Mendirikan PT (Perseroan Terbatas) kini semakin mudah berkat kebijakan Omnibus Law dan OSS RBA. Tapi masih banyak pelaku usaha yang bingung dengan prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Tenang, Tito Supriyanto Law Firm siap membantu Anda melewati setiap tahapan dengan lancar.
\nPT adalah badan hukum yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada pemiliknya. Artinya, aset pribadi Anda aman jika perusahaan mengalami masalah. Selain itu, PT juga lebih dipercaya mitra bisnis dan lembaga keuangan.
\nTiga aturan utama menentukan hampir semua hal teknis dalam pendirian PT, termasuk jawaban yang akan diminta notaris soal modal dan susunan pengurus:
\nPendaftaran badan hukum dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada AHU Online Kementerian Hukum. Notaris Anda yang mengajukan berkas ke sistem tersebut, sehingga kekeliruan pada anggaran dasar akan terasa langsung di tahap administrasi ini.
\nSebelum mengurus pendirian PT, tentukan dulu apakah bentuknya memang sesuai kebutuhan. PT cocok untuk usaha yang ingin tumbuh, mencari investor, atau mengikuti tender. Untuk usaha kecil dengan risiko rendah, bentuk lain seperti CV atau perseroan perorangan bisa lebih sesuai.
\nPemilihan bentuk badan usaha memengaruhi tanggung jawab pemilik, cara pajak, dan kemudahan mengakses pembiayaan. Keputusan ini sebaiknya diambil setelah memahami konsekuensinya, bukan karena mengikuti kebiasaan.
\nPerbandingan yang paling sering muncul adalah PT versus CV. CV bukan badan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif dapat menjangkau harta pribadi dan kepemilikan usahanya lebih sulit dialihkan. PT berbadan hukum, kepemilikannya terbagi dalam saham, dan lebih diterima saat Anda mengikuti tender, mengajukan kredit usaha berskala besar, atau menerima investor. Bila rencana Anda memang bertahan di skala kecil untuk jangka panjang, CV lebih murah; tetapi begitu ada rencana ekspansi, mendirikan PT sejak awal menghemat biaya perubahan bentuk di kemudian hari.
\nEmpat hal berikut sebaiknya sudah mantap sebelum akta dibuat. Perbaikan setelah akta ditandatangani jauh lebih mahal karena harus melalui perubahan anggaran dasar.
\nPasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pendiri boleh orang pribadi maupun badan hukum, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham.
\nPasal 16 UUPT mewajibkan nama perseroan didahului frasa \"Perseroan Terbatas\" atau \"PT\", dan tidak boleh sama atau mirip dengan nama perseroan yang sudah ada. Pemesanan nama dilakukan lebih dahulu melalui SABH; bila nama ditolak, akta pendirian tidak dapat diajukan.
\nBesaran modal dasar ditentukan oleh pendiri, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar wajib ditempatkan serta disetor penuh (Pasal 33 ayat (1) UUPT). Untuk perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, modal dasar cukup ditetapkan berdasarkan kesepakatan pendiri sesuai PP No. 8 Tahun 2021. Setoran tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, bukan sekadar dicantumkan dalam akta.
\nAlamat kantor harus valid dan sesuai zonasi tata ruang setempat. Untuk Surabaya, alamat rumah dapat dipakai sepanjang kegiatan usaha Anda diizinkan pada zona tersebut. Kesesuaian inilah yang diperiksa saat pengurusan izin, dan ketidakcocokannya menjadi penyebab berkas tertahan.
\nProsesnya berjalan berurutan: pemesanan dan pengesahan nama, penyusunan akta pendirian oleh notaris, pengesahan badan hukum dari kementerian, pengurusan NPWP badan, lalu pendaftaran izin usaha lewat sistem perizinan terpadu.
\nDokumen yang perlu disiapkan umumnya mencakup identitas para pendiri, struktur permodalan, dan susunan pengurus. Dokumen yang tidak konsisten adalah penyebab paling umum pengajuan tertunda.
