### Pasal 1234 KUHPerdata wanprestasi Pasal 1243 ganti biaya rugi bunga - https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/ :: “Ganti rugi terdiri dari bunga, rugi, dan biaya” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata).19. - Biaya adalah setiap kesepakatan atau kesepakatan yang telah ... - https://siplawfirm.id/id/publikasi/gugatan-wanprestasi :: Ganti Rugi Dalam Wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Sanksi terhadap ... - https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-1239-kuhperdata-ganti-biaya-kerugian-dan-bunga-atas-tidak-dipenuhinya-kewajiban-berbuat-atau-tidak-berbuat-sesuatu/ :: Jika Pasal 1234 menentukan bentuk prestasi, Pasal 1239 menentukan konsekuensi ketika prestasi berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu tidak ... - https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/ :: Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Berikut akibat dan cara penyelesaiannya. Tim Hukumonline. - https://halojpn.kejaksaan.go.id/detail/2026-89B6 :: 1. Karena Wanprestasi (Ingkar Janji) = Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak ... ### Pasal 1754 KUHPerdata perjanjian pinjam meminjam uang - https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-yang-bisa-ditempuh-bila-utang-tidak-dibayar-lt64e5fad5f0e92/ :: Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain ... - https://halojpn.kejaksaan.go.id/detail/2026-C7F1 :: Perjanjian utang piutang pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yaitu perjanjian pinjam ... - https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mangkir-bayar-utang-bisa-dipidana-begini-penjelasan-hukumnya :: Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH ... - https://repository.sthb.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3370&bid=922 :: Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang merupakan salah satu objek dari ... - https://halojpn.kejaksaan.go.id/detail/2026-54CA :: Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain ... ### Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti tulisan saksi persangkaan pengakuan sumpah - https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-lt6723670b6538a/ :: Di pasal manakah dalam KUH Perdata diatur tentang jenis-jenis alat bukti? Mohon penjelasannya. - https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-1866-kuhperdata-jenis-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/ :: Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis;; bukti saksi;; persangkaan;; pengakuan;; sumpah. - https://pn-pontianak.go.id/alat-bukti-persangkaan-dalam-hukum-acara-perdata/ :: PENDAHULUAN. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti dalam hukum acara perdata, ... - https://www.linkedin.com/posts/hukumonline.com_5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-activity-7258070274460246017-olhH :: ... KUH Perdata, alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bagaimana kekuatan ... - https://jdih.probolinggokota.go.id/2024/02/06/5-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/ :: Lima alat bukti dalam hukum acara perdata yang dimaksud, antara lain alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti ... ### Pasal 5 UU ITE informasi elektronik alat bukti hukum sah - https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/ :: Saya ingin menambah pengetahuan saya. Bagaimanakah kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik di Indonesia? Apakah korespondensi melalui email, file rekam ... - https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008 :: a. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ... - https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/12736/pdf/28707 :: oleh I Pribadi · Dirujuk 83 kali — Pasal 5. UU ITE disebutkan, yaitu23: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) ... - https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/1043/628 :: oleh SAT Pahlawan · 2025 · Dirujuk 1 kali — Pasal utama mengenai alat bukti dalam UU ITE adalah Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Pasal ini ... - https://ppidkemkominfo.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/uu-no-11-tahun-2008-tentang-ite.pdf :: oleh PR INDONESIA · Dirujuk 28 kali — Pasal 5. (1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2). Informasi Elektronik dan/atau ... ### Pasal 1967 KUHPerdata kedaluwarsa 30 tahun hak menagih utang - https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/174/143 :: oleh K Folara · 2024 · Dirujuk 2 kali — Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya ... - https://halojpn.kejaksaan.go.id/detail/2026-522A :: Masa kadaluarsa piutang adalah 5 tahun (Pasal 1967 KUHPer), yang dimulai sejak tanggal piutang tersebut jatuh tempo. Jika piutang tidak ditagih ... - https://www.instagram.com/reel/DYWqfG9vwOB/ :: ... , daluwarsa utang diatur melalui konsep verjaring atau lewat waktu. Dasar utamanya terdapat dalam Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ... - https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-penagihan-hutang/ :: Umumnya, jangka waktu daluwarsa adalah 30 tahun, namun terdapat pengecualian untuk jenis utang tertentu dengan jangka waktu yang lebih singkat. - https://www.tiktok.com/@darmawanyusuf.dya/video/7530246568855817528 :: Simak penjelasan