SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR Tl TAHUN 2OI9
TENTANG
PEI!ryELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi
yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas
informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, perlu pengaturan secara menyeluruh
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 20 12
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik;
l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) seb,gaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I I
Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);
SK No011683 A
MFIMUTUSKAN:...
Menetapkan
PRESIDEN
REPUELIK TNDONESTA
2-
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEI{YELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
l. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan
komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
3. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan
terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang,
penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat
yang menyediakan, mengelola, dan/atau
mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem
Elektronik untuk keperluair dirinya dan/ atau keperluan
pihak lain.
5. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah
penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi
Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh
Instansi Penyilenggara.Negara.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah
penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan
Usaha, dan masyarakat.
7. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi
Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan
mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
SK No011684 A
8. Informasi. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3-
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, eledrontc data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill,
telegram, teleks, telecopg atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.
1 1. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang,
penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat
yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau
informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik.
12. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang
terhubung dalam Sistem Elektronik.
13. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program
komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait
dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
14. Uji Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian
proses penilaian secara objektif terhadap setiap
komponen Sistem Elektronik, baik dilakukan secara
mandiri dan/atau dilakukan oleh institusi yang
berwenang dan berkompeten.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan
Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam
jaringan.
SK No 01 1685 A
16. Penyelenggaraan . . .
FRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
16. PenyelenggErraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian
kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh
Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem
Elektronik.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang
dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari
Pengirim.
20. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
21. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan
hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak
dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat
Elektronik.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.
23. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.
24. Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik adalah
Perangkat Lunak atau Perangkat Keras yang
dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat Tanda
Tangan Elektronik.
25. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode
pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/ atau kode
yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual
menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain
yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
SK No011686 A
26.Lembaga...
FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-5-
26. l,embaga Sertifikdsi Keandalan adalah lembaga
independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui,
disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertilikat
Keandalan dalam Transalsi Elektronik.
27. Sertilikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan
Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi
Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari
Lembaga Sertifikasi Keandalan.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
Badan Usaha, baik berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
29. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik
yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.
30. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic dcita interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mait1, telegram, teleks, teleapg atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol,
atau perforasi.
31. Nama Domain adalah alamat internet penyeldnggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat,
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang
bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam
internet.
32. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang
bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan,
pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan
Sistem Elektronik Nama Domain.
33. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha,
atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran
Nama Domain.
SK No011687 A
34. Pengguna. . .
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-6-
34. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi
Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat
yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama
Domain kepada Registrar Nama Domain.
35. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain
yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
36. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
37. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang
ditunjuk oleh Presiden.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
BAB II
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik.
(21 Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan
b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
(3) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
meliputi:
a. Instansi; dan
b. institusi yang ditunjuk oleh Instansi.
SK No 011688 A
(4) Penyelenggara . . .
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-7
(4) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak
termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas
sektor keuangan.
(5) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau
diawasi oleh Kementerian atau kmbaga berdasarkan
ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan
b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal,
situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet
yang dipergunakan untuk:
1. menyediakan, mengelola, dan/atau
mengoperasikan penawaran dan/atau
perdagangan barang dan/ atau jasa;
2. menyediakan, mengelola, dan/atau
mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar
melalui jaringan data baik dengan cara unduh
melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat
elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat
pengguna;
4. menyediakan, mengelola, dan/atau
mengoperasikan layanan komunikasi meliputi
namun tidak terbatas pada pesan singkat,
panggilan suara, panggilan video, surat
elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam
bentuk platform digital, layanan jejaring dan
media sosial;
5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan
Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan,
suara, gambar, animasi, musik, video, frlm, dan
permainan atau kombinasi dari sebagian
dan/ atau seluruhnya; dan/ atau
6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
operasional melayani masyarakat yang terkait
dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
SK No011689 A
Pasal 3...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 3
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya
Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak
Pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 4
Sepanjang tidak ditentukan lain undang-undang
tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi
persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai
dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,
kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik
dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk
dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang
diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang
dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan
penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga
kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungiawaban
prosedur atau petunjuk.
Pasal 5
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan
Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
SK No011690 A
(2) Penyelenggara . . .
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
(2) Penyelenggara Sistem Elekronik wajib memastikan
Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi
penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pendaftaran Sistem Elektronik
Pasal 6
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan
pendaftaran.
(21 Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara
Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik
mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
(3) Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran
Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Perangkat Keras
Pasal 7
(1) Perangkat Keras yang digunakan oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik harus:
a. memenuhi aspek keamanan, interkonektivitas dan
kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
b. mempunyai layanan dukungan teknis,
pemeliharaan, dan/ atau purnajual dari penjual atau
penyedia; dan
c. memiliki jaminan keberlanjutan layanan.
SK No011691 A
(2) Pemenuhan . . .
FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-10-
(2) Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui
sertifikasi atau bukti-bukti sejenis lainnya.
Bagian Keempat
Perangkat Lunak
Pasal 8
Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik harus:
a. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana
mestinya; dan
b. memastikan keberlanjutan layanan.
Pasal 9
(1) Pengembang yang menyediakan Perangkat Lunak yang
khusus dikembangkan untuk Penyelenggara Sistem
Elektronik Lingkup Publik wajib menyerahkan kode
sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada
Instansi atau institusi yang bersangkutan.
(2) Instansi atau institusi yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyimpan kode sumber
dan dokumentasi atas Perangkat Lunak dimaksud pada
sarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Dalam hal sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum tersedia, Instansi atau institusi dapat menyimpan
kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak
kepada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode
sumber.
(4) Pengembang wajib menjamin perolehan dan/ atau Akses
terhadap kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat
Lunak kepada pihak ketiga terpercaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) Penyelenggara Sist6m Elektronik Lingkup Publik wajib
menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak
yang digunakan dan hanya digunakan untuk
kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Publik.
SK No 011692 A
(6) Ketentuan. . .
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
- 11-
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyerahan
kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak
kepada Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan penyimpanan kode sumber dan
dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada pihak ketiga
terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Tenaga Ahli
Pasal 10
(1) Tenaga ahli yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem
Elektronik atau Teknologi Informasi.
(21 Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Tata Kelola Sistem Elektronik
Pasal 11
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin:
a. tersedianya perjanjian tingkat layahan;
b. tersedianya perjanjian keamanan informasi
terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang
digunakan; dan
c. keamanan informasi dan sarana komunikasi
internal yang diselenggarakan.
(21 Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menjamin setiap
komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik
beroperasi sebagaimana mestinya.
Pasal 12
Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan
manajemen risiko terhadap kemsakan atau kerugian yang
ditimbulkan.
SK No 011693 A
Pasal 13. . .
PRESIDEN
BLIK TNDONESIA
-t2-
Pasal 13
Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kebijakan
tata kelola, prosedur ker.ya pengoperasian, dan mekanisme
audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.
Pasal 14
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan
prinsip pelindungan Data Pribadi dalam melakukan
pemrosesan Data Pribadi meliputi:
a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil,
dengan sepengetahuan dan persetqluan dari pemilik
Data Pribadi;
b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tqiuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak pemilik Data Pribadi;
d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara alurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat
dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan
tu-iuan pemrosesan Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan,
penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang
tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data
Pribadi;
f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
memberitahukan tqiuan pengumpulan, aktivitas
pemrosesan, dan kegagalan pelindungan Data
Pribadi; dan
g. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau
dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai
dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
l2l Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. perolehan dan pengumpulan;
b. pengolahan dan penganalisisan;
c. penyimpanan;
d. perbaikan dan pembaruan;
SK No011694 A
e. penampilan . . .
FRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
e. penampilan, pengumuman, transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f. penghapusan atau pemusnahan.
(3) Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan
adanya persetujuan yang sah dari pemilik Data Pribadi
untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah
disampaikan kepada pemilik Data Pribadi.
(4) Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi
ketentuan yang diperlukan untuk:
a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik
Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau
untuk memenuhi permintaan pemilik Data Pribadi
pada saat akan melakukan perjanjian;
b. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali Data
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. pemenuhan pelindungan kepentingan yang sah (uital
interest) pemilik Data Pribadi;
d. pelaksanaan kewenangan pengendali Data Pribadi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. pemenuhan kewajiban pengendali Data Pribadi
dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum;
dan/atau
f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari
pengendali Data Pribadi dan/atau pemilik Data
Pribadi.
(5) Jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap Data
Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
(6) Ketentuan mengenai teknis pemrosesan Data Pribadi
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah
kendalinya atas permintaan orang yang bersanglmtan.
SK No011695 A
(2) Kewajiban . . .
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-14-
(21 Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. penghapu san (right to erasurel; dan
b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to
deli.stingl.
(3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menghapus
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh
dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya.
Pasal 16
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
tidak relevan yang dilakukan penghapusan lright to
erasurel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf a terdiri atas Data Pribadi yang:
a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik
Data Pribadi;
b. telah ditarik persetqjuannya oleh pemilik Data
Pribadi;
c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan
hukum;
d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan
berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai
dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan / at au
f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data
Pribadi.
(21 Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku dalam hal Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut wajib disimpan
atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No011696 A
Pasal 17. . .
FRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 17
(U Penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan
pengeluaran dari daftar mesin pencari (rigru to delistingl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b
dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
(21 Permohonan penetapan penghapusan Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada
pengadilan negeri setempat dilakukan oleh orang yang
bersangkutan sebagai pemilik Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.
(3) Permohonan penetapan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
a. identitas pemohon;
b. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik dan/ atau
alamat Sistem Elektronik;
c. Data Pribadi yang tidak relevan di bawah kendali
. Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
d. alasan permintaan penghapusan.
(4) Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan
penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l., Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
melakukan penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau
Dokumen Elektronik yang tidak relevan.
