#!/usr/bin/env python3
"""TSLaw: artikel kesembilan — 6 Pengacara Hukum Ketenagakerjaan dan PHK di Surabaya.
Aturan: min 1.000 kata tanpa padding, entri 1 Tito Suprianto Law Firm + tautan beranda,
lembaga/peran nyata (Disnaker, PHI, BPJS, LBH), tombol WA di akhir, FAQ 5 + schema FAQPage,
kategori 14 + 4 tag, foto Pexels tema dokumen/kantor hukum, meta Yoast REST.
Isi lewat pass humanizer: tanpa em dash, tanpa jargon AI, tanpa rule-of-three paksa.
Salinan isi disimpan ke artikel9.html sebelum dikirim ke WordPress (REST JSON saja)."""
import json, os, re

OUT = "/home/mantapman/.hermes/profiles/atun/workspace/tslaw_listikel"
os.makedirs(OUT, exist_ok=True)
WA = "6281909222026"

CTA = f"""<p style="text-align:center;margin:34px 0 8px">
<a href="https://wa.me/{WA}?text=Halo%20TS%20Law%2C%20saya%20ingin%20konsultasi%20soal%20PHK%20dan%20hak%20kerja" target="_blank" rel="noopener"
style="display:inline-block;background-color:#122b63;color:#ffffff;font-weight:600;font-size:17px;
padding:15px 30px;border-radius:8px;text-decoration:none">Konsultasi PHK via WhatsApp</a>
</p>
<p style="text-align:center;font-size:14px;color:#5b5b6b;margin:0 0 26px">
Tito Suprianto Law Firm, kantor advokat di Surabaya. Pemeriksaan awal surat PHK dan hitungan hak Anda tidak dipungut biaya.</p>"""

FAQ = [
    ("Berapa biaya pengacara ketenagakerjaan surabaya untuk perkara PHK?",
     "Ada dua komponen yang harus dipisahkan sejak awal. Yang pertama biaya yang dibayarkan ke pihak lain, "
     "misalnya biaya pendaftaran dan biaya perkara di pengadilan, dan yang kedua honorarium pendamping. "
     "Untuk mediasi di dinas tenaga kerja, pendaftaran perselisihan biasanya tidak memungut biaya dan "
     "mediator tidak menarik bayaran dari para pihak, jadi tahap ini relatif murah. Honorarium pengacara "
     "baru masuk hitungan kalau ada pekerjaan nyata: menyusun kronologi, menghitung pesangon dan uang "
     "penghargaan masa kerja, menyiapkan berkas, mendampingi di ruang mediasi, dan mewakili Anda kalau "
     "perkara berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Mintalah rincian tertulis, pisahkan mana yang "
     "dibayar ke pihak ketiga dan mana yang menjadi jasa pendamping, supaya tidak ada tagihan yang muncul "
     "di tengah proses."),
    ("Berapa lama perkara PHK selesai sampai putusan?",
     "Jalurnya panjang dan setiap tahap punya batas waktu sendiri. Perundingan bipartit antara pekerja dan "
     "perusahaan diberi waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak perundingan dimulai. Kalau gagal dan "
     "perselisihan didaftarkan ke dinas tenaga kerja, mediator juga diberi waktu paling lama tiga puluh hari "
     "kerja untuk menyelesaikannya dan menerbitkan anjuran tertulis. Kalau salah satu pihak menolak anjuran "
     "itu, perkara lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan di sana sidang biasanya berjalan beberapa "
     "bulan tergantung kompleksitas dan jadwal. Perlu diingat, putusan PHI tidak mengenal banding, jadi "
     "langkah berikutnya langsung kasasi ke Mahkamah Agung, dan tahap itu bisa memakan tambahan waktu "
     "berbulan-bulan sampai lebih dari setahun."),
    ("Apakah pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu dua hal berbeda?",
     "Ya, dan keduanya dihitung dari rumus yang berbeda. Uang pesangon dihitung dari masa kerja dengan "
     "rentang satu sampai sembilan bulan upah, sedangkan uang penghargaan masa kerja dihitung dari masa "
     "kerja dengan rentang dua sampai sepuluh bulan upah, dan yang kedua ini baru muncul pada masa kerja "
     "tertentu. Selain dua itu, masih ada uang penggantian hak, misalnya cuti tahunan yang belum diambil "
     "dan biaya pulang pekerja beserta keluarga ke tempat tujuan. Dasar perhitungannya memakai upah pokok "
     "ditambah tunjangan tetap, bukan seluruh yang biasa Anda terima setelah potongan. Karena itu, slip "
     "upah dua belas bulan terakhir adalah dokumen yang paling sering menentukan angka akhir."),
    ("Kalau saya menandatangani surat pengunduran diri, apakah hak pesangon hilang?",
     "Mengundurkan diri dan diputuskan hubungan kerja itu dua peristiwa hukum yang berbeda, dan akibatnya "
     "pada hak juga berbeda. Dalam pengunduran diri atas kehendak sendiri, hak yang timbul umumnya jauh "
     "lebih kecil dibanding PHK, bahkan bisa tidak ada pesangon sama sekali. Yang sering terjadi adalah "
     "surat pengunduran diri sudah disiapkan perusahaan dan Anda diminta menandatanganinya di tengah "
     "tekanan, padahal kejadiannya lebih mirip diberhentikan. Untuk situasi seperti ini, jangan "
     "menandatangani apa pun sebelum membaca dan memahami isinya, dan simpan bukti urutan kejadian, "
     "termasuk pesan, email, dan catatan tanggal. Urutan bukti inilah yang nanti dipakai untuk menilai "
     "apakah hubungan kerja berakhir karena pengunduran diri atau karena pemberhentian sepihak."),
    ("Hak apa saja yang bisa saya cairkan setelah berhenti kerja?",
     "Mulai dari yang paling jelas: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak "
     "dari perusahaan. Lalu dari program jaminan sosial, saldo jaminan hari tua Anda bisa dicairkan, dan "
     "khusus untuk yang mengalami PHK ada jaminan kehilangan pekerjaan dengan manfaat uang tunai selama "
     "beberapa bulan, dengan syarat iuran sudah dibayar dalam jumlah bulan tertentu pada periode dua "
     "tahun terakhir dan pemutusan hubungan kerja dilaporkan oleh pemberi kerja. Syarat terakhir ini yang "
     "paling sering tidak dipenuhi perusahaan, dan pekerja baru mengetahuinya saat pengajuan ditolak. "
     "Selain itu, pastikan keikutsertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Anda selama "
     "bekerja, karena dua program itu hanya berlaku untuk kejadian yang timbul saat hubungan kerja masih "
     "berjalan."),
]

