan karena komponen yang dihitung memang berbeda.
\n\nHalaman ini menjelaskan apa saja yang biasanya masuk hitungan, model pembayaran yang lazim dipakai, dan\ncara menekan pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas penanganan.
\n\nIni komponen utama, yaitu imbalan atas pekerjaan hukum yang dilakukan. Besarnya dipengaruhi tingkat\nkerumitan perkara, pengalaman advokat yang menangani, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan.
\n\nUntuk perkara yang masuk pengadilan, ada biaya pendaftaran dan biaya administrasi lain yang dibayarkan\nke pengadilan, bukan ke kantor hukum. Pastikan bagian ini dipisahkan dengan jelas dalam penawaran, supaya\nAnda tahu mana yang masuk kantong kantor dan mana yang diteruskan ke pihak lain.
\n\nPenggandaan dokumen, pengiriman surat resmi, perjalanan ke luar kota, sampai biaya materai dan\nlegalisasi. Perkara yang menuntut banyak kunjungan lapangan, misalnya sengketa tanah di lokasi yang jauh,\nakan menaikkan komponen ini.
\n\nMisalnya jasa notaris untuk akta tertentu, penerjemah tersumpah untuk dokumen berbahasa asing, atau\npenilaian jasa independen. Kantor hukum biasanya meneruskan biaya ini apa adanya atau menambahkan biaya\npengurusan.
\n\nYang tidak boleh dilakukan siapa pun: menjanjikan hasil akhir, misalnya \"dijamin menang\", dengan imbalan\npersentase tertentu dari nilai sengketa. Sebuah kantor yang berpengalaman akan menjelaskan peluang dan\nrisikonya secara terbuka, bukan menjanjikan kemenangan.
\nBagian yang dibayarkan ke kantor hukum disebut honorarium. Dasar hukumnya tegas: Pasal 21 ayat (1)\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan advokat berhak menerima honorarium atas jasa\nhukum yang telah diberikan kepada kliennya. Pada ayat (2) dinyatakan besarnya honorarium ditetapkan secara\nwajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
\n\nArtinya tidak ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua kantor. Negara tidak menerbitkan daftar harga\njasa advokat, sehingga angka akhirnya lahir dari kesepakatan antara Anda dan kantor yang Anda tunjuk. Yang\ndinilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga kewajaran perhitungannya: lingkup pekerjaan, perkiraan waktu,\ndan tingkat kerumitan perkara.
\n\nKesepakatan itu sebaiknya dituangkan tertulis. Untuk pekerjaan di luar pengadilan, umumnya cukup\nperjanjian jasa hukum yang memuat lingkup kerja dan cara pembayaran. Untuk mewakili Anda di persidangan,\nadvokat memerlukan surat kuasa khusus, karena dasar perwakilan dalam berperkara mengacu pada Pasal 123 HIR\ndan Pasal 147 RBg. Dua dokumen inilah yang menjadi pegangan bila muncul perbedaan tafsir di tengah\npekerjaan.
\n\nSatu hal lagi yang perlu Anda tahu: hak retensi. Advokat dapat menahan berkas atau dokumen perkara\nsampai kewajiban yang belum dipenuhi diselesaikan. Dalam praktik dan kode etik, hak retensi diakui\nsepanjang tidak merugikan kepentingan klien. Karena itu cara paling aman adalah mengatur tahapan pembayaran\nsecara tegas sejak awal, bukan menundanya sampai pekerjaan berjalan jauh.
\n\n\n\nLima hal ini biasanya jadi penyebabnya:
\n\nTuliskan kejadian secara urut beserta tanggalnya, dan susun dokumen berdasarkan kelompok. Advokat yang tidak\nperlu menggali data dari nol bisa memakai waktunya untuk hal yang lebih penting bagi Anda.
\n\nKonsultasi yang berjalan tanpa arah cenderung memakan waktu lebih panjang. Susun daftar pertanyaan sebelum\nsesi dimulai.
\n\nPastikan Anda tahu apa saja yang termasuk dalam biaya dan apa yang akan dihitung terpisah. Kejelasan ini\nmencegah tagihan yang mengejutkan di tengah jalan.
