Perusahaan yang sehat secara operasional belum tentu bersih secara hukum. Ada kalanya izin sudah kedaluwarsa, akta perubahan belum dilaporkan, atau kontrak kerja sama masih memuat klausul yang memberatkan satu pihak. Semua itu tidak muncul di laporan penjualan, tetapi bisa menggagalkan transaksi atau berujung pada sengketa setelah uang berpindah tangan.
Halaman ini memuat delapan pilihan konsultan hukum perusahaan Surabaya dan pendamping legal due diligence, mulai dari kantor advokat sampai lembaga yang datanya dipakai saat pemeriksaan. Di bawahnya ada daftar hal yang biasa diperiksa, urutan langkahnya, dan lima pertanyaan yang paling sering masuk.
Legal due diligence bukan sekadar membaca akta. Pemeriksaan menyeluruh mencakup legalitas badan hukum, izin usaha sektoral, perjanjian material dengan mitra dan bank, perkara yang sedang berjalan, hak atas tanah dan bangunan, perlindungan kekayaan intelektual, hubungan kerja dengan karyawan, serta kewajiban pajak. Tujuannya bukan mencari-cari kesalahan, melainkan memetakan risiko supaya pihak yang bertransaksi tahu kewajiban mana yang harus dibereskan lebih dulu dan bagian mana yang layak dinegosiasikan.
Kantor advokat di Surabaya yang mendampingi perusahaan sejak pemeriksaan dokumen sampai penutupan transaksi. Pekerjaan due diligence di sini dimulai dari memetakan struktur badan hukum, membaca ulang perjanjian material, dan menyusun daftar risiko yang bisa dipakai pemilik usaha untuk mengambil keputusan. Hasilnya diserahkan sebagai laporan tertulis, bukan kesan lisan, supaya ada dasar kalau kemudian muncul perselisihan. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
Notaris memegang akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta korporasi lain, sehingga pemeriksaan keabsahan dokumen hampir selalu melewatinya. PPAT menangani akta peralihan hak atas tanah dan bangunan yang sering menjadi aset terbesar dalam sebuah transaksi. Sebelum bertransaksi, pastikan akta terakhir dan akta perubahannya masih sesuai dengan susunan pengurus yang berwenang menandatangani.
Sisi pajak biasanya muncul sebagai temuan paling mahal dalam due diligence. Konsultan pajak berizin memeriksa kecocokan pelaporan, tunggakan, dan kewajiban yang belum disetor, lalu menaksir potensi kurang bayar. Pekerjaan ini beririsan dengan bagian hukum, karena perjanjian jual beli saham umumnya memuat pernyataan penjual soal kebersihan kewajiban pajak. Untuk memahami kewajiban bisnis yang lebih luas, lihat tujuh aspek hukum bisnis.
Auditor memeriksa kewajaran laporan keuangan, sementara due diligence menilai kedudukan hukum perusahaan. Keduanya berguna bersamaan karena penilaian harga sering bersandar pada angka laba yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau laporan keuangan belum diaudit, itu sendiri sudah menjadi catatan risiko yang perlu disampaikan kepada calon pembeli atau investor.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum mencatat dan memverifikasi data badan hukum, termasuk PT, CV, yayasan, dan perkumpulan. Pemeriksaan di sini memastikan entitas yang diperiksa benar terdaftar, masih aktif, dan susunan pengurusnya selaras dengan akta terakhir. Selisih antara data instansi dan dokumen yang dipegang perusahaan adalah temuan yang paling sering ditemukan.
Kalau transaksinya berupa penggabungan atau pengambilalihan, KPPU berperan pada penilaian persaingan usaha. Perusahaan dengan aset atau nilai transaksi di atas ambang tertentu wajib menyampaikan notifikasi setelah penggabungan berlaku. Bagian ini biasanya masuk ke daftar risiko karena keterlambatan notifikasi membawa konsekuensi tersendiri bagi perusahaan hasil penggabungan.