\nDokumen utama berupa KTP dan NPWP para pendiri serta pengurus (direksi dan komisaris). Minimal dua orang pendiri diperlukan untuk mendirikan PT.
\nAkta pendirian berisi anggaran dasar, maksud dan tujuan, susunan pengurus, serta modal dasar dan setor. Notaris akan membantu merumuskan seluruh klausul sesuai kebutuhan bisnis Anda.
\nSetelah akta ditandatangani, notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Proses ini biasanya memakan waktu 1-3 hari kerja.
\nSetelah mendapat pengesahan Kemenkumham, langkah selanjutnya adalah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA. NIB sekaligus berfungsi sebagai izin usaha dan izin lokasi untuk kegiatan bisnis berisiko rendah.
\nSetelah akta dan pengesahan badan hukum keluar, urus NPWP badan, lalu pastikan NIB memuat klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) yang benar-benar cocok dengan kegiatan Anda — KBLI yang tidak sesuai membuat izin usaha tidak melindungi kegiatan yang sebenarnya dijalankan. Langkah praktis terakhir adalah membuka rekening bank atas nama PT; bank akan mencocokkan nama, alamat, dan susunan pengurus pada akta, pengesahan, dan NIB, sehingga seluruh dokumen harus konsisten.
\nModal dasar dan modal disetor perlu ditentukan sejak awal. Penentuan ini memengaruhi besaran pajak dan kelayakan mengikuti tender berskala tertentu. Komposisi saham juga perlu dipikirkan matang karena perubahan di kemudian hari menuntut prosedur yang tidak sederhana.
\nJika ada kesepakatan khusus antar pendiri, misalnya soal hak veto atau prioritas dividen, sebaiknya dituangkan dalam perjanjian pemegang saham agar tidak menimbulkan sengketa.
\nModal dasar yang terlalu kecil mempersempit ruang ekspansi dan menghambat Anda saat mengikuti tender dengan syarat kemampuan keuangan tertentu. Sebaliknya, modal besar tanpa setoran nyata berisiko ketika pertanggungjawaban pemegang saham diuji. Angka yang tepat adalah angka yang realistis dengan rencana usaha Anda.
\nBiaya pendirian PT terdiri atas honorarium notaris, PNBP Kementerian Hukum, dan biaya jasa pendukung seperti pengurusan NPWP serta NIB. Khusus untuk usaha mikro dan kecil dengan modal dasar paling banyak Rp25 juta, biaya jasa hukum notaris ditetapkan Rp1 juta (keterangan resmi portal AHU). Untuk perseroan pada umumnya, honorarium notaris dihitung dari modal dasar dan kompleksitas anggaran dasar; di pasar jasa pendirian PT, paket lengkap akta, pengesahan, NPWP, dan NIB umumnya berada di kisaran Rp3 juta sampai Rp10 juta. Perlu dicatat, tarif PNBP Kementerian Hukum diperbarui melalui PP No. 30 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Agustus 2026, jadi pastikan angka terbaru sebelum menyusun anggaran.
\nBila dokumen pendiri lengkap dan tidak ada revisi, akta pendirian biasanya selesai dalam hitungan hari, pengesahan badan hukum 1-3 hari kerja, dan seluruh rangkaian sampai NIB terbit umumnya 2-4 minggu. Penyebab keterlambatan hampir selalu sama: data pendiri tidak konsisten, nama PT ditolak, atau KBLI tidak cocok dengan kegiatan usaha.
\nSejak UU Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendirikan perseroan perorangan dengan satu orang pendiri. Pendirinya adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum, dan kegiatan usahanya harus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil menurut PP No. 7 Tahun 2021.
\nCara mendirikannya pun berbeda dari PT biasa. Perseroan perorangan tidak dibuat dengan akta notaris, melainkan melalui Pernyataan Pendirian yang didaftarkan secara elektronik pada sistem AHU. Status badan hukumnya diperoleh sejak sertifikat pendaftaran terbit melalui SABH, sehingga pemiliknya tetap menikmati tanggung jawab terbatas. Bila bank atau mitra usaha meminta akta pendirian, dokumen yang diserahkan adalah sertifikat pendaftaran tersebut.