\n\nUntuk sengketa kecil, mediasi sering lebih masuk akal daripada persidangan. Diskusikan pilihan ini terbuka\ndengan pendamping hukum Anda.
\n\nPenggandaan dokumen, pengurusan materai, atau pengumpulan berkas pendukung bisa Anda kerjakan sendiri\ntanpa biaya jasa.
\n\nSaat perkara memasuki tahap baru, jangan ragu menanyakan proyeksi biaya. Keputusan apakah perkara\ndilanjutkan atau ditempuh jalur damai sebaiknya dibuat dengan angka yang jelas di depan mata.
\nDua pos berikut sering tertukar dengan honorarium, padahal dananya tidak masuk ke kantor hukum.
\n\nPanjar biaya perkara. Saat perkara didaftarkan ke pengadilan, Anda menyetor panjar\nbiaya perkara. Isinya adalah biaya pendaftaran (PNBP) sebesar Rp30.000 untuk gugatan, biaya proses atau\nATK, biaya panggilan dan relaas yang dihitung dari jumlah pihak serta jarak, sampai biaya pemberitahuan\nputusan. Besarannya ditetapkan masing-masing pengadilan dan umumnya dipublikasikan di situs resminya.\nSebagai gambaran, Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas 1B mencantumkan biaya proses atau ATK Rp75.000 dan\npanggilan tergugat Rp60.000 untuk tiga kali pemanggilan pada perkara gugatan. Panjar bersifat titipan:\nsisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan pengadilan.
\n\nBea meterai. Surat perjanjian termasuk dokumen yang dikenai bea meterai. Sejak\n1 Januari 2021 tarifnya Rp10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen, sesuai Undang-Undang Nomor\n10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Nilainya kecil, tetapi sering menjadi selisih di akhir pekerjaan bila\ntidak disebut sejak awal.
\n\nKarena itu, saat membandingkan penawaran dari beberapa kantor, pisahkan tiga kolom: honorarium, biaya\nresmi, dan biaya pihak ketiga. Penawaran yang tampak paling murah bisa berubah menjadi paling mahal setelah\nbiaya resmi dan biaya pengurusan ikut dihitung.
\n\n\n\nPenawaran yang baik dapat dibaca sekali lalu dipahami. Minimal enam hal ini sebaiknya tercantum di\ndalamnya:
\n\nBila ada poin yang masih kabur, tanyakan sebelum menandatangani, bukan sesudah tagihan masuk. Kantor\nyang bekerja tertib tidak keberatan menjelaskan rinciannya.
\n\nUndang-undang mengatur haknya, bukan angkanya. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat\nmenyebut advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, dan besarnya ditetapkan secara\nwajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Karena itu tarif antar kantor bisa berbeda, selama\ndisepakati sejak awal.
\n\nBergantung kebijakan kantornya. Ada yang menyediakan konsultasi awal tanpa biaya, ada yang mengenakan tarif\nkonsultasi yang kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari biaya penanganan bila Anda melanjutkan kerja sama.\nTanyakan sejak awal.
\n\nSebagian kantor membuka pembayaran bertahap mengikuti tahapan pekerjaan. Sampaikan kebutuhan Anda secara\nterbuka, karena banyak kantor bisa menyesuaikan skema selama lingkup pekerjaannya jelas.
\n\nPanjar biaya perkara adalah titipan ke pengadilan, bukan pembayaran ke kantor hukum. Sisa pemakaiannya\ndikembalikan sesuai perhitungan keuangan pengadilan setelah perkara selesai. Mintalah rincian pemakaian\npanjar ketika perkara sudah diputus, supaya Anda tahu ke mana dana itu pergi.
\n\nKantor yang bekerja tertib tidak akan keberatan memberi rincian. Justru rincian itu yang melindungi kedua\nbelah pihak bila pekerjaan berkembang.
\n\nJika Anda ingin gambaran biaya untuk perkara tertentu, siapkan dulu kronologi singkat dan daftar dokumen\nyang Anda miliki. Dari situ, tim kami dapat menyampaikan komponen biaya, alur, dan perkiraan waktunya secara\nlebih tepat.
