Pertanyaan pertama yang hampir selalu muncul saat seseorang menghubungi kantor hukum adalah soal biaya.
Wajar, karena biaya jasa law firm Surabaya bisa berbeda jauh antara satu kantor dan kantor
lain, bahkan untuk perkara yang mirip. Perbedaannya bukan karena satu kantor sengaja memasang harga tinggi,
melainkan karena komponen yang dihitung memang berbeda.
Halaman ini menjelaskan apa saja yang biasanya masuk hitungan, model pembayaran yang lazim dipakai, dan
cara menekan pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas penanganan.
Komponen Biaya yang Biasanya Dihitung
1. Biaya jasa advokat
Ini komponen utama, yaitu imbalan atas pekerjaan hukum yang dilakukan. Besarnya dipengaruhi tingkat
kerumitan perkara, pengalaman advokat yang menangani, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan.
2. Biaya perkara resmi
Untuk perkara yang masuk pengadilan, ada biaya pendaftaran dan biaya administrasi lain yang dibayarkan
ke pengadilan, bukan ke kantor hukum. Pastikan bagian ini dipisahkan dengan jelas dalam penawaran, supaya
Anda tahu mana yang masuk kantong kantor dan mana yang diteruskan ke pihak lain.
3. Biaya operasional
Penggandaan dokumen, pengiriman surat resmi, perjalanan ke luar kota, sampai biaya materai dan
legalisasi. Perkara yang menuntut banyak kunjungan lapangan, misalnya sengketa tanah di lokasi yang jauh,
akan menaikkan komponen ini.
4. Biaya jasa pihak ketiga
Misalnya jasa notaris untuk akta tertentu, penerjemah tersumpah untuk dokumen berbahasa asing, atau
penilaian jasa independen. Kantor hukum biasanya meneruskan biaya ini apa adanya atau menambahkan biaya
pengurusan.
Model Pembayaran yang Lazim di Indonesia
- Tarif per jam. Umumnya dipakai untuk pekerjaan peninjauan dokumen, pendampingan rapat,
atau konsultasi berulang. Cocok untuk klien korporat yang butuh keleluasaan memakai waktu advokat. - Tarif tetap per perkara. Angkanya disepakati di awal untuk lingkup pekerjaan yang jelas.
Lebih mudah dianggarkan, tetapi perlu dipastikan apa yang dilakukan bila perkara berkembang di luar dugaan. - Kombinasi. Biaya tetap untuk pekerjaan awal, lalu tarif per jam bila perkara berlanjut
ke proses yang lebih panjang. - Retainer bulanan. Dipakai perusahaan yang ingin selalu punya pendamping hukum, misalnya
untuk meninjau kontrak dan menjawab pertanyaan legal harian.
Yang tidak boleh dilakukan siapa pun: menjanjikan hasil akhir, misalnya “dijamin menang”, dengan imbalan
persentase tertentu dari nilai sengketa. Sebuah kantor yang berpengalaman akan menjelaskan peluang dan
risikonya secara terbuka, bukan menjanjikan kemenangan.
Honorarium Advokat Menurut Undang-Undang
Bagian yang dibayarkan ke kantor hukum disebut honorarium. Dasar hukumnya tegas: Pasal 21 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan advokat berhak menerima honorarium atas jasa
hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Pada ayat (2) dinyatakan besarnya honorarium ditetapkan secara
wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Artinya tidak ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua kantor. Negara tidak menerbitkan daftar harga
jasa advokat, sehingga angka akhirnya lahir dari kesepakatan antara Anda dan kantor yang Anda tunjuk. Yang
dinilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga kewajaran perhitungannya: lingkup pekerjaan, perkiraan waktu,
dan tingkat kerumitan perkara.
Kesepakatan itu sebaiknya dituangkan tertulis. Untuk pekerjaan di luar pengadilan, umumnya cukup
perjanjian jasa hukum yang memuat lingkup kerja dan cara pembayaran. Untuk mewakili Anda di persidangan,
advokat memerlukan surat kuasa khusus, karena dasar perwakilan dalam berperkara mengacu pada Pasal 123 HIR
dan Pasal 147 RBg. Dua dokumen inilah yang menjadi pegangan bila muncul perbedaan tafsir di tengah
pekerjaan.