\nKarena itu, perseroan perorangan hanya cocok selama skala usaha Anda masih memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil. Begitu skala usaha bertumbuh melampaui kriteria tersebut, bentuk perseroan perlu disesuaikan melalui mekanisme perubahan yang diatur UUPT.
\nMendirikan PT hanyalah titik awal. Setelah badan hukum berdiri, ada empat kewajiban rutin yang bila diabaikan menimbulkan masalah administratif serius.
\nDireksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78 ayat (2) UUPT) dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS. Sejak Permenkum No. 49 Tahun 2025, persetujuan laporan tahunan hasil RUPS juga harus disampaikan kepada Kementerian Hukum melalui SABH, dan pelanggaran atas kewajiban pelaporan ini dapat berujung pada sanksi administratif berupa pemblokiran. Karena itu, jadwalkan RUPS beserta pelaporannya, bukan hanya mengandalkan pelaporan pajak tahunan.
\nPelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan melalui OSS RBA, dengan batas waktu 10 April, 10 Juli, 10 Oktober, dan 10 Januari. Pelaporan ini terpisah dari kewajiban perpajakan dan sering terlupakan sampai muncul peringatan pada sistem perizinan.
\nLaba perseroan dikenai PPh badan dengan tarif 22 persen (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh). Tersedia fasilitas pengurangan tarif 50 persen bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar (Pasal 31E), serta opsi PPh final 0,5 persen bagi usaha dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar selama jangka waktu pemanfaatan yang diizinkan. Pilihan skema pajak ini sebaiknya dihitung lebih dahulu, karena tarif final tidak membolehkan pengakuan biaya.
\nSetiap perubahan susunan pengurus, alamat, modal, atau pemegang saham wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum melalui SABH. Pemberitahuan perubahan susunan pengurus, misalnya, disampaikan paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS (Pasal 94 ayat (7) UUPT). Data yang tidak diperbarui membuat dokumen PT Anda tidak lagi cocok dengan data resmi — masalah yang biasanya baru terasa saat mengikuti tender atau mengajukan kredit.
\nUmumnya 2-4 minggu bila dokumen lengkap dan tidak ada revisi dari instansi terkait.
\nUUPT tidak menetapkan angka minimum. Modal dasar ditentukan pendiri, dan paling sedikit 25 persennya wajib ditempatkan serta disetor penuh pada saat pendirian (Pasal 33 ayat (1) UUPT). Untuk perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, modal dasar cukup ditetapkan berdasarkan kesepakatan pendiri (PP No. 8 Tahun 2021).
\nBisa. Ada kategori PT Perorangan dan PT dengan modal disesuaikan untuk usaha kecil.
\nBisa. Perseroan Perorangan dirancang untuk pendiri tunggal dengan persyaratan yang lebih ringkas.
\nPT biasa didirikan dua orang atau lebih dengan akta notaris, sedangkan perseroan perorangan didirikan satu orang melalui Pernyataan Pendirian elektronik tanpa akta notaris dan hanya untuk usaha yang memenuhi kriteria mikro atau kecil. Keduanya tetap badan hukum dengan tanggung jawab terbatas.
\nIdentitas pendiri, struktur permodalan, susunan pengurus, dan alamat usaha yang valid.
\nAkta pendirian tetap perlu notaris. Beberapa tahap lanjutan bisa dilakukan sendiri melalui sistem online.
\nMendirikan PT tidak perlu rumit jika didampingi pengacara profesional. Tito Supriyanto Law Firm siap mendampingi Anda dari awal hingga PT resmi berdiri dan beroperasi.
\n\nKalau topiknya berhubungan dengan kebutuhan Anda, artikel berikut membahasnya lebih dalam: 7 Aspek Hukum Bisnis yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha, 5 Dokumen Hukum yang Wajib Dimiliki Setiap Pelaku Usaha di Indonesia.
\n\n", "rendered": "Mendirikan PT (Perseroan Terbatas) kini semakin mudah berkat kebijakan Omnibus Law dan OSS RBA. Tapi masih banyak pelaku usaha yang bingung dengan prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Tenang, Tito Supriyanto Law Firm siap membantu Anda melewati setiap tahapan dengan lancar.