\n\nBaca juga panduan memilih law firm Surabaya yang\nmembahas jenis layanan dan cara menilai kredibilitas advokat, serta\nhal penting tentang biaya konsultasi hukum.
\n\n\n\n\n", "3559": "\nLaw firm Surabaya adalah kantor hukum yang menangani perkara dan kebutuhan legalitas\nklien, mulai dari sengketa tanah, kontrak bisnis, pendaftaran merek, urusan keluarga, sampai pendampingan\nperusahaan. Banyak orang baru mencari firma hukum ketika masalah sudah membesar. Padahal justru di titik\nitulah pilihan kantor hukum menentukan hasil akhirnya: biaya, waktu, dan seberapa besar risiko yang bisa\ndihindari.
\n\nHalaman ini disusun untuk membantu Anda memahami cara kerja law firm di Surabaya, apa saja yang perlu\ndinilai sebelum menunjuk pendamping hukum, dan bagaimana memperkirakan biaya tanpa harus menebak-nebak.
\n\nLaw firm adalah kantor hukum yang menaungi beberapa advokat dan staf pendukung. Karena bekerja dalam tim,\nurusan Anda tidak bergantung pada satu orang. Jika satu advokat sedang menangani persidangan, anggota tim\nlain tetap bisa mengurus dokumen, surat menyurat, dan koordinasi dengan pihak lawan.
\n\nAdvokat perorangan cocok untuk perkara yang sederhana dan komunikasinya langsung. Firma hukum lebih\nmenguntungkan ketika perkara Anda menyentuh beberapa bidang sekaligus. Contoh yang sering terjadi: sengketa\ntanah yang ternyata berkaitan dengan status badan usaha keluarga, atau perjanjian bisnis yang perlu ditinjau\nbersamaan dengan urusan ketenagakerjaan. Dalam situasi seperti ini, satu kantor yang punya beberapa bidang\npraktik akan jauh lebih efisien daripada berpindah-pindah penyedia jasa.
\n\nSetiap kantor punya kekhususan, tetapi ada beberapa bidang yang hampir selalu tersedia.
\n\nJual beli yang bermasalah, sertifikat ganda, batas tanah yang diperselisihkan, sampai penguasaan lahan\ntanpa hak. Perkara seperti ini berjalan panjang, sehingga sejak awal Anda perlu memastikan dokumen asli\ndipegang sendiri dan setiap pembayaran punya bukti yang bisa dilacak.
\n\nPenyusunan perjanjian kerja sama, peninjauan kontrak dari pihak lain, penyelesaian wanprestasi, dan\npenyusunan surat peringatan. Perjanjian yang disiapkan rapi sejak awal biasanya jauh lebih murah daripada\nperkara yang harus diselesaikan di pengadilan.
\n\nPendaftaran merek usaha, tanggapan atas penolakan pendaftaran, sampai penanganan pihak yang meniru merek\nAnda. Untuk usaha yang sedang tumbuh, merek adalah aset yang paling sering terlupakan sampai akhirnya\ndiambil pihak lain.
\n\nPerceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan penetapan waris. Perkara seperti ini menuntut\npendekatan yang tenang karena bersinggungan langsung dengan hubungan keluarga.
\n\nPendirian badan usaha, pemeriksaan legalitas dokumen, pendampingan kontrak kerja, dan penyusunan kebijakan\ninternal. Perusahaan yang rutin meninjau dokumen hukumnya jauh lebih jarang menghadapi sengketa.
\n\nTidak ada satu harga yang berlaku untuk semua perkara. Faktor utamanya ada lima:
\n\nMinta rinciannya secara tertulis sebelum menyetujui apa pun. Minimal, pastikan Anda mengetahui besaran\nbiaya jasa, biaya di luar jasa, dan apa yang terjadi bila perkara memakan waktu lebih lama dari perkiraan\nawal. Kantor hukum yang terbuka soal ini biasanya juga terbuka soal progres pekerjaan Anda.