ENTRI = [
    ("Tito Suprianto Law Firm",
     "Kantor advokat di Surabaya yang menangani perselisihan kerja, mulai dari yang masih bisa "
     "diselesaikan lewat meja perundingan sampai yang harus diputus hakim. Pekerjaan pertamanya biasanya "
     "membaca dua dokumen: surat pemutusan hubungan kerja dan slip upah satu tahun terakhir. Dari situ "
     "baru dihitung apa yang sebenarnya menjadi hak Anda, karena angka yang disebut perusahaan sering "
     "hanya mencakup sebagian komponen. Timnya mendampingi klien di perundingan bipartit, menyiapkan "
     "berkas saat perselisihan didaftarkan ke dinas tenaga kerja, dan mendampingi di Pengadilan Hubungan "
     "Industrial kalau mediasi gagal. Mereka juga biasa menerima pekerjaan dari sisi perusahaan, "
     "misalnya membenahi kontrak kerja dan prosedur pemberhentian supaya tidak berulang. Profil dan "
     "bidang layanannya ada di <a href=\"https://www.tslaw.id/\">beranda TS Law</a>."),
    ("Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya",
     "Untuk perusahaan yang berdomisili di wilayah Surabaya, di sinilah perselisihan hubungan industrial "
     "didaftarkan setelah perundingan bipartit gagal. Berkas yang dibawa bukan surat panjang, melainkan "
     "bukti bahwa Anda sudah berunding: undangan, risalah atau catatan pertemuan, surat jawaban "
     "perusahaan, dan dokumen hubungan kerja. Setelah pendaftaran diterima, mediator memeriksa perkara "
     "dan menerbitkan anjuran tertulis, dan batas waktunya tiga puluh hari kerja. Anjuran itu bisa "
     "diterima kedua pihak, dan kalau diterima maka dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan ke "
     "pengadilan. Kalau salah satu pihak menolaknya, di sinilah jalan menuju Pengadilan Hubungan "
     "Industrial dibuka. Dinas yang sama juga menjadi tujuan pelaporan pemutusan hubungan kerja oleh "
     "perusahaan, jadi tanyakan apakah surat PHK Anda benar-benar sudah dilaporkan."),
    ("Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur",
     "Tidak semua perkara masuk ke dinas kota, dan kesalahan memilih pintu biasanya berakhir dengan berkas "
     "yang dikembalikan. Perkara yang tidak menjadi kewenangan kabupaten atau kota, termasuk perusahaan "
     "yang beroperasi lintas wilayah dan sebagian urusan pengawasan ketenagakerjaan, ditangani di tingkat "
     "provinsi. Pengawas ketenagakerjaan di sini juga bisa memeriksa kepatuhan perusahaan pada aturan "
     "upah, waktu kerja, dan keikutsertaan jaminan sosial, dan hasil pemeriksaan itu berguna sebagai "
     "dokumen pendukung. Yang menentukan bukan alamat rumah Anda, tetapi lokasi tempat kerja yang "
     "tercatat di kontrak dan di administrasi perusahaan. Karena itu, sebelum mengantre, pastikan dulu "
     "nama dan alamat badan usaha yang tercantum di kontrak kerja, bukan hanya nama gedung tempat Anda "
     "bekerja sehari-hari."),
    ("Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya",
     "Inilah pengadilan yang mengadili perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan "
     "pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja di wilayah Surabaya. Sidangnya "
     "dipimpin hakim karier bersama hakim ad hoc dari unsur pengusaha dan unsur pekerja, sehingga sudut "
     "pandang kedua pihak ikut dibawa ke ruang sidang. Yang perlu dipahami sejak awal: perkara hanya "
     "bisa masuk kalau sudah melewati mediasi di dinas, dan risalah dari tahap itu menjadi syarat "
     "pengajuan. Putusan PHI juga tidak mengenal upaya banding, jadi pihak yang tidak puas langsung "
     "mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Soal biaya perkara, angkanya berbeda dari perkara perdata "
     "biasa dan ada ketentuan yang membebankan biaya pada negara untuk perkara tertentu, jadi tanyakan "
     "langsung di meja informasi pengadilan atau lewat pengacara pendamping supaya anggaran Anda tidak "
     "salah hitung."),
    ("LBH Surabaya dan pos bantuan hukum di pengadilan",
     "Untuk pekerja yang tidak mampu membayar pendamping, ada dua pintu yang benar-benar terbuka. Yang "
     "pertama lembaga bantuan hukum, yang mendampingi perkara ketenagakerjaan tanpa biaya jasa untuk "
     "pemohon yang memenuhi syarat, biasanya dengan surat keterangan tidak mampu dan bukti hubungan "
     "kerja. Yang kedua pos bantuan hukum di gedung pengadilan, yang memberi bantuan pembuatan dokumen "
     "dan nasihat kepada pencari keadilan. Perlu diukur sejak awal, karena kapasitas kedua pintu ini "
     "terbatas dan layanan pos bantuan hukum umumnya tidak sampai mendampingi pemeriksaan saksi penuh, "
     "sedangkan perkara PHK menuntut kehadiran pendamping di setiap sidang. Cara paling praktis adalah "
     "menelepon lebih dulu, menanyakan jenis perkara yang bisa diterima, lalu datang dengan kronologi "
     "tertulis dan salinan dokumen. Jalur bantuan hukum gratis lain untuk perkara umum pernah saya "
     "rangkum di <a href=\"https://www.tslaw.id/6-cara-mendapatkan-bantuan-hukum-gratis-di-surabaya-untuk-masyarakat/\">cara "
     "mendapatkan bantuan hukum gratis di Surabaya</a>."),
    ("BPJS Ketenagakerjaan",
     "Setelah perusahaan berhenti membayar upah, satu-satunya uang yang masih bisa Anda kejar dari jalur "
     "administratif adalah saldo program jaminan sosial. Jaminan hari tua bisa dicairkan setelah hubungan "
     "kerja berakhir, dan khusus untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ada jaminan "
     "kehilangan pekerjaan berupa manfaat uang tunai selama beberapa bulan dengan besaran bertingkat dan "
     "batas atas upah yang diperhitungkan. Syaratnya dua: iuran sudah dibayar dalam jumlah bulan tertentu "
     "pada periode dua tahun terakhir, dan pemutusan hubungan kerja dilaporkan oleh pemberi kerja. "
     "Syarat kedua itu yang paling sering terlewat, dan efeknya baru terasa ketika pengajuan ditolak. "
     "Sebelum menutup urusan dengan perusahaan, pastikan laporan pemutusan hubungan kerja sudah "
     "dilakukan, karena tanpa laporan itu klaim Anda bisa macet berbulan-bulan tanpa kejelasan."),
]

