=== UU 16/2011 Bantuan Hukum → HTTP 403, 0 byte === UU 18/2003 Advokat → HTTP 200, 59323 byte (teks 40472 karakter) [Pasal 22] ...tapkan se cara waj a r berd a sarka n persetuju an kedua b e lah pi hak. BA B VI BA NT UA N H U K U M C U M A - C U M A Pasal 22 \(1\) Advokat waji b membe r ika n bantua n hu kum se cara cuma-cum a ke pada p e n c ari kea d ilan yang tidak m a mpu. \(2\) Ketentuan m enge nai pe rsyaratan da n tata cara pem beria n bantu a n hukum se cara cuma - cuma seb aga imana dim a ksud p ada aya t \(1\), diatur le bih lanjut de n gan Peratura n Pemerintah. BA B VII ADVO K AT A S ING Pasal 23 \(1\) Advokat asi n g dilara ng be raca ra di si da ng pen gadila n, berp r a k tik dan/atau m... [Pasal 22] ...sud den gan “seca r a waja r” adala h deng a n mempe r hati k an resi ko, waktu, kema mpu an, dan kepe ntin gan kli en. Pasal 22 Cu kup jel a s. Pasal 23 Ay at \(1\) Cu kup jel a s. Ay at \(2\) Yang dima ksud den gan “h ukum a s in g” adala h hu ku m dari ne gara asal nya da n/atau hu kum interna s io nal di bidan g bisnis da n arbit r ase. Ay at \(3\) Cu kup jel a s. Ay at \(4\) Cu kup jel a s. Pasal 24 www.hukum onli ne. c om 16 / 17 Cu kup jel a s. Pasal 25 Cu kup jel a s. Pasal 26 Cu kup jel a s. Pasal 27 Ay at \(1\) Cu kup jel a s. Ay at \(2\) Cu kup jel a s. Ay at \(3... === UU 48/2009 → HTTP 200, 130573 byte (teks 72633 karakter) [Pasal 56] TIDAK DITEMUKAN [Pasal 57] TIDAK DITEMUKAN === Perma 1/2014 Posbakum → HTTP 200, 2041145 byte (teks 63676 karakter) [Pasal 1] ...g a Pembia y aan dan Pen ga ng ga r an ser t a di dalam pen y e l enggar aa n sidang seba g a i m a na dimak s ud dalam Pasal 15 s a mpa i d e ng an P as a l 1 8 . \(6\) Or a n g atau sek el o mpok or a ng s e la i n petu ga s Posbakum Peng a di l an y a ng ingin i kut s ert a memb e rikan pen y uluh an hukum di dalam penyeleng g ar a a n si dan g d i lu a r g e du n g P e n g a dil a n ha ru s m e nd a p a tkan izin t erl eb ih d a h u lu dar i Ketu a P enga d i la n . ,, ' V - 17 - \(1\) S e tia p or an g a ta u se kel o mp o k or an g yang ti da k m ampu seca r a e k on ... [Pasal 2] ...r a ng atau s e kelompok orang yang sudah mengisi formulir dari m e m e nuhi persyarat a n seb a gaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat \(2\) dapat langsung menerima l a yanan Posbakum Pengadilan. \( 3 \) Pemb e ri Layan a n Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Pen e rima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai ··· dokum e nt as i P e n g adilan yang terdi r i dari : a. Formulir p er mohon a n . b. Dokum e n per s y a r a t a n s ebagaim a n a dim a k s ud d a l a m Pas a l 22 aya t \(2\). c. Kronologis perkara seperti t anggal dan a genda persidangan . d. Dokume... [Pos Bantuan Hukum] TIDAK DITEMUKAN [Pasal 4] ...ngjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan/ atau b. Mekanisme pengaduan atau ke1uhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. \(2\) Proses klarifikasi darr/ atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) dilakukan dengan tahapan berikut: a. Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada Petugas Posbakum Pengadilan danj atau Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban . dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasa128 dan Pasa130 . b . Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum . . Pengadilan . dan / atau Petugas Posbakum Pengadil... === KUHAP Pasal 56 (JDIH Sukoharjo) → HTTP 200, 137886 byte (teks 10442 karakter) [Pasal 56] ...kan dengan mengadopsi MIRANDA RULE ini ke dalam system Hukum Acara Pidana kita yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) UU No.8 tahun 1981 yang lebih dikenal dengan KUHAP. Secara umum prinsip Miranda Rule (miranda principle) yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka atau terdakwa ada di dalam BAB VI UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, sedang secara khusus prinsip miranda rule atau miranda principle terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sbb : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana y... [Pasal 56] ...VI UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, sedang secara khusus