Pemutusan hubungan kerja jarang datang dengan pengumuman resmi di ruang rapat. Di Surabaya, yang lebih sering terjadi adalah akses ke kantor dicabut lebih dulu, lalu beberapa hari kemudian muncul pesan singkat yang meminta Anda tidak masuk lagi. Baru setelah itu, atau bahkan tidak sama sekali, ada surat pemutusan hubungan kerja. Dari situ dua hal berjalan bersamaan: mencari pekerjaan baru dan pusing menghitung apa saja yang sebenarnya masih menjadi hak Anda.
Halaman ini memuat enam pilihan pengacara ketenagakerjaan Surabaya dan lembaga yang biasa menangani perkara PHK, dari dinas tenaga kerja yang memimpin mediasi, pengadilan yang memutus, sampai lembaga jaminan sosial yang menyimpan sisa uang Anda. Di bawahnya ada urutan langkah yang saya pakai saat mendampingi klien, cara menghitung komponen pesangon, dan jawaban atas lima pertanyaan yang paling sering muncul lewat telepon.
Perusahaan biasanya menganggap surat PHK adalah akhir pembicaraan. Bagi pekerja, justru di situ pembicaraan dimulai, karena isi surat itu menentukan apakah pemberhentiannya sah dan berapa yang harus dibayar. Ada beberapa situasi yang membuat urusan berlarut:
Saya jarang menemui perkara yang memperdebatkan soal prosedur saja tanpa angka di dalamnya. Hampir selalu ada satu dari empat hal ini yang jadi pokok: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sisa upah dan cuti, atau keabsahan pemberhentiannya sendiri. Ketiga yang pertama adalah soal hitungan, yang keempat soal status. Keduanya bisa berdiri sendiri, tetapi kepada klien saya biasanya saya sarankan menyiapkan keduanya sekaligus, supaya kalau hitungan sudah disepakati tetapi perusahaan tetap tidak mau membayar, jalur memaksanya sudah siap.
Dokumen yang paling menentukan di tahap ini bukan surat kuasa, melainkan slip upah dua belas bulan terakhir, kontrak kerja, dan catatan kehadiran. Dari slip upah kita tahu komponen mana yang masuk dasar perhitungan dan berapa besar tunjangan tetapnya. Dari kontrak kerja kita tahu jenis dan masa kerja. Dari catatan kehadiran kita bisa membantah tuduhan pelanggaran yang sering dipakai perusahaan untuk menekan angka. Semua ini sebaiknya Anda kumpulkan sejak hari pertama, bukan setelah perselisihan didaftarkan.
Kantor advokat di Surabaya yang menangani perselisihan kerja, mulai dari yang masih bisa diselesaikan lewat meja perundingan sampai yang harus diputus hakim. Pekerjaan pertamanya biasanya membaca dua dokumen: surat pemutusan hubungan kerja dan slip upah satu tahun terakhir. Dari situ baru dihitung apa yang sebenarnya menjadi hak Anda, karena angka yang disebut perusahaan sering hanya mencakup sebagian komponen. Timnya mendampingi klien di perundingan bipartit, menyiapkan berkas saat perselisihan didaftarkan ke dinas tenaga kerja, dan mendampingi di Pengadilan Hubungan Industrial kalau mediasi gagal. Mereka juga biasa menerima pekerjaan dari sisi perusahaan, misalnya membenahi kontrak kerja dan prosedur pemberhentian supaya tidak berulang. Profil dan bidang layanannya ada di beranda TS Law.
Untuk perusahaan yang berdomisili di wilayah Surabaya, di sinilah perselisihan hubungan industrial didaftarkan setelah perundingan bipartit gagal. Berkas yang dibawa bukan surat panjang, melainkan bukti bahwa Anda sudah berunding: undangan, risalah atau catatan pertemuan, surat jawaban perusahaan, dan dokumen hubungan kerja. Setelah pendaftaran diterima, mediator memeriksa perkara dan menerbitkan anjuran tertulis, dan batas waktunya tiga puluh hari kerja. Anjuran itu bisa diterima kedua pihak, dan kalau diterima maka dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan ke pengadilan. Kalau salah satu pihak menolaknya, di sinilah jalan menuju Pengadilan Hubungan Industrial dibuka. Dinas yang sama juga menjadi tujuan pelaporan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, jadi tanyakan apakah surat PHK Anda benar-benar sudah dilaporkan.