ISI = f"""<p>Pemutusan hubungan kerja jarang datang dengan pengumuman resmi di ruang rapat. Di Surabaya, yang lebih
sering terjadi adalah akses ke kantor dicabut lebih dulu, lalu beberapa hari kemudian muncul pesan singkat
yang meminta Anda tidak masuk lagi. Baru setelah itu, atau bahkan tidak sama sekali, ada surat pemutusan
hubungan kerja. Dari situ dua hal berjalan bersamaan: mencari pekerjaan baru dan pusing menghitung apa saja
yang sebenarnya masih menjadi hak Anda.</p>
<p>Halaman ini memuat enam pilihan pengacara ketenagakerjaan Surabaya dan lembaga yang biasa menangani
perkara PHK, dari dinas tenaga kerja yang memimpin mediasi, pengadilan yang memutus, sampai lembaga
jaminan sosial yang menyimpan sisa uang Anda. Di bawahnya ada urutan langkah yang saya pakai saat
mendampingi klien, cara menghitung komponen pesangon, dan jawaban atas lima pertanyaan yang paling sering
muncul lewat telepon.</p>

<h2>Kenapa urusan PHK jarang berhenti di meja HRD</h2>
<p>Perusahaan biasanya menganggap surat PHK adalah akhir pembicaraan. Bagi pekerja, justru di situ
pembicaraan dimulai, karena isi surat itu menentukan apakah pemberhentiannya sah dan berapa yang harus
dibayar. Ada beberapa situasi yang membuat urusan berlarut:</p>
<ul>
<li>Surat PHK tidak pernah diserahkan, tetapi Anda sudah dinyatakan tidak perlu masuk. Tanpa dokumen
tertulis, tanggal berakhirnya hubungan kerja menjadi abu-abu padahal tanggal itu menentukan perhitungan
masa kerja.</li>
<li>Pemberhentian dikaitkan dengan alasan tertentu, misalnya efisiensi atau pelanggaran aturan, padahal
alasan itulah yang menentukan besarnya pengali dalam perhitungan hak Anda.</li>
<li>Perusahaan menawarkan pengunduran diri sebagai jalan damai, dan angkanya biasanya jauh di bawah
perhitungan PHK.</li>
<li>Upah bulan terakhir dan hak lain ditahan sebagai jaminan supaya Anda mau menandatangani apa pun yang
disodorkan.</li>
<li>Kontrak kerja Anda berjenis waktu tertentu, dan perusahaan memutuskan begitu saja di tengah masa
kontrak tanpa membayar sisa gaji sampai periode itu berakhir, padahal dalam kontrak waktu tertentu yang
sah, sisa upah sampai akhir periode adalah bagian dari hak Anda.</li>
</ul>

<h2>Yang paling sering diperdebatkan setelah PHK</h2>
<p>Saya jarang menemui perkara yang memperdebatkan soal prosedur saja tanpa angka di dalamnya. Hampir
selalu ada satu dari empat hal ini yang jadi pokok: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sisa upah
dan cuti, atau keabsahan pemberhentiannya sendiri. Ketiga yang pertama adalah soal hitungan, yang keempat
soal status. Keduanya bisa berdiri sendiri, tetapi kepada klien saya biasanya saya sarankan menyiapkan
keduanya sekaligus, supaya kalau hitungan sudah disepakati tetapi perusahaan tetap tidak mau membayar,
jalur memaksanya sudah siap.</p>
<p>Dokumen yang paling menentukan di tahap ini bukan surat kuasa, melainkan slip upah dua belas bulan
terakhir, kontrak kerja, dan catatan kehadiran. Dari slip upah kita tahu komponen mana yang masuk dasar
perhitungan dan berapa besar tunjangan tetapnya. Dari kontrak kerja kita tahu jenis dan masa kerja. Dari
catatan kehadiran kita bisa membantah tuduhan pelanggaran yang sering dipakai perusahaan untuk menekan
angka. Semua ini sebaiknya Anda kumpulkan sejak hari pertama, bukan setelah perselisihan didaftarkan.</p>