(5) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) menjadi dasar permintaan penghapusan Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak
relevan oleh orang yang bersangkutan kepada
Penyelenggara Sistem Elektronik.
Pasal 18
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
menyediakan mekanisme penghapusan Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah
tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
SK No011697 A
a. penyediaan
FRESIDEN
FEPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara
Sistem Elektronik dengan pemilik Data Pribadi;
b. fitur penghapusan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang
memungkinkan pemilik Data Pribadi melakukan
penghapusan Data Pribadinya; dan
c. pendataan atas permintaan penghapusan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
relevan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.
(4) Ketentuan mengenai mekanisme penghapusan dalam
sektor tertentu dapat dibuat oleh Kementerian atau
Iembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 19
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan tata
kelota Sistem Elektronik yang baik dan akuntabel.
(21 Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memenuhi persyaratan:
a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam
penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
' didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan
bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut;
b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk
menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman
pelaksanaan;
c. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel
pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik
sebagaimana mestinya;
d. adanya penerapan manajemen kinerja pada Sistem
Elektronik yang. diselenggarakannya untuk
memastikan Srstem Elektronik beroperasi
sebagaimana mestinya; dan
SK No 011698 A
e. adanya . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
e. adanya rencana menjaga keberlangsungan
penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kementerian atau Lembaga terkait dapat menentukan
persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib
memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk
menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan
risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
(21 Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib
melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau
penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di
wilayah Indonesia.
(3) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dapat
melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau
penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di
luar wilayah Indonesia dalam hal teknologi penyimpanan
tidak tersedia di dalam negeri.
(4) Kriteria teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
oleh komite yang terdiri atas kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika, lembaga yang membidangi
urusan pengkajian dan penerapan teknologi, lembaga
yang membidangi urusan keamanan siber, dan
Kementerian atau Lembaga terkait.
(5) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Pubtik menggunakan layanan pihak ketiga,
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib
melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang
ditimbulkan.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data sesuai
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 21 ...
SK No011699 A
FRESIDEN
REFUBLIK TNDONESIA
-18-
Pasal 21
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat
melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau
penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di
wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia.
(21 Dalam hal Sistem Elektronik dan Data Elektronik
dilakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau
penyimpanan di luar wilayah Indonesia, Penyelenggara
Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memastikan
efektivitas pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga
dan penegakan hukum.
(3) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib
memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan Data
Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Ketentuan mengenai pengelolaan, pemrosesan, dan
penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik bagi
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di sektor
keuangan diatur lebih lanjut oleh otoritas pengatur dan
pengawas spktor keuangan.
Bagian Ketqiuh
Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal22
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan
rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan
penyelenggaraan Sistem Elektronik.
(21 Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan
hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan
pemeriksaan lainnya.
Pasal 23
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan
pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik.
SK No 01 1700 A
Pasal24 . . .
FRESIDEN
REPUBL]K INDONESIA
-19-
Pasal 24
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan
menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan
Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan,
kegagalan, dan kerugian.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan
sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem
pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan
serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan
kerugian.
(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang
berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak
lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan
dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak
hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
peraturan kepala lembaga yang melaksanakan urLlsan
pemerintahan di bidang keamanan siber.
Pasal 25
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menampilkan kembali
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara
utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan
berdasarkan kdtentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga
kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan,
ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan,
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik
harus unik serta menjelaskan penguasaan dan
kepemilikannya.
Pasal 27 ...
SK No 0117O'l A
FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-20-
Pasal2T
Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin
berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan
peruntukannya, dengan tetap memperhatikan
interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik
sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.
Pasal 28
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan
edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik.
(21 Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab
seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan
komplain.
Pasal 29
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan
informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit
mengenai:
a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
b. objek yang ditransaksikan;
c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
d. tata cara penggunaan perangkat;
e. syarat kontrak;
f. prosedur mencapai kesepakatan;
g. jaminan privasi dan/atau pelindungan Data Pribadi; dan
h. nomor telepon pusat pengaduan.
Pasal 30
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan litur
sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik yang
digunakannya.
(21 Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa fasilitas untuk:
SK No0117OZ A
a. melakukan . . .
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-2t-
a. melakukan koreksi;
b. me nperintah;
c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
d. memilih meneruskan atau berhenti melal<sanakan
aktivitas berikutnya;
e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran
Kontrak Elektronik atau iklan;
f. mengecek status berhasil atau gagalnya Transaksi
Elektronik; dan
C. membaca perjanjian sebelum melakukan Transaksi
Elektronik.
Pasal 31
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi
penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang
ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.
Pasal 32
(1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan
penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib mengamankan
dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik
atau informasi yang disalurkan melalui Sistem
Elektronik.
(21 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan,
mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan
bertanggung jawab terhadap pengamanan dan
pelindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik.
Pasal 33
Untuk keperluan proses peradilan pidana, Penyelenggara
Sistem Elektronik wajib memberikan Informasi Elektronik
dan/atau Data Elektronik yang terdapat di dalam Sistem
Elektronik atau Informasi Elektronik dan/ atau Data
Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas
permintaan yang sah dari penyrdik untuk tindak pidana
tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam
undang-undang.
SK No011703 A
Bagian . . .
FRESTDEN
REPUELIK TNDONESIA
-22-
Bagian Kedelapan
Uji Kelaikan Sistem Elektronik
Pasal 34
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan Uji
Kelaikan Sistem Elektronik.
(21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan terhadap seluruh komponen atau sebagian
komponen dalam Sistem Elektronik sesuai dengan
karakteristik kebutuhan pelindungan dan sifat strategis
penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Bagian Kesembilan
Pengawasan
Pasal 35
(1) Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Sistem Elektronik.
(2\ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan,
penelusuran, dan pengamanan.
(3) Ketentuan mengenai pengawasan atas
Sistem Elektronik dalam sektor tertentu waJl dibuat
setelaholeh Kementerian atau Lembaga terkait
berkoordinasi dengan Menteri.
BAB III
PEI{YELENGGARA AGEN ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Agen Elektronik
Pasal 36
(1) Penyelenggara Siste dapat
menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau
melalui Agen Elektronik.
SK No 011704 A
(2) Agen...
FRESIDEN '
REPUBLIK INDONESIA
-23-
(2\ Agen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari Sistem Elektronik.
(3) Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik berlaku
mutatis mutandis terhadap penyelenggara Agen
Elektronik.
l4l Agen Elektronik dapat berbentuk:
a. visual;
b. audio;
c. Data Elektronik; dan
d. bentuk lainnya.
Pasal 37
(1) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memuat atau
menyampaikan informasi untuk melindungi hak
pengguna pada Agen Elektronik yang
diselenggarakannya, meliputi paling sedikit informasi
mengenai:
a. identitas penyelenggara Agen Elektronik;
b. objek yang ditransaksikan;
c. kelayakan atau keamanan Agen Elektronik;
d. tata cara penggunaan perangkat;
e. syarat kontrak;
f. prosedur mencapai kesepakatan;
g. jaminan privasi dan/atau pelindungan Data Pribadi;
dan
h. nomor telepon pusat pengaduan.
(21 Penyelenggara Agen Elektronik wajib memuat atau
menyediakan fitur dalam rangka melindungi hak
pengguna pada Agen Elektronik yang
sesuai dengan karakteristik Agen
Elektronik yang digu.nakannya.
(3) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa
fasilitas untuk:
a. melakukan koreksi;
b. membatalkanperintah;
c. memberikan konfirmasi.atau rekonfirmasi;
d. . memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan' aktivitas berikutnya;
SK No 01'1705 A
e. melihat . . .
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-24-
e. melihat informasi yang disampaikan berupa
tawaran Kontrak Elektronik atau iklan;
f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi;
dan/ atau
g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.
(41 Penyelenggara Agen Elektronik harus menyediakan fitur
pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang
memungkinkan penggunanya melakukan perubahan
informasi yang masih dalam proses transaksi.
Pasal 38
(1) Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari
1 (satu) kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik
yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak.
(21 Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat paling sedikit:
a. hak dan kewajiban;
b. tanggung;iawab;
c. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
d. jangka waktu;
e. biaya;
f. cakupan layanan; dan
g. pilihan hukum.
(3) Dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan untuk lebih
dari 1 (satu) kepentingan Penyelenggara Sistem
Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik wajib
memberikan perlakuan yang sama terhadap
Penyelenggara Sistem Elektronik yang menggunakan
Agen Elektronik tersebut.
(4) Dalarn hal Agen Elektronik diselenggarakan untuk
kepentingan lebih dari I (satu) Penyelenggara Sistem
Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik tersebut
dianggap sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
tersendiri.
SK No 011706 A
Bagian . . .
FRESTDEN
REFUBLIK INDONESIA
-25-
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 39
(1) Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik, penyelenggara
Agen Elektronik harus memperhatikan prinsip:
a. kehati-hatian;
b. pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi
Informasi;
c. pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi
Elektronik;
d. efektivitas dan efisiensi biaya; dan
e. pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Penyelenggara Agen Elektronik wajib memiliki dan
menjalankan prosedur standar pengoperasian yang
memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data
pengguna dan Transaksi Elektronik.
(3) Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (21melipufi:
a. kerahasiaan;
b. integritas;
c. ketersediaan;
d. keautentikan;
e. otorisasi; dan
f. kenirsangkalan.