\n\nDalam proses pemasaran, presentasi sering dilakukan pendiri kantor. Pastikan sejak awal siapa advokat yang\nakan menjadi pendamping harian dan seberapa sering Anda akan menerima kabar.
\n\nAnda berhak tahu tahapan perkara, perkiraan tiap tahap, dan hal-hal yang bisa membuatnya tertunda. Jawaban\nyang jelas dan spesifik biasanya menandakan kantor yang berpengalaman.
\n\nKantor yang biasa menangani sengketa tanah belum tentu tepat untuk perkara merek dagang. Tanyakan\ncontoh penanganan yang mirip dengan kasus Anda.
\n\nPenjelasan hukum seharusnya bisa dipahami tanpa kamus. Jika sejak konsultasi pertama Anda sulit mengikuti\npenjelasan, jangan berharap proses berikutnya lebih mudah.
\n\nKesepakatan tertulis, tanda terima pembayaran, dan salinan dokumen yang rapi menunjukkan kantor yang bekerja\ntertib. Hal-hal kecil ini biasanya berkorelasi dengan cara mereka menangani perkara.
\n\nAda situasi yang tidak baik ditunda, antara lain:
\n\nSemakin awal perkara ditangani, semakin banyak pilihan penyelesaian yang masih terbuka dan semakin kecil\nkemungkinan biaya membengkak.
\n\nKebijakannya berbeda antar kantor. Ada yang menyediakan sesi konsultasi awal tanpa biaya, ada yang\nmengenakan tarif konsultasi yang diperhitungkan sebagai bagian dari biaya penanganan bila Anda melanjutkan\nkerja sama. Tanyakan sejak awal agar tidak berasumsi.
\n\nSangat bergantung jenis perkara dan jalur yang dipilih. Perkara yang bisa diselesaikan lewat perundingan\nbisa selesai dalam hitungan pekan, sementara perkara yang masuk pengadilan umumnya berjalan berbulan-bulan\nbahkan lebih. Firma hukum yang baik akan memberi gambaran bertahap, bukan satu angka pasti yang tidak masuk\nakal.
\n\nTidak selalu. Banyak tahap awal seperti meninjau dokumen dan konsultasi bisa dilakukan lewat pesan atau\npanggilan video. Kunjungan fisik biasanya diperlukan saat penandatanganan dokumen atau pemberian kuasa.
\n\nBoleh. Meminta pendapat kedua adalah hal yang wajar, terutama untuk perkara bernilai besar. Firma hukum\nyang berpengalaman tidak akan keberatan.
\n\nJika Anda sedang mencari pendamping hukum untuk urusan bisnis maupun pribadi, Tito Suprianto Law Firm\nmembuka konsultasi awal untuk membantu Anda memetakan persoalan sebelum mengambil keputusan. Sampaikan\nlangsung situasi Anda melalui WhatsApp agar tim dapat mengarahkan langkah berikutnya.
\n\n\n\nBaca juga panduan terkait: layanan hukum kami,\nhal penting tentang biaya konsultasi hukum,\ndan tips memilih pengacara profesional.
\nBaca juga: Cara Memilih Law Firm Surabaya untuk Perusahaan: 8 Hal yang Wajib Dice.
\n\n", "3456": "Surat wasiat adalah dokumen yang menentukan apa yang terjadi pada harta Anda setelah Anda meninggal. Kalau\nsalah susun, yang menanggung akibatnya bukan Anda, melainkan keluarga yang harus berdebat di pengadilan. Karena itu,\npilihan pendamping untuk menyusunnya layak dipertimbangkan seperti Anda memilih penasihat keuangan.
\nArtikel ini membahas tujuh pihak yang biasa terlibat dalam pembuatan surat wasiat di Indonesia, lengkap dengan\nperan masing-masing, plus syarat sah dan kesalahan yang paling sering terjadi.
\n\nSurat wasiat atau testament adalah pernyataan terakhir seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal\ndunia. Pengaturannya berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya bagian yang membahas\nwarisan. Karena sifatnya sepihak, wasiat bisa diubah atau dicabut selama pembuatnya masih cakap hukum.