<h2>Enam pilihan pengacara ketenagakerjaan Surabaya</h2>
<h3>1. {ENTRI[0][0]}</h3><p>{ENTRI[0][1]}</p>
<h3>2. {ENTRI[1][0]}</h3><p>{ENTRI[1][1]}</p>
<h3>3. {ENTRI[2][0]}</h3><p>{ENTRI[2][1]}</p>
<h3>4. {ENTRI[3][0]}</h3><p>{ENTRI[3][1]}</p>
<h3>5. {ENTRI[4][0]}</h3><p>{ENTRI[4][1]}</p>
<h3>6. {ENTRI[5][0]}</h3><p>{ENTRI[5][1]}</p>

<h2>Urutan langkah yang saya sarankan</h2>
<p>Tahapan ini berurutan, dan pengalaman saya menunjukkan berkas yang disusun mundur hampir selalu harus
diulang:</p>
<ol>
<li>Kumpulkan dokumen sejak awal: surat PHK, kontrak kerja, slip upah dua belas bulan terakhir, kartu
keanggotaan jaminan sosial, catatan kehadiran, dan pesan atau email soal pemberhentian.</li>
<li>Catat kronologi tanggalnya secara tertulis, dari kejadian pertama sampai hari terakhir Anda bekerja.
Kronologi ini yang nanti diserahkan ke dinas dan ke pengadilan, jadi buat sekali dan pakai berulang.</li>
<li>Hitung haknya: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, sisa upah, dan cuti
tahunan yang belum diambil. Tulis angkanya, jangan hanya disimpan di kepala.</li>
<li>Buat perundingan bipartit secara tertulis, dan minta jawaban tertulis dari perusahaan dalam waktu tiga
puluh hari kerja. Perundingan lisan tanpa jejak dokumen hampir selalu dianggap tidak pernah ada.</li>
<li>Kalau bipartit gagal, daftarkan perselisihan ke dinas tenaga kerja yang sesuai dengan lokasi
perusahaan, bawa bukti perundingan tadi, lalu ikuti mediasi sampai anjuran tertulis keluar.</li>
<li>Kalau anjuran ditolak, ajukan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan risalah dari mediasi,
dan siapkan bukti untuk membuktikan klaim Anda sendiri, bukan hanya untuk membantah klaim
perusahaan.</li>
<li>Setelah putusan berkekuatan tetap, urus dua hal sekaligus: upaya penagihan ke perusahaan, dan
pencairan jaminan sosial Anda sendiri supaya tidak menunggu uang yang datangnya lebih lambat.</li>
</ol>

<h2>Cara menghitung pesangon dan hak lain</h2>
<p>Komponen pertama adalah uang pesangon, yang dihitung dari masa kerja dengan rentang satu bulan upah
untuk masa kerja di bawah satu tahun sampai sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau
lebih. Komponen kedua adalah uang penghargaan masa kerja, yang mulai muncul pada masa kerja tertentu dan
berjalan dengan rentang dua sampai sepuluh bulan upah, jadi pekerja yang sudah lama di satu perusahaan
sering keliru menganggap angka besar yang disebut perusahaan sebagai pesangon, padahal sebagiannya
berasal dari komponen kedua ini. Komponen ketiga adalah uang penggantian hak, misalnya cuti tahunan yang
belum diambil dan biaya pulang Anda beserta keluarga ke tempat tujuan.</p>
<p>Dasar perhitungannya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan angka bersih yang biasa masuk ke
rekening Anda. Perbedaan ini terasa besar pada pekerja yang menerima tunjangan tidak tetap, misalnya uang
makan harian atau insentif kehadiran, karena komponen itu umumnya tidak masuk dasar perhitungan. Ada satu
lagi yang perlu diperhatikan: besarnya pengali bergantung pada alasan pemberhentian yang didalilkan dan
dibuktikan. Alasan efisiensi atau keuangan perusahaan biasanya dihitung lebih kecil, sedangkan pensiun
atau sakit berkepanjangan bisa dihitung lebih besar. Karena itu, jangan pernah menerima alasan
pemberhentian secara lisan saja. Kalau alasan di surat berbeda dari alasan yang dikatakan di ruang
rapat, dan Anda punya bukti, perbedaan itu bisa dipakai untuk memperbaiki perhitungan.</p>
<p>Satu hal yang sering membuat pekerja terkejut adalah pajak. Uang pesangon dikenakan pemotongan pajak
final dengan lapisan yang bertingkat, dan pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja. Angka bruto yang
disebut perusahaan bukan angka yang Anda terima. Karena itu, mintalah rincian bruto dan neto secara
tertulis sebelum sepakat, supaya selisihnya tidak menjadi perselisihan baru di kemudian hari.</p>