prinsip miranda rule atau miranda principle terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sbb : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka” Perlu di... [penasihat hukum] ...ak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. Di sini perlu kami sampaikan sedikit riwayat tentang asli dari “Miranda Rule” dari sumber asalnya sebagai berikut : Istilah Miranda Rules sebenarnya adalah suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus Miranda vs Arizona tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima Bill of Rights: “No person shall be held to answer for a... [penasihat hukum] ...ahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka” Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan/atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka / Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi , membela hak-hak huku... [tidak mampu] ...lan. Kamu memiliki hak untuk bicara kepada penasehat hukum dan dihadiri penasehat hukum selama interogasi. Apabila kamu tidak mampu menyewa penasehat hukum, maka akan disediakan satu untukmu yang ditanggung oleh Pemerintah.) Namun di Indonesia ada beberapa prinsip Miranda Rule, Miranda Warning atau Miranda Principle yang diakomodir di dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka istilah Miranda Rule menjadi ikut populer di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. MIRANDA RULE adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dihampir semua negara yang berdasarka... [tidak mampu] ...kan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka” Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan/atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka / Terdak... === BPHN syarat → HTTP 200, 288232 byte (teks 3175 karakter) [Surat Keterangan Tidak Mampu] ...miskin, dibuktikan dengan dokumen resmi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dokumen Pendukung : Pemohon harus menyediakan dokumen identitas diri dan dokumen terkait perkara yang akan diajukan. Prosedur Pengajuan Bantuan Hukum Langkah-langkah untuk mengajukan bantuan hukum gratis adalah sebagai berikut: Pengajuan Permohonan : Pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada OBH terakreditasi. Verifikasi oleh OBH : OBH akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan do... [akreditasi] ... bagi masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Tujuan utama program ini adalah memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Syarat Mengajukan Bantuan Hukum Untuk memperoleh bantuan hukum gratis, pemohon harus memenuhi kriteria berikut: Status Ekonomi : Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tergolong miskin, dibuktikan dengan dokumen resmi seperti Kartu In... [akreditasi] ...ah sebagai berikut: Pengajuan Permohonan : Pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada OBH terakreditasi. Verifikasi oleh OBH : OBH akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan kebenaran informasi yang diberikan oleh pemohon. Penanganan Perkara : Setelah verifikasi, OBH akan menangani perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Cara Mengakses Layanan Bantuan Hukum Masyarakat dapat mengakses informasi dan mengajukan permohonan bantuan hukum melalui platform resmi BPHN: Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBankum) : https:... [SKTM] TIDAK DITEMUKAN [syarat] ...Syarat Mengajukan Bantuan Hukum Gratis | Portal Informasi Bantuan Hukum Beranda Layanan Informasi OBH Terdekat Posbankum Terdekat Unduhan Posbankum --> Indonesia BPHN May 26, 2025 4 min read Syarat Mengajukan Bantuan Hukum Gratis BPHN, di bawah Kementerian Hukum, bertanggung jawab menyelenggarakan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, t... [syarat] ... Beranda Layanan Informasi OBH Terdekat Posbankum Terdekat Unduhan Posbankum --> Indonesia BPHN May 26, 2025 4 min read Syarat Mengajukan Bantuan Hukum Gratis BPHN, di bawah Kementerian Hukum, bertanggung jawab menyelenggarakan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Tujuan utama program ini adalah memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang ... === LBH Surabaya → HTTP 200, 31246 byte (teks 1398 