Perjanjian bisnis jarang hancur karena niat buruk. Yang lebih sering terjadi, klausulnya ditulis asal, tidak ada yang membaca ulang, lalu saat satu pihak lalai tidak ada pegangan apa pun untuk menagih. Di Surabaya, keluhan yang paling sering muncul dari pemilik usaha bukan soal hukumnya yang rumit, melainkan karena dokumennya ditandatangani dalam keadaan buru-buru.
Halaman ini memuat tujuh pihak yang bisa membantu urusan kontrak dan perjanjian bisnis di Surabaya, dari penyusunan sampai penyelesaian sengketa. Di dalamnya juga ada daftar klausul yang sebaiknya tidak dibiarkan kosong, kesalahan administratif yang membuat perjanjian lemah saat diuji, dan langkah yang bisa diambil kalau kontraknya sudah telanjur bermasalah. Kalau Anda sedang mencari pengacara kontrak bisnis Surabaya yang bisa diajak berdiskusi sebelum tanda tangan, daftar ini bisa jadi titik mulai.
Pola permintaan ke kantor advokat biasanya berulang. Yang paling sering muncul:
Yang perlu dipahami, jenis kontraknya berbeda tetapi pekerjaan pengacara di dalamnya mirip: memastikan kalimatnya tidak menimbulkan dua tafsir, dan memastikan akibat hukum yang tertulis memang yang diinginkan klien. Kalau dokumen semacam ini sudah pernah Anda tanda tangani sendiri, memeriksanya ulang bersama pengacara kontrak bisnis Surabaya biasanya cukup sekali. Pola hasil pemeriksaan itu bisa Anda pakai lagi untuk transaksi berikutnya.
Kantor advokat di Surabaya yang pekerjaannya sehari-hari memang menyentuh perjanjian usaha, bukan hanya perkara di pengadilan. Timnya biasa menyusun dan memeriksa perjanjian kerja sama, akta pendirian dan perubahannya, perjanjian utang piutang dengan jaminan, sampai kontrak kerja karyawan. Yang membuatnya berguna di tahap awal adalah kebiasaan memisahkan mana yang bisa dinegosiasi dan mana yang sebaiknya tidak, karena tidak semua klausul punya berat yang sama. Untuk kasus yang sudah jalan, pendampingan mulai dari somasi, mediasi, sampai gugatan. Profil dan layanannya ada di beranda TS Law.
Sebagian perjanjian tidak cukup ditulis di atas kertas biasa, karena undang-undang mensyaratkan akta notaris. Akta pendirian PT, akta perubahan anggaran dasar, perjanjian pengikatan jual beli tanah, akta jaminan fidusia, dan akta pemberian hak tanggungan masuk kelompok ini. PPAT menangani sisi pertanahan, termasuk pembuatan akta jual beli yang membuat peralihan hak jadi sah. Pilih notaris yang terbiasa menangani badan usaha dan transaksi properti, karena kesalahan rumusan di akta biasanya baru terasa bertahun-tahun kemudian ketika haknya hendak dipindahkan.
Kalau perjanjian memilih pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa, PN Surabaya adalah tujuannya untuk perkara yang nilainya dalam batas kewenangannya. Sebelum sidang pokok perkara, pengadilan wajib menempuh mediasi lewat mediator, dan ini sering menyelesaikan perselisihan usaha tanpa putusan. Yang sering tidak disadari pelaku usaha: klausul domisili hukum di dalam kontrak menentukan pengadilan mana yang berwenang. Kalau klausulnya kosong, pihak lawan bisa menggugat di kotanya sendiri, dan biaya perjalanan Anda naik sejak hari pertama.
Banyak kontrak bisnis besar memilih arbitrase lewat BANI daripada pengadilan, karena putusannya final dan persidangannya tertutup. Kalau kontrak Anda memuat klausul arbitrase, sengketa wajib diselesaikan lewat jalur ini, dan pengadilan akan menolak gugatan yang seharusnya ke arbitrase. Sebaliknya, menulis klausul arbitrase tanpa menyebut lembaga arbitrase dan aturan prosedurnya bisa membuat klausulnya tidak dapat dilaksanakan. Ini alasan klausul arbitrase sebaiknya tidak disalin mentah dari internet, karena format bakunya berubah dan harus menyebut lembaga, tempat, serta bahasa yang dipakai.