hukumnya berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata. Utang bisa kadaluarsa jika tidak ada penagihan dalam 30 tahun. #utang #hutang # ### Perma 4/2019 gugatan sederhana nilai Rp500 juta Perma perubahan 2023 - https://pn-blangkejeren.go.id/web/mekanisme-gugatan-sederhana-berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/ :: Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ... - https://pshk.or.id/aktivitas/sosialisasi-perma-nomor-4-tahun-2019-tentang-tata-cara-pengajuan-gugatan-sederhana/ :: “Dalam perubahan Perma ini, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kita meningkatkan batas maksimum nilai gugatan menjadi Rp500 juta, tidak ... - https://pn-surabayakota.go.id/peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-4-tahun-2019-tentang-perubahan-atas-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2015/ :: Pada pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memperbolehkan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah ... - https://www.youtube.com/watch?v=m41pt40jgRU :: ... unavailable. This content isn't available. GUGATAN SEDERHANA PERMA 4 TAHUN 2019. @pengadilannegerisurakarta1145 1 like 130 views 11mo ago. more. - https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/44830/21459 :: ringan karena memiliki batasan nilai kerugian sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu yang sangat singkat dan dibatasi selama 25 ... ### Pasal 118 HIR gugatan pengadilan negeri tempat tinggal tergugat - https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-118-ayat-2-hir-dasar-kompetensi-relatif-dalam-gugatan-perdata-dengan-banyak-tergugat/ :: Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan: Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang ... - https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html :: Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksan gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat ... - https://ikakhairunnisasimanjuntak.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/646/2020/06/KOMPETENSI-DAN-GUGATAN.pdf :: Pasal 142 RBg / 118 HIR mengatur sebagai berikut: 1. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika ... - https://pn-curup.go.id/proses-perkara-perdata :: Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR) : · tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada; · tergugat tidak dikenal; · Dalam hal ... - https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-118-ayat-3-hir-dasar-kompetensi-relatif-dalam-gugatan-perdata-apabila-domisili-tergugat-tidak-diketahui/ :: Pasal 118 ayat (3) HIR menyatakan: Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak ... ### UU 37/2004 pailit dua kreditor utang jatuh tempo syarat permohonan - https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/download/1391/629 :: oleh TEY Sari · 2025 · Dirujuk 1 kali — Syarat tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu: (1) debitur memiliki dua atau lebih kreditor, dan (2) tidak ... - https://peraturan.bpk.go.id/Download/30522/UU%20Nomor%2037%20Tahun%202004.pdf :: (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit ... - https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2079/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y :: (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit ... - https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/24/undang-undang-nomor-37-tahun-2004 :: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum nasional yang dirancang untuk ... - https://biplawfirm.id/syarat-syarat-permohonan-dan-putusan-pailit/ :: Unsur pasal ini menjelaskan selain adanya minilai 2 (dua) kreditor, syarat selanjutnya harus terdapat minimal 1 (satu) piutang kreditor yang telah jatuh tempo ... ### Pasal 1131 1132 KUHPerdata jaminan seluruh harta kekayaan debitor - https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html :: Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim ... - https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/tujuan-hukum-kepailitan-adaa-12 :: Selanjutnya berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata, “segala harta kekayaan Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditornya; pendapatan penjualan segala ... - https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html :: Yang mana tepatnya terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun ... - https://dinastirev.org/index.php/JIHHP/article/download/4996/2744/22435 :: Dalam hal terjadi cedera janji, Pasal 1131 KUHPerdata memberikan penjelasan mengenai jaminan bahwa segala kebenadaan milik debitor menjadi jaminan bersama bagi. - https://pdb-lawfirm.id/kedudukan-kreditor-separatis-dalam-pembagian-harta-pailit/ :: Penyitaan terhadap harta kekayaan debitor dilakukan oleh pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta debitor tersebut demi untuk ... ### Pasal 613 KUHPerdata cessie pengalihan piutang akta autentik - https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjelasannya-cl311/ :: Jikalau hak penagihan telah dialihkan oleh debitur kepada bank berdasarkan cessie dalam rangka pelunasan utang debitur dan ternyata bank tidak melakukan ... - https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2014/1629 :: oleh AAW Suherman · 2024 · Dirujuk 7 kali — pasal 613 Kuhperdata yang bunyinya