Pasal 40
(1) Penyelenggara Agen Elektronik wajib:
a. melakukan pengujian keautentikan identitas dan
memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik
yang melakukan Transaksi Elektronik;
SK No 011707 A
b. memiliki . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26-
b. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur
untuk mengambil tindakan jika terdapat indikasi
teq'adi pencurian data;
c. memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan
hak Akses terhadap sistem, database, dan aplikasi
Transaksi Elektronik;
d. men5rusun dan melaksanakan metode dan prosedur
untuk melindungi dan/atau merahasiakan
integritas data, catatan, dan informasi terkait
Transaksi Elektronik;
e. memiliki dan melaksanakan standar dan
pengendalian atas penggunaan dan pelindungan
data jika pihak penyedia jasa memiliki Akses
terhadap data tersebut;
f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis termasuk
rencana kontingensi yang efektif untuk memastikan
tersedianya sistem dan jasa Transaksi Elektronik
secara berkesinambungan; dan
g. memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga
yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak
suatu insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem
Elektronik.
(21 Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyusun dan
menetapkan prosedur untuk menjamin Transaksi
Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh
konsumen-
BAB IV
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Bagran Kesatu
Lingkup Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Pasal 4 1
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan
dalam lingkup publik ataupun privat.
SK No 01'1708 A
(2) Penyelenggaraan . . .
PRESTDEN
REPUBLTK INDONESIA
-27 -
(21 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup
publik meliputi Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
oleh:
a. Instansi;
b. institusi yang ditunjuk oleh Instansi;
c. antar-Instansi;
d. antar-institusi yang ditunjuk;
e. antara Instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
f. antara Instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalhm lingkup
privat meliputi Transaksi Elektronik:
a. antar-Pelaku Usaha;
b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen; dan
c. antarpribadi.
Bagian Kedua
Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Pasal 42
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib
menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
(2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat
menggunakan Sertifikat Keandalan.
(3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggaraan
Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat
Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan yang terdaftar.
Pasal 43
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan
oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik harus
memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi.
SK No011709 A
Pasal 44...
FRESTDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-28-
Pasal 44
(1) Pengirim wajib memastikan Informasi Elektronik yang
dikirim benar dan tidak bersifat mengganggu.
l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman Informasi
Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Persyaratan Transaksi Elektronik
Pasal 45
(l) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak
memberikan akibat hukum kepada para pihak.
(21 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan
para pihak harus memperhatikan:
a. iktikad baik;
b. prinsipkehati-hatian;
c. transparansi; 
'
d. akuntabilitas; dan
e. kewajaran.
Pasal 46
(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan
Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya
sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para
pihak.
(21 Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang
berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan,. kesusilaan, dan
ketertiban umum.
Pasal 47...
SK No011710 A
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-29-
Pasal 47
(1) Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang
ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat
dalam Bahasa Indonesia.
(21 Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku
harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(3) Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
a. data identitas para pihak;
b. objek dan spesifikasi;
c. persyaratanTransaksiElektronik;
d. harga danbiaya;
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para
pihak;
f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang
dirugikan untuk dapat mengembalikan barang
dan/ atau meminta penggantian produk jika
terdapat cacat tersembunyi; dan
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Pasal 48
(1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap
dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen,
dan produk yang ditawarkan.
(21 Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi
tentang penawaran kontrak atau iklan.
(3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada
konsumen dan/atau penerima kontrak 'untuk
mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang
disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau
terdapat cacat tersembunyi.
(4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai
barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang
disedidkan.
SK No 011711 A
(5) Pelaku . . .
PRESIDEN
REPUELIK TNDONESlA
-30-
(5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen
mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim
dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.
Pasal 49
(1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya
kesepakatan para pihak.
(21 Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat
penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah
diterima dan disetujui oleh Penerima.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dengan cara:
a. tindakan penerimaan yang menyatakan
persetujuan; atau
b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek
oleh Pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 50
(1) Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak
harus menjamin:
a. pemberian data dan informasi yang benar; dan
b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian
pengaduan.
(21 Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak
harus menentukan pilihan hukum secara setimbang
terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.
BAB V
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK
Bagran Kesatu
Sertifikat Elektronik
Pasal 51
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (21 wajib memiliki Sertifikat
Elektronik.
SK No 0117'12 A
(2) Pengguna .
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
SK No011713 A
(21 Pengguna Sistem Elektronik dapat
Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik.
(3) Untuk memiliki Sertilikat Elektronik, Penyelenggara
Sistem Elektronik dan Pengguna Sistem Elektronik harus
mengajukan permohonan kepada Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik Indonesia.
l4l Dalam hal diperlukan, Kementerian atau t embaga dapat
mewajibkan Pengguna Sistem Elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
oleh Kementerian atau Lembaga.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memiliki
Sertifikat Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Pasal 52
Penyelenggara Sirtifikasi Elektronik berwenang melakukan:
a. pemeriksaan calon pemilik dan/ atau pemegang Sertifikat
Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik,
perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik,
pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik,
validasi Sertilikat Elektronik; dan pembuatan daftar
Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut; dan
b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda
Tangan Elektronik dan/ atau layanan lain yang
menggunakan Sertifikat Elektronik.
Pasal 53
(1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronikasing.
(21 Penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia
menganut prinsip satu induk.
(3) Penyelenggara . . .
FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-32-
(3) Penyelenggara Sertihkasi Elektronik Indonesia wajib
mendapatkan pengakuan dari Menteri dengan berinduk
kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik induk yang
diselenggarakan oleh Menteri.
(41 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia harus
mendapatkan penilaian dari lembaga sertifikasi
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terakreditasi.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang
beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 54
(1) Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
diberikan oleh Menteri setelah Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik Indonesia memenuhi persyaratan proses
pengakuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
(21 Daftar pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Indonesia termasuk layanan yang diselenggarakannya
dibuat, dipelihara, dan dipublikasikan oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengakuan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 55
(1) Penyelenggara Sertilikasi Elektronik Indonesia berhak
memperoleh biaya pendapatan dengan memungut biaya
layanan dari pengguna Sertifikat Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia wajib
menyetorkan setiap pendapatan dari biaya layanan
penggunaan Sertifikat Elektronik yang dihitung dari
persentase pendapatan kepada negara.
(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 merupakan penerimaan negara bukan pajak.
Bagran . .
SK No 011,714 A
PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 56
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
a. penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia;
dan
b. PenyelenggaraSertifikasiElektronikasing.
(21 Pengawasan untuk penyelenggaraan sertifikasi
elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf a meliputi:
a. pengakuan; dan
b. pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertilikasi
Elektronik induk bagi Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia dan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing diatur dalam
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Paragraf I
Umum
Pasal 57
(1) Penyelenggara Sertilikasi Elektronik Indonesia
menyediakan layanan yang tersertifikasi.
(21 Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tanda Tangan Elektronik; dan/ atau
b. layanan lain yang menggunakan Sertilikat
Elektronik.
(3) Layanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi:
a. segel elektronik;
b. penanda waktu elektronik;
c. layanan pengiriman elektronik tercatat;
SK No 011715 A
d. autentikasi .
PRESTDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-34-
d. autentikasi situs web; dan/atau
e. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel
elektronik.
Pasal 58
(1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia
menanggung kerugian yang diakibatkan oleh
keseng4iaan atau kelalaian kepada Orang, Badan Usaha
atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.
(21 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia dianggap
sengaja atau lalai kecuali Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik Indonesia tersebut dapat membuktikan
bahwa kerugian terjadi bukan karena kesengajaan atau
kelalaiannya.
(3) Tanggung jawab pembuktian terhadap kesengajaan atau
kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bukan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia menjadi
tanggung jawab dari Orang, Badan Usaha atau Instansi
yang mengalami kerugian.
Paragraf 2
Tanda Tangan Elektronik
Pasal 59
(1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam
Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai
prosedur penandatangalan.
l2l Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik
mewakili Badan Usaha, Tanda Tangan Elektroniknya
disebut dengan segel elektronik.
(3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
hanya kepada Penanda Tangan;
SK No 011716 A
b.Data...
FRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-35-
b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada
dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan
Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik
yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda Tangan telah memberikan persetujuan
terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Pasal 6O
(1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat
autentikasi dan verifikasi atas:
a. identitas Penanda Tangan; dan
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
(21 Tanda Tangan Elektronik meliputi:
a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
(3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat
hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
b. menggunakan Sertifrkat Elektronik yang dibuat oleh
jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
dan
c. dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat
Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
SK No 011717 A
(4) Tanda. . .
FRESIDEN
REPUELTK TNDONESIA
-36-
(41 Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat
tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik Indonesia.
Paragraf 3
Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
Pasal 6l
(1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus secara
unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat
digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
(2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh Penyelenggara
Sertifi kasi Elektronik.
(3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 harus memenuhi
ketentuan:
a. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan
mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan
Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam
kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
tersimpan dalam suatu media elektronik yang
berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib
tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data,
yang menggunakan sistem terpercaya milik
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat
mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi
persyaratan:
1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat
memasukkan data baru, mengubah, menukar,
atau mengganti data;
2. informasi identitas Penanda Tangan dapat
diperiksa keautentikannya; dan
SK No011718 A
3.. perubahan . . .
FRESIDEN
PUELIK INDONESIA
-37-
3. perubahan teknis lainnya yang melanggar
persyaratan keamanan dapat dideteksi atau
diketahui oleh penyelenggara.
d. jika Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
maka seluruh proses pembuatan Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan
kerahasiaannya oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik.
(4) Penanda Tangan harus menjaga kerahasiaan dan
bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.
Pasal 62
(1) Pada proses penandatanganan harus dilakukan
mekanisme untuk memastikan data verifikasi Tanda
Tangan Elektronik terkait dengan Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik masih berlaku atau tidak
dicabut.
(21 Pada proses penandatanganan harus dilakukan
mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda
Tangan Elektronik:
a. tidak dilaporkan hilang;
b. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang
yang tidak berhak; dan
c. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
(3) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi
Elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui
dan dipahami oleh Penanda Tangan.
(4) Persetqjuan Penanda Tangan terhadap Informasi
Elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda
Tangan Elektronik harus menggunakan mekanisme
afirmasi dan/ atau mekanisme lain yang memperlihatkan
maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat
dalam suatu Transaksi Elektronik.