Peradi dan Ikadin adalah wadah profesi advokat di Indonesia. Perannya untuk klien bukan sekadar daftar nama. Advokat yang berpraktik wajib terdaftar dan memegang kartu anggota yang berlaku, dan status itu bisa diperiksa. Kalau ada masalah dengan pendamping yang Anda pakai, organisasi profesi adalah tempat mengadu soal pelanggaran kode etik, terpisah dari jalur perdata. Untuk pengurusan kontrak sehari-hari, memakai advokat yang jelas statusnya melindungi Anda dari risiko dokumen dibahas oleh pihak yang tidak berwenang berpraktik.
Lembaga bantuan hukum yang memberi nasihat dan pendampingan tanpa biaya bagi warga yang tidak mampu. Dalam urusan usaha kecil, LBH sering membantu saat ada perjanjian yang memberatkan satu pihak, upah karyawan yang tidak dibayar, atau penagihan utang yang dilakukan dengan cara mengancam. Pengusaha mikro yang belum punya anggaran hukum tetap punya pintu masuk di sini. Siapkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, karena itu syarat administratif pertama yang diminta.
Pos Bantuan Hukum di dalam pengadilan memberi nasihat dan bantuan menyusun dokumen bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dibiayai anggaran negara. Gunanya berbeda dari kantor advokat: petugasnya membantu memahami alur berperkara, berkas apa yang harus disiapkan, dan bagaimana sebuah gugatan disusun agar bisa diterima. Untuk sengketa kontrak dengan nilai kecil, ini sering jadi langkah paling hemat sebelum memutuskan membawa perkara ke jalur resmi.
Ada bagian di kontrak yang kalau kosong tidak akan langsung terasa, tetapi baru menyakitkan saat sengketa muncul. Periksa daftar ini sebelum menandatangani apa pun.
Bagian yang paling sering saya lihat dibiarkan kosong adalah akibat dari pemutusan perjanjian. Para pihak biasanya sibuk membahas harga, lalu lupa menulis apa yang terjadi pada uang muka, stok, dan pekerjaan yang sedang berjalan ketika kerja sama berhenti di tengah jalan.
Isi kontrak bisa bagus, tetapi dokumennya tetap rapuh kalau urusan kecil ini diabaikan. Pertama, tanda tangan diberikan oleh orang yang tidak berwenang. Direktur menandatangani tanpa persetujuan yang diperlukan menurut anggaran dasar adalah contoh yang sering terjadi. Kedua, dua versi berbeda beredar di antara para pihak, karena revisi dilakukan lewat surel dan tidak ada versi final yang disepakati.
Ketiga, nama perusahaan ditulis tidak utuh, tanpa kata Perseroan Terbatas atau tanpa bentuk badan usahanya, sehingga menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya pihak dalam perjanjian. Keempat, lampiran seperti daftar harga atau spesifikasi pekerjaan tidak disatukan dan tidak diparaf, padahal isinya mengubah isi perjanjian. Kelima, perubahan yang disepakati saat rapat hanya tercatat di percakapan grup tanpa addendum tertulis. Yang terakhir ini paling sering muncul, karena terasa praktis sampai salah satu pihak menolak mengakuinya.
Urutan yang lazim ditempuh begini. Susun kronologi dan kumpulkan dokumen yang menempel pada perkara, dari kontrak, surat pesanan, bukti transfer, sampai percakapan yang menyebut angka. Setelah itu kirim somasi tertulis yang menyebut pasal yang dilanggar, kerugian, dan tenggat. Somasi ini bukan gertakan kosong. Ia menjadi bukti bahwa Anda sudah menempuh cara baik sebelum membawa perkara ke jalur resmi.
Kalau somasi tidak dijawab dengan penyelesaian, langkah berikutnya adalah mediasi. Ini bisa dilakukan di luar pengadilan maupun lewat mediasi wajib di pengadilan kalau perkaranya sudah terdaftar. Baru sesudah itu ditentukan jalurnya: gugatan perdata di pengadilan, atau arbitrase kalau kontraknya mensyaratkan. Satu hal yang sering saya ingatkan: jangan menahan barang, menyegel tempat usaha, atau memutus akses layanan milik pihak lawan sebagai bentuk tekanan. Cara seperti itu mudah berbalik menjadi perkara pidana, dan posisi Anda yang semula kuat jadi rumit. Untuk sengketa yang nilainya membuat Anda tidak tenang, mendatangkan pengacara kontrak bisnis Surabaya sejak tahap somasi umumnya lebih murah daripada masuk ke persidangan tanpa persiapan.