karakter) [Yayasan] TIDAK DITEMUKAN [bantuan hukum] ...LBH Surabaya Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM Beranda Profil Tentang Kami Visi dan Misi Struktur Organisasi Profil Personil Informasi Siaran Pers Berita Kegiatan Publikasi Merchandise Donasi Layanan Hukum Selamat datang di LBH Surabaya Lembaga Bantuan Hukum - Surabaya Get Started Informasi Terbaru Judi Online Men Penyuluhan Hukum.... Tasyakuran Hari Hari Tani Nasional.... Ruang Sipil Men Penyuluhan Hukum.... Mahasiswa UNIDA Kunj... [bantuan hukum] ...Informasi Siaran Pers Berita Kegiatan Publikasi Merchandise Donasi Layanan Hukum Selamat datang di LBH Surabaya Lembaga Bantuan Hukum - Surabaya Get Started Informasi Terbaru Judi Online Men Penyuluhan Hukum.... Tasyakuran Hari Hari Tani Nasional.... Ruang Sipil Men Penyuluhan Hukum.... Mahasiswa UNIDA Kunjungan Mahasiswa.... Menegakkan Kemb Diskusi Publik.... KECELAKAAN KERJ Buruh Hilang Nyawa.... Publikasi Pers Realese Posko Pengad Reales Posko Penerimaan P.... SIARAN PERS 10 Januari 20 Kesaksian Saksi Verbalisa.... Catatan Akhir Tahun LBH S Catatan Akhir Tahun LBH S.... ... [gratis] TIDAK DITEMUKAN [cuma-cuma] TIDAK DITEMUKAN [alamat] TIDAK DITEMUKAN [Surabaya] ...LBH Surabaya Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM Beranda Profil Tentang Kami Visi dan Misi Struktur Organisasi Profil Personil Informasi Siaran Pers Berita Kegiatan Publikasi Merchandise Donasi Layanan Hukum Selamat datang di LBH Surabaya Lembaga Bantuan Hukum - Surabaya Get Started Informasi Terbaru Judi Online Men Penyuluhan Hukum.... Tasyakuran Hari Hari Tani Nasional.... Ruang Sipil Men Penyuluhan Hukum.... Mahasiswa U... [Surabaya] ... Profil Personil Informasi Siaran Pers Berita Kegiatan Publikasi Merchandise Donasi Layanan Hukum Selamat datang di LBH Surabaya Lembaga Bantuan Hukum - Surabaya Get Started Informasi Terbaru Judi Online Men Penyuluhan Hukum.... Tasyakuran Hari Hari Tani Nasional.... Ruang Sipil Men Penyuluhan Hukum.... Mahasiswa UNIDA Kunjungan Mahasiswa.... Menegakkan Kemb Diskusi Publik.... KECELAKAAN KERJ Buruh Hilang Nyawa.... Publikasi Pers Realese Posko Pengad Reales Posko Penerimaan P.... SIARAN PERS 10 Januari 20 Kesaksian Saksi Verbalisa.... Catatan Akhir Tahun LBH S Catatan Akhir... === Permenkum 37/2025 → HTTP 200, 44186 byte (teks 4996 karakter) [Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi] ...Permenkum No. 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum - JDIH BPK Beranda Subjek Jenis Tahun Glosarium Tematik Perwakilan Login Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI BAB III TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI BAB IV PELAPORAN PENDANAAN BAB... [Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi] ...um - JDIH BPK Beranda Subjek Jenis Tahun Glosarium Tematik Perwakilan Login Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI BAB III TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI BAB IV PELAPORAN PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi ... [Berlaku] ...nkum Tahun 2025 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 20 Oktober 2025 Tanggal Pengundangan 23 Oktober 2025 Tanggal Berlaku 23 Oktober 2025 Sumber BN Tahun 2025 No. 861 Subjek JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Kementerian Hukum Bidang HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Alias Permenkum No. 37 Tahun 2025 • Permenkum 37/2025 • Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 Halaman ini telah diakses 3023 kali UJI MATERI Belum Tersedia FILE-FILE PERATURAN permenkum-no-37-tahun-2025.pdf Preview Download STATUS PERATURAN Mencabut : Pe... [Berlaku] ...5 Tanggal Berlaku 23 Oktober 2025 Sumber BN Tahun 2025 No. 861 Subjek JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Kementerian Hukum Bidang HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Alias Permenkum No. 37 Tahun 2025 • Permenkum 37/2025 • Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 Halaman ini telah diakses 3023 kali UJI MATERI Belum Tersedia FILE-FILE PERATURAN permenkum-no-37-tahun-2025.pdf Preview Download STATUS PERATURAN Mencabut : Permenkum No. 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kem...