{ "dibuat": "2026-09-12 23:19 WIB", "berita": [ { "id": "26589e387165", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 19:30", "kanal": "nasional", "judul": "Hiu Paus Terdampar di Pantai Pengeragoan Bali", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912183914-20-1403209/hiu-paus-terdampar-di-pantai-pengeragoan-bali", "niche": "Hukum Umum", "angle_hukum": "aspek hukum umum & edukasi publik", "ringkasan": "Seekor hiu paus terdampar di Pantai Pengeragoan, Jembrana. Polisi amankan lokasi dan imbau masyarakat untuk tidak mendekat demi keselamatan satwa dan warga.", "isi": "Seekor hiu paus ditemukan terdampar di Pantai Pengeragoan, Banjar Pengeragoan Dauh Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Sabtu (12/9).\n\nSatwa tersebut pertama kali diketahui warga di perairan dangkal sekitar pukul 08.30 WITA.\n\n\"Dari hasil pemantauan awal di lokasi, satwa memiliki tubuh berukuran besar dan memanjang, permukaan tubuh berwarna gelap dengan pola atau bintik-bintik putih, serta terlihat memiliki sirip punggung,\" kata Kapolsek Pekutatan Kompol Benyamin Nikijuluw, Sabtu (12/9).\n\nBerdasarkan ciri visual tersebut, satwa laut itu diduga merupakan hiu paus atau rhincodon typus. Ientifikasi tersebut masih bersifat sementara dan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli yang memiliki kompetensi di bidang kelautan dan konservasi.\n\nBenyamin mengatakan pihaknya telah melakukan pengamanan di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi sekaligus memberikan ruang bagi instansi terkait untuk melakukan penanganan sesuai ketentuan.\n\n\"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sendiri terhadap satwa tersebut. Jangan menarik, memukul, menaiki, memindahkan maupun mengambil bagian tubuhnya,\" ujarnya.\n\n\"Kami bersama pemerintah desa dan instansi terkait melakukan koordinasi agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan aman,\" lanjut Benyamin.\n\nBenyamin mengajak masyarakat yang berada di sekitar Pantai Pengeragoan untuk tetap tenang, tidak mendekati satwa secara berlebihan, serta menyerahkan proses identifikasi dan penanganannya kepada pihak yang berwenang.\n\n\"Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat, sekaligus mendukung penanganan satwa laut secara humanis dan sesuai prosedur konservasi,\" ujarnya.", "jml_kata": 217, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "18dcaf04a42a", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 18:12", "kanal": "nasional", "judul": "Fakta-fakta Kasus Kematian Winda Lorenza, Eks Istri Polisi di Sumut", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912174639-12-1403199/fakta-fakta-kasus-kematian-winda-lorenza-eks-istri-polisi-di-sumut", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polrestabes Medan mengubah status kematian Winda Lorenza dari bunuh diri menjadi dugaan pembunuhan. Penyidikan masih berlangsung.", "isi": "Polrestabes Medan menetapkan status perkara kematian Winda Lorenza (WL), eks istri Bripda IH, dari dugaan bunuh diri menjadi dugaan pembunuhan.\n\nNamun, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Polisi menyebut proses penyidikan masih berjalan hingga Kamis (10/9).\n\nBerikut uraian fakta kasus Winda Lorenza yang dihimpun dari keterangan polisi, dokter forensik, hingga pihak keluarga korban.\n\nPada Minggu (2/8) Winda Lorenza ditemukan meninggal dunia di rumah milik mantan suaminya Bripda IH di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Korban ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi pintu terkunci dari dalam.\n\n\"Dua saksi yakni IH dan M anak mereka berada di luar kamar mandi. Posisi korban dikunci dari dalam. Dan posisi terakhir mayat korban mohon maaf itu menutupi, menyender ke dalam pintu. Dugaan awal kami menyimpulkan itu adalah bunuh diri,\" kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak.\n\nKorban diduga melakukan bunuh diri menggunakan senjata api. Polisi mengungkap senjata api ditemukan di luar kamar mandi saat menggeledah Tempat Kejadian Perkara (TKP).\n\nDokter Forensik RS Bhayangkara TK II Medan dr. Mistar Ritonga membeberkan kecurigaan peluru yang ada di kepala korban.\n\nIa menyebut peluru tidak sampai menembus kepala korban meski menggunakan senjata api. Mistar menyebut peluru hanya mengenai tulang tengkorak korban.\n\nMistar juga mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban sejak pemeriksaan awal. Hanya terdapat bekas luka lama di bagian tangan korban.\n\n\"Kebetulan berdasarkan hasil pemeriksaan saya dari awal, saya tidak ada melihat, tidak ada menemukan tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ bekas sayatan di tangan, bekas luka yang lama, warna coklat, di tangan sebelah kiri bagian dalam,\" ucap Mistar.\n\nLaboratorium forensik (Labfor) Polda Sumut memeriksa senjata api yang ada di dekat korban. Hasilnya, terdapat proyektil yang identik di senjata api maupun di tubuh korban.\n\n\"Kami bandingkan dengan yang sudah dilakukan pengambilan proyektil yang ada di tubuh korban. Hasilnya identik bahwa proyektil yang ada di dalam tubuh korban tersebut berasal dari senjata yang diperiksakan oleh penyidik kepada kami,\" kata Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Rio Nababan.\n\nPemeriksaan juga dilakukan terhadap hal lain, seperti pengujian swab ke jasad korban dan mantan suaminya untuk mengecek residu peluru.\n\nTim juga memeriksa pakaian korban dan Brigadir IH. Hasil menyatakan terdapat jejak tembakan di pakaian korban.\n\nKeluarga curiga Winda dibunuh setelah melihat langsung kondisi jenazah korban. Ayah Winda, Sanalui Gowasa mengatakan tubuh jenazah korban banyak ditemukan jejak luka akibat dugaan penganiayaan.\n\n\"Karena dari hasil kita lihat, di sana ada pencekikan leher dan mata memar. Dan semua badannya agak kebiru-biruan. Dan tidak ada itu bekas tembakan seperti apa yang diberitakan selama ini bahwa anak itu bunuh diri, merampas dengan paksa pistol suaminya. Itu tidak benar,\" ujar Sanalui ketika ditemui di rumah duka di Medan, Rabu (5/8).\n\nSelaras dengan ayahnya, adik korban bernama Ica juga melihat langsung jenazah kakaknya di RS Bhayangkara. Ia melihat ada luka memar di beberapa bagian tubuh korban.\n\nSalah satunya terdapat luka di bawah dagu yang telah dijahit. Kemudian, keluarga menanyakan luka tersebut yang dijawab oleh polisi merupakan luka suntikan.\n\nPolisi akhirnya menaikkan status perkara WL dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status ini dilakukan agar mempermudah berbagai upaya tindakan hukum yang berlaku.\n\n\"Proses awal itu sudah proses penyidikan untuk mempermudah semua upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian. Karena ada beberapa upaya-upaya tertentu yang harus kita lakukan terkait dengan upaya paksa tentunya,\" kata Calvijn.\n\nSementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan Valentino Harry Marpaung mengonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada kasus ini pada Kamis (10/9).\n\n\"Kemarin jaksa menerima SPDP dari Polrestabes. Tapi baru SPDP umum, belum ada penetapan tersangkanya,\" ucap Valentino kepada CNNIndonesia.com.\n\nSetelah naiknya kasus ke penyidikan dugaan pembunuhan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mencantumkan pasal sangkaan alternatif.\n\n\"Sangkaan alternatif Pasal 458 atau 462 KUHP,\" kata Valentino dikutip detikSumut pada Jumat (11/9) siang.\n\nValentino menyebut penyidik dalam perkara ini adalah pihak kepolisian. Namun, ia mengatakan terkait tersangka belum ada yang ditetapkan.\n\n\"Belum ada penahanan karena belum ada tersangkanya. Masih proses dik (penyidikan) umum,\" ucap Valentino.\n\nPasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa.\n\nSementara, Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur aturan hukum mengenai tindak pidana menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri.", "jml_kata": 692, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "510ff3b428f9", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 17:33", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi Ungkap Motif 3 Tersangka Keroyok Bambang Setiawan hingga Tewas", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912162857-12-1403180/polisi-ungkap-motif-3-tersangka-keroyok-bambang-setiawan-hingga-tewas", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Penyidik mengungkap motif pelaku kerusuhan yang merasa terganggu saat mencari nafkah. Pelaku tidak terafiliasi dengan organisasi tertentu.", "isi": "Polisi mengungkap motif tiga tersangka pengeroyok pedagang kaca Bambang Setiawan hingga tewas di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus lalu.\n\nDirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan para tersangka terganggu dengan kericuhan di Jalan Raya Pejompongan pada malam itu.\n\n\"Terkait dengan motif pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari para penyidik kami, terkait dengan motif yang ada daripada para pelaku, para pelaku merasa ada terganggu dengan peristiwa yang terjadi saat mereka bersama-sama melintas\" kata Iman kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9).\n\n\"Karena kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara. Kemudian sedang terjadi kerusuhan, mereka ikut serta di dalam kerusuhan itu sendiri,\" ujarnya menambahkan.\n\nIman memastikan tiga tersangka itu tidak terafiliasi dengan organisasi apapun. Menurutnya, para tersangka mengakui hanya sedang melintas pada malam itu.\n\n\"Kami pastikan tidak ada. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh para pelaku itu sendiri, mereka tidak terafiliasi dengan organisasi ataupun anggota organisasi tertentu,\" katanya.\n\nPolisi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pengeroyokan Bambang Setiawan hingga tewas di Pejompongan pada 27 Agustus lalu. Mereka yakni PS (23), DS (33), dan DDS (29).\n\nKetiga tersangka sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Saat ini penyidik juga tengah mendalami dugaan penyandang dana dalam kerusuhan usai demo di kawasan MPR/DPR RI, Senayan.", "jml_kata": 208, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "T03", "peran": "varian" }, { "id": "95dfb038c2fd", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 17:23", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka di Kasus Pengeroyok Bambang Setiawan", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912171734-12-1403185/polisi-ungkap-peran-3-tersangka-di-kasus-pengeroyok-bambang-setiawan", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polisi mengungkap peran ketiga tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan pedagang kaca, Bambang Setiawan saat kericuhan di Pejompongan, Jakarta, Kamis (27/8).", "isi": "Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengungkap peran ketiga tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan hingga tewas pedagang kaca, Bambang Setiawan saat kericuhan di Pejompongan, Jakarta pada 27 Agustus lalu.\n\nIman menerangkan peran dan penetapan ketiga orang tersangka itu berdasarkan analisis dari rekaman CCTV di lokasi hingga keterkaitan sidik jari di barang bukti.\n\n\"Perannya dari masing-masing pelaku ini ada yang melakukan pemukulan dengan, baik itu dengan menggunakan apa, benda tumpul maupun peralatan lainnya di tempat kejadian perkara. Kemudian ada yang melakukan perbantuan terhadap pelaku utama yang melakukan pemukulan,\" ucap Iman dalam konferensi pers, Jakarta, Sabtu (12/9).\n\nSelain melakukan pemukulan terhadap korban, Iman menyampaikan ada juga di antara ketiga tersangka itu yang membantu tersangka lainnya dalam membuat korban menjadi tak berdaya.\n\n\"Membantu sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bereaksi terhadap perlakuan yang dilakukan oleh si pelaku utamanya. Nah masing-masing tiga orang ini punya peran yang berbeda,\" ucapnya.\n\nPada saat yang sama, Iman menyampaikan motif ketiga tersangka itu. Ia menyebut mereka merasa terganggu dengan peristiwa yang terjadi saat itu.\n\nIa menyampaikan ketiga orang tersangka itu bekerja serabutan di sekitar lokasi kejadian.\n\n\"Berdasarkan hasil pemeriksaan dari para penyidik kami, terkait dengan motif yang ada daripada para pelaku, para pelaku merasa ada terganggu dengan peristiwa yang terjadi saat mereka bersama-sama melintas, karena kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara,\" ucapnya.\n\nPada saat yang sama, Iman juga menyampaikan bahwa ketiga tersangka itu tidak terafiliasi dengan suatu organisasi tertentu.\n\nPolda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada kasus ini.\n\nKetiga orang itu antara lain, berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29). Saat ini para tersangka tengah menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Iman menyampaikan para tersangka di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\n\nPenyidik Polda Metro sebelumnya juga telah membuat sketsa wajah para terduga pelaku.\n\n\"Tim Subdit PMJ telah lakukan pencarian terduga pelaku hingga 11 September 2026, keberadaan tiga orang terduga pelaku berhasil diamankan dan kami tangkap,\" ujarnya.\n\nSketsa ini didapat berdasarkan keterangan 14 saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi.", "jml_kata": 340, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "T03", "peran": "utama" }, { "id": "fcc80ebbba8f", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 17:09", "kanal": "nasional", "judul": "Pengeroyok Bambang Setiawan di 27 Agustus Terancam 12 Tahun Penjara", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912151456-12-1403160/pengeroyok-bambang-setiawan-di-27-agustus-terancam-12-tahun-penjara", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka dalam kasus penganiayaan almarhum Bambang Setiawan. Penyidikan melibatkan saksi, barang bukti, dan analisis forensik.", "isi": "Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihaknya menggunakan sejumlah pasal dalam menjerat tiga tersangka pengeroyok pedagang kaca, Bambang Setiawan, di Pejompongan, 27 Agustus lalu.\n\nBeberapa pasal di antaranya Pasal 262 ayat (3) atau ayat (4) dan 466 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.\n\n\"Dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, 7 tahun penjara, 9 tahun penjara, dan 12 tahun penjara,\" kata Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9).\n\nIman menjelaskan kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban almarhum Bambang Setiawan diduga dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2026 sekira pukul 22.46 WIB di Jalan Raya Pejompongan.\n\n\"Kami melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap 16 orang saksi. Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti hasil dari olah tempat kejadian perkara berupa satu buah DVR CCTV, 6 potong kayu, dan 8 buah bongkahan batu,\" ujarnya.\n\nIman mengatakan penyidik juga telah melakukan pengambilan sampel dugaan sidik jari laten pada potongan kayu dan bongkahan batu yang ditemukan saat pelaksanaan olah kejadian, di tempat kejadian perkara.\n\nKemudian penyidik membawa lima buah gelas kaca dan delapan buah piring.\n\n\"Hal ini kami lakukan untuk mensinkronkan antara dugaan pelaku sidik jari yang menempel di piring dan gelas tersebut dengan sidik jari yang menempel di benda yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk melakukan kekerasannya,\" katanya.\n\nLebih lanjut, Iman mengatakan setelah melakukan serangkaian penyidikan, dengan memeriksa 16 saksi hingga sejumlah ahli, seperti ahli kedokteran forensik, ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, ahli psikologi massa, ahli sosiologi hukum, dan ahli hukum pidana.\n\n\"Selanjutnya berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang lain, kami telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial FP, 23 tahun; DS, 33 tahun; dan DDS, 29 tahun,\" ujarnya.\n\nSaat ini para tersangka sedang menjalani penyidikan di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya.", "jml_kata": 316, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "T04", "peran": "utama" }, { "id": "d60bd17bc8dc", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 16:50", "kanal": "nasional", "judul": "Pramono Teken Pergub Pembentukan LPDP Jakarta", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912163955-20-1403181/pramono-teken-pergub-pembentukan-lpdp-jakarta", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "ringkasan": "Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan LPDP Jakarta.", "isi": "Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan LPDP Jakarta, program beasiswa bagi warga Jakarta untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3.\n\nInformasi tersebut disampaikan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo melalui unggahan di akun X pribadinya. Ia menyebut Pergub tersebut baru saja ditandatangani Pramono bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.\n\n\"Pak Gubernur baru saja menandatangani Pergub 20/2026. Ini Pergub yang mengatur pembentukan LPDP Jakarta,\" tulis Prastowo dalam cuitannya, Sabtu (12/9).\n\nPrastowo menjelaskan LPDP Jakarta disiapkan sebagai program beasiswa bagi warga yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dunia.\n\nMenurut Prastowo, Pergub tersebut juga mengatur penguatan tata kelola program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).\n\nPenguatan tata kelola itu ditujukan agar penyaluran kedua program tersebut lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.\n\n\"Pergub 20 ini ditulis dua tangan: Pak Pram dan Bang Rano, demi mewujudkan visi: memutus rantai ketidakberuntungan!\" tulis Prastowo.\n\nIa juga menyampaikan proses verifikasi calon penerima KJP dan KJMU masih berlangsung. Orang tua yang tengah memastikan anaknya menjadi penerima kedua program tersebut diminta memastikan data yang digunakan sesuai dan melakukan pemutakhiran apabila diperlukan.\n\nPramono sebelumnya memastikan program beasiswa LPDP Jakarta tetap akan dijalankan pada 2027 meski DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar rencana tersebut ditunda.\n\nUsulan penundaan datang dari Komisi E DPRD DKI Jakarta yang meminta anggaran LPDP Jakarta dialihkan untuk kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah rusak dan penambahan kuota sekolah swasta gratis.