(5) Tanda Tangan Elektronik pada Informasi Elektronik
paling sedikit:
a. dibuat...
SK No011719 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-38-
a. dibuat menggunakan Data Pembuatan Tanda
Tangan Elektronik; dan
b. mencantumkanwaktupenandatanganan.
(6) Perubahan Tanda Tangan Elektronik dan/atau Informasi
Elektronik yang ditandatangani setelah waktu
penandatanganan harus diketahui, dideteksi, atau
ditemukenali dengan metode tertentu atau dengan cara
tertentu.
Pasal 63
(1) Penanda Tangan dapat menitipkan Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektroniknya kepada Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik.
l2l Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dititipkan hanya kepada
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
(3) Dalam hal Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
menyimpan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik,
Penyelenggara Sertilikasi Elektronik wajib:
a. memastikan penggunaan Data Pembuatan Tanda
Tangan Elektronik hanya berada dalam kuasa
Penanda Tangan;
b. menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan
Elektronik tersertifikasi dalam proses penyimpanan
Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
c. memastikan mekanisme yang digunakan untuk
penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik
menerapkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor
autentikasi.
(4) Ketentuan mengenai Perangkat Pembuat Tanda Tangan
Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
Pasal 64
(1) Sebelum nda Tangan Elektronik digunakan,
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib memastikan
identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:
SK No 011720 A
a. Penanda . . .
FRESIDEN
REFUBLIK TNDONESIA
-39-
a. Penanda Tangan menyampaikan identitas kepada
Penyelenggara Sertifi kasi Elektronik;
b. Penanda Tangan melakukan registrasi kepada
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
c. dalam hal diperlukan, Penyelenggara Sertilikasi
Elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data
identitas Penanda Tangan kepada Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik lainnya dengan persetujuan
Penanda Tangan.
(2) Mekanisme yang digunakan untuk penggunaan Data
Pembuatan Tanda Tangan Elektronik untuk Tanda
Tangan Elektronik menerapkan kombinasi paling sedikit
2 (dua) faktor autentikasi.
(3) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang
ditandatangani dapat dilakukan dengan memeriksa data
verifikasi Tanda Tangan Elektr6nik untuk menelusuri
setiap perubahan data yang ditandatangaqi.
Paragraf 4
Segel Elektronik
Pasal 65
Pengaturan mengenai Tanda Tangan Elektronik berlaku
mutatis mutandis terhadap pengaturan segel elektronik.
Paragraf 5
Penanda Waktu Elektronik
Pasal 66
Layanan penanda waktu elektronik terdiri dari:
a. layanan penanda waktu elektronik tersertifikasi; dan
b. layanan penanda waktu elektronik tidak tersertifikasi.
Pasal 67
(1) Persyaratan penanda waktu elektronik tersertifikasi
harus memenuhi persyaratan :
SK No 011721 A
a mengikat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-40-
a. mengikat tanggal dan waktu pada Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk
mencegah kemungkinan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik diubah tanpa
terdeteksi;
b. mengacu pada sumber waktu akurat yang berkaitan
dengan waltu universal yang terkoordinasi;
c. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh
jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
dan
d. ditandatangani menggunakan Tanda Tangan
Elektrcjnik atau segel elektronik yang
diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik Indonesia atau menggunakan metode
yang setara.
(21 Penanda waktu elektronik tersertifikasi harus
memberikan:
a. tanggal dan waktu secara akurat; dan
b. integritas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik yang berkaitan dengan tanggal dan waktu
tersebut.
(3) Layanan penanda waktu elektronik tidak tersertifikasi
dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik Indonesia.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penanda waktu
elektronik tersertifikasi diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 6
Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat
Pasal 68
Layanan pengiriman elektronik tercatat terdiri dari:
a layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi;
dan
b layanan pengiriman
tersertifikasi .
elektronik tercatat tidak
Pasal 69...
SK No011722 A
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESTA
-41 -
Pasal 69
(1) Penyelenggara Sertilikasi Elektronik tersertifikasi yang
menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik
tercatat tersertilikasi wajib menjamin:
integritas data yang di
Pengirim data dapat diidentifikasi;
Penerima data dapat diidentifikasi; dan
akurasi tanggal dan waktu pengiriman dan
penerimaan data.
(21 Layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan paling sedikit:
a. diselenggarakan oleh I (satu) atau lebih
^ Penyelenggara Sertilikasi Elektronik Indonesia;
b. dapat mengidentifikasi Pengirim dengan akurat;
c. dapat mengidentifikasi alamat Penerima sebelum
pengiriman data;
d. pengiriman dan penerimaan data diamankan oleh
Tanda Tangan Elektronik dan segel elektronik dari
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
e, perubahan data dalam proses pengiriman atau
penerimaan data bisa diketahui oleh Pengirim dan
Penerima; dan
f. waktu dan tanggal pengiriman, penerimaan, dan
perubahan data dapat ditampilkan dengan penanda
waktu elektronik tersertilikasi.
(3) Jika pengiriman data melibatkan 2 (dua) atau lebih
Penyelenggara Sertilikasi Elektronik Indonesia, semua
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku untuk semua Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik Indonesia yang terlibat.
(4) Layanan pengiriman elektronik tercatat tidak
tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengiriman
elektronik tercatat diatur dengan Peraturan Menteri.
a,
b.
c.
d.
SK No 011723 A
' Paragraf 7 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-42-
Paragraf 7
Autentikasi Situs Web
Pasal 7O
Autentikasi situs web terdiri dari:
a. autentikasi situs web tersertifikasi; dan
b. autentikasi situs web tidak tersertifikasi.
Pasal 71
(l) Penyelenggara Sertilikasi Elektronik yang
layanan autentikasi situs web harus memiliki metode
yang andal yang mampu mengidentilikasi Orang atau
Badan Usaha yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan situs web yang menggunakan layanan
autentikasi situs web.
(21 Autentikasi situs web bertujuan
kepercayaan dalam bertransaksi
melalui situs web.
untuk
secara
menJamm
elektronik
(3) Autentikasi situs web tersertifikasi harus menggunakan
Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara
Sertifi kasi Elektronik Indonesia.
(4) Informasi yang harus dimuat pada Sertifikat Elektronik
yang digunakan untuk autentikasi situs web meliputi
namun tidak terbatas pada:
a. nama Orang, Badan Usaha, atau Instansi
penyelenggara situs web;
b. alamat Orang, Badan Usaha, atau Instansi paling
sedikit menjelaskan kota domisili Orang, Badan
' Usaha, atau Instansi beroperasi;
c. Nama Domain yang dioperasikan oleh penyelenggara
situs web;
d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e. identitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang
menerbitkan Sertifikat Elektronik; dan
f. nomor Sertifikat Elektronik.
(5) Autentikasi...
SK No011724 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-43-
Paragraf 8
Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel Elektronik
PasalT2
(5) Autentikasi situs web tidak tersertifikasi dibuat tanpa
menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai autentikasi situs web
tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.
(1) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel
elektronik terdiri atas:
a. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/ atau segel
elektronik tersertifikasi; dan
b. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel
elektronik tidak tersertifikasi.
(21 Preservasi Tanda Tangalr Elektronik dan/ atau segel
elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan:
a. menggunakaa Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh
jasa Penyelenggara Sertilikasi Elektronik Indonesia;
dan
b. Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik
tersertilikasi yang terkandung dalam Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih
dapat divalidasi meskipun masa berlaku Sertifikat
Elektroniknya habis.
(3) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/ atau segel
elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan
jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai preservasi Tanda
Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik
tersertifikasi diatur dengan Peraturan Menteri.
SK No 011725 A
BABVI ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES
-44-
BAB VI
LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN
Pasal 73
(1) Pelaku Usaha yang Transaksi
Elektronik dapat disertifikasi oleh kmbaga Sertifikasi
Keandalan.
(21 Lembaga Sertifikasi Keandalan harus berdomisili di
Indonesia.
(3) Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional.
l4l Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi
Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit meliputi profesi:
a. konsultan Teknologi Informasi;
b. auditor Teknologi Informasi; dan
c. konsultan hukum bidang Teknologi Informasi.
(5) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus terdaftar dalam
daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan
oleh Menteri.
(6) Ketentuan, lebih lanjut mengenai persyaratan
pembentukan lrmbaga Sertifikasi Keandalan diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal T4
(1) Sertifikat Keandalan bertujuan melindungi konsumen
dalam Transaksi Elektronik.
(21 Sertifrkat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan jaminan bahwa Pelaku Usaha telah
memenuhi kriteria yang ditentukan oleh lembaga
Sertifikasi Keandalan.
(3) Pelaku Usaha yang telah memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berhak menggunakan Sertifrkat
Keandalan pada laman dan/ atau Sistem Elektronik
lainnya.
Pasal 75. . .
SK No 011726 A
FRESIIIEN
REPUBLIK INDONESIA
-45-
Pasal 75
(1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat menerbitkan
Sertilikat Keandalan melalui proses Sertifikasi
Keandalan.
(21 Proses Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) mencakup pemeriksaan terhadap informasi
yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta
Sistem Elektroniknya.
(3) Informasi yang lengkap dAn benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas
pada informasi yang:
a. memuat identitas Pelaku Usaha;
b. memuat kebijakan dan prosedur pelindungan
privasi;
c. memuat kebijakan dan prosedur pengamanan
sistem; dan
d. memuat pernyataan jaminan atas barang dan/atau
jasa yang ditawarkan.
Pasal 76
(1) Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi Keandalan meliputi kategori:
a. registrasiidentitas;
b. keamanan Sistem Elektronik; dan
c. kebijakan privasi.
(2) Pemenuhan terhadap kategorisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menentukan level Sertifikat
Keandalan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan level
Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 77
Pengawasan terhadap Lembaga Sertifrkasi Keandalan
dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 78...