\nYang perlu dipahami sejak awal: wasiat tidak bisa dipakai untuk mengabaikan bagian mutlak ahli waris tertentu.\nAda bagian yang sudah ditentukan hukum dan tidak dapat dihapus begitu saja oleh keinginan pembuat wasiat.
\n\nWasiat olografis ditulis sendiri dengan tangan pembuatnya, lalu disimpan di notaris. Paling\nsederhana dan murah, tetapi pembuktiannya bergantung pada keaslian tulisan.
\nWasiat terbuka (openbaar testament) dibuat di hadapan notaris dan dihadiri dua orang saksi.\nKeinginan disampaikan secara lisan, lalu notaris menuangkannya ke dalam akta. Jenis ini paling rapi untuk dijadikan\nbukti.
\nWasiat rahasia (geheim testament) ditulis sendiri, lalu diserahkan dalam keadaan tertutup kepada\nnotaris. Isinya hanya diketahui pembuat wasiat, sementara notaris mencatat penyerahannya.
\n\nPembuat wasiat harus cakap hukum dan bertindak atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak mana pun.\nSaksi tidak boleh orang yang punya kepentingan atas harta tersebut, misalnya calon penerima wasiat atau keluarganya.\nObjek yang diwasiatkan harus jelas, dan untuk harta berupa tanah sebaiknya disebutkan bukti kepemilikannya.\nKalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, ahli waris lain berpeluang membatalkan wasiat tersebut.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang mendampingi pembuatan wasiat sekaligus menyiapkan bagian yang sering terlewat: pendataan harta, penentuan ahli waris, dan pengaturan agar tidak ada ahli waris yang merasa dikesampingkan. Tim juga menangani sengketa waris, perjanjian, dan urusan korporasi, sehingga wasiat yang menyangkut aset usaha bisa dibahas sekaligus. Selengkapnya di beranda TS Law.
\nPihak utama dalam pembuatan wasiat terbuka dan wasiat rahasia. Notaris menuangkan keinginan pembuat wasiat ke dalam akta, menghadirkan saksi, dan menyimpan dokumennya. Notaris juga menyimpan wasiat olografis yang ditulis sendiri oleh pembuatnya. Karena itu, pemilihan notaris berpengaruh pada kerapian administrasi di kemudian hari.
\nDibutuhkan ketika wasiat menyangkut tanah, rumah, atau hak atas tanah. PPAT memastikan objek yang diwasiatkan jelas batas dan bukti kepemilikannya, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih klaim dengan sertifikat lain. Untuk harta berupa properti, kedua jenis akta ini sering berjalan berdampingan.
\nWasiat yang jelas pun bisa dipersoalkan pihak lain. Advokat berperan menyusun sanggahan atau pembelaan, mengumpulkan bukti mengenai keadaan pembuat wasiat saat menandatangani, dan mewakili klien di pengadilan bila perkara bergulir. Lebih murah mencegah daripada berperkara, dan itu tugas drafter wasiat.
\nBagi keluarga yang tidak mampu, sengketa waris bisa ditangani lewat bantuan hukum gratis. Layanan ini umumnya mencakup nasihat hukum, pendampingan di luar pengadilan, dan bantuan litigasi untuk perkara tertentu. Siapkan surat keterangan tidak mampu sebelum mengajukan permohonan.
\nKalau harta yang ditinggalkan mencakup usaha, beberapa properti, atau aset lintas kota, perencanaan warisan perlu dibahas lebih awal bersama penasihat pajak dan keuangan. Tujuannya agar pembagian tidak memaksa penjualan aset mendesak, dan agar usaha tetap berjalan setelah pemiliknya meninggal.
\nBukan tempat membuat wasiat, tetapi tempat mengajukan gugatan bila wasiat dipermasalahkan, misalnya diduga dibuat di bawah tekanan atau tidak memenuhi syarat. Memahami jalur ini sejak awal membantu Anda menimbang seberapa kuat dokumen yang sedang disusun.