Satu hal lagi yang perlu Anda tahu: hak retensi. Advokat dapat menahan berkas atau dokumen perkara
sampai kewajiban yang belum dipenuhi diselesaikan. Dalam praktik dan kode etik, hak retensi diakui
sepanjang tidak merugikan kepentingan klien. Karena itu cara paling aman adalah mengatur tahapan pembayaran
secara tegas sejak awal, bukan menundanya sampai pekerjaan berjalan jauh.
Mengapa Biaya Antar Kantor Bisa Berbeda Jauh
Lima hal ini biasanya jadi penyebabnya:
- Pengalaman pada perkara sejenis. Kantor yang sudah sering menangani perkara serupa
biasanya bekerja lebih cepat, sehingga total biayanya justru lebih efisien meski tarif per jamnya lebih
tinggi. - Jumlah pihak yang terlibat. Perkara dengan dua pihak berbeda bebannya dengan perkara yang
melibatkan banyak pihak sekaligus. - Jalur penyelesaian. Perundingan di luar pengadilan jauh lebih ringan daripada
persidangan yang berjalan berbulan-bulan. - Nilai objek perkara. Nilai tanah atau nilai kontrak yang diperebutkan menjadi salah satu
dasar perhitungan. - Tingkat kesiapan dokumen Anda. Perkara yang sudah punya kronologi dan bukti rapi
memangkas waktu penggalian data, dan itu terlihat di tagihan.
Enam Cara Menekan Biaya Tanpa Menurunkan Kualitas
1. Datang dengan kronologi yang rapi
Tuliskan kejadian secara urut beserta tanggalnya, dan susun dokumen berdasarkan kelompok. Advokat yang tidak
perlu menggali data dari nol bisa memakai waktunya untuk hal yang lebih penting bagi Anda.
2. Pisahkan pertanyaan menjadi daftar
Konsultasi yang berjalan tanpa arah cenderung memakan waktu lebih panjang. Susun daftar pertanyaan sebelum
sesi dimulai.
3. Minta lingkup pekerjaan secara tertulis
Pastikan Anda tahu apa saja yang termasuk dalam biaya dan apa yang akan dihitung terpisah. Kejelasan ini
mencegah tagihan yang mengejutkan di tengah jalan.
4. Pilih jalur penyelesaian yang proporsional
Untuk sengketa kecil, mediasi sering lebih masuk akal daripada persidangan. Diskusikan pilihan ini terbuka
dengan pendamping hukum Anda.
5. Selesaikan hal administratif sendiri bila bisa
Penggandaan dokumen, pengurusan materai, atau pengumpulan berkas pendukung bisa Anda kerjakan sendiri
tanpa biaya jasa.
6. Tinjau ulang di titik tertentu
Saat perkara memasuki tahap baru, jangan ragu menanyakan proyeksi biaya. Keputusan apakah perkara
dilanjutkan atau ditempuh jalur damai sebaiknya dibuat dengan angka yang jelas di depan mata.
Biaya Resmi di Luar Honorarium: Panjar Perkara dan Bea Meterai
Dua pos berikut sering tertukar dengan honorarium, padahal dananya tidak masuk ke kantor hukum.
Panjar biaya perkara. Saat perkara didaftarkan ke pengadilan, Anda menyetor panjar
biaya perkara. Isinya adalah biaya pendaftaran (PNBP) sebesar Rp30.000 untuk gugatan, biaya proses atau
ATK, biaya panggilan dan relaas yang dihitung dari jumlah pihak serta jarak, sampai biaya pemberitahuan
putusan. Besarannya ditetapkan masing-masing pengadilan dan umumnya dipublikasikan di situs resminya.
Sebagai gambaran, Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas 1B mencantumkan biaya proses atau ATK Rp75.000 dan
panggilan tergugat Rp60.000 untuk tiga kali pemanggilan pada perkara gugatan. Panjar bersifat titipan:
sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan pengadilan.