\n\nPramono mengatakan kebutuhan perbaikan sekolah rusak akan ditangani menggunakan sejumlah sumber pendanaan, termasuk dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB).\n\nIa menyebut anggaran untuk perbaikan sekolah rusak bahkan lebih besar dibandingkan usulan yang disampaikan DPRD.\n\n\"Dengan demikian, bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan. Tetapi untuk LPDP tetap akan dijalankan,\" kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8).\n\nSementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana sebelumnya mengatakan LPDP Jakarta disiapkan untuk membuka kesempatan bagi anak-anak di Ibu Kota melanjutkan pendidikan ke luar negeri.\n\nDinas Pendidikan DKI Jakarta juga telah menyiapkan rancangan anggaran sekitar Rp99,9 miliar untuk program LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027.", "jml_kata": 368, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "319a5c3e0104", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 15:30", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi Bongkar Pendana Massa Ricuh 27 Agustus, Usut Badan Hukum", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912144615-12-1403154/polisi-bongkar-pendana-massa-ricuh-27-agustus-usut-badan-hukum", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polda Metro Jaya ungkap sosok penyandang dana kericuhan Jakarta 27 Agustus. Tersangka JT dan mahasiswa ER terlibat dalam pengumpulan massa.", "isi": "Polda Metro Jaya mengungkap sosok penyandang dana yang membayar massa turun dalam kericuhan di Jakarta pada 27 Agustus lalu.\n\nDirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan beberapa tersangka kerusuhan mendapatkan pendanaan dari koordinator lapangan atas nama Saudara JT dengan nominal per orang Rp40.000.\n\n\"Kami menemukan fakta hukum terkait dengan pihak-pihak yang melakukan pendanaan untuk mengerahkan massa,\" kata Iman dalam konferensi pers, Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/9).\n\nImam menjelaskan JT ini mendapat order dari sosok bernama PKL, lalu sosok lain yakni KHT alias HY dan SO.\n\n\"Selanjutnya kami sedang melakukan pendalaman terhadap intellectual leader yang mengorder atau meminta menyiapkan massa dan yang bersangkutan menyiapkan pendanaannya,\" ujarnya.\n\nIman juga menyampaikan klaster pendanaan kerusuhan kedua. Pada klaster kedua ini, ada dugaan keterlibatan mahasiswa berinisial ER, dalam mengumpulkan massa.\n\nIman mengatakan ER yang merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta itu turut menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70 ribu per kepala.\n\nMenurutnya, ER mendapatkan permintaan mengumpulkan massa dari salah satu badan hukum yang saat ini polisi masih melakukan pendalaman.\n\n\"Di mana saudara ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum yang sedang kami lakukan pendalaman saat ini, badan hukum itu yang menyiapkan anggaran dan meminta menyiapkan orang-orang kepada saudara ER,\" katanya.\n\nSebelumnya, penyidik Polda Metro telah menetapkan 49 orang sebagai tersangka kerusuhan yang terjadi setelah demonstrasi di kawasan DPR/MPR RI, Senayan.\n\nKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan dari total tersangka tersebut, sebanyak 44 orang dewasa ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).\n\n\"Sementara itu, lima orang lainnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPO),\" katanya, Selasa (1/9).", "jml_kata": 275, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "0eec729740d3", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 14:35", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi Tangkap 3 Tersangka Dugaan Eksploitasi Anak di Ricuh 27 Agustus", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912142222-12-1403147/polisi-tangkap-3-tersangka-dugaan-eksploitasi-anak-di-ricuh-27-agustus", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polisi tangkap tiga tersangka eksploitasi anak di Jakarta. Mereka mengiming-imingi anak-anak dengan uang untuk terlibat dalam aksi unjuk rasa.", "isi": "Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka atas dugaan eksploitasi anak-anak terlibat dalam kericuhan di Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus lalu.\n\nDirektur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo mengungkapkan ketiga tersangka berinisial B, N dan P diduga mengiming-imingi puluhan anak-anak dengan bayaran sekitar Rp55 ribu.\n\n\"Ada tiga orang, yaitu inisial B, N dan juga P. Yang mana mereka didapati berdasarkan alat bukti yang sudah kami lakukan analisa. Ada sekian anak masing-masing sudah melakukan, ada indikasi eksploitasi ekonomi,\" kata Rita dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9).\n\nRita menyampaikan modus ketiga pelaku dengan memprovokasi anak-anak sekaligus mengiming-imingi mereka bayaran dengan nominal bervariasi.\n\n\"Jadi mereka mempengaruhi, memprovokasi anak-anak untuk dilibatkan dalam kegiatan aksi unjuk rasa dengan iming-iming sejumlah uang. Dari pelaku atas nama, panggilannya B atau inisialnya adalah F, dia sudah berhasil merekrut 53 anak,\" kata dia.\n\nLalu, tersangka berinisial N yang disebut merekrut 22 anak yang masing-masing diberikan rencana uang sebesar Rp50 ribu.\n\nLalu yang terakhir adalah tersangka berinisial P yang disebut berhasil mengumpulkan 8 anak yang rencana diberikan Rp40 ribu.\n\nRita juga menyampaikan bahwa ketiga pelaku mendapat keuntungan ekonomi atas aksinya itu.\n\nIa menyebut berdasarkan penelusuran awal polisi, tersangka B mendapat keuntungan sebesar Rp2.350.000, N sebesar Rp842.500, dan P sebesar Rp250.000.\n\n\"Namun ini baru berdasarkan bukti yang terlihat, sementara ada beberapa hal yang memang kami perlu dalami bahwa ada kegiatan-kegiatan transaksi yang lain yang perlu pembuktian lebih lanjut,\" kata Rita.", "jml_kata": 237, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "dff4de7b07a6", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 13:34", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi: Tersangka Pengeroyok Bambang Setiawan Tak Terafiliasi Ormas", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912132046-12-1403120/polisi-tersangka-pengeroyok-bambang-setiawan-tak-terafiliasi-ormas", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polisi mengatakan dari keterangan para tersangka mereka tak terkait dengan organisasi tertentu.", "isi": "Polda Metro Jaya menyebut tersangka pengeroyokan hingga tewas pedagang kaca, Bambang Setiawan saat terjadi kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 27 Agustus lalu tidak terafiliasi dengan organisasi atau ormas tertentu.\n\n\"Kami pastikan tidak ada, dari keterangan para pelaku mereka tidak terafiliasi dengan organisasi tertentu,\" kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9).\n\nPolda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada kasus ini.\n\nKetiga orang itu adalah FP (23 tahun), DS (33 tahun), dan DDS (29 tahun). Saat ini para tersangka tengah menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Iman menyampaikan para tersangka di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\n\nPenyidik Polda Metro sebelumnya juga telah membuat sketsa wajah para terduga pelaku.\n\n\"Tim Subdit PMJ telah lakukan pencarian terduga pelaku hingga 11 September 2026, keberadaan tiga orang terduga pelaku berhasil diamankan dan kami tangkap,\" ujarnya.\n\nSketsa ini didapat berdasarkan keterangan 14 saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi.\n\n\"Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisa digital didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut,\" kata Iman.\n\nIman menerangkan untuk terduga pelaku pertama adalah laki-laki diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun, memiliki bentuk wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit cokelat.\n\nKemudian untuk terduga pelaku kedua adalah laki-laki diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun, memiliki bentuk wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, terdapat kumis dan janggut, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit cokelat.", "jml_kata": 264, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "T03", "peran": "varian" }, { "id": "3459c6960a08", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 13:22", "kanal": "nasional", "judul": "3 Pengeroyok Bambang Setiawan 27 Agustus Ditangkap di Babakan Madang", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912130514-12-1403118/3-pengeroyok-bambang-setiawan-27-agustus-ditangkap-di-babakan-madang", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polisi menangkap 3 tersangka pengeroyokan pedagang kaca, Bambang Setiawan, yang tewas pada 27 Agustus. Penangkapan dilakukan berdasarkan analisis CCTV.", "isi": "Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka pengeroyokan pedagang kaca, Bambang Setiawan yang tewas pada malam 27 Agustus lalu di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semalam.\n\n\"Pada tanggal 11 September 2026 keberadaan tiga orang terduga pelaku erhasil kami amankan dan kami lakukan penangkapan di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sekira pukul 21.30 WIB,\" kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam jumpa pers di Polda Metro, Sabtu (12/9).\n\nImam menjelaskan penyidik memburu para terduga pelaku itu berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara, dan hasil sketsa terduga pelaku.\n\n\"Kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban almarhum Bambang Setiawan diduga dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2026 sekira pukul 22.46 WIB di Jalan Raya Pejompongan,\" ujarnya.\n\nImam mengatakan tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu yakni FP (23), DS (33) tahun, DDS (29). Mereka telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.\n\nMenurut Imam, penyidik telah memeriksa sekitar 16 orang saksi. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti hasil dari olah tempat kejadian perkara berupa satu buah DVR CCTV, 6 potong kayu, dan 8 buah bongkahan batu.\n\n\"Penyitaan juga dilakukan terhadap satu flashdisk yang berisi video untuk dilakukan analisis digital forensik, baik itu yang tersebar di media sosial maupun dari hasil pengangkatan DVR CCTV,\" katanya.", "jml_kata": 227, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "T04", "peran": "varian" }, { "id": "e9e3926fa35b", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 12:46", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi Tetapkan 3 Tersangka Pengeroyok Bambang Setiawan di 27 Agustus", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912123646-12-1403107/polisi-tetapkan-3-tersangka-pengeroyok-bambang-setiawan-di-27-agustus", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya pedagang kaca, Bambang Setiawan, di Pejompongan.", "isi": "Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka pengeroyokan hingga tewas pedagang kaca, Bambang Setiawan saat terjadi kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 27 Agustus lalu.\n\n\"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, ahli, dan alat bukti, kami telah menetapkan tiga orang tersangka,\" kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9).\n\nKetiga orang tersangka itu antara lain, berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29). Saat ini para tersangka tengah menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.\n\nImam mengatakan para tersangka di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyidik Polda Metro sebelumnya telah membuat sketsa wajah para terduga pelaku.\n\n\"Tim Subdit PMJ telah lakukan pencarian terduga pelaku hingga 11 September 2026, keberadaan tiga orang terduga pelaku berhasil diamankan dan kami tangkap,\" ujarnya.\n\nSebelumnya, Polda Metro Jaya merilis sketsa wajah dua terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan saat terjadi kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 27 Agustus lalu.\n\nSketsa ini didapat berdasarkan keterangan 14 saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi.\n\n\"Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisa digital didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut,\" kata Iman dalam konferensi pers.\n\nIman menerangkan untuk terduga pelaku pertama adalah laki-laki diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun, memiliki bentuk wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit cokelat.\n\nKemudian untuk terduga pelaku kedua adalah laki-laki diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun, memiliki bentuk wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, terdapat kumis dan janggut, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit cokelat.\n\nNamun, polsii belum ditemukan indikasi ada keterlibatan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan saat terjadi kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 27 Agustus lalu.", "jml_kata": 307, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "T03", "peran": "varian" }, { "id": "8ddc231383b5", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 11:10", "kanal": "nasional", "judul": "Bentrok Dua Desa di Maluku, 27 Rumah Dibakar, 4 Warga Luka", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912100729-20-1403069/bentrok-dua-desa-di-maluku-27-rumah-dibakar-4-warga-luka", "niche": "Hukum Umum", "angle_hukum": "aspek hukum umum & edukasi publik", "ringkasan": "Bentrokan antara Desa Lesibata dan Patahuwe di Maluku menyebabkan 27 rumah terbakar dan empat luka. Kapolda dan Pangdam turun tangan untuk meredakan situasi.", "isi": "Bentrok pecah antara Desa Lesibata dan Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Jumat (11/9) malam. Sekitar 27 rumah dibakar dan empat warga dilaporkan mengalami luka.\n\nBentrokan dipicu akibat masalah lahan. Lahan milik salah satu warga di bakar di hutan gunung Tanjung sekitar pukul 14:00 WIT.\n\nKapolda Maluku Inspektur Jenderal Dadang Hartanto dan Pangdam XV/Pattimura Mayor Jenderal Dody Triwinarto turun langsung ke lokasi untuk melerai bentrokan tersebut.\n\nMereka sempat bertemu warga dari dua desa yang bertikai. Kapolda dan Pangdam meminta warga dua desa untuk menyudahi bentrokan dan saling hidup bersaudara.\n\nDadang meminta pemimpin dari dua desa untuk berperan aktif agar bisa menangkan situasi di desa masing-masing karena penanganan situasi harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan mencegah munculnya persoalan baru.\n\n\"Yang terpenting adalah masing-masing raja dapat menenangkan situasi di desa masing-masing dan bekerja bersama-sama,\" kata Dadang saat pertemuan bersama pemerintah daerah dan pimpinan kedua desa di Kantor Camat Taniwel, Jumat (11/9) malam.\n\nKapolda juga meminta warga dari dua desa untuk menahan diri dan tidak terpancing dan tidak terprovokasi dengan hoaks.\n\n\"Kita harus benar-benar meyakinkan saudara-saudara kita agar menyampaikan dengan benar kepada masyarakat dan selalu berhati-hati adanya provokasi karena ada oknum-oknum yang tidak menginginkan wilayah kita aman,\"ucapnya.\n\nDadang juga berjanji terkait secepatnya melakukan proses pemulihan terhadap masyarakat karena saat ini sangat dibutuhkan masyarakat yang menjadi korban bentrok.\n\n\"Saya minta secepatnya menyampaikan kepada masyarakat dan Bapak Wakil Bupati agar dapat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan,\"imbuh dia.\n\nSementara itu, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto meminta warga untuk kembali hidup rukun karena hidup rukun merupakan simbol orang Maluku. Ia juga berjanji akan membantu warga yang terdampak akibat rumah dibakar karena pentingnya gotong royong.\n\n\"Saya menekankan pentingnya gotong royong dalam membantu warga yang rumahnya terdampak,\"ujarnya.\n\nSebanyak 29 anggota polisi Polres Seram Bagian Barat bersenjata lengkap dikerahkan ke lokasi bentrok. Mereka berjaga-jaga di wilayah perbatasan agar mencegah terjadi bentrokan susulan.", "jml_kata": 305, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "7c1648b1fa60", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 06:00", "kanal": "nasional", "judul": "Baleg Targetkan RUU Reforma Agraria Rampung Sebelum Hari Tani", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911204917-32-1403023/baleg-targetkan-ruu-reforma-agraria-rampung-sebelum-hari-tani", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "ringkasan": "Baleg DPR menargetkan RUU Reforma Agraria rampung sebelum 24 September 2026. RUU ini bertujuan mengatasi masalah agraria dan konflik tanah di Indonesia.", "isi": "Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan Baleg menargetkan pembahasan RUU Reforma Agraria rampung sebelum Hari Tani, 24 September 2026.\n\nRUU Reforma Agraria telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I 2026-2027 pada Selasa, (8/9).\n\nBob Hasan menjelaskan target tersebut bukan berarti pembahasan RUU dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan sebagai upaya mengatasi persoalan pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.\n\n\"Sebelum tanggal 24. Targetnya akan seperti itu. Kita optimistis on schedule, karena sekarang prosesnya terus berjalan. Setelah inisiatif, kita Selasa, Rabu, Kamis akan RDPU lagi,\" ujar Bob dalam keterangan resmi Minggu (6/9).\n\nDalam pernyataan tersebut, Bob juga menjelaskan bahwa keberadaan RUU Reforma Agraria tidak menggantikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).\n\nRUU Reforma Agraria bertujuan melandasi berbagai persoalan agraria yang selama ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui ketentuan yang ada.\n\n\"Beda. Pengaturan Reforma Agraria dengan Undang-Undang Pokok Agraria itu beda,\" tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra.\n\nIa menjelaskan persoalan agraria juga berkaitan dengan sektor dan kawasan di luar cakupan UUPA, termasuk kehutanan. Karena itu, menurutnya, diperlukan aturan baru yang secara khusus mengatur pelaksanaan reforma agraria.\n\n\"Kalau untuk RUU Reforma Agraria ini memang persoalannya bisa masuk ke ranah kehutanan, ranah yang di luar dari yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Itulah makanya banyak yang tidak bisa menyelesaikan sengketa,\" jelasnya.