\n\nPembuatan wasiat berjalan lebih cepat kalau datanya lengkap sejak awal. Siapkan identitas diri dan kartu\nkeluarga, lalu susun daftar harta beserta bukti kepemilikannya: sertifikat tanah, BPKB kendaraan, rekening bank,\nsaham, atau dokumen usaha. Cantumkan juga data calon ahli waris, termasuk nama lengkap, hubungan keluarga, dan\ntanggal lahir, karena data inilah yang dipakai saat verifikasi di kemudian hari. Kalau ada harta yang diperoleh\ndari warisan sebelumnya, siapkan penetapan atau akta terkait, supaya tidak tercampur dengan harta yang dibagi\nmelalui wasiat.
\n\nMenunda pembuatan sampai kondisi kesehatan menurun, sehingga kemampuan menyusun dokumen jadi terbatas.\nMembuat wasiat sendiri tanpa menyimpan salinan resmi di notaris. Menunjuk penerima wasiat sebagai saksi.\nTidak memperhitungkan bagian mutlak ahli waris, lalu heran ketika wasiat dipersoalkan. Dan yang paling sering:\nhanya membahas harta, padahal wasiat juga bisa memuat penunjukan pelaksana dan pesan mengenai usaha keluarga.
\n\nBiaya pembuatan wasiat ditentukan oleh jenis wasiat yang dipilih dan kerumitan hartanya. Wasiat olografis yang\nhanya disimpan notaris biasanya paling ringan. Wasiat terbuka dengan banyak objek harta dan pengaturan usaha\nmemerlukan waktu penyusunan lebih panjang, sehingga biayanya menyesuaikan. Mintalah rincian pekerjaan dan\nperkiraan waktu sebelum memutuskan.
\n\nProses pembuatannya kami bahas bertahap di panduan\nmembuat surat wasiat. Perbedaan warisan dan hibah dijelaskan di\nwarisan dan hibah, sementara\nlayanan kami yang lain ada di halaman layanan. Untuk langsung\nberbicara dengan tim, buka halaman kontak.
\n\nTidak selalu. Wasiat olografis ditulis sendiri oleh pembuatnya, tapi tetap disimpan oleh notaris agar kekuatan pembuktiannya lebih kuat dan tidak mudah dipersoalkan.
\nTidak harus. Wasiat bisa mencakup harta yang baru diperoleh kemudian, asalkan rumusannya tidak membatasi pada daftar harta tertentu. Kalau daftarnya spesifik, sebaiknya diperbarui.
\nBisa. Pembuat wasiat dapat mencabut atau mengganti wasiatnya selama masih cakap hukum. Perubahan sebaiknya dilakukan dengan akta baru supaya tidak menimbulkan perdebatan.
\nUntuk wasiat yang disimpan notaris, salinan resminya masih ada. Untuk wasiat olografis yang hanya disimpan sendiri, pembuktian menjadi jauh lebih sulit, dan itulah alasan penyimpanan di notaris dianjurkan.
\nAhli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar wasiat dilaksanakan. Karena itu, penunjukan pelaksana wasiat dan pencatatan yang rapi menjadi penting.
\n\n\nKonsultasi Hukum Gratis via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm — kantor advokat di Surabaya, melayani konsultasi tanpa biaya di awal.
\nBaca juga: Panduan Membuat Surat Wasiat: Syarat Sah dan Prosedur Lengkap 2026 dan panduan memilih law firm Surabaya.
\n", "3454": "Perceraian jarang hanya soal berhenti berumah tangga. Di dalamnya ada pembagian harta bersama, hak asuh anak,\nnafkah yang harus ditunaikan, dan kadang usaha yang dibangun bersama. Karena itu, siapa yang mendampingi Anda\nmenentukan jalannya perkara, bukan hanya hasil akhirnya.
\nArtikel ini menyusun pilihan pendamping hukum untuk perkara gugat cerai di Surabaya, mulai dari kantor advokat\nsampai jalur bantuan hukum gratis. Urutannya disusun sebagai panduan memilih, bukan penilaian resmi dari lembaga\nmana pun.