<h2>Kalau perusahaan tidak mengikuti prosedurnya</h2>
<p>Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja wajib disampaikan perusahaan kepada pekerja dan dilaporkan ke
dinas ketenagakerjaan. Kalau Anda keberatan dan menolak, keabsahan pemberhentian itu diuji lewat lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukan ditentukan sendiri oleh perusahaan. Dalam praktik,
pelanggaran yang paling sering saya temui adalah pemberhentian lewat pesan singkat tanpa surat, laporan
ke dinas yang tidak pernah dibuat, dan upah bulan terakhir yang ditahan. Ketiganya bukan pelanggaran
yang bisa diabaikan, tetapi juga tidak cukup dijawab dengan memblokir telepon HRD. Semuanya harus
dituangkan ke kronologi tertulis dan dibawa ke jalur resmi.</p>
<p>Untuk perusahaan, ada satu pekerjaan rumah yang biasanya lebih murah dikerjakan lebih dulu:
memeriksa ulang kontrak kerja, prosedur pemberhentian, dan keikutsertaan jaminan sosial karyawan. Hal
yang membuat urusan jadi mahal biasanya bukan satu peraturan yang tidak diketahui, melainkan kebiasaan
administratif yang dibiarkan berjalan bertahun-tahun. Gambaran situasi yang biasanya memaksa perusahaan
menghubungi kantor advokat pernah saya tulis di
<a href="https://www.tslaw.id/tujuh-situasi-perusahaan-butuh-law-firm/">tujuh situasi perusahaan butuh
law firm</a>.</p>

<h2>Perkiraan biaya dan waktu</h2>
<p>Untuk tahap mediasi, biaya yang perlu Anda siapkan umumnya ongkos jalan dan fotokopi. Pendaftaran
perselisihan di dinas tidak memungut biaya, dan mediator tidak menarik bayaran dari pihak yang
berperkara. Yang benar-benar dibayar di tahap ini adalah jasa pendamping, kalau Anda memakai pengacara
ketenagakerjaan surabaya atau konsultan hukum untuk menyiapkan kronologi, hitungan, dan berkas. Untuk
perkara di pengadilan, ada biaya perkara yang jumlahnya berbeda dari perkara perdata biasa, dan ada
ketentuan yang membebankan biaya itu pada negara untuk perkara tertentu, jadi pastikan angkanya di meja
informasi pengadilan. Rincian soal tarif jasa pernah saya bahas di
<a href="https://www.tslaw.id/biaya-jasa-law-firm-surabaya/">biaya jasa law firm Surabaya</a>.</p>
<p>Soal waktu, bipartit diberi jatah tiga puluh hari kerja, mediasi tiga puluh hari kerja, dan sidang di
pengadilan biasanya beberapa bulan. Tambahan waktu terbesar ada di kasasi, karena putusan PHI tidak
dikenal banding dan langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Untuk pekerja yang kehilangan penghasilan
selama proses berjalan, perhitungan waktu ini penting: menunggu putusan satu tahun bukan pilihan yang
bisa dibiayai semua orang, dan di beberapa kasus perdamaian dengan angka yang wajar di tahap mediasi
lebih menguntungkan dibanding kemenangan penuh yang datang terlambat.</p>