\n\nBob menuturkan konflik agraria juga terjadi pada berbagai jenis penguasaan dan pemanfaatan lahan, termasuk tanah negara, kawasan hutan, Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Pengelolaan (HPL). Dalam sejumlah kasus, persoalan tersebut juga berkaitan dengan konflik antara masyarakat dan perusahaan.Bob menekankan, RUU Reforma Agraria diperlukan tidak hanya untuk memperluas cakupan pengaturan persoalan agraria, tetapi juga menghadirkan kerangka hukum dengan pengaturan yang lebih komprehensif.\n\nSementara itu, Baleg selama dua hari terakhir maraton menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pihak dari akademisi, kelompok/organisasi sipil, hingga lembaga terkait.\n\nPada Rabu (9/9) lalu, RDPU digelar antara Baleg dan sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Indonesia.\n\nMengutip dari laman agenda kegiatan DPR, para akademisi yang diundang RDPU itu adalah Pakar agraria, politik hukum pertanahan, dan gerakan petani, Iwan Nurdin; Pakar Agraria, Politik Pangan dan Perdesaan Universitas Brawijaya, Idham Arsyad; Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjajdaran Ida Nurlinda, dan Guru Besar IPB Sudarsono Soedomo.\n\nLalu pada Kamis (10/9), Baleg menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan RDPU dengan Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ketua Umum Pengurus Ikatan Hakim Indonesia, koordinator advokasi Urban Poor Consortium Guntoro Gugun Muhammad.\n\nBadan Legislasi (Baleg) DPR mengungkapkan sejumlah poin penting Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria.\n\nRUU yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR ini akan mengatur sejumlah hal, di antaranya mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa atau konflik agraria struktural dengan mekanisme hukum komprehensif, hingga melindungi hak atas tanah bagi petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya.", "jml_kata": 457, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "b63aeb0f040e", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 01:01", "kanal": "nasional", "judul": "Jejaring Rakyat Miskin Minta Negara Setop Bagi-bagi Tanah ke Individu", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911091622-20-1402666/jejaring-rakyat-miskin-minta-negara-setop-bagi-bagi-tanah-ke-individu", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "ringkasan": "Enam organisasi dalam Jejaring Rakyat Miskin Indonesia rapat dengan DPR terkait rencana penyusunan RUU Reforma Agraria.", "isi": "Enam organisasi yang tergabung dalam Jejaring Rakyat Miskin Indonesia, menyampaikan sejumlah poin usulan dalam penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Jakarta, Kamis (10/9).\n\nPerwakilan koalisi dalam rapat, Guntoro Gugun Muhammad antara lain mengusulkan agar pemerintah menghentikan bagi-bagi sertifikat hak tanah kepada masyarakat secara individu.\n\nGuntoro mengaku pesimis cara itu bakal menyelesaikan masalah ketimpangan atas hak tanah atau bahkan kesejahteraan masyarakat.\n\n\"Kalau reforma agraria ingin mengatasi atau mengurangi ketimpangan, tapi negara politik kebijakannya masih membagikan tanah kepada individu, saya pesimis, Pak, Bu,\" kata Gugun dalam rapat dengan para wakil rakyat itu.\n\nDia menjelaskan, meski saat ini ada aturan melarang masyarakat menjual tanah pemberian dalam waktu 10 tahun, namun praktiknya tak demikian.\n\nMenurut Guntoro, banyak praktik di bawah tangan masyarakat menjual tanahnya.\n\n\"Walaupun sudah diatur ya, 10 tahun ada larangan untuk mengalihkan tapi bisa saja sudah terjadi peralihan bawah tangan dan akhirnya kembali lagi ke pasar,\" kata dia.\n\nGuntoro mengusulkan agar kebijakan politik reforma agraria bisa dilakukan dalam bentuk sertifikat bersama. Hal itu bukan pilihan, dan menyerahkannya kepada masyarakat.\n\n\"Warga kalau ditanya kamu mau SHM individu atau bersama, pasti pilih individu, Pak. Jadi itu bukan pilihan,\" kata dia.\n\nNamun, kata Guntoro, jika hal itu tidak bisa diberlakukan secara nasional, dia ingin agar sertifikat bersama atas tanah bisa diberlakukan di wilayah perkotaan. Menurut pihaknya ada beberapa alasan hal itu perlu dilakukan.\n\nPertama, terang Guntoro, perubahan tata ruang kota yang cepat, serta tingginya harga tanah, justru membuat masyarakat semakin cepat kehilangan tanah mereka. Kedua, kepemilikan individu tak akan membuat masyarakat bisa sejahtera sekalipun tanah hasil pemberian kemudian dijual.\n\nSebab, lahan-lahan ayah sertifikat hak milik yang mereka terima jumlahnya tak banyak. Sehingga, kepemilikan bersama justru bisa lebih mudah diberdayakan.\n\n\"Kalau itu diindividualkan, Pak, cuma 36 meter persegi. Tapi begitu digabungkan, maka menjadi 1 hektar, Pak. Dengan begitu tanah itu bisa dikelola bareng, bisa membuat usaha bareng untuk kesejahteraan,\" katanya.\n\nRUU Reforma Agraria telah disahkan rapat paripurna DPR awal pekan ini sebagai usulan inisiatif lembaga wakil rakyat tersebut guna dijadikan undang-undang.\n\nSalah satu yang bakal dibahas adalah tentang pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).", "jml_kata": 342, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "T10", "peran": "utama" }, { "id": "119fd3db7a40", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 00:07", "kanal": "nasional", "judul": "DPR Dorong Bea Cukai Berantas Peredaran Rokok Ilegal", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911225709-32-1403031/dpr-dorong-bea-cukai-berantas-peredaran-rokok-ilegal", "niche": "Hukum Bisnis", "angle_hukum": "kepatuhan usaha, risiko kontrak, sanksi administrasi & UU terkait", "ringkasan": "Komisi III DPR RI dorong penindakan rokok ilegal hingga produsen dan distributor. Penegakan hukum penting untuk melindungi penerimaan negara.", "isi": "Komisi III DPR RI mendorong penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tidak berhenti pada tingkat pengecer, tetapi diperluas hingga menyasar produsen dan distributor besar yang memperoleh manfaat dari peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal tersebut.\n\nAnggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyebut rokok ilegal telah menghilangkan potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kepentingan masyarakat.\n\nTak hanya itu, peredaran rokok ilegal juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Sebab, pelaku usaha legal harus memenuhi kewajiban cukai dan berbagai ketentuan, sementara pelaku ilegal menghindari kewajiban tersebut.\n\n\"Akibatnya, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi banyak pihak dalam rantai pasok industri rokok yang menjalankan usahanya secara legal,\" kata Abdullah dalam keterangannya, Jumat (11/9).\n\nAbdullah mendukung upaya penindakan yang dilakukan Bea Cukai terhadap rokok ilegal di Jakarta. Tercatat pada tahun 2026 sekitar 59,8 juta batang yang telah berhasil ditindak dengan estimasi potensi kerugian negara sekitar Rp46,79 miliar.\n\nNamun, kata Abdullah, yang terpenting penindakan tidak boleh hanya berhenti pada pengecer atau distributor, tetapi harus ditelusuri hingga produsen dan pemodalnya.\n\nMenurutnya, aliran uang dari bisnis rokok ilegal juga perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah hasilnya digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan ilegal lainnya.\n\n\"Penegakan hukum yang menyeluruh ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, pelaku usaha yang patuh, dan negara,\" ujarnya.\n\nSenada, Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding menuturkan bahwa rokok ilegal selama ini menjadi perhatian Komisi III. Khususnya dalam konteks penegakan hukum dan sinergi aparat penegak hukum dengan Bea Cukai.\n\nIa mengatakan dampak rokok ilegal tidak hanya soal hilangnya potensi penerimaan negara. Tetapi, berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat, serta menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi industri yang telah memenuhi kewajiban cukai.\n\n\"Peredaran rokok ilegal tidak hanya kehilangan penerimaan negara, memang potensi kerugian sangat besar terkait penerimaan negara. Tapi menyangkut masalah kesehatan masyarakat, serta persaingan usaha yang tidak sehat,\" tutur dia.\n\nSudding membeberkan peredaran rokok tanpa cukai masih ditemukan di berbagai daerah, terutama kawasan industri. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai harus dilakukan secara menyeluruh.\n\n\"Kalau perlu kita ingin lebih jauh, bagaimana tidak hanya pada tingkat pengecer tapi juga produsennya. Produsennya yang menerima manfaat dari rokok-rokok ilegal ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum\" ujarnya.\n\nSementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menegaskan pihaknya komitmen untuk mengejar produsen hingga distributornya.\n\n\"Komitmen kami adalah akan kejar sampai ujungnya untuk memberikan efek jera. Kami kejar sampai penerima manfaat akhir. Semoga jadi template baru dalam proses penindakan atau penyidikan rokok ilegal,\" kata dia.\n\nMenurutnya, semangat pemberantasan rokok ilegal merupakan tujuan bersama seluruh jajaran Bea Cukai di berbagai daerah. Namun, lanjut dia, setiap wilayah memiliki karakteristik dan lingkungan strategis berbeda, sehingga pola maupun kecepatan penindakan dapat disesuaikan kondisi masing-masing daerah.\n\n\"Bea Cukai di mana pun spiritnya sama. Ibaratnya multinational company, kita punya yang disebut congruent goal, sama dan sebangun tujuannya. Saya yakin betul teman-teman di luar Jakarta memiliki spirit yang sama. Speed yang berbeda, tidak berarti spiritnya berbeda,\" ujarnya.", "jml_kata": 473, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "3dff43943829", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 22:15", "kanal": "nasional", "judul": "Komisi II Pertanyakan Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911214521-32-1403026/komisi-ii-pertanyakan-usul-perpanjangan-masa-jabatan-kades", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "ringkasan": "Anggota DPR Muhammad Khozin menolak usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, menilai hal itu ancaman bagi demokrasi dan tanpa landasan hukum yang jelas.", "isi": "Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mempertanyakan usul perpanjangan masa jabatan kepala desa oleh Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) saat bertemu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (9/9).\n\nKhozin menilai usulan tersebut mengancam iklim demokrasi di tingkat desa.\n\n\"Ciri demokrasi di antaranya adalah pemimpin yang dipilih (official elected). Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi demokrasi di tingkat desa,\" kata Khozin saat dihubungi, Jumat (11/9).\n\nAnggota Komisi DPR bidang politik dan pemerintahan itu menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa tak memiliki landasan yuridis, sosiologis maupun filosofis.\n\nDia berpandangan, alasan persoalan fiskal tak bisa dijadikan alasan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa melalui proses pilkades langsung. Apalagi, saat ini tak ada kondisi force meajure yang memaksakan pilkades ditiadakan atau ditunda.\n\n\"Saat ini tidak ada force majeure. Persoalan fiskal tak dapat dijadikan alasan penundaan pilkades, apalagi sampai ditiadakan,\" katanya.\n\nMenurut Khozin, perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa melalui pemilihan hanya akan memantik dinamika di tingkat desa. Sebab, pemilihan secara berkala di tingkat desa merupakan mekanisme formal untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di desa.\n\n\"Apa jadinya kalau forum menyerap aspirasi ini ditiadakan atau ditunda. Ini bisa jadi preseden tidak baik dalam demorkatisasi di Indonesia,\" kata Khozin.\n\nSejumlah kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) sebelumnya menemui pimpinan DPR untuk menuntut melanjutkan masa jabatan sebagai penjabat (pj) kepala desa, Rabu (9/9).\n\nMereka menuntut untuk kembali melanjutkan masa jabatan, sebagai pj, meski masa jabatan mereka telah habis delapan tahun, dari semula enam tahun, merujuk UU Desa yang baru.\n\nMereka meminta agar pemerintah daerah tak menunjuk pj kepala desa dari ASN, melainkan dari mereka sendiri efisiensi hingga keberlanjutan program pemerintah.\n\nBahkan, dalam tuntutannya, mereka meminta agar pilkades bisa dihapuskan untuk periode tertentu. Saat ini, kata dia, total ada 36 ribu kepala desa secara nasional yang akan habis masa jabatan pada 2026 hingga 2029.\n\n\"Dengan diperpanjang masa jabatan kepala desa, akan mengurangi biaya penyelenggaraan Pilkades sejalan dengan efisiensi anggaran saat ini,\" kata Ketua Umum Kepala Desa AMJ (Akhir Masa Jabatan) Jaro Muhadi dalam pertemuan.", "jml_kata": 338, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "698285efad27", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 21:25", "kanal": "nasional", "judul": "3 Sekuriti Disebut Lihat Anggota DPRD Bekasi Diduga Pukuli Korban", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911154623-12-1402872/3-sekuriti-disebut-lihat-anggota-dprd-bekasi-diduga-pukuli-korban", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "ringkasan": "Kuasa hukum korban pengeroyokan oleh anggota DPRD Bekasi menghadirkan saksi sekuriti di sidang. Mereka menguatkan dugaan pemukulan terhadap Fendy.", "isi": "Kuasa hukum korban kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno dan dua rekannya menyebut tiga petugas keamanan atau sekuriti di lokasi kejadian mengungkap ada pemukulan terhadap Fendy secara bersama-sama.\n\nKetiga sekuriti itu diketahui dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kamis (10/9). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak korban.\n\nKuasa hukum korban, Dani Bahdani mengatakan tiga sekuriti yang dihadirkan sebagai saksi disebut melihat langsung peristiwa pemukulan yang diduga dilakukan ketiga terdakwa terhadap korban.\n\n\"Sebenarnya dari keterangan saksi semakin menguatkan atas laporan tersebut. Karena saksi-saksi kunci, artinya security yang bertugas di situ melihat, menyaksikan memang ada peristiwa pemukulan dan peristiwa pengeroyokan,\" kata Dani kepada wartawan, Jumat (11/9).\n\nDani menyebut keterangan ketiga sekuriti itu membuat para terdakwa dinilai sulit membantah dugaan keterlibatan dalam perkara tersebut.\n\n\"Justru jika ada terdakwa yang menyangkal, maka kami yakin akan memperberat hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya,\" ujarnya.\n\nSelain sekuriti, persidangan juga menghadirkan saksi yang berkaitan dengan korban serta pegawai rumah makan yang disebut berada di lokasi kejadian. Menurut Dani, para saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka lihat dan alami saat kejadian.\n\n\"Saya rasa saksi sudah bersikap apa adanya, ya, karena mereka melihat langsung di lapangan,\" ujarnya.\n\nLebih lanjut, Dani berharap seluruh proses hukum perkara tersebut berjalan sesuai ketentuan. Ia pun menyerahkan pembuktian perkara kepada proses persidangan.\n\n\"Harapan kita hukum harus ditegakkan. Jadi siapa yang bersalah memang harus dihukum,\" kata dia.\n\nSebelumnya, seorang pria bernama Fendy (41) melaporkan dugaan pengeroyokan yang diduga melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial N di sebuah Restoran di daerah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Oktober 2025 lalu.\n\nSetelah diselidiki, polisi N yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan dua orang lainnya sebagai tersangka.\n\nDalam sidang perdana pada Rabu (5/8) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa N bersama dua orang lainnya telah melakukan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan korban mengalami luka-luka.\n\n\"Para terdakwa didakwa, pada 30 Oktober 2025, atas kejadiannya bertempat di rumah makan, didakwa melakukan kekerasan dengan bersama sama hingga mengakibatkan luka luka pada korban,\" kata jaksa.\n\nKemudian dalan sidang lanjutan pada Rabu (12/8), Fendy selaku korban menolak upaya restorative justice (RJ) yang diajukan dalam sidang. Fendy menyebut upaya untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sudah terlambat.\n\n\"Sudah terlalu lama. Kenapa tidak dari awal datang kepada saya, meminta maaf dan mengakui kalau memang bersalah,\" kata Fendy kepada wartawan, Rabu (12/8).", "jml_kata": 389, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "f9491c8033f6", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 19:05", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi Sekat Tangerang, Bogor dan Karawang Cegah Suporter Persib ke GBK", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911185559-20-1402966/polisi-sekat-tangerang-bogor-karawang-cegah-suporter-persib-ke-gbk", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah titik penyekatan untuk mencegah pergerakan suporter Persib Bandung menuju Jakarta saat pertandingan melawan Persija di GBK.", "isi": "Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah titik penyekatan untuk mencegah pergerakan suporter Persib Bandung yang hendak menuju Jakarta saat pertandingan melawan Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9).\n\nWakapolda Metro Jaya Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan penyekatan dilakukan di wilayah yang menjadi akses perbatasan Jakarta dengan daerah sekitarnya.\n\n\"Untuk lokasi-lokasi penyekatan itu ada di wilayah Tangerang Kota karena berbatasan juga dengan wilayah Banten. Kemudian ada di wilayah Karawang berbatasan dengan Bekasi, dan juga Bogor yang berbatasan dengan wilayah Depok. Itu yang kita lakukan penyekatan,\" kata Dekananto kepada wartawan, Jumat (11/9).\n\nDekananto menerangkan penyekatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam penyelenggaraan pertandingan.\n\n\"Bahwa izin keramaian yang diterbitkan oleh Mabes Polri atas rekomendasi dari Polda Metro dan juga komitmen Bapak Gubernur, disampaikan bahwa sesuai dengan regulasi FIFA, untuk dalam pertandingan ini suporter dari Persib dilarang untuk hadir di GBK,\" tutur dia.\n\n\"Karena demikian juga nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga akan larang teman-teman dari Jakmania untuk hadir ke Bandung. Mungkin demikian,\" sambungnya.\n\nSebelumnya, Persija Jakarta melarang pendukung Persib Bandung datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu besok.