SK No 011727 A
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-46-
Pasal 78
(U Untuk memperoleh pengakuan atas Lembaga Sertifikasi
Keandalan dikenakan biaya administrasi.
(21 Setiap pendapatan atas biaya administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
bukan pqiak.
BAB VII
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
Pasal 79
(1) Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh
pengelola Nama Domain.
(21 Nama Domain terdiri atas:
a.. Nama Domain tingkat tinggi generik;
b. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia;
c. Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan
d. Nama Domain Indonesia tingkat turunan.
(3) Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Registri Nama Domain; dan
b. Registrar Nama Domain
Pasal 8O
(1) Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau masyarakat.
(21 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berbadan hukum Indonesia.
(3) Pengelola Nama Domain ditetapkan oleh Menteri.
.Pasal 81
(1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan
Nama Domain tingkat tinggi generik dan Nama Domain
tingkat tinggi Indonesia.
SK No 0117?8 A
(2) Registri. . .
FRESIDEN
REFUELIK INDONESlA
-47 -
l2l Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan
pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan
Nama Domain tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar
Nama Domain.
(3) Registri Nama Domain berfungsi:
a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan
Nama Domain kepada Menteri;
b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama
Domain; dan
c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian
perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 82
(1) Registrar Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (3) huruf b melaksanakan pengelolaan
Nama Domain Indonesia tingkat kedua dan Nama
Domain Indonesia tingkat turunan.
(2\ Registrar Nama Domain terdiri atas:
a. Registrar Nama Domain Instansi; dan
b. Registrar Nama Domain selain Instansi.
(3) Registrar Nama Domain Instansi melaksanakan
pendaftaran Nama Domain Indonesia tingkat kedua dan
Nama Domain Indonesia tingkat turunan untuk
kebutuhan Instansi.
(4) Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
(5) Untuk kepentingan militer, Registrar Nama Domain
Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan
keamanan.
(6) Registrar Nama Domain selain Instansi melakukan
pendaftaran Nama Domain Indonesia tingkat kedua
untuk pengguna komersial dan nonkomersial.
l7l Registrar Nama Domain selain Instansi wajib terdaftar
pada Menteri
Pasal 83...
SK No011729 A
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-48-
Pasal 83
(l) Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan
prinsip pendaftar pertama.
l2l Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan
c. iktikad baik.
(3) Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain
berwenang:
a. menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama
Domain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);
b. menonaktilkan sementara pinggunaan Nama
Domain; atau
c. menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama
Domain melanggar ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 84
(1) Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain wajib
menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain secara
akuntabel.
(21 Dalam hal Registri Nama Domain atau Registrar Nama
Domain bermaksud mengakhiri pengelolaannya, Registri
Nama Domain atau Registrar Nama Domain wajib
menyerahkan seluruh pengelolaan Nama Domain kepada
Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
Pasal 85
(1) Nama Domain yang mengindikasikan Instansi hanya
dapat didaftarkan dan/ atau digunakan oleh Instansi
yang bersangkutan.
SK No 011730 A
(2) Instansi.. .
FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-49-
(21 Instansi harus menggunakan Nama Domain sesuai
dengan nama Instansi yang bersangkutan.
Pasal 86
(1) Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain
menerima pendaftaran Nama Domain atas permohonan
Pengguna Nama Domain.
(21 Pengguna Nama Domain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas Nama Domain yang
didaftarkannya.
Pasal 87
(l) Registri Nama Domain dan/atau Registrar Nama Domain
berhak memperoleh pendapatan dengan memungut
biaya pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain
dari Pengguna Nama Domain.
(21 Da-lam hal Registri Nama Domain dan Registrar Nama
Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengelola Nama Domain selain Instansi,
Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain wajib
menyetorkan sebagian pendapatan dari pendaftaran dan
penggunaan Nama Domain yang dihitung dari persentase
pendapatan kepada negara.
(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan penerimaan negara bukan pajak.
Pasal 88
Pengawasan terhadap pengelolaan
dilaksanakan oleh Menteri.
Nama Domain
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
penetapan pengelola Nama Domain diatur dalam Peraturan
Menteri.
SK No 011731 A
BABVIII ...
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-50-
BAB VIII
PERAN PEMERINTAH
Pasal 9O
Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan
Transaksi Elektronik meliputi :
a. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. melakukan pencegahan penyebarluasan dan
penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data
Elektronik strategis yang waj ib dilindungi.
Pasal 9l
Peran Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:
a. penetapan kebijakan;
b. pelaksanaankebijakan;
c. fasilitasiinfrastruktur;
d. promosi dan edukasi; dan
e. pengawasan.
Pasal 92
Fasilitasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
91 huruf c meliputi:
a. pengembangan dan penyelenggaraan gerbang Sistem
Elektronik nasional;
SK No011732 A
b. pengembangan . . .
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-51 -
b pengembangan dan
Teknologi Informasi;
penyelenggaraan fasilitas forensik
c. penyelenggaraan sertifikasi elektronik induk;
d. penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan
bencana nasional secara terpadu dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis
elektronik;
e. sarana pengamanan Sistem Elektronik untuk
pencegahan serangan terhadap infrastruktur informasi
vital pada sektor strategis;
f. sarana penitipan atau penyimpanan kode sumber dan
dokumentasi atas perangkat lunak untuk Instansi; dan
g. sarana lain yang diperlukan untuk memfasilitasi
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 93
(1) Promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 huruf d dilalsanakan oleh Instansi sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik yang arnan, beretika, cerdas, kreatif,
produktif, dan inovatif.
(21 Pelaksanaan promosi dan edukasi dapat melibatlan
pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan/atau
pegiat Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 94
(1) Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:
a. penetapan strategi keamanan siber nasional yang
merupakan bagian dari strategi keamanan nasional,
termasuk pembangunan budaya keamanan siber;
b. pengaturan standar keamanan informasi;
SK No 011733 A
c. pengaturan . . .
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-52-
c. pengaturan penyelenggaraan pelindungan
infrastruktur informasi vital;
d. pengaturan manajemen risiko penyelenggaraan
Sistem Elektronik;
e. pengaturan sumber daya manusia dalam
penyelenggaraan pelindungan Sistem Elektronik;
f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pelindungan infrastruktur informasi vital;
g. pembinaan dan pengawasan manajemen risiko
penyelenggaraan Sistem Elektronik;
h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia
dalam penyelenggaraan pelindungan Sistem
Elektronik;
i. penyelenggaraan pengdmanan Informasi Elektronik;
j. penyelenggaraan penanganan insiden keamanan
informasi;
k. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan
l. fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi
kepentingan umum dari segala jenis gangguan.
(21 Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
Pasal 95
Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan
penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O huruf c
berupa:
a. pemutusan Akses; dan/ atau
b. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk melakukan pemutusan Akses
terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik tersebut.
SK No 011734 A
Pasal 96...
FRESIDEN
REPUBLIK ]NDONESIA
-53-
Pasal 96
Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 dengan klasifikasi:
a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban
umum; dan
c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 97
(1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan
Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
kepada Menteri.
(21 Kementerian atau l,embaga terkait berkoordinasi dengan
Menteri untuk pemutusan Akses Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96.
(3) Aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan Akses
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri.
(4) Lembaga peradilan dapat memerintahkan pemutusan
Akses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
kepada Menteri.
(5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemutusan
Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 98
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan
pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96.
SK No 011735 A
(2) Penyelenggara . . .
PRESIDEN
K INDONESIA
-54-
(21 Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup penyelenggara jasa Akses
internet, penyelenggara jaringan dan jasa
telekomunikasi, penyelenggara konten, dan
penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu
lintas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik.
(3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak melakukan
pemutusan Akses dapat dikenakan pertanggungjawaban
hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban
pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 99
(1) Pemerintah menetapkan Instansi atau institusi yang
memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.
(21 Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik
strategis yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l ), meliputi:
a. sektoradministrasi pemerintahan;
b. sektor energi dan sumber daya mineral;
c. sektortransportasi;
d. sektor keuangan;
e. sektor kesehatan;
f. sektor teknologi informasi dan komunikasi;
g. sektor pangan;
h. sektor pertahanan; dan
i. sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.
(3) Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik
strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya
serta menghubungkannya ke pusat data tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
peraturan kepala lembaga yang membidangi urusan
keamanan siber.
u
BAB IX. . .
SK No011736 A
PRESIDEN
REFUELIK TNDONESIA
-55-
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 100
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4),
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17
ayat(41, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat(21 dan ayat (3),
Pasal22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1),
Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan
ayal(21, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan
ayat(2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayatl2), Pasal 40 ayat
(1) dan ayat (21, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51
ayat (l), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayal(21, Pasal 63 ayat
(3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 82 ayat(71,
Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal
98 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara;
d. pemutusan Akses; dan/atau
e. dikeluarkan dari daftar.
(3) Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui
koordinasi dengan pimpinan Kementerian atau Lembaga
terkait.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung
jawab pidana dan perdata.
SK No011737 A
Pasal 1O1 ...
PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-56-
Pasal 101
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan
sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah beroperasi
sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang
telah beroperasi sebelum diundangkannya Peraturan
Pemerintah ini, wajib menyesuaikan diri dengan
ketentuan Pasal 20 ayat (21 dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 t.enr.ang
Sistem dal Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 104
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No 011738 A
FRESTDEN
REPUELIK TNDONESIA
-57 -
Agar setiap orcrng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam kmbaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019
PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 185
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
rtd
puti Bidang Hukum dan
undangan,
SK No 011739 A
na Djaman
PRESIDEN
PUBLIK TNDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG
PEI{YELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
I. UMUM
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yakni pengaturan mengenai
Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan
Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan
Nama Domain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun,
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan pula untuk
mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1l Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut yaitu:
a. kewajiban bagi setiap Penyelenggara 'Sistem Elektronik untuk
menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang
yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; dan
b. peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban
umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No011740 A
Materi
FRESTDEN
REPUELIK ]NDONESIA
-2-
Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. kategori Penyelenggara Sistem Elektronik;
b. kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik;
c. penghapusan dan/atau penutupan Akses terhadap Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;
d. penempatan Sistem Elektronik dan Data Elektronik;
e. pengawasan penyelenggaraan Sistem Elektronik;
f. penyelenggaraanAgenElektronik;
g. PenyelenggaraanTransaksi Elektronik;
h. penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
i. pengelolaan Nama Domain;
j. peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik; dan
k. sanksiadministratif.
II. PASALDEMIPASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "institusi yang ditunjuk oleh
Instansi" adalah institusi yang melaksanakan
penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik atas
nama Instansi yang menunjuk.
Ayat(a)...
SK No011741 A
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-.)-
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "otoritas pengatur dan pengawas sektor
keuangan" antara lain otoritas di bidang moneter, sistem
pembayaran, makro prudential, perbankan, pasar modal, serta
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga
jasa keuangan lainnya.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Sistem Elektronik
yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan
melalui internet" adalah Penyelenggara Sistem Elektronik
yang Sistem dipergunakan di wilayah
Indonesia, dan/ atau ditawarkan di wilayah Indonesia.
Angka f
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup je1as.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Pemrosesan Data Pribadi meliputi perolehan dan
pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan,
perbaikan dan pembaruan, penampilan,
pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau
pengungkapan, dan/atau penghapusan atau
pemusnahan Data Pribadi.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "andal" adalah Sistem Elektronik memiliki
kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
Yang dimaksud dengan " arran" adalah Sistem Elektronik
terlindungi secara fisik dan nonfisik.
Yang. . .
SK No011742 A
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-4
Yang dimaksud dengan "beroperasinya Sistem Elektronik
sebagaimana mestinya' adalah Sistem Elektronik memiliki
kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah
Penyelenggara Sistem Elektronik yang bertanggung jawab secara
hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Hurufa
Yang dimaksud dengan "interkonektivitas" adalah
kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa
berfungsi sebagaimana mestinya. Interkonektivitas
mencakup kemampuan interoperabilitas.
Yang dimaksud dengan "kompatibilitas" adalah kesesuaian
Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang
lainnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bukti sertifikasi dapat diperoleh melalui pihak ketiga yang
terakreditasi di Indonesia atau bukti-bukti lain sebagai
pendukung yang menyatakan pemenuhan terhadap persyaratan
dari lembaga sertifikasi di luar Indonesia.
SK No011743 A
Pasal 8...
FRESTDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-5-
Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan "terjamin keamanan dan keandalan
operasi sebagaimana mestinya" adalah Penyelenggara Sistem
Elektronik menjamin Perangkat Lunak tidak berisi instruksi lain
daripada yang semestinya atau instruksi tersembunyi yang
bersifat melawan hukum (malicious code), seperti instruksi fime
bomb, program virus, trojan, worm, dan backdoor. Pengamanan ini
dapat dilakukan dengan memeriksa kode sumber.
Hurufb
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kode sumber" adalah suatu rangkaian
perintah, pernyataan, dan/ atau deklarasi yang ditulis dalam
bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami
orang.
Ayat l2l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga terpercaya penyimpan
kode sumber (source code escrou)" adalah profesi atau pihak
independen yang berkompeten menyelenggarakan jasa
penyimpanan kode sumber program komputer atau Perangkat
Lunak untuk kepentingan dapat diakses, diperoleh, atau
diserahkan kode sumber oleh penyedia kepada pihak pengguna.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 1O
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah tenaga yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang Sistem
Elektronik yang dapat dipertanggunglawabkan secara akademis
maupun praktis.
Ayat(2)...
SK No011744 A
PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA,
-6-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal l1
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perjanjian tingkat layanan (seruie
leuel agreement)" adalah pernyataan mengenai tingkatan
mutu layanan suatu Sistem Elektronik.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan "menerapkan manajemen risiko' adalah
melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan
penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan
terhadap Sistem Elektronik yang dikelolanya.
Pasal 13
Yang dimaksud dengan 'kebijakan tata kelola" antara lain, termasuk
kebijakan mengenai kegiatan membangun struktur organisasi, proses
bisnis (business process), dan manajemen kinerja, serta menyediakan
personel pendukung pengoperasian Sistem Elektronik untuk
memastikan Sistem Elektronik dapat beroperasi sebagaimana
mestinya.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "persetujUan yang sah" adalah
persetujuan yang disampaikan secara eksplisit, tidak boleh secara
tersembunyi atau atas dasar kekhilafan, kelalaian, atau paksaan.
Ayat(4) ...
SK No 0117t+5 A
PRESTDEN
PUBLIK INDONESIA
-7-
Ayat (4)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepentingan yang sah (uital interestl"
adalah kebutuhan/keperluan untuk melindungi hal yang
sangat penting tentang keberadaan seseorang.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Kewajiban mengeluarkan dari daftar mesin pencari (ri.ghf to
delistingl meliputi Penyelenggara Sistem Elektronik yang
menjalankan mesin pencari untuk menghapus penampilan
dan/ atau menutup Akses terhadap Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan tersebut
berdasarkan penetapan pengadilan.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17. . .
SK No011746 A
PRESTDEN
REFUELIK TNDONESIA
-8-
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (l)
Tata kelola Sistem Elektronik yang baik (IT Gouernanel mencakup
proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian,
pemeliharaan, dan pendokumentasian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 2O
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rencana keberlangsungan kegiatan
(business antinuitg planl" adalah suatu rangkaian proses yang
dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan
dalam kondisi mendapatkan gangguan atau bencana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (71
Cukup jelas.
Pasal 2l
Cukup jelas.
SK No011747 A
Pasal 22...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
Pasal 22
Ayat (1)
Mekanisme rekam jejak awdit (audit trail) meliputi:
a. memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data
penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. memberikan notilikasi kepada konsumen apabila suatu
transaksi telah berhasil dilakukan;
c. memastikan tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat
mendeteksi usaha dan/atau terjadinya pen5rusupan yang
harus direviu atau dievaluasi secara beikala; dan
' d. dalam hal sistem pemrosesan dan jejak audit merupalan
tanggungjawab pihak ketiga, maka prosesjejak audit tersebut
harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan lainnya' antara lain
pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau penanganan tanggap
darurat (incident resp ons el.
Pasal 23
Komponen Sistem Elektronik terdiri dari:
a. Perangkat Lunak;
b. Perangkat Keras;
c. tenaga ahli;
d. sistem pengamanan Sistem Elektronik; dan
e. tata kelola Sistem Elektronik.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "gangguan" adalah setiap tindakan yang
bersifat destruktif atau berdampak serius terhadap Sistem
' Elektronik sehingga Sistem Elektronik tersebut tidak bekerja
sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan "kegagalan' adalah terhentinya sebagian
atau seluruh fungsi Sistem Elektronik yang bersifat esensial
sehingga Sistem Elektronik tidak berfungsi sebagaimana
mestinya.
SK No011748 A
Yang . . .
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-10-
Yang dimaksud dengan "kerugian' adalah dampak atas
kerusakan Sistem Elektronik yang mempunyai akibat hukum bagi
pengguna, penyelenggara, dan pihak ketiga lainnya baik materil
maupun immateril.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sistem pencegahan dan penanggulangan"
antara lain antivirus, anti spamming, fireuall, inhusion detection,
preuention sgstem, dan/ atau pengelolaan sistem manajemen
keamanan informasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik yang dapat dipindahtangankan" adalah surat berharga
atau surat yang berharga dalam bentuk elektronik.
Yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik harus unik" adalah Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau pencatatan Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan satu-satunya
yang merepresentasikan satu nilai tertentu.
Yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik harus menjelaskan penguasaan" adalah Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut harus
menjelaskan sifat penguasaan yang direpresentasikan dengan
sistem kontrol atau sistem pencatatan atas Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik harus menjelaskan kepemilikannya" adalah Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut harus
menjelaskan sifat kepemilikan yang direpresentasikan oleh
adanya sarana kontrol teknologi yang menjamin hanya ada satu
salinan yang sah (single authoritatiue copgl dan tidak berubah.
SK No011749 A
Pasal2T .. .
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
PasaT 27
Yang dimaksud dengan "interoperabilitas" adalah kemampuan
Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
Yang dimaksud dengan "kompatibilitas" adalah kesesuaian Sistem
Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Edukasi yang dapat disampaikan kepada Pengguna Sistem
Elektronik antara lain:
a. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik
pentingnya menjaga keamanan Personal Identification
Number (PIN)/ passuord) misalnya:
1. merahasialan dan tidak memberitahukan
PIN/ passuord kepada siapapun termasuk kepada
petugas penyelenggara;
2. melakukan perubahan PIN/ password secara berkala;
3. menggunakan PIN/ passuord yang tidak mudah ditebak
seperti penggunaan identitas pribadi berupa tanggal
lahir;
4. tidak mencatat PIN/ password; dan
5. PIN/ password untuk satu produk hendaknya berbeda
dari PIN/ passruord produk lainnya.
b. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik
mengenai berbagai modus kejahatan Transaksi Elektronik;
dan
c. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik
mengenai prosedur dan tata cara pengajuan klaim.
Pasal 29
Kewajiban menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem
Elektronik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pengguna
Sistem Elektronik.
SK No 011750 A
Pasal 3O. . .
FRESTDEN
REFUBLTK TNDONESIA
-t2-
Pasal 30
Ayat (1)
Penyediaan fitur dimaksudkan untuk melindungi hak atau
kepentingan Pengguna Sistem Elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3l
Cukup jelas.