\n\nCerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan istri kepada suami melalui Pengadilan Agama. Dasar hukumnya\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan yang sah diatur dalam\nPasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan hanya mengabulkan gugatan bila alasannya memenuhi\nketentuan, misalnya perselisihan yang terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangan dua tahun berturut-turut,\natau kekerasan dalam rumah tangga.
\nKarena itu, pekerjaan pertama seorang pendamping hukum bukan menulis gugatan, melainkan menilai apakah persoalan\nAnda punya dasar yang bisa dibuktikan.
\n\nMembawa berkas yang rapi memangkas waktu konsultasi. Untuk perkara perceraian, siapkan fotokopi KTP dan kartu\nkeluarga, buku nikah atau akta nikah, akta kelahiran anak, bukti penghasilan, dan daftar harta yang diperoleh\nselama perkawinan. Kalau ada kekerasan, simpan bukti medis atau laporan yang pernah dibuat. Kalau ada komunikasi\nyang menunjukkan perselisihan, simpan juga, karena bukti semacam ini sering menentukan di persidangan.
\n\nKantor advokat di Surabaya yang menangani perkara keluarga, termasuk cerai gugat, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan sengketa warisan. Pendampingan dimulai dari konsultasi untuk menilai apakah gugatan punya dasar yang kuat, lalu berlanjut ke penyusunan gugatan, mediasi, dan persidangan di Pengadilan Agama. Tim juga menangani urusan korporasi, sehingga kerap membantu klien yang perceraiannya menyangkut aset usaha. Informasi lengkapnya ada di beranda TS Law.
\nLembaga bantuan hukum yang memberi pendampingan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Cocok kalau biaya advokat menjadi kendala utama. Layanan biasanya mencakup nasihat hukum, pendampingan di luar pengadilan, dan bantuan litigasi untuk perkara tertentu. Siapkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sebelum datang.
\nLayanan bantuan hukum yang disediakan di dalam pengadilan agama. Petugasnya membantu membuat surat gugatan dan menjelaskan alur perkara bagi pencari keadilan yang belum mampu menyewa advokat. Untuk perceraian, Posbakum sering menjadi pintu pertama yang paling mudah dijangkau karena berada di lokasi pendaftaran perkara.
\nBukan tempat mengajukan gugatan, tapi berguna untuk memastikan advokat yang Anda pilih benar-benar berizin dan terdaftar. Berkas advokat yang sah memudahkan Anda menelusuri rekam jejaknya, dan memberi kepastian bahwa pendampingan dilakukan oleh orang yang berwenang beracara.
\nPraktisi yang sehari-hari menangani perkara keluarga biasanya lebih cepat membaca persoalan: kapan mediasi bisa dipakai, kapan perlu mengajukan permohonan sita harta bersama, dan bagaimana menyusun dalil agar gugatan tidak kalah di tahap awal. Tanyakan berapa perkara sejenis yang pernah ia tangani sebelum memutuskan.
\nSejak perceraian beragama Islam diperiksa di Pengadilan Agama, penguasaan hukum acara dan Kompilasi Hukum Islam menjadi penting. Konsultan dengan latar ini membantu menilai alasan gugatan, termasuk soal nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak yang timbul setelah putusan.
\nPerkara perceraian wajib menempuh mediasi lebih dulu. Mediator yang berpengalaman dapat membantu kedua pihak menyepakati hal-hal praktis: pembagian harta, hak asuh, dan nafkah anak. Kesepakatan yang tercapai di mediasi sering menghemat waktu persidangan dan menurunkan ketegangan antara kedua keluarga.
\nDibutuhkan ketika perceraian menyangkut tanah, rumah, atau perjanjian pisah harta. Notaris menyusun akta yang mengikat kedua pihak, sementara PPAT menangani peralihan hak atas tanah. Tanpa akta yang benar, pembagian aset rawan dipersoalkan lagi di kemudian hari.
\nKalau perceraian dilatarbelakangi kekerasan, perkara bisa berjalan di dua jalur sekaligus: perdata di pengadilan agama dan pidana sesuai ketentuan perlindungan korban. Pendamping yang biasa menangani kasus semacam ini tahu urutan langkah agar bukti tetap utuh dan korban tidak terjebak masalah baru.