\n\nPersija akan menjamu Persib di Stadion Utama GBK pada pekan kedua Super League 2026/2027. Ini kali pertama Persija kembali menjamu Persib di Jakarta setelah tujuh tahun.\n\nMusim-musim sebelumnya, Persija selalu menjamu Persib dalam laga kandang di luar Jakarta, seperti Bekasi dan Solo. Bahkan, musim lalu, bermain di Samarinda.\n\nKarena itu antusiasme pertandingan ini sangat tinggi. Lebih dari 60 ribu The Jakmania diyakini bakal meramaikan GBK. Karena itu pendukung Persib dilarang datang ke stadion.\n\n\"Kepada seluruh suporter Persib Bandung, dilarang hadir dan memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga Persija vs Persib, Sabtu, 12 September 2026,\" tulis Persija.\n\n\"Mohon hormati ketentuan pertandingan dan tidak datang ke stadion. Mari bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan sportivitas. Dukung tim kebanggaan dari tempat masing-masing.\"\n\nGubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak suporter untuk menjaga rivalitas antara Persija dan Persib di ranah sepak bola.\n\n\"Persaingan atau rivalitas antara Persija dan Persib Bandung adalah rivalitas dalam sepak bola yang ada. Dan untuk itu secara khusus saya meminta untuk tidak diperpanjang di tempat lain, termasuk di media sosial,\" ujar Pramono saat memimpin Apel Jaga Jakarta bersama Jakmania, jelang laga Persija vs Persib, di Gelora Bung Karno, Jumat (11/9)..\n\nIa juga menekankan bahwa persaudaraan antar daerah perlu dijaga bahkan hingga pertandingan selesai.\n\n\"Setelah selesai pertandingan harus tetap menjadi saudara, sahabat, dan untuk itu kita akan mulai membangun kebersamaan bahwa masyarakat kita, baik masyarakat Jakarta, masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat bisa bersama-sama untuk menjaga ini,\" ujar Pramono.\n\nSetelah hampir tujuh tahun absen menjadi tuan rumah pertandingan Persija vs Persib, Pramono juga mengimbau seluruh warga Jakarta untuk sama-sama menjaga marwah.\n\n\"Kita tunjukkan kepada Jakarta, kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa Jakmania, Persija, warga Jakarta adalah tuan rumah yang baik bagi siapa saja yang datang ke Jakarta,\" katanya.", "jml_kata": 468, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "ad13d9b59f2c", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 18:53", "kanal": "nasional", "judul": "2 Penembak ASN di Papua Diduga Pernah Terlibat Kasus Pilot Susi Air", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911182114-12-1402950/2-penembak-asn-di-papua-diduga-pernah-terlibat-kasus-pilot-susi-air", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 identifikasi dua pria terkait penembakan ASN di Papua. Pengejaran terus dilakukan.", "isi": "Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 mengidentifikasi dua orang berinisial PN dan KT yang melakukan video call dengan keluarga Willi Mbuik.\n\nWilli Mbuik, ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, menjadi korban penembakan diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).\n\nKasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan PN dan KT dipastikan merupakan daftar pencarian orang (DPO)\n\nIdentifikasi tersebut dilakukan setelah kepolisian menyandingkan cuplikan video yang beredar dengan data dan ciri-ciri yang telah dimiliki.\n\nHasil pencocokan tersebut menjadi perkembangan dalam penyelidikan untuk mengetahui keberadaan kedua DPO tersebut.\n\nIa mengaku telah memastikan identitas kedua orang dalam video tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan data kepolisian.\n\n\"Setelah kami sandingkan dengan data yang kami miliki serta ciri-ciri yang ada pada kami, kami memastikan dua orang tersebut merupakan PN dan KT yang masuk dalam DPO kami,\" kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9).\n\nPN dan KT diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah perkara kekerasan di Papua.\n\nKeduanya merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap III Ndugama Pimpinan Egianus Kogoya dan masuk dalam daftar DPO kepolisian.\n\nKedua orang tersebut diduga memiliki keterlibatan dalam kasus penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026 yang mengakibatkan dua warga sipil mengalami luka akibat tembakan.\n\nSelain itu, PN dan KT juga memiliki keterlibatan dalam perkara penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Pilot tersebut kemudian berhasil dibebaskan pada 21 September 2024.\n\n\"Keterlibatan dalam kasus penembakan pada saat berlangsungnya Festival Budaya Lembah Baliem dan penyanderaan pilot Susi Air ini merupakan sebuah perkembangan bagi kami. Dari hasil identifikasi ini, kami masih terus melakukan pengejaran untuk mengetahui keberadaan para pelaku,\" ujarnya.\n\nDalam kejadian terhadap ASN ini, ketiga korban awalnya hendak memberikan bantuan berupa ternak anak babi, melakukan pengecekan Lahan Cetak Sawah serta memberikan Penyuluhan terkait dengan Peternakan.\n\nDalam perjalanan kembali menuju ke Kab Wamena, kendaraan yang mereka tumpangi diduga dihadang oleh kelompok bersenjata dan diperintahkan berhenti.\n\nKetiga korban kemudian diminta untuk turun dari kendaraan dan digiring menuju belakang kendaraan.\n\nTidak lama kemudian terdengar tiga kali letusan senjata api. Setelah melakukan penembakan, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian.\n\nBerdasarkan hasil penyelidikan dan informasi awal yang diperoleh Pihak kepolisian, para pelaku diduga membawa dua pucuk senjata api laras panjang serta sejumlah parang ketika meninggalkan lokasi.\n\nPihak Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian tersebut, termasuk motif dan pihak-pihak yang terlibat.\n\nSalah satu hal yang dikembangkan adalah dugaan bahwa aksi tersebut bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.\n\n\"Target mereka adalah mengganggu kamtibmas dan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Karena itu, kami terus melakukan pengejaran dan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat,\" ujarnya.\n\nDari rangkaian kejadian yang terjadi, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 telah melakukan penebalan kekuatan personel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.\n\nPenebalan personel tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap PN, KT serta pihak lain yang diduga terlibat.\n\n\"Kami terus melakukan pengejaran dan mengembangkan setiap informasi yang diperoleh untuk mengetahui keberadaan para pelaku,\" katanya.\n\nKepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya terus mengembangkan setiap informasi dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan.\n\n\"Setiap informasi yang kami peroleh akan kami dalami dan tindak lanjuti sesuai prosedur hukum. Kami terus berupaya mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,\" ujar Faizal.\n\nSementara itu, tiga jenazah korban penembakan telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Satu jenazah telah dipulangkan pada Kamis (10/9/2026), sedangkan dua jenazah lainnya dipulangkan pada Jumat (11/9).\n\nSatgas Damai Cartenz mengimbau kepada para petugas kedinasan terkait yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat keamanan setempat.\n\nApabila ada kegiatan dari dinas atau instansi terkait, diharapkan dapat disampaikan dan dikoordinasikan dengan aparat setempat agar dapat dibantu pengamanannya.\n\nTiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Jayawijaya sebelumnya dilaporkan tewas ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Rabu (9/9) kemarin.\n\nDilansir dari akun Instagram @bknkanreg14, ketiga korban tewas merupakan Aprida Rapi selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya; Alfonsius Albinus Mehan selaku dokter hewan Dinas Kesehatan Jayawijaya; dan Willi Mbuik selaku calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).", "jml_kata": 677, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "a183bb58814e", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 18:11", "kanal": "nasional", "judul": "Kejagung Sita Uang Rp5 Miliar dari Ferry Boboho Terkait Kasus Febrie", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911173642-12-1402920/kejagung-sita-uang-rp5-miliar-dari-ferry-boboho-terkait-kasus-febrie", "niche": "Hukum Pidana / Tipikor", "angle_hukum": "alur penyidikan-penuntutan, alat bukti tipikor, pemulihan kerugian negara", "ringkasan": "Kejaksaan Agung menyita Rp5 miliar dari Ferry Hongkiriwang terkait kasus pemerasan dan pencucian uang yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.", "isi": "Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp5 miliar dari saksi Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.\n\n\"Benar (penyitaan), sekitar Rp5 miliar,\" kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat dihubungi, Jumat (11/9).\n\nAnang mengatakan uang tersebut diserahkan langsung oleh Ferry kepada penyidik Tim 9 sekitar satu bulan lalu.\n\nKejagung sebelumnya menyatakan Febrie melakukan pemerasan terkait penanganan perkara PT Jiwasraya-Asabri.\n\nAnang mengatakan pemerasan di kasus Jiwasraya itu melibatkan sosok pengusaha properti Tan Kian.\n\n\"Didalami sudah dan ditemukan cukup bukti menurut Tim 9 adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya yang melibatkan di situ salah satunya kalau tidak salah Tan Kian,\" kata Anang, Kamis (10/9).\n\nIa memastikan penyidik Tim 9 juga telah memiliki alat bukti Tindak Pidana Asal (TPA) berupa uang pemerasan yang dilakukan oleh Febrie.\n\n\"Ada sebagian daripada barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan berupa uang oleh Tim 9,\" tuturnya.", "jml_kata": 153, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "bf290a75be00", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 17:42", "kanal": "nasional", "judul": "Keracunan MBG Sidoardjo, Hasil Lab Positif Terkontaminasi Bakteri", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911163255-20-1402898/keracunan-mbg-sidoardjo-hasil-lab-positif-terkontaminasi-bakteri", "niche": "Hukum Umum", "angle_hukum": "aspek hukum umum & edukasi publik", "ringkasan": "Pemeriksaan laboratorium mengungkap satu sampel makanan terkontaminasi bakteri dalam kasus keracunan massal di Sidoarjo.", "isi": "Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur, akhirnya selesai.\n\nHasilnya dari belasan parameter yang diperiksa, satu sampel dinyatakan positif terkontaminasi bakteri.\n\nKasus keracunan itu sebelumnya menimpa 748 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.\n\nMereka mengalami gejala keracunan massal usai mengonsumsi MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.\n\nPlh Sekda Sidoarjo yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Sidoarjo, M Ainur Rahman, membenarkan temuan tersebut. Ia mengatakan hasil laboratorium itu sudah dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo.\n\n\"Hasil lab sudah keluar dan sudah dilaporkan kepada Bupati. Dari beberapa sampel yang diperiksa, ada yang negatif dan ada satu yang positif terkontaminasi,\" kata Ainur kepada jurnalis, Jumat (11/9).\n\nAinur belum bersedia mengungkap jenis bakteri maupun jenis sampel makanan yang dinyatakan positif tersebut. Ia menyebut rincian teknis hasil pemeriksaan akan disampaikan oleh pihak berwenang, termasuk Dinas Kesehatan.\n\nMeski satu sampel dinyatakan positif bakteri, Ainur menegaskan hal itu belum bisa memastikan bahwa penyebab keracunan murni berasal dari faktor makanan. Pemerintah daerah disebut masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber kontaminasi.\n\n\"Belum bisa dipastikan apakah murni dari faktor makanan. Bisa banyak faktor, bisa dari air, bahan baku makanan, maupun kebersihan lingkungan,\" ujarnya.\n\nHasil laboratorium tersebut juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bahan pendukung penyelidikan. Polres Sidoarjo rencananya akan menyandingkan hasil uji laboratorium milik Pemkab dengan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan kepolisian.\n\n\"Ini sudah diserahkan ke Polres untuk disandingkan dengan hasil pemeriksaan forensik. Kita lihat nanti apakah ini karena kelalaian, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau ada unsur lainnya,\" jelasnya.\n\nPascakejadian, dapur SPPG Kalitengah yang menyuplai makanan untuk para santri dihentikan sementara dan tidak lagi beroperasi. Para santri untuk sementara waktu mendapatkan makanan dari dapur pondok masing-masing, sementara penyaluran MBG untuk 18 sekolah terdampak ditahan.\n\nBadan Gizi Nasional (BGN) telah menawarkan opsi pengalihan penyaluran makanan ke SPPG lain, namun Pemkab Sidoarjo masih membahas tawaran tersebut.\n\nAinur menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak mengambil langkah menghentikan program MBG secara keseluruhan. Pemerintah daerah disebut tetap mendukung program itu, namun meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sanitasi, dan pengawasan di lapangan.\n\nPemkab Sidoarjo turut mencatat masih ada 21 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menjadi salah satu sorotan serius dalam evaluasi pelaksanaan MBG di daerah tersebut.\n\nMenurut Ainur, kewenangan penerbitan SLHS berada di tangan pemerintah daerah, sementara izin operasional SPPG merupakan kewenangan BGN.\n\n\"Daerah hanya bisa mengusulkan, izin operasi ada di BGN. Ada 21 SPPG yang belum punya sertifikat higienis tetapi masih berjalan karena izin operasionalnya dari BGN,\" katanya.\n\nPemkab Sidoarjo telah mengusulkan agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS dihentikan sementara hingga persyaratan tersebut terpenuhi. Pengawasan di lapangan juga akan diperkuat dengan melibatkan kepala puskesmas, camat, hingga kepala desa.\n\n\"Yang belum layak jangan dioperasikan. Kita tetap mendukung program MBG, tetapi protokol dan pengawasannya harus diperbaiki. SOP jangan hanya ada di atas kertas, tapi harus benar-benar dijalankan di lapangan,\" kata Ainur.\n\nSaat ini, Pemkab Sidoarjo masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kasus keracunan massal tersebut.\n\nSebelumnya, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).\n\nMereka mengalami gejala mual, muntah hingga pusing setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah Tanggulangin, berupa nasi putih, orak arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel, pada Selasa (1/9) siang.\n\nHingga Kamis (4/9) siang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat, jumlah korban keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo mencapai 748 orang. Sebanyak 20 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 728 sisanya sudah boleh pulang dan rawat jalan.", "jml_kata": 626, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "efa1fb5020ab", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 17:26", "kanal": "nasional", "judul": "Polda Sumsel dan Tim Gabungan Padamkan Karhutla 6,8 Ha di Musi Rawas", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911172129-20-1402909/polda-sumsel-dan-tim-gabungan-padamkan-karhutla-68-ha-di-musi-rawas", "niche": "Hukum Umum", "angle_hukum": "aspek hukum umum & edukasi publik", "ringkasan": "Polda Sumsel berhasil padamkan kebakaran hutan 6,8 hektare di Musi Rawas. Sinergi tim gabungan memastikan penanganan hotspot secara efektif dan cepat.", "isi": "Polda Sumatera Selatan, melalui Polres Musi Rawas, bersama tim gabungan berhasil menuntaskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kamis (10/9).\n\nDari total 6,8 hektare lahan yang terbakar, seluruhnya telah berhasil dipadamkan tanpa menyisakan area yang masih terbakar.\n\nBerdasarkan pantauan satelit, tercatat sebanyak 10 titik hotspot yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Upaya penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polres Musi Rawas dan Polsek jajaran bersama unsur terkait.\n\nKapolres Musi Rawas, AKBP Agung Adhitya Prananta, Kabag Ops Polres Musi Rawas menyampaikan seluruh titik yang terpantau telah ditindaklanjuti melalui penanganan langsung di lapangan.\n\n\"Berdasarkan pantauan satelit, di Kabupaten Musi Rawas terdapat 10 titik hotspot yang tersebar di tiga kecamatan. Alhamdulillah, ke-10 hotspot tersebut telah berhasil kami padamkan. Adapun luas lahan yang terbakar sebanyak 6,8 hektare,\" ujar Kabag Ops menyampaikan keterangan Kapolres.\n\nProses pemadaman dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unsur sebagai bentuk sinergi dalam mempercepat penanganan karhutla.\n\n\"Pemadaman dilakukan oleh Damkar, BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta Polsek jajaran di Kabupaten Musi Rawas. Alhamdulillah, api berhasil kami padamkan,\" ucapnya.\n\nSementara itu, Kabidhumas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, mengatakan Polda Sumsel bersama seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, terutama dengan memastikan setiap informasi hotspot segera ditindaklanjuti di lapangan.\n\n\"Sinergi seluruh unsur menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Setiap hotspot yang terpantau harus segera dicek dan ditangani agar potensi kebakaran dapat dikendalikan serta tidak meluas ke wilayah lainnya,\" ujar Nandang.\n\nKeberhasilan pemadaman 6,8 hektare lahan di Musi Rawas menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polda Sumsel bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menekan potensi meluasnya karhutla sekaligus menjaga keselamatan masyarakat serta lingkungan.", "jml_kata": 268, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "1a037fc97119", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 17:22", "kanal": "nasional", "judul": "KPK Geledah Rumah 3 Wakil Rektor Unsoed dan Ruang Sekda Banyumas", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911171723-12-1402907/kpk-geledah-rumah-3-wakil-rektor-unsoed-dan-ruang-sekda-banyumas", "niche": "Hukum Pidana / Tipikor", "angle_hukum": "alur penyidikan-penuntutan, alat bukti tipikor, pemulihan kerugian negara", "ringkasan": "KPK melakukan serangkaian penggeledahan di enam lokasi untuk barang bukti kasus dugaan pemerasan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).", "isi": "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di enam lokasi untuk mencari barang bukti kasus dugaan pemerasan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 9-10 September 2026.