Dasar menyusun perjanjian yang bisa dipegang ada di kontrak bisnis yang aman dan pentingnya kontrak bisnis dalam setiap transaksi usaha. Khusus klausul sengketa, ulasannya ada di klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis UMKM, sedangkan proses pemeriksaan dokumen dibahas di pentingnya drafting kontrak oleh pengacara. Kesalahan yang berulang kami kumpulkan di sepuluh kesalahan kontrak usaha. Untuk jenis perjanjian tertentu, lihat panduan sewa menyewa yang aman dan perbedaan PKWT dan PKWTT. Kalau sengketa berlanjut ke meja mediasi, langkahnya ada di cara mediasi sengketa bisnis. Untuk gambaran layanan kami, buka halaman law firm Surabaya dan layanan kami, atau kirim pertanyaan langsung lewat halaman kontak. Kalau kendalanya biaya, jalur gratisnya ada di cara mendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya.
Tidak ada tarif tunggal, karena yang dibayar adalah waktu dan tanggung jawab, bukan lembar kertasnya. Kontrak sederhana seperti perjanjian kerja sama dua pihak biasanya dihitung per dokumen. Kontrak yang mengandung jaminan, tanah, atau nilai transaksi besar dihitung berbeda karena risikonya lebih besar dan pembahasannya lebih panjang. Ada juga kantor yang memakai skema retainer bulanan untuk perusahaan yang setiap bulan menandatangani perjanjian. Mintalah rincian tertulis sebelum bekerja sama, dan tanyakan apakah biaya itu sudah termasuk pendampingan saat negosiasi dengan pihak lawan.
Tidak. Sahnya perjanjian ditentukan oleh kesepakatan para pihak, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Meterai adalah soal pembuktian di pengadilan, bukan syarat sah. Untuk dokumen yang nilainya di atas lima juta rupiah dan akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, meterai tetap dianjurkan. Yang jauh lebih penting daripada meterai adalah tanda tangan orang yang berwenang, tanggal, dan lampiran yang disatukan rapi dengan dokumen utamanya.
Boleh, dan untuk transaksi kecil yang polanya berulang sering kali cukup memakai contoh yang sudah lazim. Risikonya muncul ketika nilainya besar atau hubungannya rumit. Kalimat yang terasa jelas saat dibaca sendiri bisa tafsirnya berbeda saat dipakai di pengadilan, terutama soal wanprestasi, denda, dan cara mengakhiri perjanjian. Cara hemat yang lazim dipakai: susun sendiri drafnya, lalu minta pengacara memeriksa satu kali sebelum ditandatangani. Biayanya jauh lebih kecil daripada berperkara.
Mulai dari mengumpulkan bukti dan membuat kronologinya, bukan dari emosi. Setelah itu kirim somasi tertulis yang menyebutkan pasal yang dilanggar, kerugian yang timbul, dan tenggat yang diminta. Somasi bukan gertakan, melainkan dokumen yang nanti ikut menentukan sikap Anda di pengadilan atau arbitrase. Kalau tidak ada tanggapan baik, langkah berikutnya adalah mediasi, lalu gugatan atau permohonan arbitrase sesuai klausul penyelesaian sengketa di kontrak. Jangan menahan barang atau aset milik lawan tanpa dasar, karena itu bisa berbalik menjadi perkara pidana untuk Anda.
Percakapan elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi bobotnya berbeda dari perjanjian tertulis yang ditandatangani. Yang perlu dijaga kalau kesepakatan memang berjalan lewat chat: nomor yang dipakai harus benar nomor pihak lawan, isinya harus jelas menyebut angka, tanggal, dan objek, serta tidak terpotong-potong di banyak percakapan. Cara paling aman, begitu pokok sepakatannya jelas, tuangkan kembali ke addendum tertulis dan minta ditandatangani. Chat tetap berguna sebagai pelengkap, tetapi jangan dijadikan satu-satunya pegangan.
Konsultasi Kontrak Gratis via WhatsApp
Tito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pembahasan awal soal kontrak tidak dipungut biaya.