Tidak semua perkara masuk ke dinas kota, dan kesalahan memilih pintu biasanya berakhir dengan berkas yang dikembalikan. Perkara yang tidak menjadi kewenangan kabupaten atau kota, termasuk perusahaan yang beroperasi lintas wilayah dan sebagian urusan pengawasan ketenagakerjaan, ditangani di tingkat provinsi. Pengawas ketenagakerjaan di sini juga bisa memeriksa kepatuhan perusahaan pada aturan upah, waktu kerja, dan keikutsertaan jaminan sosial, dan hasil pemeriksaan itu berguna sebagai dokumen pendukung. Yang menentukan bukan alamat rumah Anda, tetapi lokasi tempat kerja yang tercatat di kontrak dan di administrasi perusahaan. Karena itu, sebelum mengantre, pastikan dulu nama dan alamat badan usaha yang tercantum di kontrak kerja, bukan hanya nama gedung tempat Anda bekerja sehari-hari.
Inilah pengadilan yang mengadili perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja di wilayah Surabaya. Sidangnya dipimpin hakim karier bersama hakim ad hoc dari unsur pengusaha dan unsur pekerja, sehingga sudut pandang kedua pihak ikut dibawa ke ruang sidang. Yang perlu dipahami sejak awal: perkara hanya bisa masuk kalau sudah melewati mediasi di dinas, dan risalah dari tahap itu menjadi syarat pengajuan. Putusan PHI juga tidak mengenal upaya banding, jadi pihak yang tidak puas langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Soal biaya perkara, angkanya berbeda dari perkara perdata biasa dan ada ketentuan yang membebankan biaya pada negara untuk perkara tertentu, jadi tanyakan langsung di meja informasi pengadilan atau lewat pengacara pendamping supaya anggaran Anda tidak salah hitung.
Untuk pekerja yang tidak mampu membayar pendamping, ada dua pintu yang benar-benar terbuka. Yang pertama lembaga bantuan hukum, yang mendampingi perkara ketenagakerjaan tanpa biaya jasa untuk pemohon yang memenuhi syarat, biasanya dengan surat keterangan tidak mampu dan bukti hubungan kerja. Yang kedua pos bantuan hukum di gedung pengadilan, yang memberi bantuan pembuatan dokumen dan nasihat kepada pencari keadilan. Perlu diukur sejak awal, karena kapasitas kedua pintu ini terbatas dan layanan pos bantuan hukum umumnya tidak sampai mendampingi pemeriksaan saksi penuh, sedangkan perkara PHK menuntut kehadiran pendamping di setiap sidang. Cara paling praktis adalah menelepon lebih dulu, menanyakan jenis perkara yang bisa diterima, lalu datang dengan kronologi tertulis dan salinan dokumen. Jalur bantuan hukum gratis lain untuk perkara umum pernah saya rangkum di cara mendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya.
Setelah perusahaan berhenti membayar upah, satu-satunya uang yang masih bisa Anda kejar dari jalur administratif adalah saldo program jaminan sosial. Jaminan hari tua bisa dicairkan setelah hubungan kerja berakhir, dan khusus untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ada jaminan kehilangan pekerjaan berupa manfaat uang tunai selama beberapa bulan dengan besaran bertingkat dan batas atas upah yang diperhitungkan. Syaratnya dua: iuran sudah dibayar dalam jumlah bulan tertentu pada periode dua tahun terakhir, dan pemutusan hubungan kerja dilaporkan oleh pemberi kerja. Syarat kedua itu yang paling sering terlewat, dan efeknya baru terasa ketika pengajuan ditolak. Sebelum menutup urusan dengan perusahaan, pastikan laporan pemutusan hubungan kerja sudah dilakukan, karena tanpa laporan itu klaim Anda bisa macet berbulan-bulan tanpa kejelasan.
Tahapan ini berurutan, dan pengalaman saya menunjukkan berkas yang disusun mundur hampir selalu harus diulang:
Komponen pertama adalah uang pesangon, yang dihitung dari masa kerja dengan rentang satu bulan upah untuk masa kerja di bawah satu tahun sampai sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. Komponen kedua adalah uang penghargaan masa kerja, yang mulai muncul pada masa kerja tertentu dan berjalan dengan rentang dua sampai sepuluh bulan upah, jadi pekerja yang sudah lama di satu perusahaan sering keliru menganggap angka besar yang disebut perusahaan sebagai pesangon, padahal sebagiannya berasal dari komponen kedua ini. Komponen ketiga adalah uang penggantian hak, misalnya cuti tahunan yang belum diambil dan biaya pulang Anda beserta keluarga ke tempat tujuan.