\n\n\"Serangkaian penggeledahan tersebut yakni di lokasi rumah 3 Wakil Rektor I, II, dan IV; rumah salah satu dosen; ruang Sekda Banyumas; serta rumah salah satu guru SMA di Tasikmalaya yang diduga sebagai koordinator pengepul calon mahasiswa,\" ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9).\n\nTeruntuk penggeledahan di ruangan Sekda Banyumas dilakukan karena yang bersangkutan diduga mengetahui pemberian rekomendasi agar mahasiswa yang telah memberikan sejumlah uang diterima di Unsoed.\n\n\"Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE), di antaranya yang terkait dengan penitipan calon mahasiswa di Unsoed,\" ucap Budi.\n\nSebelum ini, tepatnya pada 23 dan 24 Agustus 2026, KPK menggeledah enam rumah tersangka hingga gedung kantor rektorat Unsoed.\n\nDari kantor rektorat, penyidik menemukan Surat Edaran (SE) KPK tahun 2023 terkait rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.\n\nDalam SE itu memuat satu di antaranya berupa peringatan KPK agar aspek transparansi terkait jumlah kuota penerimaan dan kriteria kelulusan calon mahasiswa untuk ditingkatkan.\n\nKPK sudah menetapkan total enam orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru di Unsoed atau penerimaan gratifikasi.\n\nPara tersangka tersebut ialah Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq; Wakil Rektor III Unsoed, Norman Arie Prayoga; Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto; serta tiga orang pihak swasta yang bernama Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.\n\nPenetapan ini menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta serta pemeriksaan intensif yang dilakukan KPK sejak Kamis (20/8).\n\nPara tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.", "jml_kata": 285, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "72021cabbc56", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 16:28", "kanal": "nasional", "judul": "Polisi: Temuan Rompi Pelampung Bukan Milik Kapal Rombongan Jurnalis", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911162148-20-1402893/polisi-temuan-rompi-pelampung-bukan-milik-kapal-rombongan-jurnalis", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polda Banten menyatakan rompi pelampung yang ditemukan tim pencari bukan berasal dari kapal Arupadhatu 1 yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak.", "isi": "Polda Banten menyatakan rompi pelampung yang ditemukan tim pencari bukan berasal dari kapal Arupadhatu 1 yang membawa rombongan jurnalis yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda.\n\nKapolda Banten Irjen Hengki mengatakan hal ini berdasarkan keterangan dari Sandi selaku pemilik kapal yang membawa rombongan jurnalis tersebut.\n\n\"Bahwa hasil pemeriksaan, maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada dua kapal, Arupadhatu 1 maupun Arupadhatu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Jadi tidak, bukan merupakan, milik kapal Arupadhatu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan,\" tutur Hengki kepada wartawan, Jumat (11/9).\n\nDiketahui, rompi pelampung tersebut ditemukan oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Anyer I-3-64 Lanal Banten di perairan yang berada di dekat Anyer, Banten, Kamis (10/9) kemarin.\n\nLebih lanjut, Hengki hingga saat ini tim SAR gabungan dari berbagai unsur masih terus melakukan upaya pencarian terhadap rombongan jurnalis tersebut.\n\n\"Sampai dengan hari ini, hari keempat masih dilakukan searching maupun pemantauan langsung di sekitar TKP dengan pembagian beberapa sektor yang sudah ditentukan oleh Basarnas Provinsi dan sekarang masih berjalan,\" ucap dia.\n\nSebelumnya, speed boat yang membawa lim jurnalis yang hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (8/9).\n\nKepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator Al Amrad menyampaikan bahwa delapan orang yang berada di dalam speed boat terdiri dari dua awak kapal, seorang pemandu atau guide, serta lima jurnalis.\n\nAwak kapal dalam speedboat itu adalah Warta (55) selaku kapten kapal; Surakman (60) selaku anak buah kapal (ABK), dan Heriyanto (49) selaku guide\n\nSementara lima jurnalis yang ada di dalam speed boat itu yakni pewarta foto LKBN ANTARA M Bagus Khoirunnas, Ari Basuki (Merdeka), Yudhis (iNews), Daus (Anadolu) serta Donal (pewarta lepas/freelance).", "jml_kata": 282, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "080ba20aab73", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 16:20", "kanal": "nasional", "judul": "Kemhan: Program Bela Negara Bukan Hukuman untuk Pelajar Ikut Demo", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911155430-20-1402874/kemhan-program-bela-negara-bukan-hukuman-untuk-pelajar-ikut-demo", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Kementerian Pertahanan menegaskan program pembinaan Bela Negara bukan hukuman bagi pelajar yang ikut demonstrasi.", "isi": "Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan program pembinaan Bela Negara bukan dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelajar yang sebelumnya mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus lalu.\n\nKepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan saat ini ada 121 pelajar yang mengikuti program pembinaan Bela Negara KKRI yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan.\n\nPelaksanaannya merupakan rangkaian pembinaan selama kurang lebih satu bulan. Kegiatan pembekalan antara lain dilaksanakan di lingkungan Universitas Pertahanan RI (Unhan RI), Sentul, Bogor.\n\nRico menjelaskan tidak seluruh peserta merupakan pelajar yang sebelumnya diamankan dalam peristiwa unjuk rasa Agustus lalu. Sebagian peserta memang pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian pada aksi saat itu.\n\n\"Mereka merupakan bagian dari keseluruhan peserta program, bukan seluruhnya. Keikutsertaan dalam pembekalan ini juga bukan dimaksudkan sebagai hukuman karena mengikuti demonstrasi atau menyampaikan pendapat,\" kata Rico saat dihubungi, Jumat (11/9).\n\nRico mengatakan program itu bukan komponen cadangan (Komcad) dan bukan pendidikan atau diklat militer.\n\nTujuannya, kata dia, adalah pembinaan karakter generasi muda melalui penguatan nilai dasar bela negara, Pancasila, wawasan kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, budi pekerti, pembinaan mental, kedisiplinan, pembinaan jasmani dan dinamika kelompok.\n\nIa menjelaskan materi program juga diarahkan pada kemampuan yang relevan bagi generasi muda, seperti literasi digital, pelatihan IT dan desain grafis, pemahaman mengenai konflik sosial, bahaya narkoba dan terorisme, serta berbagai kegiatan edukatif lainnya.\n\n\"Jadi pendekatannya tidak semata-mata soal kedisiplinan, tetapi juga membangun karakter, kemandirian dan keterampilan yang dapat menjadi bekal mereka ke depan,\" katanya.\n\nIa mengatakan pada prinsipnya, Kemhan ingin kegiatan pembekalan itu menjadi ruang pembinaan yang positif bagi generasi muda.\n\n\"Hak untuk menyampaikan pendapat tetap harus dihormati dan program Bela Negara tidak ditempatkan sebagai sanksi terhadap pelajar yang pernah mengikuti aksi demonstrasi,\" ujarnya.\n\nSebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sebanyak 27 siswa asal DKI Jakarta yang terjaring polisi saat demonstrasi pada 27 Agustus lalu menjalani pembekalan bela negara.\n\nIa menyambut baik program yang dinisiasi Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya tersebut.\n\nMenurutnya, program bela negara ini juga diikuti siswa lain dari luar Jakarta. Untuk para siswa di Jakarta, Pram merinci dari 29 siswa yang diberangkatkan hanya 27 yang akhirnya mengikuti program.\n\n\"Menurut saya program ini baik karena apa, untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi negaranya sendiri,\" ujar Pramono di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/9).", "jml_kata": 368, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "3137ceab03ea", "disimpan": "2026-09-12 23:19 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 15:55", "kanal": "nasional", "judul": "Sopir Alphard Tersangka Tabrak Lari hingga Tabrakan Beruntun Surabaya", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911153355-12-1402868/sopir-alphard-tersangka-tabrak-lari-hingga-tabrakan-beruntun-surabaya", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "ringkasan": "Polisi resmi menetapkan Yusuf (52) sopir Toyota Alphard bernomor polisi N 1882 NCI sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun di Surabaya.", "isi": "Polisi resmi menetapkan Yusuf (52) sopir Toyota Alphard bernomor polisi N 1882 NCI sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, Rabu (9/9).\n\nKanit Gakkum Satlantas Polrestabes Surabaya Iptu Sulthon N A mengonfirmasi status tersangka tersebut ditetapkan setelah pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan.\n\n\"Pengemudi Alphard sudah ditetapkan sebagai tersangka,\" kata Sulthon, Jumat (11/9).\n\nSulthon mengatakan, Yusuf Disangkakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.\n\n\"Disangkakan dengan pasal 310 ayat (3), ayat (2), dan ayat (1),\" ucapnya.\n\nSementara itu, lima korban dalam kecelakaan beruntun tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya mengatakan, dua di antara korban mengalami luka berat, sementara tiga lainnya luka ringan.\n\n\"Ada korban 2 luka berat dan 3 luka ringan. Saat ini masih dirawat di rumah sakit,\" kata Galih.\n\nGalih menjelaskan, penanganan pascakecelakaan difokuskan terlebih dahulu pada proses evakuasi korban dan barang bukti di lokasi kejadian. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian.\n\n\"Kemarin kita utamakan dulu evakuasi korban dan BB (barang bukti). Kendaraan yang terlibat laka sudah kita amankan,\" pungkasnya.\n\nSebelumnya, peristiwa tabrak lari berujung kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Rabu (9/9) sore. Insiden ini menyebabkan sedikitnya empat kendaraan roda empat dan 11 kendaraan roda dua rusak parah.\n\nKecelakaan beruntun ini bermula saat Alphard dengan nomor polisi N 1882 NCI yang dikemudikan Yusuf (52), menabrak sebuah mobil persimpangan lampu merah Jalan Arif Rahman Hakim.\n\nUsai insiden itu, Alphard diduga melarikan diri hingga akhirnya menabrak gerobak bakso serta sejumlah kendaraan roda empat dan belasan roda dua atau motor yang berada di Jalan Menur Pumpungan.\n\nPengemudi Alphard, Yusuf, mengaku kondisinya tengah tidak sehat dan baru saja mengonsumsi obat sebelum kejadian tabrakan.\n\n\"Saya kan habis nggak enak badan ya habis minum obat. Pas di lampu merah itu saya nggak sadar nubruk Zenix. Terus Zenix nya kan jalan, maksudnya mau diselesaikan. Nah pas di situ Zenix mobilnya masih kena juga,\" kata Yusuf di Mapolsek Sukolilo.\n\nIa mengaku sempat menepikan kendaraannya di tengah kemacetan dengan niat beristirahat sejenak. Namun, ia mengaku tidak sadar menginjak pedal gas usai didatangi oleh warga di lokasi.\n\n\"Nah terus kan itu macet ya. Nah saya itu berhenti. Niatku mungkin mau tiduran gitu ya. Terus digedor-gedor begini, akhirnya saya keliru nginjak gas saya. Nggak sadar saya,\" ucap Yusuf.", "jml_kata": 390, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "03279372762e", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 15:47", "kanal": "nasional", "judul": "MK Respons Desakan Koalisi Sipil soal Segera Putus Uji Materi UU TNI", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911150517-20-1402848/mk-respons-desakan-koalisi-sipil-soal-segera-putus-uji-materi-uu-tni", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "ringkasan": "Mahkamah Konstitusi merespons desakan Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan terkait uji materi UU TNI. Publik diminta bersabar menunggu putusan.", "isi": "Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan respons atas desakan Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang ingin perkara nomor: 197/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) segera diputus.\n\nJuru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap penanganan perkara di MK. Ia meminta publik termasuk koalisi masyarakat sipil bersabar karena semua masih berproses.\n\n\"Terima kasih atas perhatiannya. Semua sedang berproses karena jumlah perkara di MK juga semakin meningkat. Mohon bersabar,\" kata Enny saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (10/9).\n\nSaat ditanya perihal ada tidaknya kendala di MK dalam menangani uji materi perkara nomor 197/2025, Enny tidak memberi jawaban tegas.\n\n\"Sidang MK full terus dari pagi sampai sore,\" imbuhnya.\n\nSebelumnya, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menyambangi MK untuk mendesak agar uji materi perkara nomor 197/2025 segera diputus, Rabu (9/9).\n\nDirektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, yang tergabung dalam tim advokasi menuturkan perkara ini diajukan pada 23 Oktober 2025, telah berjalan hampir 11 bulan.\n\nPersidangan terakhir digelar pada 26 Mei 2026 dengan agenda mendengarkan keteranganahli yang diajukan MK, sedangkan kesimpulan telah diserahkan oleh Pemohon pada 8 Juni 2026.\n\nNamun, hingga saat ini, putusan belum juga dibacakan.\n\n\"Penundaan putusan menjadi semakin problematis karena selama perkara berlangsung, kerugian konstitusional yang menjadi pokok permohonan justru semakin nyata. Perluasan kewenangan dan peranTNI di luar fungsi pertahanan telah menunjukkan dampak terhadap perlindungan hak asasimanusia, prinsip kesamaan di hadapan hukum, serta profesionalisme militer,\" ujar Fadhil di gedung MK, Jakarta, Rabu (9/9).\n\nIa menjelaskan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman wajib berlandaskan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.\n\nPada saat bersamaan, terang Fadhil, tim advokasi melihat berbagai peristiwa yang mengindikasikan menguatnya militerisme serta infrastruktur impunitas bagi prajurit TNI dalam peradilan militer.\n\nFadhil mengatakan MK bukan sekadar forum untuk menguji norma secara abstrak.\n\nPutusan MK menentukan apakah suatu norma dapat terus berlaku ketika keberlakuannya berpotensi melanggar hak dan prinsip-prinsip konstitusional warga negara.\n\n\"Karena itu, ketika norma yang sedang diuji terus digunakan dan pada saat yang sama muncul peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan risiko keberlakuannya, penundaan putusan bukanlah persoalan administratif semata,\" ucap Fadhil.\n\n\"Keadilan yang terlambat dalam konteks ini berpotensi berarti keberlanjutan dari kerugian konstitusional yang sedang dialami warga negara,\" kata dia.", "jml_kata": 392, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "9694241d1cf5", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 15:32", "kanal": "nasional", "judul": "KPK Panggil Adik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911151119-12-1402862/kpk-panggil-adik-anggota-dprd-kota-bengkulu-vinna-ledy", "niche": "Hukum Pidana / Tipikor", "angle_hukum": "alur penyidikan-penuntutan, alat bukti tipikor, pemulihan kerugian negara", "ringkasan": "KPK jadwalkan pemeriksaan Dian Andini, adik anggota DPRD Bengkulu, terkait dugaan korupsi suap proyek. Penyidikan melibatkan beberapa saksi dan barang bukti.", "isi": "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap adik dari Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, Dian Andini Anggraheni, Jumat (11/9).\n\nDian yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Tangerang akan diperiksa sebagai saksi pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait suap proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.\n\n\"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,\" ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9).\n\nSelain Dian, KPK juga memanggil dua orang saksi lainnya. Mereka atas nama Herimanto selaku Ketua DPRD Kota Bengkulu dan Senior Purchasing PT Cahaya Mas Cemerlang, Elisa Wijaya.\n\nBudi menyatakan keterangan para saksi sangat penting untuk mengungkap perkara.\n\nDalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menyita rumah mewah yang berada di Jakarta Selatan dan satu unit mobil milik Vinna Ledy.\n\nKPK juga menyebut Vinna Ledy diduga turut menerima sejumlah uang dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu dan dari pihak swasta.\n\nBarang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang sedang diusut, yakni pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.\n\nKasus yang sedang diusut ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi berupa suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran (TA) 2025-2026. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, menjadi salah satu tersangka.\n\nAda pihak swasta di kasus Pemkab Rejang Lebong yang diduga terlibat suap di Pemkot Bengkulu. KPK pun sudah melakukan serangkaian penggeledahan untuk mencari barang bukti.\n\nRumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu termasuk yang dilakukan penggeledahan. Dari sana, penyidik menemukan dan menyita uang sejumlah Rp4 miliar.\n\nDalam menangani kasus dugaan korupsi di Kota Bengkulu ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum. Tersangka nantinya akan dicari dan ditetapkan dalam proses berjalan.", "jml_kata": 294, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "158519e865b1", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 14:58", "kanal": "nasional", "judul": "Sidang Ungkap Yaqut Kirim Surat ke Saudi Pecah Kuota Haji Tambahan", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911142954-12-1402839/sidang-ungkap-yaqut-kirim-surat-ke-saudi-pecah-kuota-haji-tambahan", "niche": "Hukum Pidana / Tipikor", "angle_hukum": "alur penyidikan-penuntutan, alat bukti tipikor, pemulihan kerugian negara", "ringkasan": "Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas diduga memecah kuota haji tambahan 20.000 tanpa MoU dengan Arab Saudi, melanggar UU. Kasus ini merugikan negara Rp622 miliar.", "isi": "Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas diduga sudah memecah perolehan 20.000 kuota haji tambahan sebanyak 50 persen untuk kuota haji khusus dan 50 persen untuk kuota haji reguler sebelum ada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kerajaan Arab Saudi.