<h2>Baca juga</h2>
<p>Soal jenis dan batas waktu kontrak kerja, termasuk perbedaan kontrak waktu tertentu dan waktu tidak
tertentu, ada di
<a href="https://www.tslaw.id/pkwt-vs-pkwtt-panduan-lengkap-kontrak-kerja-karyawan/">PKWT dan PKWTT
panduan lengkap</a>. Kalau perusahaan mengabaikan surat Anda, langkah sebelum menggugat dijelaskan di
<a href="https://www.tslaw.id/7-hal-penting-tentang-somasi-yang-wajib-dipahami-sebelum-menggugat-ke-pengadilan/">hal
penting tentang somasi</a> dan
<a href="https://www.tslaw.id/7-langkah-hukum-menagih-utang-piutang-secara-profesional-tanpa-main-hakim-sendiri/">langkah
menagih utang piutang</a>, sebab pesangon yang tidak dibayar pada dasarnya utang juga. Surat kuasa untuk
mewakilkan perkara dibahas di
<a href="https://www.tslaw.id/6-jenis-surat-kuasa-hukum-dan-fungsinya-yang-wajib-anda-pahami/">jenis surat
kuasa hukum</a>, dan perbedaan jalur gugatan ada di
<a href="https://www.tslaw.id/3-perbedaan-gugatan-perdata-dan-pidana-yang-perlu-dipahami/">perbedaan
gugatan perdata dan pidana</a>. Untuk memilih pendamping, baca
<a href="https://www.tslaw.id/cara-memilih-law-firm-surabaya-untuk-perusahaan/">cara memilih law firm
Surabaya untuk perusahaan</a>, sedangkan gambaran umum kantor kami ada di
<a href="https://www.tslaw.id/law-firm-surabaya/">halaman law firm Surabaya</a> dan
<a href="https://www.tslaw.id/layanan/">layanan kami</a>. Kalau Anda ingin menanyakan angka dan langkah
awal, hubungi kami lewat <a href="https://www.tslaw.id/hubungi/">halaman kontak</a>.</p>

<h2>Pertanyaan yang sering muncul</h2>
""" + "\n".join(f"<h3>{q}</h3><p>{a}</p>" for q, a in FAQ) + f"""

{CTA}
<script type="application/ld+json">{json.dumps({"@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage",
    "mainEntity": [{"@type": "Question", "name": q, "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": a}} for q, a in FAQ]},
    ensure_ascii=False)}</script>"""

A9 = {"judul": "6 Pengacara Hukum Ketenagakerjaan dan PHK di Surabaya",
      "slug": "pengacara-ketenagakerjaan-surabaya",
      "fokus": "pengacara ketenagakerjaan surabaya",
      "seo": "6 Pengacara Ketenagakerjaan Surabaya dan PHK",
      "meta": ("Pengacara ketenagakerjaan Surabaya: enam pilihan pendamping untuk PHK, pesangon, dan upah "
               "yang tak dibayar, dari mediasi Disnaker sampai PHI."),
      "tag_nama": ["ketenagakerjaan", "PHK", "pesangon", "advokat"],
      "pexels": "7693692",
      "isi": ISI}

if __name__ == "__main__":
    teks = re.sub(r"<(script|style)[^>]*>.*?</\1>", " ", A9["isi"], flags=re.S | re.I)
    kata = len([w for w in re.split(r"\s+", re.sub(r"<[^>]+>", " ", teks)) if w])
    print(f"{A9['slug']}")
    print(f"  kata       : {kata}")
    print(f"  meta       : {len(A9['meta'])} char (batas 158)")
    print(f"  judul SEO  : {len(A9['seo'])} char (batas 60)")
    print(f"  H1         : {len(A9['judul'])} char")
    print(f"  h2/h3      : {A9['isi'].count('<h2>')}/{A9['isi'].count('<h3>')}")
    print(f"  keyphrase di isi : {A9['isi'].lower().count(A9['fokus'])} kali")
    print(f"  wa.me      : {'ada' if 'wa.me/' + WA in A9['isi'] else 'TIDAK'}")
    print(f"  FAQPage    : {'ada' if 'FAQPage' in A9['isi'] else 'TIDAK'}")
    print(f"  beranda    : {'ada' if 'https://www.tslaw.id/' in A9['isi'] else 'TIDAK'}")
    cjk = re.findall(r"[\u3000-\u9fff\uac00-\ud7af]", A9["isi"])
    print(f"  karakter CJK: {len(cjk)} {'(BERSIH)' if not cjk else cjk[:10]}")
    sisa = re.findall(r"\{[A-Za-z_\[\]0-9]+\}", A9["isi"])
    print(f"  placeholder: {len(sisa)} {'(BERSIH)' if not sisa else sisa[:5]}")
    print(f"  em dash    : {A9['isi'].count(chr(8212))}")
    link = re.findall(r'href="(https?://[^"]+)"', A9["isi"])
    print(f"  tautan unik : {len(set(link))}")
    for l in sorted(set(link)):
        print("     ", l)
    open(f"{OUT}/artikel9.html", "w").write(A9["isi"])
    print(f"  salinan isi: {OUT}/artikel9.html")