\nPT adalah badan hukum yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada pemiliknya. Artinya, aset pribadi Anda aman jika perusahaan mengalami masalah. Selain itu, PT juga lebih dipercaya mitra bisnis dan lembaga keuangan.
\nTiga aturan utama menentukan hampir semua hal teknis dalam pendirian PT, termasuk jawaban yang akan diminta notaris soal modal dan susunan pengurus:
\nPendaftaran badan hukum dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada AHU Online Kementerian Hukum. Notaris Anda yang mengajukan berkas ke sistem tersebut, sehingga kekeliruan pada anggaran dasar akan terasa langsung di tahap administrasi ini.
\nSebelum mengurus pendirian PT, tentukan dulu apakah bentuknya memang sesuai kebutuhan. PT cocok untuk usaha yang ingin tumbuh, mencari investor, atau mengikuti tender. Untuk usaha kecil dengan risiko rendah, bentuk lain seperti CV atau perseroan perorangan bisa lebih sesuai.
\nPemilihan bentuk badan usaha memengaruhi tanggung jawab pemilik, cara pajak, dan kemudahan mengakses pembiayaan. Keputusan ini sebaiknya diambil setelah memahami konsekuensinya, bukan karena mengikuti kebiasaan.
\nPerbandingan yang paling sering muncul adalah PT versus CV. CV bukan badan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif dapat menjangkau harta pribadi dan kepemilikan usahanya lebih sulit dialihkan. PT berbadan hukum, kepemilikannya terbagi dalam saham, dan lebih diterima saat Anda mengikuti tender, mengajukan kredit usaha berskala besar, atau menerima investor. Bila rencana Anda memang bertahan di skala kecil untuk jangka panjang, CV lebih murah; tetapi begitu ada rencana ekspansi, mendirikan PT sejak awal menghemat biaya perubahan bentuk di kemudian hari.
\nEmpat hal berikut sebaiknya sudah mantap sebelum akta dibuat. Perbaikan setelah akta ditandatangani jauh lebih mahal karena harus melalui perubahan anggaran dasar.
\nPasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pendiri boleh orang pribadi maupun badan hukum, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham.
\nPasal 16 UUPT mewajibkan nama perseroan didahului frasa “Perseroan Terbatas” atau “PT”, dan tidak boleh sama atau mirip dengan nama perseroan yang sudah ada. Pemesanan nama dilakukan lebih dahulu melalui SABH; bila nama ditolak, akta pendirian tidak dapat diajukan.
\nBesaran modal dasar ditentukan oleh pendiri, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar wajib ditempatkan serta disetor penuh (Pasal 33 ayat (1) UUPT). Untuk perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, modal dasar cukup ditetapkan berdasarkan kesepakatan pendiri sesuai PP No. 8 Tahun 2021. Setoran tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, bukan sekadar dicantumkan dalam akta.
\nAlamat kantor harus valid dan sesuai zonasi tata ruang setempat. Untuk Surabaya, alamat rumah dapat dipakai sepanjang kegiatan usaha Anda diizinkan pada zona tersebut. Kesesuaian inilah yang diperiksa saat pengurusan izin, dan ketidakcocokannya menjadi penyebab berkas tertahan.
\nProsesnya berjalan berurutan: pemesanan dan pengesahan nama, penyusunan akta pendirian oleh notaris, pengesahan badan hukum dari kementerian, pengurusan NPWP badan, lalu pendaftaran izin usaha lewat sistem perizinan terpadu.
\nDokumen yang perlu disiapkan umumnya mencakup identitas para pendiri, struktur permodalan, dan susunan pengurus. Dokumen yang tidak konsisten adalah penyebab paling umum pengajuan tertunda.
\nDokumen utama berupa KTP dan NPWP para pendiri serta pengurus (direksi dan komisaris). Minimal dua orang pendiri diperlukan untuk mendirikan PT.