\n\nLangkah Yaqut tersebut tertuang dalam Surat Menteri Agama tertanggal 27 Desember 2023 kepada Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.\n\nKetentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, dan 92 persen diperuntukkan untuk kuota haji reguler.\n\nDalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (10/9) malam, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengonfirmasi hal itu kepada saksi Slamet selaku mantan Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.\n\n\"Ini adalah surat Menteri Agama Nomor B494 tanggal 27 Desember 2023. Nah, kami ingin hubungkan keterangan bapak dengan yang ini. Di sini pak menteri, ditandatangan basah pak. Surat ini ditujukan kepada Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Kemudian yang menarik adalah pak menteri melalui surat ini itu sudah mencantumkan, membunyikan kuota murni ditambah dengan kota tambahan. (Kuota) 221 ribu ditambah 20 ribu jatuhnya 241 ribu. Kan begitu pak? Nah, ini kami hubungkan dengan keterangan saudara tadi di awal bahwa secara regulasi 92 per 8 itu adalah amanat Undang-undang. Kan begitu? Betul pak ya?\" tanya jaksa mengonfirmasi di muka persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/9).\n\n\"Kami, kalau berdasarkan angka ini, jadi 10 ribu-10 ribu itu sudah ditambahkan pak ke dalam surat menteri. 92 persen kan dari 221 (ribu) itu 203.320, 8 persennya 17.680. Kalau ini ditambah 10 ribu, maka jatuhnya 213 (ribu) untuk 92 persen dan kalau 10 ribu ditambahkan ke 8 persen, 27.680. Angka ini tepat seperti ini. Bapak bisa tangkap yang saya maksud?\" lanjut jaksa.\n\n\"Apakah bapak tahu hubungan antara rapat zoom meeting yang bisa bapak tangkap bahwa keinginan pak menteri 50-50 (persen) itu sejalur dengan surat ini?\" tanya jaksa lagi.\n\n\"Iya. Kalau yang saya tangkap, iya. Izin kalau boleh saya tambahkan. Jadi, setelah adanya tadi pak menteri kunjungan ke sana, ada ditindaklanjuti juga oleh unit-unit teknis, sehingga kuotanya itu menjadi kuota normalnya. Sudah ditetapkan di awal pak, 203.320 dan 17.680. Dapat tambahannya dibagi 50-50, 10 ribu-10 ribu,\" terang Slamet.\n\n\"Jadi, 213.320 dan 27.680. Nah, kenapa? Ini menurut perkiraan kami, jadi analisa kami, surat ini adalah untuk permintaan pemecahan pembagian kuota nanti akan dipakai di MoU dan sekaligus ini juga akan memecah di e-hajj-nya. Jadi, di e-hajj-nya nanti akan dipecah seperti itu karena kuota ini kan setahu saya datang masih gelondongan pak, 241 ribu,\" lanjutnya.\n\n\"Maksudnya bapak, bapak ingin mengatakan bahwa e-hajj 221 ribu pecah kuota tambahan 10 ribu-10 ribu, dan isi MoU yang membagi kuota tambahan 50 persen-50 persen, 10 ribu-10 ribu, dasarnya ini (surat Menteri Agama)? Bapak mau bilang begitu?\" tanya jaksa menegaskan.\n\nDalam persidangan ini, jaksa turut mengonfirmasi Slamet perihal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1156 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi tertanggal 21 Desember 2023 dan Surat Keterangan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.\n\nDua peraturan tersebut pada dasarnya mengatur perihal kuota haji tambahan. Di persidangan sebelumnya, KMA 1156/2023 disebut dibuat tanggal mundur atau backdate.\n\n\"Di dalam KMA Nomor 130 ada beberapa yang berubah, di antaranya adalah, satu, menimbang, yang kedua adalah di dalam rapat tersebut adalah terkait dengan diktum, saya lupa diktumnya, kalau tidak salah diktum ke-8 ya yang di sana, kurang lebih yang jadi agak perdebatan agak panjang di dalam rapat tersebut terkait dengan dalam hal terdapat sisa kuota sampai akhir masa pelunasan. Pengisian sisa kuota menjadi kebijakan menteri, menjadi kewenangan menteri dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Itu kira-kira itu pak,\" terang Slamet.\n\n\"Baik, ini kami perlihatkan SKM 130 pak ya, di sini yang utama adalah sudah dibunyikan tentang adanya kesepakatan antara kedua negara,\" ucap jaksa.\n\n\"Betul, itu salah satu perbedaannya,\" timpal Slamet.\n\n\"Dimaknai sebagai ta'limatul hajj (buku petunjuk penyelenggaraan ibadah haji), kita dapat info itu MoU 50-50 begitu kira-kira,\" tutur jaksa.\n\n\"Kemudian ada juga info bahwa ini sudah mengatur substansi yang sama dengan SKM 1156 yang mengatur kuota tambahan 10 ribu-10 ribu,\" lanjut jaksa.\n\n\"Betul, isi rinciannya sama,\" kata Slamet.\n\n\"Yang tadi bapak maksud diktum ke-8 itu apa? Ini apa bapak maksud? Saya bacakan dalam hal pengisian kuota haji tambahan, pada akhir masa pelunasan belum terpenuhi, alokasi pengisian kuota tambahan menjadi kebijakan Menteri Agama sesuai dengan, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu yang tadi bapak terangkan,\" tanya jaksa lagi yang dibenarkan oleh Slamet.\n\n\"Dan ini selanjutnya pada saat SKM ini berlaku, maka SK 1156 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,\" lanjut jaksa.\n\nSlamet bersama tiga orang saksi lainnya memberikan keterangan untuk Terdakwa Yaqut dan staf khususnya yang bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.\n\nTerdapat empat Terdakwa yang diproses hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp622.090.207.166,41 (Rp622 miliar)- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.\n\nMereka ialah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis, Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.\n\nKasus ini diduga juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).", "jml_kata": 877, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "B", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "f9de5616081e", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 14:04", "kanal": "nasional", "judul": "Baleg DPR Beber Poin Penting RUU Agraria Bagi Masyarakat", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911133546-32-1402791/baleg-dpr-beber-poin-penting-ruu-agraria-bagi-masyarakat", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "ringkasan": "Sehari setelah persetujuan di rapat paripurna itu, Baleg DPR selama dua hari terakhir maraton menggelar rapat dengan kelompok sipil soal RUU Reforma Agraria.", "isi": "Badan Legislasi (Baleg) DPR mengungkapkan sejumlah poin penting Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria.\n\nHal itu disampaikan usai dua hari terakhir mereka menggelar rapat bersama sejumlah kelompok atau organisasi sipil untuk membahas RUU yang telah disahkan jadi usulan inisiatif DPR pada awal pekan ini.\n\nAnggota Baleg DPR Muhammad Khozin mengatakan RUU itu direncanakan bakal mengatur sejumlah hal seperti mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa atau konflik agraria struktural dengan mekanisme hukum komprehensif, hingga melindungi hak atas tanah bagi petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya.\n\nSelain itu, sambungnya, RUU tersebut bakal fokus pula pada redistribusi lahan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah, rehabilitasi hak atas tanah, serta memastikan masyarakat penerima redistribusi tanah mendapat dukungan ekonomi, akses pengembangan, serta memberikan manfaat nyata, termasuk perlindungan tanah ulayat dari penguasaan sepihak pemerintah daerah.\n\nKhozin juga mengatakan RUU Reforma Agraria akan menjadi landasan untuk membenahi persoalan penguasaan agraria yang selama ini memicu konflik.\n\n\"RUU Reforma Agraria akan memberikan dasar untuk mengoreksi keputusan dan struktur penguasaan yang menjadi sumber konflik,\" kata Khozin, Jumat (11/9).\n\nPolitikus PKB itu menilai perkara agraria dapat dipicu sejumlah faktor dari mulai kebijakan negara, tumpang tindih perizinan, penguasaan tanah dalam skala besar, hingga belum terpenuhinya kewajiban pemegang konsesi dan pengakuan terhadap wilayah masyarakat adat.\n\nOleh karena itu, dia bilang apabila disahkan, beleid itu akan jadi dasar pemerintah untuk dapat meninjau kembali hak atau izin yang bermasalah, mengembalikan tanah kepada pihak yang berhak, menata ulang penguasaan, serta memulihkan penghidupan masyarakat yang terdampak.\n\n\"Konflik agraria struktural tidak akan selesai hanya dengan mempertemukan para pihak. Negara harus berani mengoreksi kebijakan, izin, dan penguasaan yang terbukti melahirkan ketidakadilan,\" tegas Khozin.\n\nSelain menyelesaikan konflik agraria struktural, anggota Panja RUU Reforma Agraria itu mengungkap RUU tersebut akan mengangkat atau memberikan perlindungan kepada petani gurem.\n\n\"RUU Reforma Agraria akan menjawab persoalan petani gurem secara lebih mendasar karena legalisasi atas lahan yang terlalu sempit tidak otomatis mengeluarkan petani dari kemiskinan,\" ungkapnya.\n\nMenurut Khozin, RUU Reformasi Agraria dapat mencegah distribusi tanah jatuh kepada pihak yang tidak menggarap, spekulan, perantara, atau kelompok yang telah menguasai tanah dalam jumlah besar.\n\n\"Tanah reforma agraria harus diberikan kepada rakyat yang hidup dan bekerja dari tanah, bukan menjadi objek baru bagi perburuan aset. Setiap bidang yang didistribusikan harus memperkuat penghidupan penerimanya,\" sebut Khozin.\n\nKhozin mengatakan RUU Reforma Agraria juga mengatur upaya mencegah penguasaan kembali tanah oleh pihak-pihak tertentu.\n\nPemerintah nantinya diwajibkan mengawasi berbagai bentuk pengalihan tanah hasil redistribusi, termasuk kepemilikan melalui pihak terafiliasi, pemecahan badan usaha, maupun penguasaan secara tidak langsung untuk mengakali pembatasan.\n\n\"Prioritas penerima harus diberikan kepada petani tanpa tanah, petani gurem, buruh tani, masyarakat adat, perempuan kepala keluarga, nelayan yang membutuhkan ruang penghidupan, dan masyarakat yang kehilangan tanah akibat konflik agraria,\" terangnya.\n\n\"Petani gurem pun harus memperoleh skala usaha yang lebih layak, pendapatannya meningkat, konflik berakhir, dan tanah tetap berada dalam kendali masyarakat setelah didistribusikan,\" sambung Khozin.\n\nSebelumnya, Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I 2026-2027 menetapkan RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai usul inisiatif DPR, Selasa (8/9).\n\nRUU Pengaturan Reforma Agraria antara lain mengatur pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.\n\nBRAN akan menjadi lembaga yang menjalankan penyelenggaraan reforma agraria mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Nantinya, BRAN akan diawasi Dewan Pengawas BRAN.\n\nSelain itu, RUU juga mengatur penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah melalui penetapan batas minimum dan maksimum.\n\nSehari setelah persetujuan di rapat paripurna itu, Baleg DPR selama dua hari terakhir maraton menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pihak dari akademisi, kelompok/organisasi sipil, hingga lembaga terkait.\n\nPada Rabu (9/9) lalu, RDPU digelar antara Baleg dan sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Indonesia.\n\nMengutip dari laman agenda kegiatan DPR, para akademisi yang diundang RDPU itu adalah Pakar agraria, politik hukum pertanahan, dan gerakan petani, Iwan Nurdin; Pakar Agraria, Politik Pangan dan Perdesaan Universitas Brawijaya, Idham Arsyad; Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjajdaran Ida Nurlinda, dan Guru Besar IPB Sudarsono Soedomo.\n\nLalu pada Kamis (10/9), Baleg menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan RDPU dengan Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ketua Umum Pengurus Ikatan Hakim Indonesia, koordinator advokasi Urban Poor Consortium Guntoro Gugun Muhammad.", "jml_kata": 678, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "tier": "A", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "1c6d160fc9b9", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 13:59", "kanal": "nasional", "judul": "Rakyat Miskin Kota Minta RUU Agraria Akomodasi Kasus di Perkotaan", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911090322-20-1402660/rakyat-miskin-kota-minta-ruu-agraria-akomodasi-kasus-di-perkotaan", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "tier": "A", "ringkasan": "Saat rapat dengan DPR, Organisasi JRMI mendesak RUU Reforma Agraria mengakomodasi kasus agraria di perkotaan.", "isi": "Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JRMI) meminta agar RUU Pengaturan Reforma Agraria turut mengakomodasi sejumlah kasus agraria yang terjadi di wilayah perkotaan.\n\nKoordinator Advokasi Konsorium Rakyat Miskin Kota, Guntoro Gugun Muhammad selaku perwakilan koalisi, menilai sejumlah aturan soal agraria hanya memasukkan kasus di wilayah pedesaan.\n\n\"Kami menemui kasus di banyak daerah di pemerintah daerah menganggap reforma agraria itu di desa,\" kata Guntoro dalam rapat RUU Reforma Agraria di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/9).\n\n\"Jadi kami masih berusaha dan semoga RUU ini bisa mendorong juga mengakomodir kebutuhan di kota,\" imbuhnya.\n\nPadahal, terang Guntoro, sejumlah kasus agraria di wilayah perkotaan selama ini tak kalah kompleks. Dia mencontohkan sejumlah kasus mulai dari diskriminasi hak atas tanah, tata ruang, hingga penggusuran.\n\n\"Jadi kalau di kota kami menghadapi penertiban, gusur saja, tidak punya hak itu. Oleh karena itu, kami mendengar adanya rencana RUU Reforma Agraria ini sangat mendukung,\" katanya.\n\nDi sisi lain, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Guntoro menyebut jumlah penduduk saat ini jauh lebih besar berada atau hidup di perkotaan. Oleh karena itu, cara pandang untuk persepsi reforma agraria hanya untuk di desa harus diubah.\n\nGuntoro juga mengingatkan kaum suburban yang tinggal di area tepian kota, seperti rel kereta, sungai, hingga pesisir. Mereka datang bukan karena jaminan dari negara, namun dari kelompok mereka sendiri.\n\n\"Nah, ini seringkali luput bahwa mereka ini tidak punya tanah atau tidak punya kepastian hukum. Sehingga ya sudah kalau itu pendekatannya tertibkan saja,\" katanya.\n\n\"Jadi saya pikir, cara pandang reforma agraria untuk mengakomodir perkotaan juga menjadi sangat penting di sini karena untuk menghadapi urbanisasi yang terus terus berjalan,\" imbuh Guntoro.\n\nRUU Reforma Agraria telah disahkan rapat paripurna DPR awal pekan ini sebagai usulan inisiatif lembaga wakil rakyat tersebut guna dijadikan undang-undang. Salah satu yang bakal dibahas adalah tentang pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).", "jml_kata": 299, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "T10", "peran": "varian" }, { "id": "f7b5ffc31e8a", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 13:23", "kanal": "nasional", "judul": "KPK Geledah Rumah Pegawai Dinas PUPR Muara Enim dan Pihak Swasta", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911125624-12-1402777/kpk-geledah-rumah-pegawai-dinas-pupr-muara-enim-pihak-swasta", "niche": "Hukum Pidana / Tipikor", "angle_hukum": "alur penyidikan-penuntutan, alat bukti tipikor, pemulihan kerugian negara", "tier": "A", "ringkasan": "Penggeledahan ini dalam rangka mencari barang bukti kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dan/atau penerimaan lainnya di Pemkab Muara Enim.", "isi": "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pegawai Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan rumah pihak swasta pada Kamis, (10/9).\n\nPenggeledahan ini dalam rangka mencari barang bukti kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dan/atau penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026.\n\n\"Penyidik melakukan giat penggeledahan di dua lokasi, yaitu di rumah salah seorang pegawai pada Dinas PUPR dan rumah pihak swasta pelaksana proyek di lingkungan Kabupaten Muara Enim,\" ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9).\n\nDalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah Barang Bukti Elektronik (BBE).\n\nBudi menyampaikan penyidik akan mengekstrak dan menganalisis informasi dalam BBE dimaksud untuk membantu penyidik dalam mengungkap perkara ini.\n\nSebelum ini, tepatnya pada Rabu (9/9), KPK sudah lebih dulu menggeledah kantor Dinas PUPR dan kantor PBJ Pemerintah Kabupaten Muara Enim.\n\nDari sana, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan dan beberapa BBE.\n\nTerdapat lima orang tersangka yang diproses hukum KPK dalam kasus ini.\n\nMereka ialah Bupati Muara Enim, Edison; Sekretaris Dinas Dikbud tahun 2026, Abi Nurwardani; pihak swasta yang juga keponakan bupati, Adi Triadi; Cory Erin Hardi selaku Marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA); serta Fika selaku Direktur PT MSA.\n\nPerkara yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini berkaitan erat dengan kasus dugaan suap pengondisian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kabupaten Muara Enim.\n\nDi kasus itu juga ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka.\n\nMereka ialah Edison; Titin Rita Lestari (TTN) selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan; Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) selaku pihak swasta yang juga perantara; Cory Erin Hardi (CRH) selaku Marketing PT MSA; serta Fika (FK) selaku Direktur PT MSA.", "jml_kata": 277, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "8caed756400b", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 12:41", "kanal": "nasional", "judul": "Abah Setu Minta Maaf, Kasus Dugaan Hina Nabi Tetap Diproses Polisi", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911122404-12-1402769/abah-setu-minta-maaf-kasus-dugaan-hina-nabi-tetap-diproses-polisi", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "tier": "B", "ringkasan": "Polisi masih menyelidiki laporan dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang menyeret pimpinan Majelis Dzikir Nurul Hikam, Asep Setiawan alias Abah Setu.", "isi": "Polres Metro Bekasi masih menyelidiki laporan dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang menyeret pimpinan Majelis Dzikir Nurul Hikam, Asep Setiawan alias Abah Setu.\n\nPenyelidikan tetap dilakukan pihak berwajib meski Abah Setu telah menyampaikan permintaan maaf atas video viral yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW.\n\n\"Untuk laporan kan sudah ada, sudah dilaporkan nanti kita menyesuaikan langkah-langkah ke depannya. Kalau sejauh ini dari MUI Bekasi sendiri sudah menyampaikan, sudah memaafkan, masyarakat juga sudah memaafkan khususnya Kabupaten Bekasi,\" kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Andi Oddang kepada wartawan, Jumat (11/9).