Dasar perhitungannya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan angka bersih yang biasa masuk ke rekening Anda. Perbedaan ini terasa besar pada pekerja yang menerima tunjangan tidak tetap, misalnya uang makan harian atau insentif kehadiran, karena komponen itu umumnya tidak masuk dasar perhitungan. Ada satu lagi yang perlu diperhatikan: besarnya pengali bergantung pada alasan pemberhentian yang didalilkan dan dibuktikan. Alasan efisiensi atau keuangan perusahaan biasanya dihitung lebih kecil, sedangkan pensiun atau sakit berkepanjangan bisa dihitung lebih besar. Karena itu, jangan pernah menerima alasan pemberhentian secara lisan saja. Kalau alasan di surat berbeda dari alasan yang dikatakan di ruang rapat, dan Anda punya bukti, perbedaan itu bisa dipakai untuk memperbaiki perhitungan.
Satu hal yang sering membuat pekerja terkejut adalah pajak. Uang pesangon dikenakan pemotongan pajak final dengan lapisan yang bertingkat, dan pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja. Angka bruto yang disebut perusahaan bukan angka yang Anda terima. Karena itu, mintalah rincian bruto dan neto secara tertulis sebelum sepakat, supaya selisihnya tidak menjadi perselisihan baru di kemudian hari.
Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja wajib disampaikan perusahaan kepada pekerja dan dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan. Kalau Anda keberatan dan menolak, keabsahan pemberhentian itu diuji lewat lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukan ditentukan sendiri oleh perusahaan. Dalam praktik, pelanggaran yang paling sering saya temui adalah pemberhentian lewat pesan singkat tanpa surat, laporan ke dinas yang tidak pernah dibuat, dan upah bulan terakhir yang ditahan. Ketiganya bukan pelanggaran yang bisa diabaikan, tetapi juga tidak cukup dijawab dengan memblokir telepon HRD. Semuanya harus dituangkan ke kronologi tertulis dan dibawa ke jalur resmi.
Untuk perusahaan, ada satu pekerjaan rumah yang biasanya lebih murah dikerjakan lebih dulu: memeriksa ulang kontrak kerja, prosedur pemberhentian, dan keikutsertaan jaminan sosial karyawan. Hal yang membuat urusan jadi mahal biasanya bukan satu peraturan yang tidak diketahui, melainkan kebiasaan administratif yang dibiarkan berjalan bertahun-tahun. Gambaran situasi yang biasanya memaksa perusahaan menghubungi kantor advokat pernah saya tulis di tujuh situasi perusahaan butuh law firm.
Untuk tahap mediasi, biaya yang perlu Anda siapkan umumnya ongkos jalan dan fotokopi. Pendaftaran perselisihan di dinas tidak memungut biaya, dan mediator tidak menarik bayaran dari pihak yang berperkara. Yang benar-benar dibayar di tahap ini adalah jasa pendamping, kalau Anda memakai pengacara ketenagakerjaan surabaya atau konsultan hukum untuk menyiapkan kronologi, hitungan, dan berkas. Untuk perkara di pengadilan, ada biaya perkara yang jumlahnya berbeda dari perkara perdata biasa, dan ada ketentuan yang membebankan biaya itu pada negara untuk perkara tertentu, jadi pastikan angkanya di meja informasi pengadilan. Rincian soal tarif jasa pernah saya bahas di biaya jasa law firm Surabaya.
Soal waktu, bipartit diberi jatah tiga puluh hari kerja, mediasi tiga puluh hari kerja, dan sidang di pengadilan biasanya beberapa bulan. Tambahan waktu terbesar ada di kasasi, karena putusan PHI tidak dikenal banding dan langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Untuk pekerja yang kehilangan penghasilan selama proses berjalan, perhitungan waktu ini penting: menunggu putusan satu tahun bukan pilihan yang bisa dibiayai semua orang, dan di beberapa kasus perdamaian dengan angka yang wajar di tahap mediasi lebih menguntungkan dibanding kemenangan penuh yang datang terlambat.
Soal jenis dan batas waktu kontrak kerja, termasuk perbedaan kontrak waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, ada di PKWT dan PKWTT panduan lengkap. Kalau perusahaan mengabaikan surat Anda, langkah sebelum menggugat dijelaskan di hal penting tentang somasi dan langkah menagih utang piutang, sebab pesangon yang tidak dibayar pada dasarnya utang juga. Surat kuasa untuk mewakilkan perkara dibahas di jenis surat kuasa hukum, dan perbedaan jalur gugatan ada di perbedaan gugatan perdata dan pidana. Untuk memilih pendamping, baca cara memilih law firm Surabaya untuk perusahaan, sedangkan gambaran umum kantor kami ada di halaman law firm Surabaya dan layanan kami. Kalau Anda ingin menanyakan angka dan langkah awal, hubungi kami lewat halaman kontak.