\nAkta pendirian berisi anggaran dasar, maksud dan tujuan, susunan pengurus, serta modal dasar dan setor. Notaris akan membantu merumuskan seluruh klausul sesuai kebutuhan bisnis Anda.
\nSetelah akta ditandatangani, notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Proses ini biasanya memakan waktu 1-3 hari kerja.
\nSetelah mendapat pengesahan Kemenkumham, langkah selanjutnya adalah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA. NIB sekaligus berfungsi sebagai izin usaha dan izin lokasi untuk kegiatan bisnis berisiko rendah.
\nSetelah akta dan pengesahan badan hukum keluar, urus NPWP badan, lalu pastikan NIB memuat klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) yang benar-benar cocok dengan kegiatan Anda — KBLI yang tidak sesuai membuat izin usaha tidak melindungi kegiatan yang sebenarnya dijalankan. Langkah praktis terakhir adalah membuka rekening bank atas nama PT; bank akan mencocokkan nama, alamat, dan susunan pengurus pada akta, pengesahan, dan NIB, sehingga seluruh dokumen harus konsisten.
\nModal dasar dan modal disetor perlu ditentukan sejak awal. Penentuan ini memengaruhi besaran pajak dan kelayakan mengikuti tender berskala tertentu. Komposisi saham juga perlu dipikirkan matang karena perubahan di kemudian hari menuntut prosedur yang tidak sederhana.
\nJika ada kesepakatan khusus antar pendiri, misalnya soal hak veto atau prioritas dividen, sebaiknya dituangkan dalam perjanjian pemegang saham agar tidak menimbulkan sengketa.
\nModal dasar yang terlalu kecil mempersempit ruang ekspansi dan menghambat Anda saat mengikuti tender dengan syarat kemampuan keuangan tertentu. Sebaliknya, modal besar tanpa setoran nyata berisiko ketika pertanggungjawaban pemegang saham diuji. Angka yang tepat adalah angka yang realistis dengan rencana usaha Anda.
\nBiaya pendirian PT terdiri atas honorarium notaris, PNBP Kementerian Hukum, dan biaya jasa pendukung seperti pengurusan NPWP serta NIB. Khusus untuk usaha mikro dan kecil dengan modal dasar paling banyak Rp25 juta, biaya jasa hukum notaris ditetapkan Rp1 juta (keterangan resmi portal AHU). Untuk perseroan pada umumnya, honorarium notaris dihitung dari modal dasar dan kompleksitas anggaran dasar; di pasar jasa pendirian PT, paket lengkap akta, pengesahan, NPWP, dan NIB umumnya berada di kisaran Rp3 juta sampai Rp10 juta. Perlu dicatat, tarif PNBP Kementerian Hukum diperbarui melalui PP No. 30 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Agustus 2026, jadi pastikan angka terbaru sebelum menyusun anggaran.
\nBila dokumen pendiri lengkap dan tidak ada revisi, akta pendirian biasanya selesai dalam hitungan hari, pengesahan badan hukum 1-3 hari kerja, dan seluruh rangkaian sampai NIB terbit umumnya 2-4 minggu. Penyebab keterlambatan hampir selalu sama: data pendiri tidak konsisten, nama PT ditolak, atau KBLI tidak cocok dengan kegiatan usaha.
\nSejak UU Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendirikan perseroan perorangan dengan satu orang pendiri. Pendirinya adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum, dan kegiatan usahanya harus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil menurut PP No. 7 Tahun 2021.
\nCara mendirikannya pun berbeda dari PT biasa. Perseroan perorangan tidak dibuat dengan akta notaris, melainkan melalui Pernyataan Pendirian yang didaftarkan secara elektronik pada sistem AHU. Status badan hukumnya diperoleh sejak sertifikat pendaftaran terbit melalui SABH, sehingga pemiliknya tetap menikmati tanggung jawab terbatas. Bila bank atau mitra usaha meminta akta pendirian, dokumen yang diserahkan adalah sertifikat pendaftaran tersebut.
\nKarena itu, perseroan perorangan hanya cocok selama skala usaha Anda masih memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil. Begitu skala usaha bertumbuh melampaui kriteria tersebut, bentuk perseroan perlu disesuaikan melalui mekanisme perubahan yang diatur UUPT.