\n\nAndi juga menyebut laporan terkait dugaan penghinaan itu belum dicabut. Karenanya, proses penyelidikan atas laporan itu tetap dilanjutkan.\n\n\"Masih (berproses), sementara belum ada (pencabutan laporan),\" ucap dia.\n\nSebelumnya, sejumlah warga mendatangi Majelis Dzikir Nurul Hikam yang dipimpin Asep Setiawan alias Abah Setu di Desa Telajung, Cikarang Barat buntut video viral dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW pada Senin (7/9) malam\n\nKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan kedatangan warga itu dalam rangka meminta klarifikasi atas video yang beredar.\n\nDisampaikan Budi, saat kejadian itu personel Polres Metro Bekasi bersama Polsek Cikarang Barat langsung mendatangi lokasi. Petugas mengimbau warga tetap tenang, tidak main hakim sendiri, serta menyampaikan dugaan tindak pidana melalui laporan kepolisian.\n\nPada Kamis (10/9) kemarin, telah dilakukan kegiatan klarifikasi dan mediasi. Kegiatan turut dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk unsur MUI Kabupaten Bekasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.\n\nDalam kegiatan tersebut, Abah Setu telah menyampaikan permintaan maaf buntut video yang diduga menghina Nabi Muhammad.\n\n\"Dalam forum tersebut, Asep Setiawan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan keberatan di tengah masyarakat. Sementara itu, informasi dan keterangan yang telah diperoleh masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian,\" kata Budi dalam keterangannya, Kamis.", "jml_kata": 280, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "a03204fbda46", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 11:29", "kanal": "nasional", "judul": "Pengakuan Petani Jambi yang Dijadikan Tersangka Karhutla", "url": "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260911105007-12-1402711/pengakuan-petani-jambi-yang-dijadikan-tersangka-karhutla", "niche": "Hukum Pidana", "angle_hukum": "unsur pasal, pembuktian, hak tersangka/korban, proses peradilan", "tier": "A", "ringkasan": "Dua petani di Jambi ditetapkan sebagai tersangka karhutla setelah api dari tungku masak mereka membakar lahan konservasi. Mereka terancam hukuman 15 tahun bui.", "isi": "Dua petani berinisial MTN (63) dan AK (65) menjadi tersangka karhutla terkait pembakaran lahan di daerah Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi.\n\nKeduanya mengaku tidak sengaja membakar lahan karena api muncul dari tungku masaknya. Ironisnya lahan yang akan digarap dua petani itu--dan terjadi karhutla-- adalah lahan konservasi.\n\nMTN mengaku tidak mengetahui itu adalah lahan konservasi, karena membelinya dari seseorang dengan harga Rp10 juta.\n\nMTN pun menceritakan kronologi lahan terbakar hingga dirinya ditangkap polisi lalu dijadikan tersangka karhutla dengan ancaman bui hingga 15 tahun.\n\n\"Saya masih tidur di jalan (pada saat penangkapan). Saya tidak sengaja [membakar], saya tengah masak nasi. Api dari tungku api itu saja,\" demikian pengakuan MTN dikutip dari detiksumbagsel.\n\nApi dari tungku itu ternyata menjalar hingga membuat kebakaran bagian lain lahan. MTN mengaku sudah mencoba memadamkan. Tetapi hasilnya nihil karena musim kemarau membuatnya sulit mendapatkan air.\n\n\"Iya (berusaha memadamkan). (Tapi) nggak ada air di situ, kemarau, sungainya kering,\" klaimnya.\n\nPenetapan kedua petani menjadi tersangka dilakukan penyidik Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera.\n\nMTN dan AK kemudian ditahan di Rutan Polda Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut.\n\nDua tersangka itu dikenai ancaman pasal melanggar ketentuan pidana terkait pembakaran dan/atau penguasaan kawasan hutan secara tidak sah seperti yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana.\n\nOleh karena itu, dua tersangka itu terancam hukuman pidana yaitu penjara paling lama 15 tahun dan/atau 10 tahun serta denda paling banyak Rp7,5 miliar.\n\nAdapun, kronologi kejadian pada Rabu (2/9) sekitar pukul 12.10.\n\nSaat itu, Tim Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi bersama PT Rimba Hutani Mas (RHM) sedang melakukan pemadaman di wilayah Blok III Taman Raja yang termasuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Desa Lubuk Bernai.\n\nPetugas kemudian melihat kepulan asap dari lokasi lain, area hutan lindung yang tidak jauh dari titik mereka melakukan pemadaman.\n\nPetugas beserta Koordinator Unit Security Blok III Taman Raja dan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI akhirnya menuju lokasi yang mencurigakan tersebut untuk melakukan pengecekan.\n\nSetelah ditelusuri, tim langsung mengamankan dua orang yang terlibat dalam aktivitas pembakaran di kawasan hutan lindung tersebut.\n\nTim juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, seperti korek api gas, potongan kayu bekas terbakar, parang, gergaji, perangkat tenaga surya, terpal, sepeda motor, sepatu karet, paku, hingga keranjang rotan.\n\nTak hanya penetapan tersangka, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto beserta penyidik juga akan memeriksa PT Rimba Hutan Mas sebagai pemegang PBPH pada kawasan tersebut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dalam melindungi dan mengamankan kawasan hutan di areal kerjanya.\n\n\"Kami akan mendalami peristiwa ini berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh, termasuk memeriksa pihak PT RHM untuk memperoleh keterangan mengenai tanggung jawab PBPH serta upaya pencegahan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan di areal kerjanya,\" jelas Hari.\n\n\"Setiap pihak yang berdasarkan alat bukti terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum,\" sambungnya.\n\nHari juga menjelaskan upaya ini dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap dugaan tindak pidana kehutanan di kawasan hutan. Ia menambahkan bahwa selain harus menelusuri titik api, juga harus mengungkap apabila ada oknum yang diduga melakukan pembakaran hutan.\n\n\"Setiap titik api harus ditelusuri penyebabnya, terutama ketika ditemukan indikasi adanya aktivitas yang melanggar hukum,\" ucap Hari.\n\nKawasan hutan harus terlindungi dari kegiatan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana,\" tegasnya.", "jml_kata": 550, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "b3f53c5c16ba", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-12 12:52", "kanal": "ekonomi", "judul": "Toba Pulp Buka Suara usai Jadi Tersangka Korupsi Transfer Pricing", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260912125105-92-1403111/toba-pulp-buka-suara-usai-jadi-tersangka-korupsi-transfer-pricing", "niche": "Hukum Pidana / Tipikor", "angle_hukum": "alur penyidikan-penuntutan, alat bukti tipikor, pemulihan kerugian negara", "tier": "A", "ringkasan": "PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing oleh Kejaksaan Agung.", "isi": "PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).\n\nPihak perusahaan menyatakan telah menerima surat penetapan tersangka dan masih menelaah substansi perkara tersebut.\n\nTPL menyebut surat penetapan tersangka dari Kejagung diterima pada 9 September 2026. Perseroan mengatakan informasi mengenai status hukum tersebut sebelumnya diperoleh dari pemberitaan media massa.\n\n\"Perseroan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mencermati serta menelaah lebih lanjut substansi surat dimaksud serta menggunakan hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,\" tulis TPL dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (11/9).\n\nTerkait dampak perkara terhadap kelangsungan usaha, TPL menyatakan belum menemukan adanya dampak material tambahan yang secara khusus dapat dikaitkan dengan penetapan status tersangka tersebut.\n\n\"Berdasarkan informasi yang tersedia dan telah diverifikasi sampai dengan tanggal surat ini, perseroan belum mengidentifikasi adanya dampak material tambahan terhadap kelangsungan usaha yang secara khusus dapat dikaitkan dengan hal dimaksud,\" tulis perseroan.\n\nPerusahaan juga menyatakan masih melakukan penelaahan dan verifikasi untuk mengetahui apakah terdapat direksi, komisaris, karyawan, atau pihak terkait perseroan yang terlibat dalam perkara hukum tersebut.\n\nUntuk menghadapi proses hukum, perusahaan menyatakan akan menelaah seluruh aspek hukum yang relevan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n\n\"Perseroan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan melakukan penelaahan atas seluruh aspek hukum yang relevan dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" tulis TPL.\n\nHingga Jumat (11/9), TPL juga menyatakan belum memperoleh informasi terverifikasi mengenai adanya perkara yang telah diperiksa di pengadilan, termasuk nomor perkara maupun pengadilan yang menangani perkara tersebut.\n\nDi sisi lain, BEI turut meminta penjelasan mengenai belum disampaikannya laporan keuangan interim TPL untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Perseroan menjelaskan laporan keuangan tersebut masih dalam proses penyusunan dan limited review.\n\nTPL menyatakan akan menyampaikan laporan keuangan setelah seluruh proses yang diperlukan selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n\nKejagung sebelumnya menetapkan TPL sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing untuk periode 2008-2025. Penyidik menyebut praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.\n\nDirektur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar mengatakan TPL diduga melakukan under invoicing dengan mengubah kode harmonized system (HS) produk pulp yang dihasilkan.\n\nProduk yang menurut penyidik seharusnya merupakan dissolving pulp disebut diubah menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).\n\nProduk tersebut kemudian dijual TPL kepada perusahaan Macau Marketing International Ltd di luar negeri serta Asia Pacific Rayon yang beroperasi di Indonesia.\n\nKejagung juga telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni BP dan SR, sebagai tersangka. Keduanya disebut bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak TPL dan diduga membantu melancarkan praktik transfer pricing tersebut.", "jml_kata": 450, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "395557119852", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 08:20", "kanal": "ekonomi", "judul": "Purbaya Ogah Pangkas Tarif PPN: Nanti Saya Enggak Bisa Kasih Subsidi", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260911053756-532-1402615/purbaya-ogah-pangkas-tarif-ppn-nanti-saya-enggak-bisa-kasih-subsidi", "niche": "Hukum Bisnis", "angle_hukum": "kepatuhan usaha, risiko kontrak, sanksi administrasi & UU terkait", "tier": "B", "ringkasan": "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).", "isi": "Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).\n\n\"Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus,\" ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).\n\nPurbaya menilai pemangkasan PPN akan mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan subsidi.\n\nPernyataan tersebut disampaikan saat Purbaya merespons langkah pemerintah Jepang yang berencana memangkas pajak konsumsi atas makanan menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027.\n\nMenurut Purbaya, Jepang mengambil langkah tersebut karena perekonomiannya telah lama mengalami perlambatan dan pemerintah perlu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.\n\nSementara itu, Pemeirntah Indonesia memilih untuk memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, mulai dari subsidi hingga bantuan sosial.\n\n\"Ada subsidi ini, ada BLT, ada KIP, ada macam-macam. Ada juga nanti subsidi motor listrik, mobil listrik. Ada juga nanti mungkin stimulus tambahan,\" ujarnya.\n\nPurbaya mengingatkan penurunan tarif PPN tidak bisa dilakukan begitu saja karena akan berdampak terhadap penerimaan negara dan ruang belanja pemerintah.\n\n\"Nanti kalau (tarif PPN) turun, saya dibilang defisitnya membesar, kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0, tapi 0 kita enggak punya duit, nanti lu pada ribut, utang semua,\" katanya.\n\nPemerintah, sambung Purbaya, perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan utang. Kendati pemerintah masih dapat menggunakan utang untuk mendukung perekonomian, pertumbuhan utang harus tetap dikendalikan.\n\n\"Jadi kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, tapi sebagian dengan utang, tapi harus menjaga utangnya nggak tumbuh terlalu besar juga. Sekarang saja udah banyak yang ribut kan, utang mulu katanya,\" jelasnya.\n\nLebih lanjut, Purbaya menegaskan kebijakan penurunan PPN juga harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program subsidi.\n\n\"Kalau saya kurangi itu, PPN segala macam, tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja, saya enggak bisa kasih subsidi nanti tanpa melewati batas-batas yang dianggap penting. Jadi, kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya,\" ujar Purbaya.", "jml_kata": 302, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "97f7600b2110", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-11 04:45", "kanal": "ekonomi", "judul": "Rosan Sebut Integrasi Izin Pekerja Asing Beri Kepastian ke Investor", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260910133215-92-1402377/rosan-sebut-integrasi-izin-pekerja-asing-beri-kepastian-ke-investor", "niche": "Hukum Ketenagakerjaan", "angle_hukum": "hubungan kerja, hak pekerja, prosedur PHK & pesangon", "tier": "B", "ringkasan": "Rosan menyebut integrasi sistem perizinan pekerja asing (TKA) satu pintu dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi tantangan bagi investor.", "isi": "Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut integrasi sistem perizinan tenaga kerja asing (TKA) menjadi satu pintu dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi tantangan bagi investor.\n\nKarena itu, pemerintah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), serta aplikasi All Indonesia.\n\nRosan mengatakan integrasi tersebut membuat pelaku usaha dapat mengajukan permohonan melalui OSS sebagai satu pintu layanan. Meski demikian, proses kewenangan tetap dijalankan oleh kementerian terkait.\n\n\"Memang perizinannya masuknya ke kami tapi tetap akan dilakukan prosesnya oleh kementerian terkait, kementerian ketenagakerjaan dan pemasyarakatan. Apabila itu sudah clear baru kembali ke kamai,\" kata Rosan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Rabu (9/9).\n\nRosan berharap kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan tersebut dapat memperbaiki iklim investasi dan industri di Indonesia. Perbaikan layanan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.\n\nMelalui integrasi tersebut, Rosan menyebut OSS akan menjadi pintu masuk sekaligus penghubung layanan investasi, ketenagakerjaan dan keimigrasian. Integrasi sistem izin bagi TKA tersebut rencananya mulai diterapkan pada akhir September 2026.\n\nIa mengatakan sistem serupa telah diterapkan di sejumlah negara melalui konsep one stop service, termasuk dalam proses perizinan tenaga kerja asing.\n\n\"Ini adalah satu langkah yang memang kembali lagi memberikan kepastian karena yang kita coba lakukan adalah mengurangi uncertainty atau ketidakpastian,\" ujarnya.\n\nDi tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan integrasi data tiga kementerian juga akan memberikan manfaat dalam melakukan pemantauan investasi yang telah berjalan.\n\nPemerintah, kata dia, dapat memantau proyeksi investasi hingga persebaran rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang telah memperoleh izin.\n\n\"Integrasi data di tiga kementerian ini sangat-sangat kita tunggu sebelumnya,\" kata Yassierli.", "jml_kata": 281, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "b9d24ae6ff65", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-10 19:30", "kanal": "ekonomi", "judul": "Garuda soal Penerapan Aturan Bagasi Baru: Kami Paham Butuh Adaptasi", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260909181744-92-1402069/garuda-soal-penerapan-aturan-bagasi-baru-kami-paham-butuh-adaptasi", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "tier": "B", "ringkasan": "Garuda Indonesia mengatakan kebijakan baru soal bagasi yang mulai berlaku pada 1 September 2026 merupakan bagian dari transformasi layanan.", "isi": "PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengatakan kebijakan baru bagasi dari skema berat menjadi koli yang mulai berlaku pada 1 September 2026 merupakan bagian dari transformasi layanan.\n\nDirektur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills mengatakan bahwa skema tersebut untuk memberikan kejelasan mengenai hak bagasi pelanggan sekaligus mendukung konsistensi layanan sepanjang perjalanan.\n\nDirektur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills mengatakan skema tersebut untuk memberikan kejelasan mengenai hak bagasi pelanggan sekaligus mendukung konsistensi layanan sepanjang perjalanan.\n\n\"Kami memahami bahwa penerapan skema baru membutuhkan proses adaptasi. Karena itu, prioritas kami adalah memastikan transisi ini berlangsung sejelas dan semudah mungkin, sekaligus memastikan tim kami siap membantu pelanggan di sepanjang perjalanan,\" ujar Neil dalam keterangan resmi, Rabu (9/9).\n\nBagi pemegang tiket yang diterbitkan sebelum 1 September 2026, hak bagasi tetap mengikuti ketentuan pada tiket, termasuk apabila perjalanan dilakukan setelah skema baru berlaku.\n\nNeil juga menyarankan penumpang dengan penerbangan lanjutan atau perjalanan yang melibatkan maskapai lain untuk memeriksa ketentuan bagasi pada seluruh rangkaian perjalanan.\n\nGaruda Indonesia memastikan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan dan masukan pelanggan sebagai dasar penyempurnaan layanan.\n\n\"Tambahan kapasitas, pilihan layanan sesuai kebutuhan, serta penguatan edukasi dan pendampingan diharapkan membantu penumpang mempersiapkan perjalanan dengan lebih pasti,\" jelasnya.\n\nSebelumnya, Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) menyoroti kebijakan baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang mengubah skema bagasi dari weight concept menjadi piece concept. Kebijakan tersebut dinilai tak sesuai dengan aturan yang berlaku.