Pertanyaan pertama yang hampir selalu muncul saat seseorang menghubungi kantor hukum adalah soal biaya. Wajar, karena biaya jasa law firm Surabaya bisa berbeda jauh antara satu kantor dan kantor lain, bahkan untuk perkara yang mirip. Perbedaannya bukan karena satu kantor sengaja memasang harga tinggi, melainkan karena komponen yang dihitung memang berbeda.
Halaman ini menjelaskan apa saja yang biasanya masuk hitungan, model pembayaran yang lazim dipakai, dan cara menekan pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas penanganan.
Ini komponen utama, yaitu imbalan atas pekerjaan hukum yang dilakukan. Besarnya dipengaruhi tingkat kerumitan perkara, pengalaman advokat yang menangani, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan.
Untuk perkara yang masuk pengadilan, ada biaya pendaftaran dan biaya administrasi lain yang dibayarkan ke pengadilan, bukan ke kantor hukum. Pastikan bagian ini dipisahkan dengan jelas dalam penawaran, supaya Anda tahu mana yang masuk kantong kantor dan mana yang diteruskan ke pihak lain.
Penggandaan dokumen, pengiriman surat resmi, perjalanan ke luar kota, sampai biaya materai dan legalisasi. Perkara yang menuntut banyak kunjungan lapangan, misalnya sengketa tanah di lokasi yang jauh, akan menaikkan komponen ini.
Misalnya jasa notaris untuk akta tertentu, penerjemah tersumpah untuk dokumen berbahasa asing, atau penilaian jasa independen. Kantor hukum biasanya meneruskan biaya ini apa adanya atau menambahkan biaya pengurusan.
Yang tidak boleh dilakukan siapa pun: menjanjikan hasil akhir, misalnya "dijamin menang", dengan imbalan persentase tertentu dari nilai sengketa. Sebuah kantor yang berpengalaman akan menjelaskan peluang dan risikonya secara terbuka, bukan menjanjikan kemenangan.
Bagian yang dibayarkan ke kantor hukum disebut honorarium. Dasar hukumnya tegas: Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Pada ayat (2) dinyatakan besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Artinya tidak ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua kantor. Negara tidak menerbitkan daftar harga jasa advokat, sehingga angka akhirnya lahir dari kesepakatan antara Anda dan kantor yang Anda tunjuk. Yang dinilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga kewajaran perhitungannya: lingkup pekerjaan, perkiraan waktu, dan tingkat kerumitan perkara.
Kesepakatan itu sebaiknya dituangkan tertulis. Untuk pekerjaan di luar pengadilan, umumnya cukup perjanjian jasa hukum yang memuat lingkup kerja dan cara pembayaran. Untuk mewakili Anda di persidangan, advokat memerlukan surat kuasa khusus, karena dasar perwakilan dalam berperkara mengacu pada Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Dua dokumen inilah yang menjadi pegangan bila muncul perbedaan tafsir di tengah pekerjaan.
Satu hal lagi yang perlu Anda tahu: hak retensi. Advokat dapat menahan berkas atau dokumen perkara sampai kewajiban yang belum dipenuhi diselesaikan. Dalam praktik dan kode etik, hak retensi diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan klien. Karena itu cara paling aman adalah mengatur tahapan pembayaran secara tegas sejak awal, bukan menundanya sampai pekerjaan berjalan jauh.
Lima hal ini biasanya jadi penyebabnya:
Tuliskan kejadian secara urut beserta tanggalnya, dan susun dokumen berdasarkan kelompok. Advokat yang tidak perlu menggali data dari nol bisa memakai waktunya untuk hal yang lebih penting bagi Anda.
Konsultasi yang berjalan tanpa arah cenderung memakan waktu lebih panjang. Susun daftar pertanyaan sebelum sesi dimulai.
Pastikan Anda tahu apa saja yang termasuk dalam biaya dan apa yang akan dihitung terpisah. Kejelasan ini mencegah tagihan yang mengejutkan di tengah jalan.