\nPerceraian hampir selalu menyeret pertanyaan lanjutan: bagaimana harta bersama dibagi, bagaimana warisan dibagi jika salah satu pihak meninggal, dan apa yang terjadi pada harta anak. Konsultan pada bidang ini membantu menyusun rencana jangka panjang, bukan hanya menyelesaikan perkara yang sedang berjalan.
\n\nBantuan hukum gratis bukan hal yang aneh di Indonesia. Ada dua pintu yang paling sering dipakai: lembaga bantuan\nhukum seperti LBH, dan Posbakum yang berada di dalam pengadilan. Keduanya membantu mereka yang tidak mampu, dengan\nsyarat administratif yang perlu disiapkan, umumnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Untuk perkara yang\nmelibatkan kekerasan, pendampingan juga sering tersedia melalui layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
\n\nTidak ada angka tunggal, karena biaya ditentukan ruang lingkup pekerjaan. Perkara yang disepakati kedua pihak\njauh lebih ringan daripada perkara yang harus diperiksa sampai pembuktian. Yang paling memengaruhi: ada tidaknya\nharta yang perlu dibagi, ada tidaknya perebutan hak asuh, jumlah persidangan yang harus dihadiri, dan apakah\nklien berada di luar kota sehingga perlu kuasa penuh. Di awal konsultasi, tanyakan rincian apa saja yang termasuk\ndalam biaya dan apa yang dihitung terpisah.
\n\nMenunda konsultasi sampai persidangan berjalan. Berpindah pendamping di tengah perkara. Tidak menyimpan bukti\npenghasilan sehingga besar nafkah sulit dibuktikan. Menyepakati pembagian harta secara lisan tanpa akta. Menganggap\nmediasi sekadar formalitas, padahal di situ banyak perkara selesai dengan kesepakatan yang jauh lebih murah.
\n\nUntuk memahami prosesnya lebih dulu, baca panduan cerai gugat,\nlalu lihat layanan hukum TS Law. Kalau ingin langsung\nberbicara dengan tim, halaman kontak memuat nomor WhatsApp dan alamat\nkantor.
\nBisa. Seseorang boleh berperkara sendiri, apalagi Posbakum di pengadilan membantu menyusun gugatan. Namun untuk\nperkara yang menyangkut harta bersama atau perebutan hak asuh, pendampingan hukum biasanya membuat posisi Anda\nlebih rapi, terutama saat pembuktian.
\nBergantung pada jenis perkara dan kesediaan para pihak. Perkara yang sepakat berpisah jauh lebih cepat\ndibanding perkara yang pembuktiannya panjang. Setelah kajian awal, pendamping biasanya bisa memberi perkiraan\nuntuk kasus Anda secara spesifik.
\nKetidakhadiran tidak otomatis menghentikan perkara. Pengadilan bisa melanjutkan dengan pemanggilan yang sah\nsesuai hukum acara. Justru di kondisi ini penting memastikan seluruh syarat pemanggilan terpenuhi agar putusan\ntidak dianulir di kemudian hari.
\nHarta bersama pada prinsipnya adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta bawaan dan harta\nwarisan umumnya tidak masuk ke dalamnya, tapi pemisahannya harus bisa dibuktikan. Di sinilah pencatatan dan\nbukti kepemilikan menjadi sangat penting.
\nKalau kedua pihak dan syaratnya memungkinkan, perkara bisa diselesaikan lewat mediasi, termasuk membantu\nkesepakatan soal harta dan anak. Namun perceraian tetap harus dicatat secara hukum supaya statusnya sah dan\nadministrasi kependudukan bisa disesuaikan.
\n\n\nKonsultasi Hukum Gratis via WhatsApp\n
\n\nTito Suprianto Law Firm — kantor advokat di Surabaya, melayani konsultasi tanpa biaya di awal.
\nBACA JUGA : panduan memilih law firm Surabaya, berisi hal-hal yang perlu dicek sebelum menunjuk pendamping hukum.
\n"}