Pasal 32
. Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bentuk visual" adalah tampilan yang
dapat dilihat atau dibaca, antara lain tampilan grafis suatu
website.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bentuk audio' adalah segala
sesuatu yang dapat didengar, antara lain layanan
telemarketing.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bentuk Data Elektronik seperti
electronic data capture (EDCI, radio frequencg identification
(RFI), dan barode reagnition.
SK No011751 A
Electronic
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
Electronic data capture (EDC) adalah Agen Elektronik untuk
dan atas nama Penyelenggara Sistem Elektronik yang
bekerjasama dengan penyelenggara jaringan. EDC dapat
digunakan secara mandiri oleh lembaga keuangan bank
dan/atau bersama-sama dengan lembaga keuangan atau
nonkeuangan lainnya.
Dalam hal Transaksi Elektronik dilakukan dengan
menggunakan kartu Bank X pada EDC milik Bank Y, maka
Bank Y akan meneruskan transaksi tersebut kepada Bank X,
melalui penyelenggara jaringan tersebut.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Hurufa
Informasi tentang identitas penyelenggara Agen Elektronik
paling sedikit memuat logo atau nama yang menunjukkan
identitas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat(4) ...
SK No 011752 A
FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-t4-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" antara lain
pemberlakuan tarif, fasilitas, persyaratan, dan prosedur yang
sarna.
Ayat (4)
. Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" adalah sesuai dengan
konsep hukum tentang kerahasiaan (conftdentialitgl atas
informasi dan komunikasi secara elektronik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "integritas" adalah sesuai dengan
konsep hukum tentang keutuhan (integritg) atas Informasi
Elektronik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "ketersediaan" adalah sesuai dengan
'' konsep hukum tentang ketersediaan lauailabilitgll atas
Informasi Elektronik.
Hurufd
Yang dimaksud dengan "keautentikan" adalah sesuai dengan
. konsep hukum tentang keautentikan (authentication) yang
mencakup keaslian (originalitas) atas isi suatu Informasi
Elektronik.
SK No011753 A
Huruf e . . .
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-15-
Huruf e
Yang dimaksud dengan ootorisasi" adalah sesuai dengan
konsep hukum tentang otorisasi (autlorizationl berdasarkan
lingkup tugas dan fungsi pada suatu organisasi dan
manajemen.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kenirsangkalan' adalah sesuai
dengan konsep hukum tentang nitsangkal (nonrepudiationl.
Pasal 4O
Ayat (1)
Hurufa
Dalam melakukan pengujian keautentikan identitas dan
memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik, perlu
memperhatikan antara lain:
1. kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan
kemampuan untuk menguji keautentikan identitas dan
memeriksa kewenangan Pengguna Sistem Elektronik;
2. metode untuk menguji keautentikan; dan
3. kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi (froo
factor authentication\ yaitu " uhat Aou knoul
(PIN/ passwordl, " tutrat gou ttaud (kartu magnetis
dengan chip, token, digital signaturel, "uhat you ard
atau "biometrikl (retina dan sidik jari).
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pelindungan terhadap kerahasiaan Data Pribadi Pengguna
Sistem Elektronik juga harus dipenuhi dalam hal
penyelenggara menggunakan jasa pihak latn (outsourcingl.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Prosedur penanganan kejadian tidak terduga juga harus
dipenuhi dalam hal penyelenggara menggunakan jasa pihak
Latn (outsourcingl.
SK No011754 A
Ayat(2)...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16-
Ayat (2)
Dalam menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin
Transaksi Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh
konsumen harus memperhatikan:
a. sistem Transalsi Elektronik telah dirancang untuk
mengurangi kemungkinan transaksi secara
tidak sengaja (unintended) oleh para pengguna yang berhak;
seluruh identitas pihak yang melakukan transaksi telah diuji
keautentikan atau keasliannya; dan
data transaksi keuangan dilindungi dari kemungkinan
pengubahan dan setiap pengubahan dapat dideteksi.
b
c
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pengguna Sistem
Elektronik dari pengiriman Informasi Elektronik yang bersifat
mengganggu (spam).
Bentuk spam yang umum dikenal misalnya spam e-mail, spam
pesan instan, spam usenet newsgroup, spam mesin pencari
informasi web (web search engine spaml, spam blog, spam berita
pada telepon genggam, dan spam forum Internet.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
SK No 011755 A
PRESIDEN
REFUBLIK TNDONESTA
-t7-
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah mengacu pada
unsur kepatutan yang berlaku sesuai dengan kebiasaan atau
praktik bisnis yang berkembang.
Pasal 46
Ayat (1)
Transaksi Elektronik dapat mencakup beberapa bentuk atau
varian, antara lain:
a. kesepakatan tidak dilakukan secara elektronik namun
p'elaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara
elektronik;
b. kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelalsanaan
hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik; dan
c. kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan
hubungan kontraktual diselesaikan tidak secara elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara
lain Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar"
meliputi:
a. informasi...
SK No 011756 A
FRESIDEN
REFUBLIK TNDONESIA
-18-
a. inforrnasi yang memuat identitas serta status subjek hukum
dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok,
penyelenggara maupun perantara;
b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi
syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barAng dan/ atau
jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi
barang/jasa.
Yang dimaksud dengan "kontralC termasuk perjanjian atau
kedasama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas..
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para
pihak yang dapat berupa pengecekan data, identitas, nomor
identifikasi pribadi Qtersonal identification number / PlNl atau sandi
lewat/ kata sandi (passuor@.
Ayat (3)
Hurufa
, Yang dimaksud dengan "tindakan penerimaan yang
menyatakan persetujuan" antara lain dengan mengklik
persetujuan secara elektronik oleh Pengguna Sistem
Elektronik.
' Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2)...
SK No 011757 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Ayat (2)
Yang dirnaksud dengan "secara setimbang' adalah
memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil (/ail).
Pasal 5l
Ayat (1)
Kewajiban menggunakan Sertifikat Elektronik berlaku terhadap
SSL Encryption.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kepemilikan Sertifrkat Elektronik merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan keamanan penyelenggaraan Sistem
Elektronik selain upaya keamanari lainnya.
Kepemilikan Sertifikat Elektronik berfungsi mendukung
keamanan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang mencakup
antara lain kerahasiaan, keautentikan, integritas, dan
kenirsangkalan (nonrepudiationl.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Peraturd.n Menteri memuat antara lain pengaturan mengenai tata
cara mengajukan permohonan sertifikasi elektronik yang
disampaikan melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau
otoritas pendaftaran (registration authoitgl yang ditunjuk oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Pasal 52
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pemeriksaan
keberadaan fisik calon pemilik sertifikat, dapat dilakukan secara
elektronik dalam jaringan jika pemeriksaannya menggunakan
biometrik.
Hurufb
Tanda Tangan Elektronik merupakan persetujuan atas Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan oleh
orang perseorangan atau orang perseorangan yang mewakili
Badan Usaha atau Instansr.
SK No 011758 A
Pasal 53...
PRESTDEN
REFUBLIK INDONESIA
-20-
Pasal 53
Ayat (1)
Hurufa
Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Sertifi kasi Elektronik
Indonesia" adalah Penyelenggara Sertifrkasi Elektronik yang
mendapat sertilikasi agar bisa dilakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraannya serta unhrk menjadi pembeda
bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia dapat
menjadr pihak ketiga terpercaya yang menjadi penjamin
keaslian identitas elektronik.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "prinsip satu induld adalah
Penyelenggara Sertilikasi Elektronik Indonesia berinduk kepada
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik induk yang diselenggarakan
oleh Menteri dan sertifikatnya ditandatangani menggunakan
sertilikat Penyelenggara Sertilikasi Elektronik induk.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Yang dimaksud dengan "terdaftar" bukanlah mendaftar sebagai
Badan Usaha Indonesia melainkan mendaftarkan perusahaannya
sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing ke Menteri.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No 011759 A
Ayat(2)...
FRESIDEN
REPUELIK TNDONESTA
-2t-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Segel elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik yang
digunakan oleh Badan Usaha atau Instansi untuk menjamin
keaslian dan integritas dari suatu Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik.
Huruf b
Penanda waktu elektronik merrrpakan penanda yang
mengikat antara waktu dan tanggal dengan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan
menggunakan metode yang andal.
Huruf c
Layanan pengiriman elektronik tercatat merupakan layanan
yang menyediakan pengiriman Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik dan memberikan bukti
terkait pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan melindungi Informasi Elektronik dan/ atau
Dokumen Elektronik yang dikirimkan dari risiko kehilangan,
pencurian, kerusakan, atau pembahan yang tidak sah.
Huruf d
Autentikasi situs web adalah layanan yang mengidentifikasi
pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke
Orang atau Badan Usaha yang menerima Sertifikat
Elektronik situs web dengan menggunakan metode yang
andal.
Huruf e
Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/ atau segel
elektronik merupakan layanan yang menjamin kekuatan
hukum Tanda Tangan Elektronik dan segel elektronik dalam
suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku Sertifikat
Elektroniknya habis.
Pasal 58
Ayat (1)
Apabila Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia
beke{asama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik lain dalam
penyelenggaraan sebagian infrastruktur atau layanannya, maka
kerugian atau kelalaian yang terjadi tetap menjadi tanggungjawab
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
SK No011760 A
Ayat(2)...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagaimana tanda tangan
manual dalam hal merepresentasikan identitas Penanda Tangan.
Dalam pembuktian keaslian (autentikasi) tanda tangan manual
dapat dilakukan melalui verifikasi atau pemeriksaan terhadap
spesimen Tanda Tangan Elektronik dari Penanda Tangan.
Pada Tanda Tangan Elektronik, Data Pembuatan Tanda Tangan' Elektronik berperan sebagai spesimen Tanda Tangan Elektronik
dari Penanda Tangan.