Untuk perusahaan di sektor jasa keuangan, OJK memegang perizinan dan pengawasan tata kelola. Due diligence sektor ini memeriksa pemenuhan ketentuan permodalan, manajemen risiko, dan syarat pengurus. Perubahan pemegang saham di perusahaan berizin biasanya tidak cukup dengan akta notaris, karena persetujuannya berada di ranah otoritas.
Pengadilan Niaga menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam due diligence, keberadaan perkara di pengadilan ini menjadi sinyal penting tentang kondisi keuangan target. Pemeriksaan perkara yang sedang berjalan biasanya dilakukan lewat penelusuran berkas dan informasi kepaniteraan sebelum transaksi dilanjutkan.
Dari pengalaman mendampingi usaha kecil dan menengah, masalah terbesar jarang datang dari hal yang rumit. Yang paling sering memakan waktu adalah dokumen yang tidak pernah dirapikan sejak awal perusahaan berdiri.
Langkah merapikan badan usaha ada di delapan langkah legalitas perusahaan di Surabaya dan lima dokumen hukum yang wajib dimiliki pelaku usaha. Untuk pendirian usaha, baca panduan mendirikan PT untuk UMKM serta cara mendaftar CV dan PT secara online. Soal perjanjian ada di pentingnya kontrak bisnis dan sepuluh kesalahan kontrak usaha yang merugikan. Gambaran pendampingan perusahaan ada di tujuh alasan pendampingan hukum perusahaan, perkiraan tarif di biaya jasa law firm Surabaya, dan gambaran kantor kami di law firm Surabaya, layanan kami, serta halaman kontak.
Nilainya bergantung pada luas pemeriksaan. Due diligence sederhana atas satu PT biasanya cukup dengan pemeriksaan akta, izin, dan kontrak utama, sedangkan akuisisi dengan banyak entitas anak menuntut pemeriksaan jauh lebih panjang. Yang sering tidak dihitung adalah biaya di luar honorarium, seperti legalisasi dokumen, pencarian data ke instansi, dan biaya notaris. Mintalah rincian tertulis sejak awal supaya anggarannya tidak melebar di tengah jalan.
Untuk perusahaan kecil dengan dokumen rapi, pemeriksaan biasanya berjalan beberapa pekan. Kalau dokumennya tersebar di banyak tempat, akta lama tidak ditemukan, atau ada sengketa berjalan, waktunya bisa dua sampai tiga kali lebih lama. Kecepatan lebih ditentukan oleh kelengkapan berkas yang diserahkan daripada jumlah konsultan yang bekerja.
Audit keuangan menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan legal due diligence menilai keabsahan kedudukan hukum perusahaan, kontrak, izin, dan risiko sengketa. Dua pekerjaan ini sering berjalan bersamaan dan saling menguatkan, karena temuan pajak di audit keuangan biasanya berujung pada pertanyaan hukum soal kewajiban perusahaan.
Tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya, tetapi tanpa due diligence pembeli mengambil risiko sepenuhnya atas utang, sengketa, dan kewajiban pajak yang tidak terlihat. Dalam praktik, hasil due diligence dipakai untuk menawar harga, menyusun pernyataan jaminan penjual, dan menentukan bagian kewajiban mana yang harus dibereskan sebelum akta ditandatangani.
Siapkan akta pendirian beserta perubahannya, surat keputusan pengesahan badan hukum, nomor induk berusaha, izin sektoral, laporan keuangan beberapa tahun terakhir, daftar utang dan piutang, perjanjian dengan pihak ketiga, data karyawan, serta daftar aset termasuk tanah dan bangunan. Dokumen yang tipikal paling lama dicari adalah perubahan anggaran dasar dan perjanjian kredit lama.
Konsultasi Legal Due Diligence via WhatsApp
Tito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal dokumen perusahaan Anda tidak dipungut biaya.