Bea meterai. Surat perjanjian termasuk dokumen yang dikenai bea meterai. Sejak
1 Januari 2021 tarifnya Rp10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen, sesuai Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Nilainya kecil, tetapi sering menjadi selisih di akhir pekerjaan bila
tidak disebut sejak awal.
Karena itu, saat membandingkan penawaran dari beberapa kantor, pisahkan tiga kolom: honorarium, biaya
resmi, dan biaya pihak ketiga. Penawaran yang tampak paling murah bisa berubah menjadi paling mahal setelah
biaya resmi dan biaya pengurusan ikut dihitung.
Rincian yang Sebaiknya Ada dalam Penawaran Tertulis
Penawaran yang baik dapat dibaca sekali lalu dipahami. Minimal enam hal ini sebaiknya tercantum di
dalamnya:
- Lingkup pekerjaan. Apa yang dikerjakan dan apa yang tidak, termasuk batas jumlah
dokumen atau jadwal sidang yang tercakup. - Dasar perhitungan honorarium. Tarif per jam, tarif tetap per perkara, retainer
bulanan, atau kombinasi di antaranya. - Biaya di luar honorarium. Panjar perkara, bea meterai, notaris, penerjemah,
perjalanan, dan penggandaan dokumen. - Jadwal pembayaran. Berapa pada saat penunjukan, berapa di setiap tahap, dan bagaimana
perhitungannya bila pekerjaan berhenti di tengah jalan. - Advokat yang menangani. Nama advokat penanggung jawab, karena pengalaman menangani
perkara sejenis berpengaruh langsung pada waktu kerja. - Mekanisme bila perkara berkembang. Bagaimana penyesuaian biaya dihitung dan siapa
yang menyetujuinya.
Bila ada poin yang masih kabur, tanyakan sebelum menandatangani, bukan sesudah tagihan masuk. Kantor
yang bekerja tertib tidak keberatan menjelaskan rinciannya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah besarnya honorarium advokat diatur undang-undang?
Undang-undang mengatur haknya, bukan angkanya. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
menyebut advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, dan besarnya ditetapkan secara
wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Karena itu tarif antar kantor bisa berbeda, selama
disepakati sejak awal.
Apakah biaya konsultasi terpisah dari biaya penanganan perkara?
Bergantung kebijakan kantornya. Ada yang menyediakan konsultasi awal tanpa biaya, ada yang mengenakan tarif
konsultasi yang kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari biaya penanganan bila Anda melanjutkan kerja sama.
Tanyakan sejak awal.
Bisakah biaya dicicil?
Sebagian kantor membuka pembayaran bertahap mengikuti tahapan pekerjaan. Sampaikan kebutuhan Anda secara
terbuka, karena banyak kantor bisa menyesuaikan skema selama lingkup pekerjaannya jelas.
Apakah panjar biaya perkara bisa dikembalikan?
Panjar biaya perkara adalah titipan ke pengadilan, bukan pembayaran ke kantor hukum. Sisa pemakaiannya
dikembalikan sesuai perhitungan keuangan pengadilan setelah perkara selesai. Mintalah rincian pemakaian
panjar ketika perkara sudah diputus, supaya Anda tahu ke mana dana itu pergi.
Apakah kantor hukum boleh menolak memberi rincian biaya?
Kantor yang bekerja tertib tidak akan keberatan memberi rincian. Justru rincian itu yang melindungi kedua
belah pihak bila pekerjaan berkembang.
Langkah Berikutnya
Jika Anda ingin gambaran biaya untuk perkara tertentu, siapkan dulu kronologi singkat dan daftar dokumen
yang Anda miliki. Dari situ, tim kami dapat menyampaikan komponen biaya, alur, dan perkiraan waktunya secara
lebih tepat.
Baca juga panduan memilih law firm Surabaya yang
membahas jenis layanan dan cara menilai kredibilitas advokat, serta
hal penting tentang biaya konsultasi hukum.