sebagaimana berikut: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh,. - https://sumbar.atrbpn.go.id/informasi%20pertanahan/apa-itu-cessie :: Cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). ... Tanpa adanya akta cessie, pengalihan hak tagih dianggap tidak sah secara hukum. - https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3601 :: Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, pengalihan hak tagih melalui Cessie harus dilakukan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan, serta ... - https://pegadaian.co.id/artikel/wirausaha/cessie-adalah :: Cessie adalah pengalihan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru. Dengan begitu, kreditur baru memperoleh hak penagihan secara resmi. Secara ... ### UU 1 Tahun 2023 KUHP berlaku 2 Januari 2026 pemerasan pengancaman pasal - https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan :: Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditujukan terhadap ... - https://peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2026.pdf :: PEI.IYESUAIAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI LUAR. UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 2023 TENTANG. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. MEMUTUSI( ... - https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2026 :: tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII. (6). - https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-berlaku-kenali-jenis-jenis-tindak-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt6957315ebd216/ :: Resmi berlaku mulai 2 Januari 2026, ini uraian lengkap perbuatan yang dapat dipidana dalam KUHP Nasional. - https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/69574/53464/180414 :: Pasal 483 KUHP Nasional keseluruhannya menentukan: (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4. (empat) tahun atau pidana denda paling ... ### UU 27 Tahun 2022 perlindungan data pribadi menyebarkan data debitor sanksi - https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022 :: UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data ... - https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022 :: Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat ... - https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2023/07/Undang-Undang-No.27-Tahun-2022-Hukumonline.pdf :: c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali. Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; d ... - https://fh.untar.ac.id/2025/09/11/perlindungan-data-pribadi-implementasi-uu-no-27-tahun-2022-dan-tantangan-penegakannya/ :: UU No. 27 Tahun 2022 merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun menghadapi ... - https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi :: hingga sanksi pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama hingga 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak adalah Rp. 6.000 ... ### POJK penagihan pihak ketiga jasa penagihan utang lembaga jasa keuangan - https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-39-Tahun-2025-Tata-Cara-Penagihan-Sanksi-Administratif-Berupa-Denda-di-SJK/POJK%2039%20Tahun%202025%20Tata%20Cara%20Penagihan%20Sanksi%20Administratif%20Berupa%20Denda%20di%20SJK.pdf :: Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat. (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa. - https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-bakal-tertibkan-praktik-penagihan-utang-menyusul-insiden-di-kalibata-lt694186fa89838/ :: ... penagihan kepada konsumen. Aturan itu tertuang dalam POJK No. 22/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa ... - https://splawoffice.co.id/legbrief/detail/683c7650505458490f1843688ae3094188482dbf :: Salah satu fokusnya adalah persyaratan penagihan utang oleh lembaga dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan lembaga tersebut. POJK 22 ... - https://halojpn.kejaksaan.go.id/detail/2026-A890 :: Dalam Pasal 179 POJK 40/2024, setiap penyelenggara wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat dalam seluruh kegiatan usahanya, ... - https://www.instagram.com/reel/DahJrvATHBG/ :: Sobat OJK ! Tahukah kamu? OJK telah mengatur tata cara penagihan utang melalui POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan ... ### bunga moratoir Pasal 1250 KUHPerdata denda keterlambatan ganti rugi - https://bplawyers.co.id/2022/01/18/bagaimana-menetapkan-perhitungan-bunga-moratoir-jika-debitur-lalai/ :: Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata, Bunga Moratoir dapat dikenakan tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Namun, Bunga ... - https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1226&context=lexpatri :: 1) Bunga Moratoir Kompensatoir, Bunga moratoir merupakan bentuk ganti rugi finansial yang timbul akibat kelalaian atau keterlambatan Debitur ... - https://id.scribd.com/document/576996601/Gugatan-PMH :: Berkaitan dengan bunga moratoir, Pasal 1250 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai sejak ia ... - https://pn-masohi.go.id/artikel/ :: Bunga moratoir merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Jadi, bunga jenis ini adalah ganti rugi ... - https://www.hdplawyer.com/advokat/konsultan-hukum-jakarta/pengacara-perdata/bunga :: Pengantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, ...