Setiap pelaku usaha di Indonesia wajib memiliki dokumen hukum untuk menjalankan bisnis secara legal. Banyak pengusaha pemula yang belum memahami dokumen apa saja yang harus disiapkan. Akibatnya, mereka sering menghadapi masalah hukum. Oleh karena itu, memahami dokumen hukum adalah langkah awal yang penting. TSLaw siap membantu Anda mengurus dokumen hukum bisnis dengan profesional.
Akta pendirian adalah dokumen fundamental yang membuktikan eksistensi hukum perusahaan. Dokumen ini dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian memuat anggaran dasar, susunan pengurus, dan tujuan perusahaan. Pasalnya, tanpa akta pendirian yang sah, perusahaan tidak diakui secara hukum.
Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh sistem OSS RBA dan berlaku sebagai identitas pelaku usaha. NIB berfungsi sebagai TDP, API, dan akses kepabeanan sekaligus. Pengurusan NIB kini bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS. Dengan memiliki NIB, usaha Anda terdaftar secara resmi di pemerintah Indonesia.
Surat Izin Usaha Perdagangan diperlukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. SIUP membedakan antara pedagang besar, menengah, dan kecil. Dengan SIUP, perusahaan bisa melakukan impor dan ekspor secara legal.
Tanda Daftar Perusahaan atau TDP adalah bukti perusahaan telah terdaftar di pemerintah. TDP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. Perpanjangan TDP dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dengan TDP, perusahaan diakui secara resmi oleh pemerintah daerah setempat.
NPWP perusahaan diperlukan untuk kepentingan perpajakan bisnis. Setiap perusahaan wajib memiliki NPWP untuk membayar dan melaporkan pajak. Pelaporan pajak dilakukan setiap bulan dan tahunan. Dengan NPWP, perusahaan bisa mengkreditkan pajak masukan.
Dokumen hukum yang lengkap melindungi bisnis Anda dari berbagai risiko hukum. Mulai dari akta pendirian hingga NPWP, setiap dokumen memiliki fungsi penting. TSLaw siap membantu Anda mengurus seluruh dokumen hukum bisnis dengan cepat dan profesional.
Kalau topiknya berhubungan dengan kebutuhan Anda, artikel berikut membahasnya lebih dalam: 7 Aspek Hukum Bisnis yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha, 7 Hal Penting Tentang Somasi yang Wajib Dipahami Sebelum Men, 7 Hal Penting tentang Hak Asuh Anak Setelah Perceraian yang .
Pelaku usaha sering baru menyadari pentingnya dokumen saat menghadapi masalah. Padahal dokumen yang rapi mencegah masalah itu muncul. Setidaknya ada lima dokumen dasar yang perlu dipastikan keberadaannya.
Dokumen pertama adalah legalitas badan usaha berupa akta pendirian dan izin usaha. Kedua, dokumen perpajakan seperti NPWP badan dan status kewajiban pajak. Ketiga, perjanjian pokok dengan pemasok, mitra, atau klien.
Kelompok dokumen keempat berkaitan dengan kontrak bisnis. Setiap transaksi berulang sebaiknya punya perjanjian tertulis yang mengatur lingkup pekerjaan, pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Tanpa itu, hubungan usaha bergantung pada kesepahaman lisan yang sulit dibuktikan.
Kelima, dokumen ketenagakerjaan bila memiliki karyawan: perjanjian kerja, ketentuan upah, dan aturan internal. Kelengkapan ketiga dokumen ini sering menentukan hasil bila terjadi pemeriksaan atau sengketa.
Memiliki dokumen saja belum cukup. Dokumen perlu diperbarui seiring perubahan usaha: penambahan izin, perubahan alamat, pergantian pengurus. Sistem penyimpanan yang rapi memudahkan pencarian saat dibutuhkan cepat.
Lakukan peninjauan berkala, misalnya setiap enam bulan, untuk memastikan semua dokumen masih berlaku dan sesuai kondisi usaha saat ini.
Akta pendirian, izin usaha, NPWP badan, perjanjian dengan mitra, dan dokumen ketenagakerjaan bila punya karyawan.
Setiap ada perubahan signifikan, dengan peninjauan menyeluruh minimal setiap enam bulan.
Skalanya bisa disesuaikan, tapi legalitas dan perjanjian pokok tetap perlu ada.
Terhambat mengikuti tender, kesulitan pembiayaan, dan lemah bila terjadi sengketa.
Boleh, sekaligus simpan salinan cetak untuk dokumen yang sering diminta secara fisik.