\n\nKetua APJAPI Alvin Lie mengatakan ketentuan bagasi tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara dan Permenhub Nomor PM 35 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.\n\nBerdasarkan ketentuan tersebut, Garuda Indonesia yang masuk dalam kategori Kelompok Pelayanan Standar Maksimum (Full Service Flight) wajib memberikan layanan bagasi sebesar 20 kilogram per penumpang untuk kelas ekonomi domestik tanpa memperhitungkan jumlah koli.\n\n\"Kami tidak menolak weight concept, tapi regulasi kita ini masih berbasis konsep bobot, jadi patuhilah regulasi yang ada. Kalau nanti regulasinya berubah, boleh weight, boleh piece, kami tidak akan protes,\" ujar Alvin dalam konferensi pers di Jakarta.\n\nMenurut Alvin, persoalan yang disoroti APJAPI bukan terletak pada konsep piece concept itu sendiri. Sebab, skema tersebut sudah diterapkan oleh banyak maskapai di luar negeri. Yang disoal adalah penerapan aturan baru untuk penerbangan domestik Garuda Indonesia ketika regulasi yang menjadi acuan pemerintah masih menetapkan konsep bobot.\n\nAPJAPI juga menyoroti waktu sosialisasi kebijakan baru tersebut. Alvin mengatakan Garuda Indonesia baru melakukan sosialisasi sejak 10 Juli 2026 untuk kebijakan yang mulai berlaku pada 1 September 2026.\n\n\"Saya mengambil contoh Citilink akan mengubah dari 10 kilo menjadi nol, itu dua bulan sebelumnya sudah diumumkan. Saya ingat dulu Lion juga pernah begitu mau 0 kan itu juga dua bulan sebelumnya sudah diumumkan,\" pungkasnya.", "jml_kata": 440, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "e50b1e7df826", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-10 17:39", "kanal": "ekonomi", "judul": "Pemerintah Percepat Urus Izin Pekerja Asing, Target 5 Hari Kelar", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260910131039-92-1402360/pemerintah-percepat-urus-izin-pekerja-asing-target-5-hari-kelar", "niche": "Hukum Ketenagakerjaan", "angle_hukum": "hubungan kerja, hak pekerja, prosedur PHK & pesangon", "tier": "B", "ringkasan": "Pemerintah menargetkan proses perizinan tenaga kerja asing (TKA) dapat rampung dalam waktu lima hari melalui integrasi layanan tiga kementerian.", "isi": "Pemerintah menargetkan proses perizinan tenaga kerja asing (TKA) dapat rampung dalam waktu lima hari melalui integrasi layanan tiga kementerian.\n\nTarget tersebut menjadi bagian dari kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditandai dengan penandatanganan dua Surat Keputusan Bersama (SKB).\n\nMenteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan integrasi sistem dilakukan untuk memberikan kepastian waktu bagi investor dalam mengurus perizinan pekerja asing.\n\n\"Tadi saya bicara dengan Pak Menteri Imipas (kementerian imigrasi dan permasyarakatan RI), ini kurang lebih mungkin empat sampai lima hari dan itu sesuai dengan PP 28 juga. Saya yakin dalam lima hari itu akan selesai,\" kata Rosan di Jakarta, Rabu (9/9).\n\nMelalui SKB tersebut, pemerintah mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), serta aplikasi All Indonesia.\n\nIntegrasi dilakukan untuk memangkas proses perizinan TKA yang menyertai investasi, mulai dari pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) hingga penerbitan Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).\n\nMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya siap menyelesaikan proses di sektor keimigrasian dalam waktu lima hari sebagai bentuk dukungan terhadap investasi.\n\n\"Kami yang di bagian muara, beliau nanti masukkan investor, dokumennya ke tenaga kerja, nanti RPTKA keluar, kami janjikan lima hari sudah akan selesai,\" ujarnya.\n\nKendati proses perizinan dipermudah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah tetap melakukan penyaringan terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.\n\nMenurutnya, setiap investasi yang membawa TKA wajib mengajukan dokumen RPTKA yang selanjutnya akan ditinjau oleh Kementerian Ketenagakerjaan.\n\n\"Kita punya yang disebut dengan positive list, ini yang boleh dalam kriteria bahwa memang tidak ada expert di Indonesia. Dan sesudah itu harus ada knowledge transfer,\" kata Yassierli.\n\nPemerintah tetap mengedepankan kebutuhan tenaga kerja asing berdasarkan keahlian tertentu yang belum tersedia di Indonesia. Keberadaan TKA juga dipastikan memberikan transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia dalam negeri.\n\nSelain itu, Yassierli mengatakan pengawasan terhadap tenaga kerja asing akan diperkuat bersama kementerian terkait. Penegakan hukum juga akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran.\n\n\"Untuk memastikan bahwa investor itu tenaga kerjanya sesuai dengan keahliannya, nanti akan ada penguatan pengawasan yang kita laksanakan bersama,\" katanya.\n\nMenurutnya, integrasi layanan tiga kementerian tersebut rencananya mulai diterapkan pada akhir September 2026.", "jml_kata": 362, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "ed87b56219f4", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-10 16:47", "kanal": "ekonomi", "judul": "Kemenkeu Siapkan Sistem AI Buat Deteksi Pajak Perusahaan Kurang Bayar", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260910091104-532-1402232/kemenkeu-siapkan-sistem-ai-buat-deteksi-pajak-perusahaan-kurang-bayar", "niche": "Hukum Bisnis", "angle_hukum": "kepatuhan usaha, risiko kontrak, sanksi administrasi & UU terkait", "tier": "B", "ringkasan": "Kemenkeu tengah mengembangkan aplikasi atau sistem berbasis AI yang memudahkan untuk menganalisis potensi pendapatan pajak yang belum dibayar.", "isi": "Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengembangkan aplikasi atau sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang memudahkan untuk menganalisis potensi pendapatan pajak yang belum dibayar.\n\nMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memandang perlu adanya integrasi berbagai data dengan data yang dimiliki Lembaga National Single Window (LNSW) dengan memanfaatkan AI.\n\nPurbaya mengungkapkan Kemenkeu sebelumnya telah memiliki database yang dikumpulkan di LNSW, tetapi belum terintegrasi.\n\n\"Jadi kita kembangkan di sini aplikasi menggunakan AI juga. Untuk membantu para analis kita melihat potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dengan perbaikan sistem. Dengan mengintegrasikan pemakaian semua data yang ada di LNSW,\" kata Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).\n\nMenurutnya, data yang dimiliki LNSW cukup membantu pemerintah dalam proses analisis karena dapat mendeteksi potensi pajak lebih awal.\n\nPurbaya menyebut sistem itu masih terus disempurnakan terkait soal kemampuan melihat potensi kekurangan pembayaran pajak dari setiap perusahaan.\n\n\"(Misal) untuk batu bara ke depan setiap perusahaan berapa potensi pembayaran pajak yang kurang, digabungkan dengan SPT-nya mereka. Kegiatan seperti ini bisa beberapa tahun belakangan. Kalau setahun lalu kan bisa kelihatan semua,\" kata Purbaya\n\n\"Jadi ke depan nggak ada yang bisa main-main lagi. Kita akan monitor itu dengan lebih teliti. Kita pakai semua data yang ada secara integrasi,\" lanjutnya.\n\nIa menjelaskan nantinya data tersebut dapat digunakan untuk membandingkan aktivitas perusahaan dengan laporan pajaknya. Bahkan, pemerintah pun bisa melihat data beberapa tahun ke belakang untuk mengetahui apakah ada transaksi atau kewajiban pajak yang belum tercatat.\n\n\"Akan kita gali seperti emas tadi kan sudah sedang diproses, sedang diteliti. Ini belum final. Kita akan ketahuan nanti sebelah belakangnya siapa yang melakukan pembelian nggak tercatat atau beli barang dari PT-PT ilegal,\" terang Purbaya.\n\nPurbaya menegaskan saat ini pemerintah masih memantau secara keseluruhan berapa potensi penerimaan yang bisa ditemukan dari integrasi data tersebut. Setelah nama perusahaan diketahui, ia akan meminta petugas pajak mengejarnya.\n\n\"Nanti kalau sudah kelihatan nama PT-PT, kita kejar. Saya akan minta orang pajak periksa perusahaan itu. Belinya dari mana, ke belakangnya bisa di-trace. Kalau dia belum bayar pajak, langsung bayar pajak. Itu gara-gara intensifikasi dalam pengertian peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dengan analisa data,\" pungkasnya.", "jml_kata": 342, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "5f1f61dd5962", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-10 13:11", "kanal": "ekonomi", "judul": "Sarjito Ingin Bursa Komoditas Jadi Senjata Tekan Kebocoran Pajak", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260910123828-78-1402339/sarjito-ingin-bursa-komoditas-jadi-senjata-tekan-kebocoran-pajak", "niche": "Hukum Bisnis", "angle_hukum": "kepatuhan usaha, risiko kontrak, sanksi administrasi & UU terkait", "tier": "B", "ringkasan": "Sarjito ingin pembentukan BMKS dapat memperkuat pengawasan transaksi komoditas, termasuk menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing.", "isi": "Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito menyebut pembentukan industri baru ini dapat memperkuat pengawasan transaksi komoditas, termasuk menekan praktik under-invoicing dan mengontrol transfer pricing.\n\nMenurut Sarjito, keberadaan bursa komoditas tidak hanya ditujukan sebagai tempat perdagangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan transaksi komoditas tercatat secara transparan, baik dari sisi harga maupun volume.\n\n\"Kita mestinya confident untuk membangun bursa sendiri, sehingga di dalam banyak kesempatan juga isu mengenai transfer pricing, under-invoicing, baik harga dan volume bisa kita kontrol dengan baik,\" ujar Sarjito usai dilantik di Mahkamah Agung, Rabu (9/9).\n\nIa menjelaskan praktik under-invoicing menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perdagangan komoditas. Praktik tersebut terjadi ketika nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.\n\nDengan adanya bursa yang menjadi rujukan transaksi, data harga dan volume komoditas diharapkan dapat tercatat dengan lebih baik. Hal tersebut juga dapat memperkuat pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi merugikan penerimaan negara.\n\n\"Anda bisa bayangkan, kalau itu terjadi, maka insya Allah negara kita menjadi makmur, not only beberapa pihak tetapi adalah rakyat Indonesia karena tentu saja, devisa dan juga pajek akan masuk secara proporsional dan profesional,\" jelasnya.\n\nSarjito juga berambisi menjadikan Indonesia sebagai penentu harga komoditas dunia, terutama nikal. Sebab, sebagai penghasil terbesar, negara belum memiliki kemampuan yang kuat untuk menentukan harga.\n\n\"Kita itu sebagai penghasil, contoh nikel terbesar di dunia, tetapi kita tidak pernah bisa menentukan harganya. Harganya ditentukan oleh pihak-pihak lain, dan itu ironi. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker,\" terangnya.\n\nUntuk merealisasikan hal tersebut, Sarjito mengatakan OJK tengah mengejar penerbitan Peraturan OJK (POJK) awal yang ditargetkan diundangkan pada 17 September 2026. Ia mengatakan proses tersebut harus segera dilakukan karena tenggat waktu penerbitan aturan semakin dekat.\n\nMenurutnya, POJK yang diterbitkan pada tahap awal akan menjadi dasar untuk proses berikutnya. OJK juga akan mengusulkan sejumlah POJK baru untuk mendukung pelaksanaan bursa komoditas.\n\nSarjito mengatakan OJK masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk menentukan mineral dan komoditas strategis apa saja yang nantinya masuk dalam mekanisme perdagangan bursa.\n\nKarena itu, implementasi bursa komoditas akan dilakukan secara bertahap. OJK akan melihat komoditas yang paling memungkinkan untuk diperdagangkan melalui bursa sebelum memperluas cakupannya.\n\n\"Kemudian kita juga menunggu peraturan presiden untuk at the beginning, mineral dan komuditas strategis apa yang akan diperdagangkan tentu itu gradual,\" pungkasnya.", "jml_kata": 401, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "f055aea3f12b", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-10 09:51", "kanal": "ekonomi", "judul": "Bulog Cirebon Pastikan Beras Bantuan Pangan Diterima Sesuai Ketentuan", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260910094956-97-1402267/bulog-cirebon-pastikan-beras-bantuan-pangan-diterima-sesuai-ketentuan", "niche": "Hukum Tata Negara / Kebijakan", "angle_hukum": "dasar hukum kebijakan & implikasi regulasi bagi publik/pelaku usaha", "tier": "B", "ringkasan": "Merespons dugaan penyalahgunaan beras Program Bantuan Pangan oleh oknum perangkat Desa Ambit, Bulog menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.", "isi": "Perum Bulog melalui satuan kerja, termasuk di Cabang Cirebon, memastikan pemantauan terhadap setiap tahapan distribusi beras sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dukungan pada program pemerintah guna menjaga ketahanan pangan.\n\nMerespons informasi terkait beras Program Bantuan Pangan yang diduga disalahgunakan sebanyak 198 karung oleh oknum perangkat Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Bulog menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.\n\nPemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Barat, Nurman Susilo, mengatakan bahwa penyaluran Bantuan Pangan oleh di Kabupaten Cirebon, khususnya di Desa Ambit, Kecamatan Waled, telah dilakukan sesuai ketentuan dengan ditujukan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditetapkan.\n\n\"Tim Kami di Bulog Cabang Cirebon telah menyalurkan Bantuan Pangan Beras di Desa Ambit, Kecamatan Waled sesuai dengan ketentuannya dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang lengkap. Setelah beras dibagikan kepada penerima dan kemudian ada kegiatan lain maka itu berada pada tahapan pemanfaatan bantuan oleh penerima manfaat di lapangan,\" ujar Nurman.\n\nDi Kabupaten Cirebon, penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli-September 2026 diberikan kepada 408.988 PBP dengan total alokasi sebanyak 12.269.640 kilogram atau 12.269,64 ton beras.\n\nHingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai 57,41 persen atau sebesar 7.043.940 kilogram beras yang telah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.\n\nDi Desa Ambit, Kecamatan Waled, terdapat alokasi sebanyak 1.297 PBP, dan Bulog telah melaksanakan penyaluran kepada 1.284 PBP.\n\nSebagai pelaksana penugasan pemerintah, Bulog terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pihak terkait untuk memastikan Bantuan Pangan Beras tersalurkan secara efektif hingga tingkat masyarakat.\n\n\"Bulog akan terus melakukan pengawalan di lapangan bersama seluruh pihak terkait Pemerintah Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibnas agar proses penyaluran berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran,\" kata Nurman.\n\nKami juga mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk bersama-sama menjaga amanah program Bantuan Pangan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima yang telah ditetapkan,\" pungkasnya.\n\nDengan dukungan jaringan operasional yang tersebar di seluruh Indonesia, Bulog menegaskan komitmen menjaga kualitas, ketepatan sasaran, dan kelancaran distribusi bantuan pangan.", "jml_kata": 314, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" }, { "id": "8d6040ebeb29", "disimpan": "2026-09-12 23:20 WIB", "tgl_berita": "2026-09-10 09:10", "kanal": "ekonomi", "judul": "Purbaya Pede Kepercayaan Konsumen Naik Lagi Bulan Ini", "url": "https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260910084345-532-1402221/purbaya-pede-kepercayaan-konsumen-naik-lagi-bulan-ini", "niche": "Hukum Perdata / Konsumen", "angle_hukum": "hubungan perjanjian, wanprestasi vs PMH, hak konsumen & ganti rugi", "tier": "B", "ringkasan": "Purbaya optimistis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) akan kembali naik bulan ini, didorong oleh efektivitas berbagai stimulus ekonomi pemerintah.", "isi": "Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) akan kembali naik bulan ini.\n\nMenurut Purbaya, kenaikan itu didorong oleh efektivitas berbagai stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah sejak akhir Juli lalu.\n\nPurbaya mengungkapkan tren keyakinan konsumen sebelumnya sempat mengalami penurunan berbulan-bulan sejak awal tahun hingga Juli 2026 di level 116. Namun, pada Agustus lalu, angkanya berbalik naik ke level 118.\n\n\"Ini kalau saya lihat di Agustus ini, angka yang cukup baik. Kalau kita lihat dari sebelumnya kan turun terus sampai bulan Juli 116, Agustus naik 118. Artinya, ada pembalikan arah sentimen di masyarakat,\" ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).\n\nIa menilai perbaikan yang terjadi di pasar modal dan pasar keuangan saat ini merupakan cerminan dari adanya pemulihan riil di tengah masyarakat.\n\nPurbaya memproyeksikan kenaikan positif tersebut bakal berlanjut pada bulan ini seiring dengan kebijakan fiskal yang semakin kuat.\n\n\"September harusnya lebih naik lagi. Yang pembalikan di paruh keduanya mungkin belum terlalu tercakup, terbaca sepenuhnya. Nanti September harus naik lagi ke level yang tinggi,\" tegasnya.\n\nPurbaya membeberkan sejumlah stimulus saat ini sudah mulai masuk dan berputar di dalam sistem perekonomian nasional, di antaranya penempatan dana pemerintah ke perbankan senilai Rp400 triliun, penyesuaian suku bunga Badan Layanan Umum (BLU) menjadi 80 persen dari BI Rate, hingga tambahan bantuan dari Presiden kepada pemerintah daerah sebesar Rp29 triliun.\n\nKendati demikian, pemerintah memastikan akan terus memperkuat stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan.\n\n\"Mudah-mudahan ke depan akan membaik terus, dan kita akan pastikan kita akan memastikan kebijakan ekonomi kita memberi dampak yang lebih positif ke perekonomian. Jadi harusnya consumer confidence-nya akan membaik lagi ke depan,\" ujar Purbaya.\n\nKeyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat bulan lalu. Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 118,5 pada Agustus, dari sebelumnya 116,8 pada Juli 2026.\n\nKenaikan tersebut menunjukkan optimisme konsumen tetap berada di zona positif. Peningkatan keyakinan ditopang oleh membaiknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ekonomi ke depan.", "jml_kata": 335, "status": "kandidat", "artikel_website": "", "topik_id": "", "peran": "utama" } ], "diperbarui": "2026-09-12 23:20 WIB" }