Tanda Tangan Elektronik harus dapat digunakan oleh para ahli
yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan dan
pembuktian bahwa Informasi Elektronik yang ditandatangani
dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut tidak mengalami
perubahan setelah ditandatangani.
Ayat (2)
Akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik
tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi berpengaruh terhadap
kekuatan nilai pembuktian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup je1as.
Pasal 6l
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unilC adalah setiap kode apapun yang
digunakan atau difungsikan sebagai Data Pembuatan .Tanda
Tangan Elektronik harus merujuk hanya pada satu subjek
hukum atau satu entitas yang merepresentasikan satu identitas.
SK No 011761 A
Ayat(2)...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-zJ-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Huruf a
Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik yang dihasilkan
dengan teknik kriptografi pada umumnya memiliki korelasi
matematis berbasis probabilitas dengan data verifikasi Tanda
Tangan Elektronik. Oleh sebab itu pemilihan kode kriptografi
yang akan digunakan harus mempertimbangkan kecukupan
tingkat kesulitan yang dihadapi dan sumber daya yang harus
disiapkan oleh pihak yang mencoba memalsukan Data
Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "media elektronil{ adalah fasilitas,
sarana, atau perangkat yang digunakan untuk
mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik yang digunakan Lintuk
sementara atau permanen.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "data yang terkait dengan Penanda
Tangan" adalah semua data yang dapat digunakan untuk
mengidentilikasi jati diri Penanda Tangan seperti nama,
alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kode spesimen tanda
tangan manual.
Yang dimaksud dengan "sistem terpercaya" adalah sistem
yang mengikuti prosedur penggunaan Tanda Tangan
Elektronik yang memastikan autentitas dan integritas
Informasi Elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dengan
memperhatikan beberapa faktor, antara lain:
1. keuangan dan sumber daya;
2. kualitas Perangkat Keras dan Perangkat Lunak;
3. prosedur seriifikat dan aplikasi serta retensi data;
4. ketersediaan Data Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik; dan
5. audit oleh lembaga independen.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
SK No011762 A
Pasal 62...
FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-24-
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Contoh dari ketentuan ini adalah sebagai berikut:
a. Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik setelah waktu
penandatanganan harus mengakibatkan Informasi
Elektronik yang dilekatinya tidak berfungsi sebagaimana
mestinya, rusak, atau tidak dapat ditampilkan jika Tanda
Tangan Elektronik dilekatkan dan/atau terkait pada' Informasi Elektronik yang ditandatangani. Teknik
melekatkan dan mengaitkan Tanda Tangan Elektronik pada
Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat
menimbulkan terjadinya Informasi Elektronik atau Dokumen
Elektronik baru yang:
1. terlihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan; atau
2. tampak terpisah dan Informasi Elektronik yang
ditandatangani dapat dibaca oleh orang awam
sementara Tanda Tangan Elektronik berupa kode
dan/ atau gambar.
b. Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik setelah waktu
Penandatanganan harus mengakibatkan ssfagian atau
seluruh Informasi Elektronik tidak valid atau tidak berlaku
jika Tanda Tangan Elektronik terasosiasi logis dengan
Informasi Elektronik yang ditandatanganinya. Perubahan
yang terjadi terhadap Informasi Elektronik yang
ditandatangani harus menyebabkan ketidaksesuaian antara
Tanda Tangan Elektronik dengan Informasi Elektronik
terkait yang dapat dilihat dengan jelas melalui mekanisme
verifikasi.
SK No011763 A
Pasal 63...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Faktor autentikasi yang dapat dipilih untuk dikombinasikan
dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yakni:
a. sesuatu yang dimiliki secara individu (uhat gou lnuel
misalnya kartu ATM atau smart card;
b. sesuatu yang diketahui secara individu (tuhat gou knou)
misalnya PIN/ pa.ssutord atau kunci kriptografi; dan
c. sesuatu yang merupakan ciri/karakteristik seorang individu
lwhat gou are) misalnya pola suara (uoie patteml, dinamika
tulisan tangan (handwriting dgnamicsl, atau sidik jari
lfingerpintl.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 7O
Cukup je1as.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No 011764 A
Ayat(2) ...'
PRESIDEN
REPUBLIK ]NDONESTA
-26-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimaksud
menjelaskan kota
beroperasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
dengan "alamat'
domisili orang
sekurang-kurangnya
atau Badan Usaha
PasaJT2
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hurufa
Konsultan Teknologi Informasi meliputi profesi keamanan
informasi.
SK No 011765 A
Huruf b . . .
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-27 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
huruf a
Registrasi identitas merupakan Sertifikat Keandalan yang
jaminan keandalannya sebatas pengamanan bahwa identitas
Pelaku I-Isaha adalah benar.
Validasi -*ang dilakukan oleh l,embaga Sertilikasi Keandalan
hanya terhadap identitas Pelaku Usaha yang paling sedikit
memuat nama subjek hukum, status subjek hukum, alamat
atau kedudukan, nomor telepon, alamat email, izin usaha,
dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum
terdaftar dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
. Elektronikl Online Single Submrission.
irmbaga Sertifikasi Keandalan yang menerbitkan Sertifrkat
Keandalan ini memberikan kepastian penelusuran bahwa
identitas Pelaku Usaha adalah benar.
huruf b
Keamanin Sisterh Elektronik merupakan Sertifikat
Keandafan yang jaminan keandatannya inemberikan
kepastian bahwa proses penyampaian atdi: pertukaran data
melalui website Pelaku.
Usaha dilindungi keamanannya dengan menggunakan
teknologi pengamanan proses pertukaran data seperti
protokol SSL/ seanre socket lager.
SK No011766 A
Sertifikat. . .
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-28-
Sertifikat Keandalan ini menjamin bahwa terdapat sistem
pengamanan dalam proses pertukaran data yang telah teruji.
Pengamanan terhadap kerawanan Qrulnerabilitg seat)
merupakan Sertifikat Keandalan yang jaminan
keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa terdapat
sistem manajemen keamanan informasi yang diterapkan
oleh Pelaku Usaha dengan mengacu pada standar
pengzrmanan Sistem Elektronik tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
huruf c
Kebijakan privasi merupakan Sertifikat Keandalan yang
jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa
Data Pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya
sebagaimana mestinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal TT
Cukup j
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Nama Domain tingkat tinggi
generilC adalah Nama Domain tingkat tinggi yang terdiri atas
tiga atau lebih karakter dalam hierarki sistem penamaan
domain selain domain tingkat tinggi negara (auntry code Top
l,euel Domainl. Contoh ".nusantara" atau " java".
SK No011757 A
Huruf b
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA,
-29-
Huruf b
Yang dimaksud dengan oNama Domain tingkat tinggi
Indonesia" adalah domain tingkat tinggi dalam hierarki
sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia
(.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang
digunakan dan diakui oleh Intemet Assigned Numbers
Authoitg.(IANAI.
Huruf c
Contoh Nama Domain Indonesia tingkat kedua adalah co.id,
go.id, ac.id, or.id, atau mil.id.
Huruf d' Cohtoh Nama Domain Indonesia tingkat turunan adalah
kominfo.go.id.
Ayat (3)
Huruf a
Termasuk dalam lingkup pengertian Registri Nama Domain
ialah fungsi dan peran ccTLD manager.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
SK No011768 A
Pasal 87...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-
Pasal 87
Cukup jelas,
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jel
Pasal 92
Huruf a
Yang dimaksud dengan "gerbang Sistem Elektronik nasional"
antara lain Indonesia National Sirqle Windotu (INSW) dan
pelayanan penzinan berusaha terintegrasi secara elektronik
lonline single submission).
H ufb
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Fenyelenggaraan pusat data. dan pusat pemulihan bencana
nasional secara terpadu ditqjukan untuk aplikasi umum dan
Data Elektronik strategis.
Huruf e
Cukup jelas.'
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup as.
Pasal 94
Cukup jelas.
SK No011769 A
Pasal 95
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-31 -
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Huruf a
Yang dimaksud dengan "melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan" antara lain Informasi Elektronik dan/ atau
Dokumen Elektronik yang mengandung unsur pornografi,
perjudian, frtnah dan/ atau pencemaran nama baik, penipuan,
kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),
kekerasan dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan
intelektual, pelanggaran perdagangan barang dan jasa melalui
. sistem elektronik, terorisme dan/ atau radikalisme, separatisme
dan/ atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan
informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran di
bidang kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ."meresahkan masyarakat dan
mengganggu ketertiban umum" antara lain informasi dan/atau
fakta yang dipalsukan.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pukul 98
Ayat (1)
Yang dirnaksud dengan "pemutusan Akses" antara lain
pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/ atau penghapusan
konten.
Ayat (2)
Cukup jelas.
 Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 99. . .
SK No 011770 A
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-32-
Pasal 99
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "lnstansi atau institusi yang memiliki
Data Elektronik strategis" adaiah Instansi atau institusi yang
mempunyai infrastruktur informasi vital pada sektor yarrg
ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Keterhubungan terhadap pusat data tertentu untuk kepentingan
pengamanan data dilaksanakan dalam rangka terjadi insiden
yang wajib dilaporkan kepada lembaga yang membidangi urusan
keamanan siber.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Pengenaan sanksi dalam ketentuan ini hanya ditqlukan bagi
pihak yang melakukan pelanggaran administratif, sedangkan
mengenai pelanggaran yang bersifat moral atau keperdataan tidak
dikenakan sanksi administratif.
Ayat (2)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penghentian sementarao adalah
berupa penghentian sebagian atau seluruh komponen atau
layanan pada Sistem Elektronik yang bersangkutan untuk
jangka waktu tertentu.
Huruf d
. Yang dimaksud dengan "pemutusan Akses" antara lain
. pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/ atau
penghapusan konten.
Huruf e
Cukup jelas.
SK No011771 A
Ayat(3)...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 1O2
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6400
SK No011772 A