\nMendirikan PT hanyalah titik awal. Setelah badan hukum berdiri, ada empat kewajiban rutin yang bila diabaikan menimbulkan masalah administratif serius.
\nDireksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78 ayat (2) UUPT) dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS. Sejak Permenkum No. 49 Tahun 2025, persetujuan laporan tahunan hasil RUPS juga harus disampaikan kepada Kementerian Hukum melalui SABH, dan pelanggaran atas kewajiban pelaporan ini dapat berujung pada sanksi administratif berupa pemblokiran. Karena itu, jadwalkan RUPS beserta pelaporannya, bukan hanya mengandalkan pelaporan pajak tahunan.
\nPelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan melalui OSS RBA, dengan batas waktu 10 April, 10 Juli, 10 Oktober, dan 10 Januari. Pelaporan ini terpisah dari kewajiban perpajakan dan sering terlupakan sampai muncul peringatan pada sistem perizinan.
\nLaba perseroan dikenai PPh badan dengan tarif 22 persen (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh). Tersedia fasilitas pengurangan tarif 50 persen bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar (Pasal 31E), serta opsi PPh final 0,5 persen bagi usaha dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar selama jangka waktu pemanfaatan yang diizinkan. Pilihan skema pajak ini sebaiknya dihitung lebih dahulu, karena tarif final tidak membolehkan pengakuan biaya.
\nSetiap perubahan susunan pengurus, alamat, modal, atau pemegang saham wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum melalui SABH. Pemberitahuan perubahan susunan pengurus, misalnya, disampaikan paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS (Pasal 94 ayat (7) UUPT). Data yang tidak diperbarui membuat dokumen PT Anda tidak lagi cocok dengan data resmi — masalah yang biasanya baru terasa saat mengikuti tender atau mengajukan kredit.
\nUmumnya 2-4 minggu bila dokumen lengkap dan tidak ada revisi dari instansi terkait.
\nUUPT tidak menetapkan angka minimum. Modal dasar ditentukan pendiri, dan paling sedikit 25 persennya wajib ditempatkan serta disetor penuh pada saat pendirian (Pasal 33 ayat (1) UUPT). Untuk perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, modal dasar cukup ditetapkan berdasarkan kesepakatan pendiri (PP No. 8 Tahun 2021).
\nBisa. Ada kategori PT Perorangan dan PT dengan modal disesuaikan untuk usaha kecil.
\nBisa. Perseroan Perorangan dirancang untuk pendiri tunggal dengan persyaratan yang lebih ringkas.
\nPT biasa didirikan dua orang atau lebih dengan akta notaris, sedangkan perseroan perorangan didirikan satu orang melalui Pernyataan Pendirian elektronik tanpa akta notaris dan hanya untuk usaha yang memenuhi kriteria mikro atau kecil. Keduanya tetap badan hukum dengan tanggung jawab terbatas.
\nIdentitas pendiri, struktur permodalan, susunan pengurus, dan alamat usaha yang valid.
\nAkta pendirian tetap perlu notaris. Beberapa tahap lanjutan bisa dilakukan sendiri melalui sistem online.
\nMendirikan PT tidak perlu rumit jika didampingi pengacara profesional. Tito Supriyanto Law Firm siap mendampingi Anda dari awal hingga PT resmi berdiri dan beroperasi.
\n\nKalau topiknya berhubungan dengan kebutuhan Anda, artikel berikut membahasnya lebih dalam: 7 Aspek Hukum Bisnis yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha, 5 Dokumen Hukum yang Wajib Dimiliki Setiap Pelaku Usaha di Indonesia.
\n\n", "protected": false, "block_version": 0 }, "excerpt": { "raw": "Panduan lengkap cara mendirikan PT di Indonesia dari akta notaris hingga NIB. Proses mudah dan legal bersama Tito Supriyanto Law Firm.", "rendered": "Panduan lengkap cara mendirikan PT di Indonesia dari akta notaris hingga NIB. Proses mudah dan legal bersama Tito Supriyanto Law Firm.