Untuk sengketa kecil, mediasi sering lebih masuk akal daripada persidangan. Diskusikan pilihan ini terbuka dengan pendamping hukum Anda.
Penggandaan dokumen, pengurusan materai, atau pengumpulan berkas pendukung bisa Anda kerjakan sendiri tanpa biaya jasa.
Saat perkara memasuki tahap baru, jangan ragu menanyakan proyeksi biaya. Keputusan apakah perkara dilanjutkan atau ditempuh jalur damai sebaiknya dibuat dengan angka yang jelas di depan mata.
Dua pos berikut sering tertukar dengan honorarium, padahal dananya tidak masuk ke kantor hukum.
Panjar biaya perkara. Saat perkara didaftarkan ke pengadilan, Anda menyetor panjar biaya perkara. Isinya adalah biaya pendaftaran (PNBP) sebesar Rp30.000 untuk gugatan, biaya proses atau ATK, biaya panggilan dan relaas yang dihitung dari jumlah pihak serta jarak, sampai biaya pemberitahuan putusan. Besarannya ditetapkan masing-masing pengadilan dan umumnya dipublikasikan di situs resminya. Sebagai gambaran, Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas 1B mencantumkan biaya proses atau ATK Rp75.000 dan panggilan tergugat Rp60.000 untuk tiga kali pemanggilan pada perkara gugatan. Panjar bersifat titipan: sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan pengadilan.
Bea meterai. Surat perjanjian termasuk dokumen yang dikenai bea meterai. Sejak 1 Januari 2021 tarifnya Rp10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Nilainya kecil, tetapi sering menjadi selisih di akhir pekerjaan bila tidak disebut sejak awal.
Karena itu, saat membandingkan penawaran dari beberapa kantor, pisahkan tiga kolom: honorarium, biaya resmi, dan biaya pihak ketiga. Penawaran yang tampak paling murah bisa berubah menjadi paling mahal setelah biaya resmi dan biaya pengurusan ikut dihitung.
Penawaran yang baik dapat dibaca sekali lalu dipahami. Minimal enam hal ini sebaiknya tercantum di dalamnya:
Bila ada poin yang masih kabur, tanyakan sebelum menandatangani, bukan sesudah tagihan masuk. Kantor yang bekerja tertib tidak keberatan menjelaskan rinciannya.
Undang-undang mengatur haknya, bukan angkanya. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebut advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Karena itu tarif antar kantor bisa berbeda, selama disepakati sejak awal.
Bergantung kebijakan kantornya. Ada yang menyediakan konsultasi awal tanpa biaya, ada yang mengenakan tarif konsultasi yang kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari biaya penanganan bila Anda melanjutkan kerja sama. Tanyakan sejak awal.
Sebagian kantor membuka pembayaran bertahap mengikuti tahapan pekerjaan. Sampaikan kebutuhan Anda secara terbuka, karena banyak kantor bisa menyesuaikan skema selama lingkup pekerjaannya jelas.
Panjar biaya perkara adalah titipan ke pengadilan, bukan pembayaran ke kantor hukum. Sisa pemakaiannya dikembalikan sesuai perhitungan keuangan pengadilan setelah perkara selesai. Mintalah rincian pemakaian panjar ketika perkara sudah diputus, supaya Anda tahu ke mana dana itu pergi.
Kantor yang bekerja tertib tidak akan keberatan memberi rincian. Justru rincian itu yang melindungi kedua belah pihak bila pekerjaan berkembang.
Jika Anda ingin gambaran biaya untuk perkara tertentu, siapkan dulu kronologi singkat dan daftar dokumen yang Anda miliki. Dari situ, tim kami dapat menyampaikan komponen biaya, alur, dan perkiraan waktunya secara lebih tepat.
Baca juga panduan memilih law firm Surabaya yang membahas jenis layanan dan cara menilai kredibilitas advokat, serta hal penting tentang biaya konsultasi hukum.