Ada dua komponen yang harus dipisahkan sejak awal. Yang pertama biaya yang dibayarkan ke pihak lain, misalnya biaya pendaftaran dan biaya perkara di pengadilan, dan yang kedua honorarium pendamping. Untuk mediasi di dinas tenaga kerja, pendaftaran perselisihan biasanya tidak memungut biaya dan mediator tidak menarik bayaran dari para pihak, jadi tahap ini relatif murah. Honorarium pengacara baru masuk hitungan kalau ada pekerjaan nyata: menyusun kronologi, menghitung pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menyiapkan berkas, mendampingi di ruang mediasi, dan mewakili Anda kalau perkara berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Mintalah rincian tertulis, pisahkan mana yang dibayar ke pihak ketiga dan mana yang menjadi jasa pendamping, supaya tidak ada tagihan yang muncul di tengah proses.
Jalurnya panjang dan setiap tahap punya batas waktu sendiri. Perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan diberi waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak perundingan dimulai. Kalau gagal dan perselisihan didaftarkan ke dinas tenaga kerja, mediator juga diberi waktu paling lama tiga puluh hari kerja untuk menyelesaikannya dan menerbitkan anjuran tertulis. Kalau salah satu pihak menolak anjuran itu, perkara lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan di sana sidang biasanya berjalan beberapa bulan tergantung kompleksitas dan jadwal. Perlu diingat, putusan PHI tidak mengenal banding, jadi langkah berikutnya langsung kasasi ke Mahkamah Agung, dan tahap itu bisa memakan tambahan waktu berbulan-bulan sampai lebih dari setahun.
Ya, dan keduanya dihitung dari rumus yang berbeda. Uang pesangon dihitung dari masa kerja dengan rentang satu sampai sembilan bulan upah, sedangkan uang penghargaan masa kerja dihitung dari masa kerja dengan rentang dua sampai sepuluh bulan upah, dan yang kedua ini baru muncul pada masa kerja tertentu. Selain dua itu, masih ada uang penggantian hak, misalnya cuti tahunan yang belum diambil dan biaya pulang pekerja beserta keluarga ke tempat tujuan. Dasar perhitungannya memakai upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan seluruh yang biasa Anda terima setelah potongan. Karena itu, slip upah dua belas bulan terakhir adalah dokumen yang paling sering menentukan angka akhir.
Mengundurkan diri dan diputuskan hubungan kerja itu dua peristiwa hukum yang berbeda, dan akibatnya pada hak juga berbeda. Dalam pengunduran diri atas kehendak sendiri, hak yang timbul umumnya jauh lebih kecil dibanding PHK, bahkan bisa tidak ada pesangon sama sekali. Yang sering terjadi adalah surat pengunduran diri sudah disiapkan perusahaan dan Anda diminta menandatanganinya di tengah tekanan, padahal kejadiannya lebih mirip diberhentikan. Untuk situasi seperti ini, jangan menandatangani apa pun sebelum membaca dan memahami isinya, dan simpan bukti urutan kejadian, termasuk pesan, email, dan catatan tanggal. Urutan bukti inilah yang nanti dipakai untuk menilai apakah hubungan kerja berakhir karena pengunduran diri atau karena pemberhentian sepihak.
Mulai dari yang paling jelas: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari perusahaan. Lalu dari program jaminan sosial, saldo jaminan hari tua Anda bisa dicairkan, dan khusus untuk yang mengalami PHK ada jaminan kehilangan pekerjaan dengan manfaat uang tunai selama beberapa bulan, dengan syarat iuran sudah dibayar dalam jumlah bulan tertentu pada periode dua tahun terakhir dan pemutusan hubungan kerja dilaporkan oleh pemberi kerja. Syarat terakhir ini yang paling sering tidak dipenuhi perusahaan, dan pekerja baru mengetahuinya saat pengajuan ditolak. Selain itu, pastikan keikutsertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Anda selama bekerja, karena dua program itu hanya berlaku untuk kejadian yang timbul saat hubungan kerja masih berjalan.
Tito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal surat PHK dan hitungan hak Anda tidak dipungut biaya.