\n", "protected": false }, "author": 2, "featured_media": 3185, "comment_status": "closed", "ping_status": "closed", "sticky": false, "template": "", "format": "standard", "meta": { "_yoast_wpseo_focuskw": "pendirian PT untuk pelaku usaha", "_yoast_wpseo_title": "Panduan Lengkap Pendirian PT untuk Pelaku Usaha di Indonesia", "_yoast_wpseo_metadesc": "Panduan lengkap cara mendirikan PT dari akta notaris hingga NIB. Konsultasi gratis bersama Tito Supriyanto Law Firm.", "_uag_custom_page_level_css": "", "site-sidebar-layout": "default", "site-content-layout": "", "ast-site-content-layout": "default", "site-content-style": "default", "site-sidebar-style": "default", "ast-global-header-display": "", "ast-banner-title-visibility": "", "ast-main-header-display": "", "ast-hfb-above-header-display": "", "ast-hfb-below-header-display": "", "ast-hfb-mobile-header-display": "", "site-post-title": "", "ast-breadcrumbs-content": "", "ast-featured-img": "", "footer-sml-layout": "", "ast-disable-related-posts": "", "theme-transparent-header-meta": "", "adv-header-id-meta": "", "stick-header-meta": "", "header-above-stick-meta": "", "header-main-stick-meta": "", "header-below-stick-meta": "", "astra-migrate-meta-layouts": "set", "ast-page-background-enabled": "default", "ast-page-background-meta": { "desktop": { "background-color": "var(--ast-global-color-4)", "background-image": "", "background-repeat": "repeat", "background-position": "center center", "background-size": "auto", "background-attachment": "scroll", "background-type": "", "background-media": "", "overlay-type": "", "overlay-color": "", "overlay-opacity": "", "overlay-gradient": "" }, "tablet": { "background-color": "", "background-image": "", "background-repeat": "repeat", "background-position": "center center", "background-size": "auto", "background-attachment": "scroll", "background-type": "", "background-media": "", "overlay-type": "", "overlay-color": "", "overlay-opacity": "", "overlay-gradient": "" }, "mobile": { "background-color": "", "background-image": "", "background-repeat": "repeat", "background-position": "center center", "background-size": "auto", "background-attachment": "scroll", "background-type": "", "background-media": "", "overlay-type": "", "overlay-color": "", "overlay-opacity": "", "overlay-gradient": "" } }, "ast-content-background-meta": { "desktop": { "background-color": "var(--ast-global-color-5)", "background-image": "", "background-repeat": "repeat", "background-position": "center center", "background-size": "auto", "background-attachment": "scroll", "background-type": "", "background-media": "", "overlay-type": "", "overlay-color": "", "overlay-opacity": "", "overlay-gradient": "" }, "tablet": { "background-color": "var(--ast-global-color-5)", "background-image": "", "background-repeat": "repeat", "background-position": "center center", "background-size": "auto", "background-attachment": "scroll", "background-type": "", "background-media": "", "overlay-type": "", "overlay-color": "", "overlay-opacity": "", "overlay-gradient": "" }, "mobile": { "background-color": "var(--ast-global-color-5)", "background-image": "", "background-repeat": "repeat", "background-position": "center center", "background-size": "auto", "background-attachment": "scroll", "background-type": "", "background-media": "", "overlay-type": "", "overlay-color": "", "overlay-opacity": "", "overlay-gradient": "" } }, "footnotes": "" }, "categories": [ 14 ], "tags": [ 85, 84, 90, 83, 97 ], "permalink_template": "https://www.tslaw.id/%postname%.htm", "generated_slug": "panduan-lengkap-pendirian-pt-untuk-pelaku-usaha-di-indonesia", "class_list": [ "post-3179", "post", "type-post", "status-publish", "format-standard", "has-post-thumbnail", "hentry", "category-hukum-bisnis", "tag-akta-pendirian", "tag-legalitas-bisnis", "tag-nib", "tag-pelaku-usaha", "tag-pendirian-pt" ], "yoast_head": "\n